KOMPAS.com- Pemerintah memproyeksikan tarif tambahan yang akan dikenakan Amerika Serikat atau AS terhadap produk Indonesia mencapai 18 persen.

Proyeksi itu berlaku pada akhir proses investigasi dagang Section 301 Trade Act of 1974.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia saat ini masih dikenai tarif sementara sebesar 10 persen.

Tarif sementara tersebut berlaku hingga 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif sementara berakhir, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap.

Komponen pertama berupa tarif terkait isu kerja paksa atau forced labor sebesar 10 persen.

Beberapa pekan kemudian, AS berencana menambahkan komponen tarif terkait kelebihan kapasitas struktural atau structural excess capacity.

Melalui mekanisme penumpukan atau stacking berbagai komponen tarif tersebut, disertai pengecualian terhadap sejumlah produk yang disepakati kedua negara, tarif final untuk Indonesia diproyeksikan berada di level 18 persen.

"Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," kata Susiwijono di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Susiwijono menegaskan besaran tarif tersebut masih bergantung pada penyelesaian proses hukum dan administratif di AS.

Pemerintah AS masih akan membuka periode pemberian komentar tambahan atau comment period.

AS juga akan menggelar dengar pendapat lanjutan sebelum kebijakan tarif diterapkan penuh.

Indonesia dinilai relatif lebih baik

Susiwijono menilai Indonesia memperoleh posisi yang relatif lebih menguntungkan dalam hasil sementara investigasi Section 301 yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative, USTR.

Berdasarkan laporan USTR, Indonesia masuk kelompok kecil negara yang telah menyampaikan komitmen terkait isu kerja paksa.

Posisi tersebut dinilai lebih baik dibandingkan banyak mitra dagang lain.

Pemerintah AS juga menyatakan komitmen untuk mengecualikan sejumlah pos tarif sesuai kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

Salah satu mekanisme yang tengah dikembangkan adalah skema khusus untuk sektor tekstil.

"Penyelesaian komponen kelebihan kapasitas struktural diperkirakan akan menyusul dalam beberapa minggu setelah berakhirnya tarif sementara pada 24 Juli, dengan melewati proses yang serupa," ujarnya.

Susiwijono menambahkan, hasil investigasi Section 301 menjadi bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan AS.

Sejumlah komitmen yang disepakati kedua negara juga dinilai mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

USTR soroti isu kerja paksa

Dokumen berjudul Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor menyebut Indonesia masuk kelompok enam ekonomi yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Selain Indonesia, kelompok itu mencakup Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Atas dasar penilaian tersebut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap Indonesia.

Sementara itu, sebanyak 54 negara lain yang dinilai belum memiliki aturan larangan impor barang hasil kerja paksa terancam dikenakan tarif tambahan lebih tinggi sebesar 12,5 persen.

Investigasi tersebut dilakukan terhadap 60 ekonomi mitra dagang utama AS.

Investigasi ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif perdagangan.

Sebelumnya, sebagian kebijakan tarif Trump menghadapi hambatan hukum di dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tetap memengaruhi dinamika pengiriman barang dari Indonesia. Perusahaan logistik global FedEx menilai dampak terasa pada keputusan pelaku usaha.

Senior Manager Operations FedEx Ida Ayu Eka Restini menjelaskan tarif dikenakan saat barang masuk ke wilayah AS. Skema ini membuat biaya baru muncul di negara tujuan.

“Tarif dari AS itu sebenarnya dikenakan di sana, saat barang masuk. Jadi bukan dari sisi pengiriman di sini,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pemerintah sebelumnya menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Kesepakatan mencakup tarif resiprokal rata-rata 19 persen dari rencana awal 32 persen. Sebanyak 1.819 pos tarif komoditas Indonesia mendapat fasilitas 0 persen ke pasar AS.

Ida Ayu menilai tarif tidak dapat dihindari dalam perdagangan global. Pelaku usaha lebih membutuhkan kepastian informasi.

“Tarif itu tidak bisa dihindari. Yang dibutuhkan customer adalah visibility dan informasi yang jelas,” jelasnya.

FedEx memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan berbasis AS untuk memperoleh informasi lebih cepat. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke pelanggan.

