Bisnis.com, JAKARTA – Kongres Amerika Serikat (AS) akhirnya berkompromi untuk memulihkan pendanaan federal dan sesegera mungkin menghakhiri penutupan pemerintah atau government shutdown terlama dalam sejarah AS. Meski demikian, belum jelas kapan akan memberikan persetujuan akhirnya.

Kesepakatan tersebut, demikian melansir dari Reuters, akan memulihkan pendanaan untuk badan-badan federal, memberikan peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk kembali memperoleh subsidi pangan, ratusan ribu pegawai federal yang tidak dibayar selama lebih dari sebulan, serta para pelancong yang menghadapi ribuan penerbangan yang dibatalkan.

“Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, yang untuk saat ini membuat pemerintah federal menambah utang sekitar $1,8 triliun per tahun yang kini telah mencapai $38 triliun,” tulis Reuters, Selasa (11/11/2025).

Saat ini, Partai Republik yang mengusung Presiden Donald Trump memegang mayoritas Kongres. Namun demikian, Partai Demokrat menggunakan aturan yang mengharuskan 60 dari 100 senator menyetujui sebagian besar undang-undang, dalam upaya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika yang akan berakhir akhir tahun ini.

Kompromi Senat akan menetapkan pemungutan suara pada bulan Desember untuk RUU tersebut.

Adapun, seminggu setelah Partai Demokrat memenangkan pemilihan penting di New Jersey dan Virginia serta memilih seorang sosialis demokrat sebagai wali kota New York City berikutnya, keputusan delapan anggota Demokrat moderat untuk memajukan kesepakatan tersebut memicu kemarahan.

Para pemilih Demokrat menyatakan tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara RUU layanan kesehatan akan lolos di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami berharap bisa berbuat lebih banyak," kata Senator Dick Durbin dari Illinois, anggota Demokrat nomor 2 di majelis tersebut. "Penutupan pemerintah tampaknya menjadi kesempatan untuk mengarahkan kami pada kebijakan yang lebih baik. Namun, itu tidak berhasil."

Adapun jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir Oktober menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat. Saham AS naik pada hari Senin, didorong oleh berita kemajuan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

“Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

“Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

“Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut," kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

“Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

“Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

Trump menulis di platform Truth Social:

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown memasuki hari ke-36 pada Rabu (6/11/2025), menjadikannya yang terpanjang dalam sejarah, di tengah kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Republik terkait pendanaan federal.

Rekor shutdown terpanjang sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2019, ketika penutupan berlangsung selama 35 hari sebelum akhirnya berakhir.

Kebuntuan ini bermula pada 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait paket pendanaan baru. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, sementara jutaan warga kehilangan akses terhadap layanan publik penting.

Selama lebih dari sebulan, Partai Demokrat dan Republik terjebak dalam kebuntuan tanpa tanda-tanda kompromi. Namun, sejumlah sinyal positif mulai muncul.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyebut dirinya merasa optimistis akan adanya terobosan.

“Saya merasa kita mulai mendekati titik keluar dari kebuntuan ini,” ujarnya, dikutip dari BBC International pada Kamis (6/11/2025).

Seiring berjalannya waktu, dampak penutupan pemerintahan semakin terasa di kalangan masyarakat. Ribuan pegawai federal sudah kehilangan beberapa kali gajian, dan kekhawatiran terhadap gangguan penerbangan di seluruh AS semakin meningkat karena pengendali lalu lintas udara dan staf bandara bekerja tanpa bayaran.

Menteri Perhubungan AS Sean Duffy memperingatkan bahwa sebagian wilayah udara Negeri Paman Sam bisa ditutup jika kondisi ini berlanjut.

“Jika pekan depan pemerintah belum dibuka, akan terjadi kekacauan besar—penundaan massal, pembatalan penerbangan, dan mungkin penutupan sebagian wilayah udara karena kekurangan personel,” katanya.

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara federal saat ini masih bekerja tanpa kompensasi akibat kebuntuan politik tersebut.

Dampak lain dirasakan oleh warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada bantuan pangan dari Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Satu dari delapan warga AS menerima bantuan ini, tetapi hanya sebagian dana yang disalurkan bulan ini karena pendanaan terhenti.

Awalnya, pemerintahan Trump menyatakan tidak akan menyalurkan dana SNAP pada November 2025. Namun, pengadilan federal memerintahkan penggunaan dana darurat agar sebagian bantuan tetap bisa disalurkan.

Meskipun demikian, Trump menolak untuk tunduk sepenuhnya pada keputusan tersebut.

