REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iran disebut telah menyetujui untuk tidak memungut biaya tol dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian isu dengan Amerika Serikat (AS). Laporan tersebut disampaikan Fox News dengan mengutip seorang sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Menurut laporan itu, Iran akan membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut tanpa mengenakan biaya tol bagi kapal yang melintas.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS juga mengatakan kepada Fox News bahwa apabila kesepakatan ditandatangani, AS akan mencabut blokade yang diberlakukan bersamaan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran. Setelah itu, operasi pembersihan ranjau akan segera dimulai.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan segera mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz.

Namun, Araghchi menegaskan tidak ada perundingan mengenai pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas. Meski demikian, biaya atas layanan tertentu kemungkinan tetap akan diberlakukan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya meredakan ketegangan yang sempat mengganggu lalu lintas pelayaran dan pasokan energi global melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia.

Bisnis.com, BATAM — Kinerja layanan pelayaran langsung internasional atau direct call di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar Batam menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang lima bulan pertama 2026.

Lonjakan tersebut memperkuat posisi Batam sebagai salah satu simpul logistik strategis di jalur perdagangan internasional kawasan Selat Malaka.

Data operasional Batu Ampar Container Terminal mencatat jumlah kunjungan kapal direct call internasional pada periode Januari–Mei 2026 mencapai 106 call atau meningkat 212% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 34 call.

Pertumbuhan juga terjadi pada volume peti kemas yang dilayani melalui jalur direct call. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 58.237 TEUs peti kemas ditangani, meningkat 125% dibandingkan capaian Januari–Mei 2025 yang sebesar 25.904 TEUs.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelayaran internasional terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Batu Ampar.

Menurut dia, bertambahnya jumlah kapal dan volume peti kemas yang masuk melalui layanan direct call menjadi indikator menguatnya peran Batam dalam jaringan logistik dan perdagangan internasional.

“Jaringan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah menjangkau sedikitnya tujuh negara utama di Asia. Konektivitas ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran rantai pasok dan memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri yang terintegrasi dengan pasar global,” kata Denny di Batam, Selasa.

Ia menegaskan BP Batam akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan melalui pengembangan infrastruktur terminal, digitalisasi layanan, serta perluasan kerja sama dengan perusahaan pelayaran internasional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang rute-rute baru sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan.

“Ke depan, BP Batam bersama mitra pengelola akan terus memperkuat konektivitas internasional melalui peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi layanan, dan perluasan kerja sama dengan pelayaran global,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan pertumbuhan layanan direct call tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan efisiensi operasional dan pengembangan fasilitas yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, meningkatnya frekuensi pelayaran internasional menjadi sinyal positif bahwa Batu Ampar semakin diperhitungkan sebagai pelabuhan tujuan utama di kawasan.

“Peningkatan frekuensi layanan dan volume peti kemas direct call menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan BP Batam telah berjalan pada arah yang tepat,” katanya.

Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh bertambahnya perusahaan pelayaran yang membuka layanan langsung ke Batu Ampar. Jika pada Januari–Mei 2025 layanan direct call hanya dilayani oleh SITC dan Evergreen, kini jaringan tersebut semakin luas dengan bergabungnya Samudera dan COSCO Shipping.

Sepanjang Januari–Mei 2026, SITC mencatatkan 55 call dengan volume 32.266 TEUs, disusul Evergreen sebanyak 30 call dengan volume 14.792 TEUs. Sementara Samudera melayani 11 call dengan volume 7.103 TEUs dan COSCO Shipping sebanyak 10 call dengan volume 4.077 TEUs.

Benny mengatakan bertambahnya operator pelayaran internasional memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha dalam mengirim maupun menerima barang dari luar negeri.

Selain mempercepat waktu pengiriman, layanan direct call juga dinilai mampu meningkatkan kepastian jadwal pelayaran dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan dunia usaha.

