Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan (government shutdown) AS yang kini memasuki hari ke-29 disebut telah menelan biaya ekonomi setidaknya US$18 miliar atau setara Rp298,54 triliun pada tahun ini dan diperkirakan akan semakin membesar.

Menurut laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (30/10/2025), sebagian besar dampak ekonomi bersifat sementara, dengan potensi dorongan pertumbuhan jangka pendek pada kuartal I/2026.

Namun, CBO memperkirakan antara US$7 miliar hingga US$14 miliar dari kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak akan dapat dipulihkan, tergantung pada berapa lama penutupan berlangsung.

Dalam laporan tersebut, CBO menyatakan PDB AS pada kuartal IV/2025 diperkirakan turun sedikitnya 1% akibat penutupan pemerintahan.

Apabila kebuntuan anggaran berlanjut hingga enam pekan atau sekitar pertengahan November, pertumbuhan PDB riil diperkirakan menyusut 1,5%, setara dengan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar.

Jika berlangsung hingga delapan pekan atau sekitar libur Thanksgiving, dampaknya akan meningkat menjadi 2% atau sekitar US$39 miliar.

Penurunan aktivitas ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya layanan publik dari pegawai federal, penurunan output sektor swasta, serta pemangkasan belanja pemerintah untuk barang, jasa, dan bantuan pangan, menurut laporan CBO.

CBO juga memperkirakan sekitar 650.000 pegawai federal dirumahkan (furloughed) selama penutupan ini.

Jika seluruh pegawai tersebut dikategorikan sebagai pengangguran sementara, tingkat pengangguran nasional berpotensi naik 0,4 poin persentase pada Oktober, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak awal pandemi Covid-19.

Penutupan pemerintahan yang dimulai pada 1 Oktober ini menjadi yang terpanjang kedua dalam sejarah AS, setelah kebuntuan dalam negosiasi terkait prioritas belanja federal. Ribuan pegawai pemerintah telah dirumahkan atau bekerja tanpa menerima gaji, sementara sejumlah layanan publik terpaksa dikurangi atau dihentikan sementara.