Bank Indonesia (BI) memperbesar ekspansi likuiditas di pasar menjadi Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing (valas) di tengah dinamika ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memastikan likuiditas di pasar tetap memadai melalui berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki.

"Untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki," ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan, pada akhir Mei 2026 BI melakukan ekspansi likuiditas sekitar Rp600 triliun. Nilai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni.

"Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," jelasnya.

Menurut Destry, penambahan ekspansi likuiditas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

"Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaga nilai tukar, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini mulai menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang hingga 26 Juni 2026, arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk nilai tukar, dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75 persen," pungkas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup MAP PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga laba agar tak tergerus pelemahan rupiah. Adapun, MAPI merupakan salah satu perusahaan ritel yang banyak mengimpor dari luar negeri.

Berdasarkan laporan hasil paparan publik, manajemen MAPI menjelaskan saat ini perseroan mengimpor banyak merek dan brand dengan pembayaran dalam dolar AS, poundsterling, dan euro.

"Oleh karena itu, pelemahan nilai tukar rupiah tentu berdampak pada harga pokok penjualan kami," tulis manajemen MAPI lewat keterbukaan informasi, dikutip Senin (29/6/2026).

Namun demikian, perseroan menyampaikan salah satu upaya untuk menjaga laba agar depresiasi rupiah tidak menggerus kinerja yaitu dengan melakukan hedging terhadap hampir 30% eksposur valuta asing perseroan.

Manajemen MAPI mengatakan pelemahan rupiah telah menyebabkan kenaikan harga jual ritel untuk produk tertentu. Sehingga perseroan tidak memiliki pilihan selain meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan.

Adapun, untuk 2026 ini MAPI menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai Rp2 triliun. Saat ini perseroan masih terus memantau kondisi global untuk dapat menyesuaikan besaran capex hingga akhir tahun.

Untuk semester II/2026, MAPI biasanya membuka lebih banyak toko. Manajemen MAPI menambahkan tren pembukaan toko terutama pada kuartal terakhir setiap tahun ini akan berlanjut.

"Pada kuartal I, kami telah membuka lebih dari 200 toko. Secara keseluruhan, kami menargetkan pembukaan sekitar 550–600 toko baru sepanjang tahun ini," tulis manajemen MAPI.

Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2026, Mitra Adiperkasa membukukan pendapatan bersih sebesar Rp12,29 triliun, melonjak 32,03% dibandingkan Rp9,31 triliun pada periode sebelumnya.

Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp628,03 miliar, meningkat 32,98% dari posisi Rp472,26 miliar.

Perseroan menilai capaian kuartal I/2026 yang kuat turut dipengaruhi basis perbandingan yang lebih rendah pada tahun sebelumnya. Selain itu, peluncuran produk baru seperti iPhone 16 serta meningkatnya kontribusi segmen digital dan perbaikan kinerja bisnis makanan dan minuman turut menjadi pendorong utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meningkatkan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026, naik signifikan dibandingkan sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Adapun, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bank sentral saat ini memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, dari sisi likuiditas, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan ekspansi likuiditas secara signifikan sepanjang Juni.

"Untuk likuiditas, Bank Indonesia akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," katanya.

Destry menjelaskan penambahan likuiditas tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah volatilitas pasar global.

"Khusus untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," ujarnya.

Selain memperkuat likuiditas, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir menjadi 5,75%.

Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian imbal hasil instrumen moneter BI dan Surat Berharga Negara (SBN), yang turut mendorong masuknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Destry menyebut hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing ke instrumen SRBI dan SBN telah mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan.

Menurutnya, hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga akhir kuartal III/2026 di tengah dinamika likuiditas dan pasar keuangan.

Merespons kondisi tersebut, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) untuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi.

Namun, LPS melihat adanya potensi perlambatan penghimpunan dana masyarakat pada periode mendatang.

“Memang kemudian kinerja penghimpunan simpanan berpotensi agak melambat ke depan, terutama karena perkembangan situasi likuiditas, termasuk juga perkembangan di pasar keuangan,” ujar Doddy dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, potensi perlambatan tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan simpanan. Kendati demikian, LPS menilai risiko perlambatan dana masyarakat belum akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah.

“Secara keseluruhan kami melihat risiko pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” katanya.

Hingga Mei 2026, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh 13,47% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 11,51%.

LPS juga mencatat pertumbuhan DPK rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK valuta asing.

Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih terjaga, meski bank menghadapi perubahan kondisi pasar keuangan dan persaingan penghimpunan dana.

Di sisi lain, suku bunga pasar simpanan rupiah menunjukkan tren kenaikan pada seluruh kelompok bank. Dalam periode observasi Juni 2026, suku bunga pasar simpanan rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%.

Doddy mengatakan tren tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta kompetisi suku bunga antarbank. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan LPS menaikkan TBP simpanan rupiah.

“Likuiditas perbankan sejauh ini masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi terjadinya peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan pergerakan suku bunga pasar dan kondisi likuiditas, LPS juga menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan.

LPS mencatat cakupan penjaminan masih berada di atas ketentuan minimum 90% dari jumlah rekening nasabah, meski terdapat kecenderungan penurunan yang perlu diantisipasi.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Juni 2026. Selain itu, LPS juga menetapkan TBP untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum sebesar 2,00 persen serta TBP untuk simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,25 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan penyesuaian TBP dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di industri perbankan.

"Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan," ujar Anggito dalam Konferensi Pers Penetapan TBP LPS yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun sektor perbankan.

"Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," katanya.

Sebagai informasi, LPS secara rutin menetapkan tingkat bunga penjaminan sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada Januari, Mei, dan September. Namun, penyesuaian dapat dilakukan di luar jadwal tersebut apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps). Kebijakan tersebut berlaku untuk periode 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan keputusan itu diambil setelah LPS melakukan evaluasi menyeluruh dalam rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk penetapan TBP periode Juni 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%. Sementara itu, TBP simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR ditetapkan sebesar 6,25% atau naik 25 bps dari periode sebelumnya.

“Dewan Komisioner LPS memutuskan menaikkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 basis poin, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum,” ujar Anggito dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Dia menuturkan, penyesuaian TBP dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di industri perbankan.

Selain itu, kenaikan tingkat bunga penjaminan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

LPS menetapkan TBP secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, hingga arah kebijakan moneter. Tingkat bunga tersebut menjadi salah satu syarat agar simpanan nasabah dapat masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi beroperasi sebagai bank devisa setelah mengantongi izin yang diperlukan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin meresmikan operasional bank devisa sebagai simbol dimulainya era layanan valuta asing, sekaligus membuka rekening valuta asing pertama dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan peresmian ini sejatinya telah dijadwalkan lebih awal, yakni pada 17 Juni 2026. Namun, agenda tersebut digeser menyesuaikan jadwal gubernur yang tengah menjalankan tugas luar daerah.

"Alhamdulillah, hari ini beliau berkenan meluncurkan operasional bank devisa dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Bank Kalsel sebagai bank devisa. Ini merupakan bentuk upaya kita dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Fachrudin menyebut, layanan ekspor-impor, remitansi, hingga simpanan dalam bentuk valuta asing akan menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Harapan kami, masyarakat Kalimantan Selatan dapat mendukung keberadaan Bank Devisa ini. Nantinya kegiatan ekspor-impor, layanan remitansi, serta simpanan dalam bentuk valuta asing bisa kami layani dengan baik," katanya.

Dia menuturkan transformasi kelembagaan ini memang menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal yang selama ini harus berpaling ke bank-bank nasional untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan peringkat kriteria arus informasi.

Lembaga itu menyatakan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi menurunkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melanjutkan langkah agresif untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan pembatasan pembelian dolar AS makin diperketat, turun dari 25 ribu dolar AS per orang per bulan pada Juni 2026 menjadi 10 ribu dolar AS per pelaku per bulan mulai 1 Juli 2026.

“Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA (Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing) melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 10 ribu dolar AS per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026 yang digelar secara daring, Kamis (18/6/2026).

Perry menekankan, BI berkomitmen memperkuat kebijakan pendalaman PUVA agar semakin maju, efisien, dan pruden untuk meningkatkan daya tarik investasi asing serta efektivitas kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah penurunan threshold pembelian dolar AS merupakan salah satu kebijakan yang dinilai strategis.

Selain langkah tersebut, BI juga melakukan perluasan ekosistem PUVA, baik produk, harga, pelaku, maupun infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara dalam fasilitasi perdagangan dan investasi.

“BI juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valuta asing dari nominal setara di atas 50 ribu dolar AS menjadi setara di atas 25 ribu dolar AS, yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026,” terangnya.