“Karena kami US-based, informasi yang kami dapat lebih awal dan lebih jelas. Itu yang kami sampaikan ke pelanggan,” katanya.

Informasi tarif diterjemahkan menjadi panduan praktis. FedEx menyediakan sistem digital untuk menghitung estimasi tarif sebelum pengiriman.

“Kami bangun sistem di mana customer bisa memasukkan deskripsi barang, lalu langsung tahu estimasi tarifnya sebelum barang dikirim,” ungkapnya.

Teknologi dan otomasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan kebijakan. Informasi tarif dapat diketahui lebih awal sehingga pelaku usaha lebih siap.

“Dengan teknologi dan automation, informasi tarif bisa diberikan in advance. Jadi pelanggan bisa lebih siap,” ujar Ida Ayu.

Langkah ini membantu pelaku usaha menghitung kelayakan ekspor. Perhitungan dilakukan sebelum keputusan pengiriman diambil.

“Mereka bisa hitung dulu, apakah masih profitable atau tidak,” tambahnya.

Perubahan kebijakan sempat memengaruhi perilaku pelanggan. Sejumlah eksportir menahan pengiriman ke AS.

“Waktu kebijakan itu diluncurkan, memang sempat berdampak. Ada pelanggan yang menahan pengiriman ke US,” kata Ida Ayu.

Sebagian pelaku usaha mengalihkan pasar ke wilayah lain. Eropa menjadi salah satu tujuan alternatif.

“Mereka coba cari alternatif ke Eropa karena merasa tarif ke US terlalu tinggi,” jelasnya.

FedEx juga melakukan edukasi melalui berbagai kanal. Webinar digunakan untuk menjelaskan perubahan tarif dan dampaknya.

“Kami kumpulkan pelanggan dalam webinar, lalu jelaskan berapa tarifnya, barang apa saja yang terdampak, dan bagaimana menyiasatinya,” ujarnya.

Meski ada tantangan, prospek pengiriman ke AS dinilai masih besar. Pasar AS tetap memiliki daya serap tinggi.

FedEx mendorong pelaku usaha lebih adaptif dalam membaca kebijakan global. Strategi bisnis perlu disesuaikan dengan perubahan tarif.

“Kami akan terus mengedukasi pelanggan agar bisa mengambil keputusan yang tepat,” tutup Ida Ayu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut, impor produk pertanian sebesar Rp 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 75,6 triliun dilakukan pihak swasta.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, importasi itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kehadiran negara dalam transaksi itu hanya sebatas memberikan fasilitas, sebagaimana tertuang dalam perjanjian dagang Indonesia-AS (Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta,” ujar Haryo lewat keterangan pers, Minggu (1/3/2026).

Perjanjian impor ini menjadi sorotan karena pemerintah berulang kali menggembar gemborkan swasembada pangan.

Haryo menyebut, impor produk pertanian dari AS menjadi bagian strategi RI untuk menjaga hubungan dagang.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.

AS juga menjadi negara penyumbang surplus terbesar dari kegiatan ekspor pada 2025 dengan nilai mencapai 31 miliar dollar AS atau sekitar 520,4 triliun.

Jumlah itu setara 11 persen dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia yang mencapai 282,9 miliar dollar AS atau 4.749,2 triliun.

“Untuk itu menjaga akses pasar Amerika Serikat melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,” kata Haryo.

Selain itu, kata Haryom perjanjian dagang itu membuka pasokan produk pertanian lebih luas sebagai bahan baku industri Indonesia.

Selama ini, Indonesia mengimpor bahan baku produk pertanian seperti gandum misalnya, yang digunakan industri pengolahan makanan. Sebagian di antaranya berorientasi ekspor.

“Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga yang bersaing,” tutur Haryo.

Impor produk pertanian dari AS juga tergolong kecil jika dibandingkan seluruh kluster sejenis.

Pada 2025, Indonesia mengimpor produk pertanian As 1,21 miliar dollar AS, setara Rp 20,3 triliun.

Adapun total impor pertanian dari berbagai negara mencapai 13,2 miliar dollar AS, setara Rp 221,6 triliun.

Impor Ayam sampai Beras

Sejumlah komoditas pertanian dan produk terkait yang diimpor dari As adalah beras 1.000 ton beras khusus.

