Maskapai berbiaya rendah asal Amerika Serikat (AS), Spirit Airlines, resmi menghentikan operasional dan membatalkan seluruh penerbangan setelah menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang menekan kondisi keuangan perusahaan.

Melansir Al Jazeera, keputusan ini diumumkan perusahaan pada Sabtu (2/5) dini hari waktu setempat, menyusul gagalnya rencana penyelamatan dari pemerintah AS.

"Spirit Aviation Holdings, Inc., induk perusahaan Spirit Airlines, dengan menyesal mengumumkan telah memulai penghentian operasi secara teratur, berlaku segera. Semua penerbangan Spirit dibatalkan, dan penumpang tidak perlu datang ke bandara," tulis perusahaan dalam pernyataan resmi.

Data Cirium mencatat Spirit sebelumnya menjadwalkan 4.119 penerbangan domestik pada periode 1 hingga 15 Mei, dengan kapasitas lebih dari 800 ribu kursi.

Krisis ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar jet yang hampir dua kali lipat sejak pecahnya konflik Iran dalam dua bulan terakhir. Kondisi tersebut menggagalkan rencana restrukturisasi perusahaan untuk keluar dari kebangkrutan keduanya.

"Sayangnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kenaikan signifikan harga minyak dan tekanan bisnis lainnya telah berdampak besar pada prospek keuangan Spirit," demikian pernyataan perusahaan.

Rencana penyelamatan senilai US$500 juta yang sebelumnya diusulkan Presiden AS Donald Trump juga gagal mencapai kesepakatan di tengah penolakan dari sebagian anggota Kongres dan penasihat pemerintah.

"Jika kami bisa membantu, kami akan melakukannya, tetapi harus menguntungkan terlebih dahulu," kata Trump kepada wartawan.

Kenaikan harga bahan bakar jet menjadi pukulan telak bagi Spirit. Perusahaan sebelumnya memperkirakan harga bahan bakar berada di kisaran US$2,24 per galon pada 2026, namun melonjak hingga sekitar US$4,51 per galon pada akhir April.

Dampaknya, ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Spirit juga tengah berupaya memulangkan lebih dari 1.300 awak ke basis masing-masing setelah penerbangan terakhir mendarat di Bandara Dallas Fort Worth.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy menyatakan pemerintah telah berupaya mencari pembeli bagi Spirit, namun tidak ada pihak yang berminat.

"Jika tidak ada yang ingin membeli, mengapa kami harus melakukannya?" ujarnya.

Ia juga mengingatkan penumpang agar tidak datang ke bandara jika memiliki jadwal penerbangan dengan Spirit. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan dana cadangan untuk pengembalian dana bagi pelanggan yang membeli tiket langsung dari maskapai.

"Jika Anda memiliki penerbangan dengan Spirit Airlines, jangan datang ke bandara. Tidak akan ada petugas yang membantu," kata Duffy.

Sejumlah maskapai lain seperti United, Delta, JetBlue, dan Southwest dilaporkan menawarkan tiket pengganti seharga US$200 sekali jalan bagi penumpang terdampak.

Kebangkrutan Spirit menjadi yang pertama bagi maskapai besar di AS dalam dua dekade terakhir. Maskapai ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemain utama yang menjaga tarif penerbangan tetap rendah di pasar domestik.

Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik geopolitik juga mulai berdampak luas pada industri penerbangan global. Maskapai seperti Lufthansa dilaporkan membatalkan puluhan ribu penerbangan, sementara Air India menaikkan tarif bahan bakar dan memangkas frekuensi penerbangan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi game online bersenjata, seperti PUBG, setelah ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta utara.

Kekurangan staf pengendali lalu lintas udara (ATC), menyebabkan ribuan penerbangan di Amerika Serikat terganggu, pada Sabtu waktu setempat. Kondisi ini diperparah dengan penutupan sebagian pemerintahan, yang telah berlangsung selama 39 hari.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025) berikut ini.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Frekuensi penerbangan di 40 bandara Amerika Serikat akan dikurangi sebesar 10 persen mulai Jumat (7/11/2025) akibat dihentikannya kegiatan pemerintah federal (shutdown) yang kini memasuki hari ke-36.

“Akan ada pengurangan kapasitas sebesar 10 persen di 40 lokasi kami,” kata Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, dalam konferensi pers di Louisville, Kentucky, Rabu (5/11/2025).

“Langkah ini tidak didasarkan pada jumlah penerbangan dari tiap lokasi, tetapi pada titik tekanan dan cara kami menguranginya,” ujarnya dilansir laman Anadolu Agency.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Badan Penerbangan Federal (FAA), Bryan Bedford, mengatakan pihaknya memutuskan pengurangan penerbangan terjadwal sebesar 10 persen untuk mengurangi beban kerja pengatur lalu lintas udara.