Diketahui, pada April 2026 BI telah menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan sebagai respons atas tren pelemahan nilai tukar rupiah.

Kemudian, pada Juni 2026 pembatasan kembali diturunkan menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan. Pembatasan yang semakin ketat tersebut bertujuan agar dapat berkontribusi mengurangi tekanan terhadap rupiah yang sempat menembus Rp 18.000 per dolar AS.

Tidak sampai di situ, mulai 1 Juli 2026 BI kembali membatasi pembelian dolar AS menjadi 10 ribu dolar AS per orang per bulan. Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini bergerak di kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mendorong investor meninjau ulang komposisi portofolio. Tekanan eksternal, mulai dari kebijakan moneter global hingga arus modal keluar dari pasar negara berkembang, membuat eksposur valuta asing kembali menjadi perhatian.

Kepala Divisi Corporate Secretary & Communication PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) Bagus Setyawan mengatakan, peningkatan volatilitas nilai tukar mendorong investor lebih aktif mengevaluasi alokasi aset, tidak hanya untuk mengelola risiko tetapi juga mencari peluang diversifikasi.

“Ketika volatilitas nilai tukar meningkat, kami melihat investor mulai lebih aktif mengevaluasi komposisi asetnya. Fokusnya bukan hanya mengelola risiko, tetapi juga mencari peluang diversifikasi yang dapat membantu menjaga keseimbangan portofolio dalam berbagai kondisi pasar,” kata Bagus, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, eksposur terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, mulai dipertimbangkan sebagai strategi jangka menengah hingga panjang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keuangan sebagian investor yang memiliki keterkaitan dengan dolar AS.

“Eksposur terhadap mata uang yang berbeda dapat menjadi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio. Bagi sebagian investor, hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan keuangan di masa depan yang memiliki keterkaitan dengan dolar AS,” ujarnya.

Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan investor adalah produk berbasis dolar yang dikelola secara profesional. Instrumen ini memberikan akses terhadap aset berdenominasi dolar tanpa perlu pengelolaan langsung oleh investor.

BRI-MI mencatat produk reksa dana pasar uang dolar BRI Seruni Likuid Dolar (BSLD) membukukan imbal hasil 3,14 persen dalam denominasi dolar AS sejak peluncuran pada 10 Juli 2025 hingga 8 Juni 2026. Dalam denominasi rupiah, imbal hasil tersebut setara 15,54 persen pada periode yang sama, didukung penguatan dolar AS.

Bagus mengatakan, instrumen pasar uang dolar menawarkan likuiditas yang relatif tinggi karena berinvestasi pada instrumen jangka pendek. Karakteristik ini dinilai sesuai bagi investor yang mengutamakan fleksibilitas sekaligus ingin mulai membangun eksposur terhadap dolar secara bertahap.

Di tengah volatilitas nilai tukar, investor memiliki berbagai pilihan untuk memperluas diversifikasi portofolio. Instrumen berbasis dolar dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi strategi investasi jangka menengah maupun panjang.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap keputusan investasi tetap selaras dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing,” kata Bagus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pasokan valuta asing di dalam negeri akan semakin kuat pada 2027 seiring implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia (BI).

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

"Pemerintah memperkirakan rupiah akan stabil pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, optimisme tersebut tidak hanya didasarkan pada proyeksi membaiknya kondisi global, tetapi juga sejumlah kebijakan domestik yang diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Salah satu kebijakan utama adalah aturan baru mengenai DHE SDA yang mewajibkan eksportir menempatkan seluruh devisa hasil ekspornya di dalam negeri.

Dalam kebijakan tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA di rekening khusus perbankan nasional selama minimal 12 bulan.

Sementara itu, khusus sektor minyak dan gas bumi, eksportir diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen dana selama paling singkat tiga bulan.

Menurut Purbaya, kebijakan ini akan memperbesar ketersediaan valuta asing di pasar domestik sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

"Kebijakan fiskal dan moneter akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan market confidence," ujarnya.

Purbaya menambahkan, meningkatnya kepercayaan pasar diharapkan dapat mendorong masuknya arus modal dan memperkuat pasokan devisa di dalam negeri.

Di sisi eksternal, pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian dunia dan pasar keuangan.

Kombinasi antara membaiknya kondisi global dan penguatan kebijakan domestik tersebut menjadi dasar pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS.

Pemerintah berharap langkah tersebut tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.