“Bantuan SNAP hanya akan diberikan ketika Partai Demokrat Kiri Radikal membuka kembali pemerintahan, dan tidak sebelumnya,” tulisnya di platform Truth Social.

Gedung Putih menegaskan akan mematuhi perintah pengadilan.

Senat yang dikuasai Partai Republik kembali gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk membuka kembali pemerintahan. Upaya pemungutan suara ke-14 pada Selasa (4/11/2025) kembali menemui jalan buntu, dengan hasil 54–44 tanpa dukungan baru dari Partai Demokrat.

Rancangan tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan pada September lalu. Namun, Demokrat menolak mendukungnya kecuali Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah—syarat yang ditolak oleh Partai Republik yang menilai hal itu tidak relevan dengan isu pendanaan.

Menurut Thune, jika kesepakatan baru berhasil dicapai, kedua majelis harus segera mengesahkannya. Pasalnya, rancangan sebelumnya hanya mendanai pemerintahan hingga 21 November 2025.

“Jika tidak ada kemajuan minggu ini, akan sulit menyelesaikan apa pun sebelum akhir pekan. Tujuan kami adalah mengirimkan rancangan baru ke DPR yang bisa segera membuka kembali pemerintahan," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah anggota moderat dari Partai Demokrat dan Republik dikabarkan mulai mendorong perundingan agar kesepakatan bisa tercapai sebelum libur Thanksgiving pada 27 November 2025 mendatang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan penerbangan di Amerika Serikat (AS) mengalami penundaan dan pembatalan besar-besaran akibat penutupan (shutdown) pemerintah yang telah menyamai rekor sebelumnya. Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara membuat operasional bandara lumpuh di banyak kota besar.

Menurut data situs pelacakan penerbangan FlightAware, lebih dari 16.700 penerbangan tertunda dan 2.282 dibatalkan sepanjang akhir pekan lalu (Jumat-Minggu). Penundaan terus berlanjut hingga Senin (3/11/2025) malam waktu setempat, dengan lebih dari 4.000 penerbangan tertunda dan 600 dibatalkan di bandara besar seperti Chicago O'Hare, Dallas Fort Worth, Denver, dan Newark.

Badan Penerbangan Federal (FAA) menyebut separuh dari 30 fasilitas utama (Core 30) di bandara-bandara besar AS mengalami kekurangan staf parah, terutama di kawasan New York dengan tingkat ketidakhadiran mencapai 80%.

"Penutupan harus diakhiri agar para pengatur lalu lintas udara ini menerima gaji yang telah mereka terima dan para pelancong dapat menghindari gangguan dan penundaan lebih lanjut," ujar FAA dalam pernyataan resminya di platform X.

Sementara itu, Menteri Perhubungan AS Sean Duffy menegaskan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama, meski konsekuensinya adalah penundaan dan pembatalan.

"Kami bekerja lembur untuk memastikan sistem ini aman. Kami akan memperlambat lalu lintas, dan Anda akan melihat penundaan serta pembatalan untuk memastikan sistem ini tetap aman," kata Duffy dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (4/11/2025).

Duffy juga menambahkan bahwa para pengatur lalu lintas udara tidak akan dikenai sanksi meski banyak yang absen demi mencari penghasilan tambahan selama tidak menerima gaji.

"Ketika mereka membuat keputusan untuk memberi makan keluarga mereka, saya tidak akan memecat mereka," ujarnya.

Penutupan pemerintah federal AS kini memasuki hari ke-35, menyamai rekor penutupan terpanjang dalam sejarah negara itu (2018-2019). Menurut Pusat Kebijakan Bipartisan, 670.000 pegawai federal telah dirumahkan, sementara 730.000 lainnya bekerja tanpa bayaran, termasuk hampir 13.000 pengatur lalu lintas udara di seluruh AS.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan (government shutdown) AS yang kini memasuki hari ke-29 disebut telah menelan biaya ekonomi setidaknya US$18 miliar atau setara Rp298,54 triliun pada tahun ini dan diperkirakan akan semakin membesar.

Menurut laporan Congressional Budget Office (CBO) yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (30/10/2025), sebagian besar dampak ekonomi bersifat sementara, dengan potensi dorongan pertumbuhan jangka pendek pada kuartal I/2026.

Namun, CBO memperkirakan antara US$7 miliar hingga US$14 miliar dari kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak akan dapat dipulihkan, tergantung pada berapa lama penutupan berlangsung.