Pada kesempatan terpisah, Haryo mengatakan, volume impor tersebut disesuaikan dengan permintaan dalam negeri.

Menurutnya, komitmen impor beras dari AS itu terbilang kecil jika dibandingkan jumlah produksi Indonesia yang mencapai puluhan juta ton.

"Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025," ujar Haryo, Minggu (22/2/2026).

Selain beras, Indonesia juga berkomitmen mengimpor 580.000 ekor Ayam dari AS dengan nilai sekitar 17 sampai 20 juta dollar AS.

Ayam tersebut diimpor dalam kondisi hidup untuk kebutuhan peternakan di tanah air.

"GPS (grand parent stock) sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia," kata Haryo.

Di luar itu, pemerintah juga mengimpor 120.000-150.000 ton daging ayam yang menjadi bahan baku sosis, bakso, nugget, dan produk olahan lain.

Sementara, impor ayam potong dari AS harus mengikuti aturan tertentu.

Ia mengeklaim, dalam perjanjian dagang itu pemerintah tetap memprioritaskan peternak dalam negeri dan harga ayam nasional.

"Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik," ucap Haryo.

JAKARTA, KOMPAS.com– Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat belum memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Riandy melihat perjanjian tersebut dari perspektif ekonomi statis. Ia tidak menemukan keuntungan langsung yang signifikan bagi Indonesia pada kondisi saat ini.

"Apakah ART ini beneficial untuk kita? Kalau saya melihatnya dari sisi statis ekonomi, saya nggak melihat benefit ekonominya ada. Saya enggak melihat benefit ekonominya ada dari pandangan statis saat ini," ujarnya dalam Diskusi Media bertajuk "Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan?" di Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan akses pasar yang diamankan melalui ART hanya sekitar 2 persen dari total perdagangan Indonesia. Cakupan tersebut dinilai terlalu kecil untuk memberi dampak besar terhadap kinerja ekspor nasional.

Sektor tekstil yang menjadi salah satu andalan ekspor juga belum memperoleh kepastian terkait fasilitas tarif nol persen.

Riandy menilai Indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi geopolitik dari kesepakatan tersebut. Implikasi hubungan dengan negara lain yang selama ini menjadi sumber investasi juga perlu diperhitungkan.

Ia menilai perjanjian tersebut sulit dikategorikan menguntungkan jika dilihat dari aspek ekonomi semata. ART dinilai lebih tepat dipahami sebagai strategi dinamis yang berkaitan dengan pertimbangan geopolitik, bukan sekadar mengejar manfaat ekonomi jangka pendek.

Riandy mengingatkan kesepakatan tersebut tidak menjamin Indonesia terhindar dari kebijakan proteksionis atau tekanan perdagangan di masa depan. Negara dengan hubungan dekat dengan Amerika Serikat pun tetap berpotensi menghadapi kebijakan serupa.

Ia juga menyoroti tantangan reformasi struktural yang mungkin menyertai perjanjian tersebut. Implementasi reformasi dinilai tidak mudah.

Perubahan regulasi diperlukan, mulai dari peraturan presiden hingga undang-undang. Proses tersebut kompleks secara politik dan administratif.

Riandy menilai keputusan Indonesia bergabung dalam ART lebih mencerminkan pertimbangan strategis jangka panjang dibanding manfaat ekonomi langsung dalam waktu dekat.

Ia mengingatkan manfaat ekonomi berpotensi terbatas apabila reformasi struktural tidak dapat direalisasikan secara efektif.

"Saya bisa argue mungkin manfaat ekonominya negatif kalau dilihat dari all in all, Seperti itu mengesampingkan structural reform-nya. Karena structural reform-nya kita mau, tapi belum tentu bisa. Kayak gitu. Perlu diperhatikan itu perlu ngerubah banyak perpres, ngerubah banyak undang-undang dan lain sebagainya. Nggak gampang dilakukan," tutup.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan tarif global yang kembali digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan ketidakpastian baru dalam perdagangan internasional.

Indonesia dinilai berada pada posisi yang relatif lebih aman setelah lebih dulu menyelesaikan negosiasi bilateral dengan AS pada Februari 2026.

Tim Pakar Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi menjelaskan, sebelum putusan Mahkamah Agung AS atau Supreme Court membatalkan dasar hukum awal kebijakan tarif, Indonesia masuk dalam skema tarif 19 persen.

