Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pemangkasan 10% jadwal penerbangan di 40 bandara utama akibat kekurangan petugas pengendali lalu lintas udara atau air traffic controller.
Pemangkasan tersebut terjadi di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 36 hari dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat (AS).
Melansir Reuters pada Kamis (6/11/2025), Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan langkah drastis ini diperlukan untuk menjaga keselamatan penerbangan setelah ribuan pengendali lalu lintas udara bekerja tanpa bayaran sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober 2025 lalu.
“Kami harus membuat keputusan sulit demi memastikan ruang udara tetap aman,” ujarnya.
Rencana pemangkasan tersebut membuat maskapai penerbangan berebut menyesuaikan jadwal dalam waktu hanya 36 jam, sementara pusat layanan pelanggan dibanjiri pertanyaan dari penumpang terkait potensi gangguan perjalanan.
Menurut Duffy, pemangkasan penerbangan dapat dibatalkan apabila Partai Demokrat menyetujui pembukaan kembali pemerintahan.
Shutdown berkepanjangan ini memaksa 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 petugas keamanan bandara (TSA) tetap bekerja tanpa menerima gaji. Pemerintahan Donald Trump disebut sedang meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat dengan memperingatkan kemungkinan gangguan besar di sektor penerbangan untuk memaksa mereka menyetujui pendanaan pemerintah.
Namun, Partai Demokrat menilai Partai Republik justru menjadi pihak yang bertanggung jawab karena menolak bernegosiasi terkait subsidi layanan kesehatan dalam rancangan anggaran.
Sejak shutdown dimulai, puluhan ribu penerbangan mengalami keterlambatan akibat kekurangan personel pengendali lalu lintas udara. Data industri penerbangan menunjukkan lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak.
Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan pengurangan kapasitas akan dimulai sebesar 4% pada Kamis, meningkat menjadi 5% pada Sabtu, 6% pada Minggu, dan mencapai 10% pekan depan. Penerbangan internasional akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.
“Kami melihat tekanan besar di 40 pasar utama dan tidak bisa mengabaikannya. Langkah ini diambil untuk mencegah kondisi semakin memburuk dan memastikan sistem penerbangan tetap aman," ujar Administrator FAA Bryan Bedford.
Meskipun daftar bandara yang terdampak belum diumumkan, sumber industri memperkirakan kebijakan itu akan menyasar 30 bandara tersibuk di AS, termasuk di New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan Dallas.
Menurut firma analisis penerbangan Cirium, kebijakan tersebut dapat menghapus hingga 1.800 penerbangan dan 268.000 kursi penumpang dari jadwal mingguan.
Langkah ini diambil untuk mengurangi beban kerja pengendali lalu lintas udara, karena FAA saat ini kekurangan sekitar 3.500 pegawai dari target kebutuhan dan banyak di antaranya telah bekerja lembur selama enam hari sepekan bahkan sebelum shutdown terjadi.
Desakan dari Maskapai
Asosiasi maskapai Airlines for America, yang menaungi Delta, United, American, dan Southwest Airlines, menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminimalkan dampak terhadap penumpang dan pengiriman barang.
“Kami berupaya memahami seluruh detail kebijakan ini dan berusaha mengurangi dampaknya,” tulis asosiasi tersebut dalam pernyataan resmi.
Pemerintah federal AS tetap lumpuh karena Kongres belum mencapai kesepakatan terkait rancangan pendanaan. Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, sementara Republik menolak tuntutan itu.
Penutupan pemerintahan yang dimulai 1 Oktober 2025 ini telah menyebabkan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan, layanan publik ditutup, dan bantuan pangan untuk warga berpenghasilan rendah tertunda.
Sehari sebelumnya, Duffy sudah memperingatkan bahwa jika shutdown berlanjut hingga pekan depan, “kekacauan besar” dapat terjadi di sektor penerbangan, termasuk penutupan sebagian wilayah udara nasional.
Maskapai-maskapai besar pun kembali menyerukan agar pemerintahan segera dibuka kembali demi menjaga keselamatan penerbangan dan stabilitas ekonomi.