REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Bantuan pangan yang digunakan oleh lebih dari 40 juta warga Amerika Serikat (AS) tidak akan didistribusikan mulai November akibat penutupan pemerintahan yang masih berlangsung, menurut Departemen Pertanian AS.

“Intinya, sumber dana telah habis,” kata departemen tersebut dalam pemberitahuan di situs web resminya, sambil menyalahkan Partai Demokrat di Senat atas kebuntuan politik yang terjadi.

Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) digunakan oleh satu dari delapan warga Amerika dan memainkan peran penting dalam anggaran kebutuhan pokok banyak keluarga berpenghasilan rendah.

Awal bulan ini, pemerintahan Presiden Donald Trump menolak menggunakan dana cadangan yang seharusnya dapat memperpanjang manfaat program tersebut. Pemerintah beralasan dana itu diperlukan untuk keadaan darurat seperti bencana alam.

Partai Demokrat mengecam keputusan Trump tersebut. “Ini mungkin pelanggaran paling kejam dan tidak sah yang dilakukan pemerintahan Trump sejauh ini,” kata anggota Kongres Rosa DeLauro dan Angie Craig dalam pernyataan bersama, Jumat (24/10/2025), dikutip dari laman BBC News.

Mereka juga mengkritik presiden karena memberikan bantuan ke Argentina dan membangun ballroom baru di Gedung Putih selama masa penutupan pemerintahan.

Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), lembaga kajian kebijakan yang berfokus pada keluarga berpenghasilan rendah, dana cadangan yang ada hanya cukup untuk menutupi sekitar 60 persen manfaat dalam satu bulan.

Dalam surat yang dikirim ke Departemen Pertanian pada Jumat, anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan masih ada “dana signifikan yang tersedia dalam cadangan SNAP yang disediakan Kongres untuk situasi seperti ini dan dapat digunakan untuk mendanai sebagian besar manfaat bulan November.”

Mereka meminta Menteri Pertanian Brooke Rollins mencairkan dana cadangan tersebut dan mentransfer dana lain yang tersedia di departemennya untuk mendanai program sepenuhnya selama bulan tersebut. Namun, dalam memo internal yang diperoleh media AS, Rollins menegaskan bahwa dana cadangan hanya dapat digunakan untuk “keadaan darurat yang sebenarnya”, terutama bencana alam.

Sebelumnya, dalam rencana darurat yang dipublikasikan untuk menghadapi penutupan pemerintahan, departemennya menyatakan akan mempertahankan sejumlah kecil pegawai agar tidak dirumahkan demi menjalankan program SNAP. Dokumen itu juga mencatat bahwa Kongres telah menciptakan “dana cadangan multi-tahun” untuk memastikan negara bagian tetap dapat mendistribusikan manfaat.

SNAP bekerja dengan memberikan kartu debit isi ulang kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Rata-rata, sebuah keluarga beranggotakan empat orang menerima 715 dolar AS (sekitar Rp11 juta) per bulan, menurut CBPP setara kurang dari 6 dolar AS (sekitar Rp 90 ribu) per orang per hari.

Program ini dijalankan oleh masing-masing negara bagian, dengan sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah federal. Beberapa negara bagian telah berjanji menggunakan dana mereka sendiri untuk menutupi kekurangan, namun pemerintah federal memperingatkan bahwa mereka tidak akan mengganti biaya tersebut.

Beberapa negara bagian, termasuk Massachusetts, yang diperkirakan akan kehilangan manfaat bagi satu juta warganya, menyatakan tidak memiliki cukup dana untuk menutupi kekurangan itu. Banyak negara bagian kini bekerja sama dengan penerima SNAP untuk mencari dapur umum amal dan sumber makanan alternatif. California bahkan mengerahkan Garda Nasional untuk membantu distribusi pangan.

Penutupan pemerintahan AS telah memasuki hari ke-26 pada Ahad (26/10/2025), menjadikannya penutupan pemerintahan terpanjang kedua dalam sejarah negara itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan rencana penghentian pemberian tunjangan pangan untuk bulan depan yang merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di Negeri Paman Sam itu.

Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-25. Sebab, Partai Republik dan Demokrat belum menemukan titik terang untuk mendanai dan mengoptimalkan kembali pemerintah federal.

Selain itu, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat meminta Departemen Pertanian menggunakan cadangan darurat untuk mendanai program manfaat pangan di bulan November. Meskipun usulan itu ditolak.

"Intinya, sumber daya hayati sudah habis. Saat ini tidak akan ada tunjangan yang diberikan pada 1 November," kata Departemen Pertanian AS, dikutip dari Reuters, Senin (27/10/2025).

Lebih dari 41 juta orang bergantung kepada pemberian tunjangan itu. Bahkan di beberapa negara bagian seperti New Meksiko, ketergantungan program mencapai 21% dari total penduduk.

Diketahui, penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.

Selain sektor pangan, PHK massal juga terjadi di Amerika Serikat. PHK menyasar pegawai departemen keuangan, badan kesehatan AS, dinas pendapatan internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber dalam negeri.

Departemen Kehakiman AS mengatakan lebih dari 4.200 pegawai federal telah mendapatkan informasi PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan sekitar 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

"Mereka [Partai Demokrat] yang memulai hal ini," ujar Presiden AS Donald Trump, diberitakan Reuters (12/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyatakan tidak akan menyalurkan tunjangan pangan di bawah Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bulan depan. Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) pemerintah federal yang memasuki hari ke-25.

"Intinya, sumber daya telah habis. Saat ini, tidak akan ada tunjangan yang dikeluarkan pada 1 November," kata USDA dalam pernyataan di situs resminya, dikutip Senin (27/10/2025).

Program SNAP merupakan salah satu bantuan sosial terbesar di AS dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 41 juta warga. Di beberapa negara bagian seperti New Mexico, ketergantungan pada tunjangan ini mencapai 21% dari total populasi, menurut data USDA.

Penghentian ini berpotensi memperparah dampak sosial akibat macetnya pembahasan anggaran di Kongres, di mana Partai Republik dan Demokrat masih berselisih soal mekanisme pendanaan dan pembukaan kembali pemerintahan.

Sebelumnya, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta USDA untuk menggunakan cadangan darurat guna menyalurkan bantuan bulan November. Namun, menurut memo internal yang dilihat Reuters, USDA menyatakan tidak akan menggunakan dana tersebut.

Langkah ini memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat negara bagian. Gubernur Louisiana dan Virginia bahkan telah mengumumkan keadaan darurat guna menyiapkan dana lokal untuk membantu warga yang berpotensi kehilangan akses pangan.

"Kami tidak bisa menunggu Kongres berdebat sementara keluarga di negara bagian kami kelaparan," ujar Gubernur Virginia Glenn Youngkin dalam pernyataan terpisah.

Krisis ini menambah tekanan bagi pemerintah AS untuk segera mengakhiri penutupan yang telah menunda layanan publik, menahan gaji pegawai federal, dan kini mengancam jaring pengaman sosial bagi jutaan warga berpenghasilan rendah.