Setelah itu, Trump mengaktifkan kembali kewenangannya melalui Undang-Undang Perdagangan 1974, khususnya Section 122. Ketentuan ini membatasi tarif maksimal 15 persen dengan durasi 150 hari.

“Dengan kondisi seperti ini, kita relatif lebih diuntungkan karena sudah bernegosiasi lebih awal. Limit tarifnya memang tidak ada dalam konteks tertentu dan bisa kembali ke skema reciprocal tariff. Tapi karena kita sudah punya kesepakatan, posisi kita jadi lebih pasti,” ujar Fitra, Rabu (25/2/2026).

Menurut dia, tanpa negosiasi lebih awal, risiko tarif sepihak dengan besaran lebih tinggi akan lebih besar. Kepastian hasil perundingan memberi ruang stabilitas bagi pelaku usaha nasional di tengah kebijakan tarif yang fluktuatif.

Perjanjian tarif timbal balik juga dinilai membuka peluang kenaikan ekspor ke AS. Komoditas yang berpotensi terdorong antara lain minyak sawit dan produk turunannya.

Isu lingkungan turut menjadi sorotan. Fitra menyebut klausul perlindungan lingkungan tercantum eksplisit dalam perjanjian.

“Dalam Article 2.10 jelas disebutkan bahwa Indonesia wajib mengadopsi dan mempertahankan perlindungan lingkungan, menegakkan hukum lingkungan secara efektif, serta membangun tata kelola lingkungan yang kuat,” ungkap dia.

“Jadi meskipun Presiden Trump dikenal tidak terlalu pro-lingkungan, dalam perjanjian ini aspek environmental governance tetap menjadi bagian penting,” tambahnya.

Perjanjian tersebut juga memuat standar ketenagakerjaan. Ketentuan itu melarang praktik kerja paksa dan pembayaran upah yang tidak layak.

Fitra menjelaskan, setelah Supreme Court membatalkan dasar hukum International Emergency Economic Powers Act atau IEEPA 1977, penerapan tarif 19 persen masih bergantung pada proses ratifikasi domestik.

“Di Article 7 jelas disebutkan bahwa masing-masing pihak harus melalui proses ratifikasi domestik. Di Indonesia harus melalui DPR, di AS melalui Kongres. Jadi probabilitas untuk tidak diberlakukan tetap ada,” katanya.

Trump juga memiliki instrumen hukum lain seperti Section 232 dan Section 301. Section 232 memungkinkan tarif tanpa batas jika dianggap terkait ancaman keamanan nasional AS. Section 301 dapat diterapkan jika AS menilai terjadi praktik perdagangan yang diskriminatif, dengan durasi hingga empat tahun dan dapat diperpanjang.

“Kalau Section 232 atau 301 yang digunakan, tarifnya bisa limitless dan durasinya panjang. Tapi itu harus melalui federal investigation oleh Department of Commerce atau US Trade Representative,” ujar Fitra.

Fitra menilai posisi Indonesia saat ini relatif lebih menguntungkan dibanding negara yang belum memiliki kesepakatan bilateral dengan AS. Dinamika politik domestik di AS tetap menjadi faktor penentu arah kebijakan tarif ke depan.

“Semua ini pada akhirnya kembali ke dinamika domestik masing-masing negara. Jadi meskipun kita sudah punya agreement, tetap perlu kewaspadaan karena kebijakan perdagangan AS sangat dipengaruhi faktor politik internal,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menilai perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat tetap menguntungkan meski Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal global.

Indonesia dan AS menandatangani perjanjian terkait tarif resiprokal pada 19 Februari 2026. Dua hari kemudian, Mahkamah Agung AS menyatakan dasar hukum yang digunakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif tersebut tidak sah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perjanjian itu tetap memiliki nilai strategis di tengah ketidakpastian kebijakan dagang AS.

"Perjanjian resiprokal tarif yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis karena memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki komitmen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Luhut menjelaskan, pembatalan tarif oleh Mahkamah Agung tidak mengakhiri dinamika kebijakan perdagangan AS. Trump merespons putusan tersebut dengan mengenakan tarif baru 15 persen melalui aturan Section 122 selama 150 hari. Pemerintah AS juga membuka penyelidikan baru menggunakan aturan Section 301.