Dalam laporan tersebut, CBO menyatakan PDB AS pada kuartal IV/2025 diperkirakan turun sedikitnya 1% akibat penutupan pemerintahan.

Apabila kebuntuan anggaran berlanjut hingga enam pekan atau sekitar pertengahan November, pertumbuhan PDB riil diperkirakan menyusut 1,5%, setara dengan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar.

Jika berlangsung hingga delapan pekan atau sekitar libur Thanksgiving, dampaknya akan meningkat menjadi 2% atau sekitar US$39 miliar.

Penurunan aktivitas ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya layanan publik dari pegawai federal, penurunan output sektor swasta, serta pemangkasan belanja pemerintah untuk barang, jasa, dan bantuan pangan, menurut laporan CBO.

CBO juga memperkirakan sekitar 650.000 pegawai federal dirumahkan (furloughed) selama penutupan ini.

Jika seluruh pegawai tersebut dikategorikan sebagai pengangguran sementara, tingkat pengangguran nasional berpotensi naik 0,4 poin persentase pada Oktober, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak awal pandemi Covid-19.

Penutupan pemerintahan yang dimulai pada 1 Oktober ini menjadi yang terpanjang kedua dalam sejarah AS, setelah kebuntuan dalam negosiasi terkait prioritas belanja federal. Ribuan pegawai pemerintah telah dirumahkan atau bekerja tanpa menerima gaji, sementara sejumlah layanan publik terpaksa dikurangi atau dihentikan sementara.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Republik di Senat untuk tetap bersatu dan menolak tekanan Partai Demokrat, di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah memasuki hari ke-21 dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Dalam acara di Rose Garden Gedung Putih pada Selasa (21/10/2025) waktu setempat, Trump mengatakan dirinya dan Partai Republik tidak akan diperas oleh rencana gila Partai Demokrat.

“Mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya, tidak ada yang pernah melakukannya. Biasanya, Anda selalu menyetujui perpanjangan. Chuck Schumer dan Demokrat di Senat harus menyetujui resolusi pendanaan bipartisan yang bersih dan membuka kembali pemerintahan kami,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025) merujuk pada pemimpin Demokrat di Senat.

Dia juga menegaskan pemerintahan AS harus dibuka sekarang dan bahwa Partai Republik bukan menjadi penyebab pembukaan itu tak kunjung dilakukan.

Partai Demokrat bersikeras tidak akan menyetujui pembukaan kembali pemerintahan sampai Partai Republik sepakat memperpanjang subsidi premi Obamacare guna mencegah lonjakan biaya asuransi bagi lebih dari 22 juta warga AS.

Sebaliknya, Partai Republik menolak memperpanjang subsidi tanpa reformasi besar dalam sistem kesehatan dan menegaskan negosiasi baru bisa dilakukan setelah pemerintahan kembali beroperasi.

Ketegangan politik tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi. Ratusan ribu pegawai federal terancam tidak menerima gaji kedua kalinya, sementara Otoritas Penerbangan Federal (FAA) melaporkan penundaan penerbangan dan kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara di sejumlah bandara.

Trump menegaskan publik akan menyalahkan Partai Demokrat atas dampak penutupan pemerintahan, termasuk museum yang tutup dan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji.

“Lebih dari satu juta pegawai federal saat ini tidak digaji — itu kesalahan Demokrat — dan anak-anak, wisatawan tidak bisa mengunjungi museum di Washington, DC,” ujarnya.

Pemimpin Republik di Senat, John Thune, mengatakan anggota parlemen meninggalkan Gedung Putih dengan harapan kebuntuan dapat segera berakhir. Dia berencana mengajukan pemungutan suara baru terkait resolusi pendanaan sementara pada Rabu (22/10/2025) waktu setempat, sekaligus mengusulkan pembayaran bagi pegawai federal dan personel militer yang tetap bekerja selama penutupan pemerintahan.

“Kita lihat bagaimana respons Demokrat terhadap itu. Pada akhirnya mereka harus mengatakan ‘ya’," ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer dan Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyatakan ingin bertemu dengan Trump sebelum keberangkatannya ke Asia akhir pekan ini untuk mencari jalan keluar.

Pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan akan menargetkan pemangkasan dana untuk program dan proyek di negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat jika kebuntuan terus berlanjut. Presiden menyebut langkah tersebut sebagai upaya mengefisienkan birokrasi federal dan akan segera merilis daftar program yang akan dipotong.

Trump bahkan memuji Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, yang disebutnya seperti tokoh Darth Vader dari Star Wars, karena memimpin pembekuan sejumlah alokasi dana selama penutupan berlangsung.