Ia menambahkan, jika kekurangan staf operasional di sejumlah bandara terus terjadi hingga mencapai level berbahaya, maka kebijakan pengurangan penerbangan tambahan akan diterapkan di bandara-bandara tersebut.

Sehari sebelumnya, Duffy memperingatkan shutdown telah meningkatkan risiko dalam layanan penerbangan. Pembatalan penerbangan, dan bahkan kemungkinan penutupan wilayah udara, bisa terjadi apabila para pengatur lalu lintas udara tidak menerima gaji pada pekan depan.

Data dari situs pelacakan penerbangan FlightAware menunjukkan ribuan penerbangan di seluruh AS mengalami penundaan setiap hari. Shutdown kali ini telah memasuki hari ke-36, melampaui rekor sebelumnya (35 hari) pada 2018–2019, yang menjadikannya sebagai penghentian kegiatan pemerintah terlama dalam sejarah AS.

Kegagalan Kongres AS mengesahkan rancangan anggaran telah membuat pemerintah federal lumpuh karena tidak memiliki dana untuk menjalankan kegiatan rutin.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown memasuki hari ke-36 pada Rabu (6/11/2025), menjadikannya yang terpanjang dalam sejarah, di tengah kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Republik terkait pendanaan federal.

Rekor shutdown terpanjang sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2019, ketika penutupan berlangsung selama 35 hari sebelum akhirnya berakhir.

Kebuntuan ini bermula pada 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait paket pendanaan baru. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, sementara jutaan warga kehilangan akses terhadap layanan publik penting.

Selama lebih dari sebulan, Partai Demokrat dan Republik terjebak dalam kebuntuan tanpa tanda-tanda kompromi. Namun, sejumlah sinyal positif mulai muncul.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyebut dirinya merasa optimistis akan adanya terobosan.

“Saya merasa kita mulai mendekati titik keluar dari kebuntuan ini,” ujarnya, dikutip dari BBC International pada Kamis (6/11/2025).

Seiring berjalannya waktu, dampak penutupan pemerintahan semakin terasa di kalangan masyarakat. Ribuan pegawai federal sudah kehilangan beberapa kali gajian, dan kekhawatiran terhadap gangguan penerbangan di seluruh AS semakin meningkat karena pengendali lalu lintas udara dan staf bandara bekerja tanpa bayaran.

Menteri Perhubungan AS Sean Duffy memperingatkan bahwa sebagian wilayah udara Negeri Paman Sam bisa ditutup jika kondisi ini berlanjut.

“Jika pekan depan pemerintah belum dibuka, akan terjadi kekacauan besar—penundaan massal, pembatalan penerbangan, dan mungkin penutupan sebagian wilayah udara karena kekurangan personel,” katanya.

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara federal saat ini masih bekerja tanpa kompensasi akibat kebuntuan politik tersebut.

Dampak lain dirasakan oleh warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada bantuan pangan dari Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Satu dari delapan warga AS menerima bantuan ini, tetapi hanya sebagian dana yang disalurkan bulan ini karena pendanaan terhenti.

Awalnya, pemerintahan Trump menyatakan tidak akan menyalurkan dana SNAP pada November 2025. Namun, pengadilan federal memerintahkan penggunaan dana darurat agar sebagian bantuan tetap bisa disalurkan.

Meskipun demikian, Trump menolak untuk tunduk sepenuhnya pada keputusan tersebut.

“Bantuan SNAP hanya akan diberikan ketika Partai Demokrat Kiri Radikal membuka kembali pemerintahan, dan tidak sebelumnya,” tulisnya di platform Truth Social.

Gedung Putih menegaskan akan mematuhi perintah pengadilan.

Senat yang dikuasai Partai Republik kembali gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk membuka kembali pemerintahan. Upaya pemungutan suara ke-14 pada Selasa (4/11/2025) kembali menemui jalan buntu, dengan hasil 54–44 tanpa dukungan baru dari Partai Demokrat.

Rancangan tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan pada September lalu. Namun, Demokrat menolak mendukungnya kecuali Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah—syarat yang ditolak oleh Partai Republik yang menilai hal itu tidak relevan dengan isu pendanaan.

Menurut Thune, jika kesepakatan baru berhasil dicapai, kedua majelis harus segera mengesahkannya. Pasalnya, rancangan sebelumnya hanya mendanai pemerintahan hingga 21 November 2025.

“Jika tidak ada kemajuan minggu ini, akan sulit menyelesaikan apa pun sebelum akhir pekan. Tujuan kami adalah mengirimkan rancangan baru ke DPR yang bisa segera membuka kembali pemerintahan," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah anggota moderat dari Partai Demokrat dan Republik dikabarkan mulai mendorong perundingan agar kesepakatan bisa tercapai sebelum libur Thanksgiving pada 27 November 2025 mendatang.