Section 301 merupakan instrumen hukum perdagangan AS yang memberi kewenangan luas untuk mengenakan tarif tanpa batas maksimum dan berlaku dalam jangka panjang. Tarif hasil penyelidikan ini berpotensi lebih tinggi dibanding tarif yang dibatalkan.

"Di sinilah kemudian nilai strategis perjanjian resiprokal Indonesia, karena dalam situasi seperti ini, negara yang sudah punya perjanjian resmi dengan AS jauh lebih aman," ucapnya.

Luhut menyebut, komitmen yang telah dibangun membuat posisi Indonesia lebih kuat saat penyelidikan Section 301 berlangsung dibanding negara yang belum memiliki kesepakatan.

Ia menilai ketidakpastian kebijakan dagang AS juga membuka peluang. Perusahaan multinasional dinilai mencari negara dengan kepastian akses pasar AS.

"Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, karena menjadi salah satu pasar utama dari industri padat karya di Indonesia seperti garmen dan alas kaki. Oleh karena itu, setiap kebijakan perdagangan dari AS harus direspon dengan baik oleh Indonesia," tuturnya.

DEN menyatakan akan terus mencermati perkembangan kebijakan perdagangan AS dan menyiapkan rekomendasi lanjutan kepada Presiden.

KOMPAS.com-Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati ketentuan kerja sama perdagangan yang menyentuh sektor ekonomi digital.

Kesepakatan itu tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade. Section 3 mengatur Digital Trade and Technology.

Article 3.1 tentang Digital Services Taxes memuat komitmen Indonesia untuk tidak mengenakan pajak layanan digital atau digital services taxes yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat, baik secara hukum maupun dalam praktik.

"Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa lainnya, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual," dikutip dari dokumen tersebut, Jumat (20/2/2026).

Perusahaan digital berbasis di AS seperti Netflix dan Google, serta Meta dan Amazon, berpotensi terdampak klausul ini karena model bisnis mereka berbasis layanan digital lintas negara.

Kesepakatan ini tidak menghapus kewenangan Indonesia memungut pajak. Pemerintah tetap dapat mengenakan pajak yang berlaku umum dan tidak diskriminatif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga 30 November 2025.

Sebanyak 215 perusahaan telah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan total Rp34,54 triliun.

Nilai tersebut terdiri atas Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Kesepakatan RI-AS: Indonesia Dilarang KenakanPajak Digital Untuk Perusahaan AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematangkan strategi negosiasi ekonomi dengan Amerika Serikat menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington pada 19 Februari 2026.

Agenda utama lawatan tersebut ialah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri ekonomi ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan digelar untuk menyamakan posisi dan memperkuat strategi perundingan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan pertemuan itu membahas perkembangan negosiasi Indonesia-Amerika Serikat serta finalisasi agenda kunjungan Presiden.

“Pertemuan membicarakan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Presiden menegaskan setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar peran Indonesia dalam rantai pasok global.

Pemerintah diminta memastikan hasil negosiasi memberi dampak bagi ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah industri.

Negosiasi tarif Indonesia dan Amerika Serikat telah rampung secara substansi. Proses kini memasuki tahap harmonisasi bahasa hukum.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia membebaskan tarif bea masuk untuk sebagian besar produk asal Amerika Serikat.

Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit atau CPO, kopi, dan kakao mendapat pengecualian tarif.

Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat juga akan diisi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan kesepakatan perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah lebih dahulu berangkat ke Amerika Serikat untuk mempersiapkan kunjungan Presiden dan memastikan kelancaran proses negosiasi.

“Kehadiran para menteri bidang ekonomi di Hambalang merupakan konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap kesepakatan ini semakin menguntungkan Indonesia,” kata Haryo.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri KTT Board of Peace Gaza pada 19 Februari 2026 sebagai bagian dari agenda diplomasi global Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut delegasi Indonesia melanjutkan negosiasi teknis dengan Amerika Serikat terkait tarif impor resiprokal pada pekan depan.

Airlangga mengatakan progres pembahasan terlihat dari tahap legal scrubbing, proses finalisasi dan penyelarasan teks perjanjian internasional.