Korps Insinyur Angkatan Darat AS pada Jumat (17/10/2025) mengumumkan penghentian sementara proyek infrastruktur senilai US$11 miliar di negara-negara bagian yang mendukung kandidat Demokrat Kamala Harris pada Pemilu 2024. Sekitar US$7 miliar dari jumlah itu berasal dari proyek di New York, negara bagian asal Schumer dan Jeffries.

Awal bulan ini, Gedung Putih juga menghentikan pendanaan proyek infrastruktur di New York senilai US$18 miliar, termasuk Hudson Tunnel Project dan Second Avenue Subway.

“Banyak dari proyek yang kami potong, seperti proyek di New York senilai US$20 miliar itu, tidak akan mereka dapatkan kembali. Mungkin nanti kami bicarakan lagi, tapi untuk saat ini mereka kehilangan semua yang mereka inginkan," ujar Trump

Vought juga mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10.000 pegawai federal. Sekitar 4.000 pegawai sudah menerima surat pemberhentian bulan ini, meskipun pengadilan federal telah memerintahkan pemerintah menghentikan pemangkasan tenaga kerja terkait penutupan.

Beberapa lembaga tetap melanjutkan proses PHK terhadap pegawai yang dianggap tidak termasuk dalam putusan pengadilan.

Di sisi lain, beberapa anggota Kongres dari Partai Republik mulai melunak dengan membuka opsi perubahan pada subsidi Obamacare alih-alih mencabutnya sepenuhnya.

“Kalau ada usulan reformasi sistem kesehatan, saya bersedia membahasnya,” ujar anggota Kongres dari Partai Republik, Chip Roy. Namun, setiap kesepakatan tetap akan menuntut konsesi besar dari Partai Demokrat.

Senator Ron Johnson menambahkan dalam kesempatan terpisah dia ingin membawa pendekatan pasar bebas dalam pembahasan perpanjangan subsidi Obamacare.

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal selama penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) AS diblokir oleh seorang hakim federal di California pada Rabu (15/10/2025).

Hakim Distrik AS Susan Illston mengeluarkan perintah yang memerintahkan administrasi Trump menghentikan rencana PHK di lebih dari 30 lembaga federal. Keputusan ini datang setelah dua serikat pekerja mengajukan gugatan, mengklaim bahwa pemotongan pekerjaan tersebut ilegal.

Dalam putusannya, Hakim Illston, yang ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Demokrat Bill Clinton, mengabulkan permintaan serikat pekerja untuk memblokir PHK sambil mempertimbangkan klaim ilegalitas tersebut.

Hakim Illston juga mengkritik serangkaian pernyataan publik dari Trump dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Russell Vought yang menurutnya menunjukkan motivasi politik yang eksplisit untuk PHK tersebut, seperti komentar Trump yang mengatakan pemotongan akan menargetkan "lembaga Demokrat" Illston secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

"Anda tidak dapat melakukan itu di negara hukum. Dan kami memiliki hukum di sini, dan hal-hal yang diartikulasikan di sini tidak sesuai dengan hukum," kata Illston.

Hakim Illston juga mendesak administrasi Trump untuk memberikan rincian tentang PHK yang "aktual atau akan segera terjadi" paling lambat Jumat (17/10/2025) dan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mematuhi keputusannya.

Pada sidang tersebut, pengacara Departemen Kehakiman AS (DOJ) berpendapat bahwa serikat pekerja harus membawa klaim mereka ke dewan tenaga kerja federal sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, Illston tidak setuju dan menegur DOJ karena menolak mengambil sikap atas klaim hukum serikat pekerja.

"Kapak jatuh di kepala para pegawai di seluruh negeri, dan Anda bahkan tidak siap untuk membahas apakah itu legal," ujar Illston dengan nada keras.

Perintah hakim tersebut memberikan penangguhan sementara bagi para pekerja federal yang telah menghadapi dorongan selama hampir setahun dari pemerintahan Trump untuk memangkas barisan mereka.

Sebelum keputusan ini, Gedung Putih pekan lalu telah menyatakan bahwa mereka telah memulai PHK substansial di seluruh pemerintahan. Sekitar 4.100 pekerja di delapan lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan di-PHK. Sebelumnya, Vought mengatakan bahwa lebih dari 10.000 pekerja federal dapat kehilangan pekerjaan karena shutdown yang kini memasuki hari ke-15.