“Semakin banyak pelayaran yang membuka layanan direct call ke Batu Ampar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha karena dapat mempersingkat waktu pengiriman, meningkatkan kepastian jadwal, serta menekan biaya logistik,” ujarnya.

Saat ini, jaringan direct call internasional dari Batu Ampar telah terhubung langsung dengan berbagai pelabuhan utama di Asia, antara lain Shanghai, Ningbo, Shekou, Nansha, Yangpu, dan Qinzhou di China, Haiphong dan Ho Chi Minh City di Vietnam, Port Klang, Kuantan, Kota Kinabalu dan Kuching di Malaysia, Singapura, Laem Chabang di Thailand, Sihanoukville di Kamboja, serta Yangon di Myanmar.

Dengan semakin luasnya jaringan pelayaran langsung tersebut, BP Batam optimistis Batu Ampar akan semakin berperan sebagai gerbang logistik internasional sekaligus pusat distribusi perdagangan yang mendukung pertumbuhan industri dan investasi di Batam maupun Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum laut internasional, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (27/5/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB sebagai fondasi menciptakan stabilitas internasional.

Sugiono menegaskan bahwa laut dan jalur pelayaran internasional tidak boleh dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

“Pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS dalam rangka menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian dan tidak menjadikan laut ataupun alur laut sebagai daerah konflik ataupun tekanan ataupun juga sebagai leverage untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar Sugiono.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, lanjut Sugiono, memiliki kepentingan strategis terhadap pengakuan dan stabilitas wilayah perairannya, termasuk keamanan jalur laut internasional.

“Sebagai negara kepulauan kita juga perlu mendapatkan garansi ini sehingga pengakuan terhadap kepulauan, terhadap alur-alur laut kita dan situasi serta stabilitas di sana juga bisa menjadi perhatian,” katanya.

Selain isu hukum laut, Menlu RI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia.

Sugiono mengungkapkan Indonesia baru saja mengalami kehilangan empat personel pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.

“Kita juga kemarin mengalami suatu situasi di mana empat pasukan penjaga perdamaian kita yang bergabung di UNIFIL gugur,” ujar Sugiono.

Oleh karena itu, kata Sugiono, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban komunitas internasional dan bagian inti dari mandat PBB, khususnya Dewan Keamanan.

“Bukan sesuatu yang opsional tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB khususnya Dewan Keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menjadi lebih representatif, demokratis, transparan, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

Menurut Sugiono, reformasi diperlukan agar tujuan utama pembentukan PBB sebagai penjaga perdamaian antarbangsa dapat diwujudkan secara lebih efektif di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia menilai keterwakilan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global menjadi penting untuk memastikan sistem multilateral berjalan lebih adil dan inklusif.

“Kami mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan di bentuknya PBB ini itu dalam rangka penjaga perdamaian antarabangsa-bangsa itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran di masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia dan Singapura buka suara soal wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa semua keputusan yang terkait dengan Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak, seperti dikutp dari Channel NewsAsia (CNA), Kamis (23/4/2026).

Dia mengatakan bahwa negara-negara di kawasan mengadopsi pendekatan berbasis konsensus alias musyawarah dan mufakat terkait keamanan maritim.

Mohamad pun menyebut bahwa bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki “pemahaman yang kuat” mengenai masalah pengelolaan Selat Malaka. Dia mengatakan bahwa keempat negara tersebut terus melakukan patroli bersama di sepanjang selat tersebut untuk memastikan jalur pelayaran kapal yang aman.

Dia menyebut bahwa keempat negara itu memiliki kesepakatan perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka. Maka, tegasnya, tidak ada keputusan sepihak dari satu negara saja.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara tersebut. Itu adalah pemahaman kami, hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya seperti dikutip oleh kantor berita Bernama, yang dimiliki Pemerintah Malaysia, pada Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Asean yang saat ini beranggotakan 11 negara sepenuhnya didasarkan pada konsensus, bahkan di tingkat yang lebih kecil, seperti tingkat subkomite.