“Delegasi sedang berangkat. Nanti kita lihat minggu depan progres legal scrubbing-nya seperti apa. Kalau sudah selesai, baru kita atur jadwal Presiden untuk ke Amerika,” ujar Airlangga ditemui di kantornya, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan substansi kesepakatan tidak berubah. Pemerintah tetap mencermati detail teknis yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian.

Terkait mineral kritis, Airlangga menyampaikan Indonesia sejak lama memberi akses kepada Amerika Serikat. Ia menekankan peran tembaga sebagai mineral strategis utama.

“Mineral kritis yang paling krusial itu tembaga (Copper). Tidak ada listrik, tidak ada pesawat, tidak ada industri antariksa tanpa tembaga. Dan akses itu sudah kita berikan sejak 1967 melalui Freeport,” kata Airlangga.

Pembahasan juga mencakup sektor pertanian. Indonesia bersikap terbuka terhadap penguatan kerja sama agrikultur dengan Amerika Serikat.

Airlangga menyebut dirinya telah bertemu perwakilan United States Trade Representative untuk membahas sektor tersebut. Neraca perdagangan agrikultur Indonesia ke Amerika Serikat tercatat positif.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan keseimbangan kerja sama ekonomi. Fokus diarahkan pada sektor energi dan pertanian.

“Sesuai arahan Presiden, yang dibalance adalah energi dan pertanian. Nilai kerja sama energi sekitar 15 miliar dolar AS, sementara pertanian sekitar 4,5 miliar dolar AS,” pungkas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai posisi Indonesia dalam perjanjian dengan Amerika Serikat berada pada situasi kurang menguntungkan.

Penilaian ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah merampungkan perundingan lanjutan, termasuk negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

Airlangga menyebut Amerika Serikat meminta timbal balik berupa pembukaan akses terhadap mineral kritis Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia memperoleh pengecualian tarif khusus untuk sejumlah produk ekspor unggulan.

“AS memberikan pengecualian tarif untuk produk unggulan kita, seperti sawit, kopi, teh. Dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral,” kata Airlangga saat konferensi pers dari Washington, Selasa (23/12/2025).

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai kesepakatan tersebut menyempitkan ruang gerak Indonesia. Situasi geopolitik global membuat posisi tawar Indonesia tidak lagi kuat.

Perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat dinilai sudah berada dalam kondisi terkunci. Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk menegosiasikan ulang syarat yang lebih menguntungkan.

“Karena sudah sepakat, posisi tawar kita menjadi lemah. Apalagi negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand sudah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat,” ujar Deni dalam Media Briefing Outlook 2026 CSIS di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Menurut Deni, Indonesia mau tidak mau harus menerima hasil perundingan dengan kapasitas negosiasi terbatas. Kesepakatan yang terbentuk berisiko bersifat asimetris.

Indonesia dinilai menanggung konsekuensi lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima. Risiko ini muncul karena struktur perjanjian tidak sepenuhnya seimbang.

“Kita lebih banyak berkorban, tetapi yang diterima relatif sedikit,” kata Deni.

Deni menekankan perjanjian ini tidak bisa dilepaskan dari rivalitas Amerika Serikat dan China. Setiap konsesi kepada Amerika Serikat berpotensi dibaca sebagai langkah yang merugikan China.

“Di sinilah tantangannya. Indonesia harus mampu menavigasi dan menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dan China,” jelasnya.

Ia mengingatkan risiko jika Indonesia terlihat terlalu condong ke satu kubu. Respons balasan dari China bisa muncul dalam bentuk pengurangan dukungan ekonomi.

“China bisa saja mengurangi komitmen investasinya atau meninjau ulang kerja sama yang sudah berjalan,” kata Deni.

CSIS menilai keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar menjadi kunci. Stabilitas ekonomi dan politik nasional bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga posisi tersebut.

Menurut Deni, arah kebijakan luar negeri dan ekonomi perlu disusun secara hati-hati. Tekanan geopolitik berisiko merugikan kepentingan nasional jika tidak dikelola dengan cermat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menyelesaikan perundingan lanjutan, termasuk negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

Airlangga memastikan penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat belum akan dilakukan hingga akhir Januari 2026.