Taktik Politik di Balik Shutdown

Serikat pekerja, termasuk American Federation of Government Employees, mengeklaim bahwa PHK bukanlah layanan penting yang dapat dilakukan selama jeda pendanaan pemerintah, dan shutdown tidak membenarkan pemotongan pekerjaan massal karena sebagian besar pekerja federal telah dirumahkan tanpa bayaran.

Sementara itu, Partai Republik yang dipimpin Trump memegang mayoritas di kedua majelis Kongres tetapi membutuhkan setidaknya tujuh suara Demokrat di Senat untuk meloloskan RUU pendanaan. Partai Demokrat menolak untuk menyerah pada taktik tekanan Trump dan menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Upaya baru untuk meloloskan RUU belanja juga gagal pada hari Rabu.

Di tengah kebuntuan, Trump juga memperpanjang pembekuan yang ada untuk perekrutan pekerja federal baru, dengan pengecualian untuk personel militer dan orang-orang yang ditunjuk untuk peran politik.

Kepala Democracy Forward, Skye Perryman, sebuah kelompok hukum yang mewakili serikat pekerja, mengatakan keputusan Illston memperjelas bahwa penargetan presiden terhadap pekerja federal adalah melanggar hukum.

"Pegawai negeri sipil kami melakukan pekerjaan rakyat, dan mempermainkan mata pencaharian mereka adalah hal yang kejam dan melanggar hukum serta ancaman bagi semua orang di negara kami," kata Perryman.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai federal akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) di Amerika Serikat (AS) mencapai 4.108 orang.

Melansir Investing, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan sejak 1 Oktober, hari dimulainya penutupan pemerintahan AS, demikian pernyataan Departemen Kehakiman AS di pengadilan.

Minggu lalu, dalam pengajuan terpisah, Departemen Kehakiman memperkirakan jumlahnya setidaknya mencapai 4.278 orang.

PHK tersebut, disebut hanya merupakan sebagian kecil dari total tenaga kerja pemerintah AS. Lembaga-lembaga federal mempekerjakan sekitar 2 juta pegawai sipil pada awal masa pemerintahan Trump.

Trump menuding penutupan pemerintahan sebagai penyebab terjadinya PHK tersebut. Penutupan terjadi karena Trump dan para anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan terkait rencana anggaran bagi lembaga-lembaga federal. Sebagai upaya menekan Partai Demokrat agar menyetujui rencana anggarannya, Trump melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal dan memangkas sejumlah program yang dianggapnya menjadi favorit Demokrat.

Sejak 1981, AS telah mengalami 15 kali penutupan pemerintahan federal yang menyebabkan ratusan ribu pekerja dirumahkan tanpa gaji. Namun, belum pernah ada presiden yang menggunakan penutupan pemerintahan sebagai dasar untuk melakukan PHK besar-besaran.

PHK tersebut diperkirakan mengganggu operasional pemerintah, termasuk penyelidikan wabah penyakit dan persiapan masuk perguruan tinggi.

(NIA DEVIYANA)

Washington: Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat, 10 Oktober 2025 bahwa mereka telah memulai PHK massal pegawai federal.

Keputusan pemberhentian karyawan itu di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan pada oposisi dari Partai Demokrat agar mengakhiri penutupan pemerintah yang telah melumpuhkan layanan publik.

Melansir Channel News Asia, Sabtu, 11 Oktober 2025, seorang juru bicara mengatakan PHK sedang berlangsung di Departemen Keuangan dan badan kesehatan AS, tetapi total karyawan yang terdampak belum jelas.

Sekitar 300.000 pegawai sipil federal akan meninggalkan pekerjaan mereka tahun ini karena kampanye perampingan yang dimulai awal tahun ini oleh Trump.

Dengan krisis yang diperkirakan akan memasuki minggu ketiga dan belum terlihat adanya jalan keluar, kepala anggaran Trump, Russ Vought, mengumumkan di media sosial bahwa pemerintah telah mulai menindaklanjuti ancaman untuk memecat beberapa dari 750.000 pegawai negeri.

Kantor Manajemen dan Anggaran, yang dipimpin oleh Vought, mengatakan kepada AFP, PHK tersebut akan "berisi banyak," tetapi tidak memberikan angka pasti atau detail departemen mana yang akan paling terdampak.

Presiden telah berulang kali menekankan bahwa ia memandang pemangkasan anggaran sebagai cara untuk memperparah penderitaan Partai Demokrat. Lalu pada pekan sebelumnya, ia telah bertemu Vought untuk menentukan "Badan-badan Demokrat mana, yang sebagian besar merupakan penipuan politik" yang harus ditargetkan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)