Substansi dalam dokumen perundingan perdagangan resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) sudah disepakati kedua negara.

Kendala tersisa bersifat teknis dan berkaitan dengan penyelarasan bahasa dokumen.

“Jadi tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan daripada ART ini. Kemudian yang kedua, dinamika yang terjadi seperti biasa dalam pembahasan detail, ini ada masalah harmonisasi daripada bahasa,” ujar Airlangga dalam konferensi pers dari Washington, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan, seluruh materi kesepakatan ART dibahas intensif sejak 17 hingga 22 Desember 2025. Pembahasan itu menghasilkan kesepakatan penuh dari kedua negara.

Airlangga menilai perbedaan redaksi dan harmonisasi bahasa lazim terjadi dalam perundingan internasional. Langkah itu diperlukan agar implementasi kesepakatan ke depan tidak menimbulkan tafsir berbeda.

Ia juga menegaskan perundingan hanya mencakup kesepakatan dagang. Tidak ada agenda lain di luar dokumen ART yang dibahas dalam proses negosiasi tersebut.

Kesepakatan ART merupakan kelanjutan dari perjanjian tarif yang dicapai pada Juli 2025. Saat itu, Amerika Serikat menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia. Produk tersebut meliputi minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh.

Sebagai imbal balik, Amerika Serikat meminta pembukaan akses terhadap mineral kritis Indonesia.

Airlangga menyebut penandatanganan dokumen ART direncanakan dilakukan sebelum akhir Januari 2026.

Penandatanganan diharapkan berlangsung dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Sebelumnya, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati substansi ART setelah perundingan panjang sejak April 2025.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan resmi Airlangga dengan United States Trade Representative Ambassador Jamieson Greer di Washington DC, Senin (22/12/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Airlangga untuk mempercepat penyelesaian dokumen ART Indonesia dan Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah kabar kesepakatan perdagangan terkait tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada Juli 2025 berada di ambang kegagalan.

Bantahan tersebut disampaikan setelah seorang pejabat AS, menurut berita dari Reuters, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disetujui dalam perundingan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, kesepakatan perdagangan tersebut masih tetap berlangsung dan tidak ada permasalahan yang menyebabkan perundingan terancam batal.

Menurutnya, segala dinamika yang terjadi selama proses perundingan perdagangan antara kedua negara merupakan hal yang wajar.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

Haryo menambahkan, pemerintah terus mendorong agar kesepakatan antara kedua negara dapat segera tercapai dan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

"Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," tukasnya.

Untuk diketahui, Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi kementerian yang bertanggung jawab atas kelancaran proses negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

Seperti diketahui, pada 15 Juli lalu Indonesia dan AS sepakat untuk menurunkan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen kepada barang-barang Indonesia yang masuk ke AS.

Penurunan tarif resiprokal tersebut dibarengi dengan Indonesia setuju untuk melakukan penghapusan tarif pada lebih dari 99 persen barang AS dan penghapusan seluruh hambatan non-tarif terhadap produk AS yag masuk ke RI.

Teranyar, mengutip Reuters, kesepakatan tersebut berisiko runtuh karena Pemprov Jakarta telah menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, kata seorang pejabat AS pada hari Selasa.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli," kata pejabat tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu.

Meski begitu, pihak Jakarta ingin merumuskan komitmennya kembali. Namun pejabat AS tersebut meyakini kesepakatan yang baru dapat memberikan efek yang lebih buruk bagi AS daripada kesepakatan baru-baru ini yang telah dicapai dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Kamboja, kata pejabat tersebut.

Pernyataan ini membenarkan detail yang pertama kali dilaporkan sebelumnya pada hari Selasa oleh Financial Times.

Financial Times melaporkan bahwa pejabat AS percaya Indonesia mengalami kemunduran dalam penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan pada isu-isu perdagangan digital.

Reuters menyebut, belum ada komentar dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait kabar ini.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan dalam acara New York Times Dealbook bahwa Indonesia "agak keras kepala" dalam kesepakatan perdagangannya dengan Amerika Serikat, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sebaliknya, Malaysia telah terbukti sebagai aktor yang baik dan telah menghapus ribuan tarif sehingga perdagangan antara AS dan negara itu berjalan jauh lebih lancar.