Sebelumnya, pada Februari 2026, dia mengatakan bahwa patroli terkoordinasi oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand telah secara signifikan meningkatkan keselamatan maritim di Selat Malaka. Dia pun menilai bahwa kerangka kerja yang ada saat ini di antara keempat negara merupakan sesuatu yang efektif dalam menjaga stabilitas.

Komentar itu dikeluarkan setelah India, yang bukan termasuk negara Asean, menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam patroli keamanan di Selat Malaka.

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Selat Singapura harus tetap terbuka untuk semua pihak. Lebih keras dari Malaysia, dia menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasi kebebasan di selat itu.

Melansir dari CNBC INternational, dia menyebut bahwa hak lintas transit di selat itu dijamin untuk semua pihak,

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tarif tol di lingkungan kami,” ungkap Balakrishnan pada Rabu pagi (22/4/2026).

Menurutnya, keterbukaan dari Selat Malaka adalah hal yang menguntungkan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hal itu didasarkan karena negara-negara itu memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Dia memaparkan bahwa ketiga negara itu memiliki mekanisme kerja sama, termasuk dalam bentuk pemahaman bersama untuk tidak memungut biaya melintas di Selat Malaka. Dengan demikian, negara-negara itu tetap mempertahankan posisi mereka untuk menjaga agar selat tersebut tetap terbuka.

Kepentingan strategis yang selaras di antara ketiga negara itu untuk memastikan bahwa selat itu tetap terbuka, menurutnya, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam hubungan-hubungan dari negara-negara lain.

Sekadar Wacana Semata

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut bahwa gagasan itu merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, termasuk perdagangan energi. Maka, Indonesia dikatakan bukan merupakan “negara pinggiran”.

“Akan tetapi, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge [kenakan biaya], ya. Enggak tahu, betul apa salah?” ujarnya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa pengenaan biaya untuk melintas itu terinspirasi dari Iran yang memiliki rencana untuk memungut biaya di Selat Hormuz, salah satu selat terpenting dunia lainnya, akibat perang antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan biaya tersebut akan memberikan tambahan pemasukan negara bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, tiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka.

Dia menyatakan bahwa pembagian penerimaan negara hasil pungutan itu akan ditentukan melalui besarnya zona ekonomi masing-masing negara di selat itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, akan membagi dua hasil pungutan itu karena jalur perairan mereka di selat tersebut lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan jalur milik Singapura. Oleh karena itu, Singapura akan mendapat jatah keuntungan yang paling kecil.

Meski begitu, dia mengakui bahwa skema itu merupakan sekadar angan-angan belaka, bukan kenyataan yang memang sudah terjadi.

“Kalau bisa seperti itu [menerapkan pungutan biaya]. Akan tetapi, kan, enggak begitu,” ujdar Purbaya.

Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan selat di Asia Tenggara yang menghubungkan India, melalui Laut Andaman, ke China dan Asia Timur melalui Laut China Selatan. CNA melaporkan bahwa selat ini, ang menangani lebih dari 25% perdagangan global, merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia.

Peneliti hukum maritim dari University of New South Wales (UNSW) Dita Liliansa menjelaskan bahwa Selat Malaka dan Singapura membentuk jalur air berkesinambungan yang menghubungkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di pintu masuk utara Selat Malaka dengan ZEE di ujung timur Selat Singapura.

Hal tersebut menjadikannya memenuhi syarat sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengkategorian itu pun memberikan hak “lintas transit” (transit passage), yaitu sebuah hak lintas yang lebih luas dibandingkan dengan rezim pelayaran “lintas damai” (innocent passage). (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memberikan penjelasan terkait keberadaan kapal perang milik Amerika Serikat yang melintas di Selat Malaka.

Dia menilai aktivitas tersebut merupakan bagian dari patroli rutin yang sudah lazim terjadi di kawasan perairan internasional. Menurut Sugiono, kehadiran kapal militer asing dalam konteks ini berkaitan dengan praktik Freedom of Navigation Patrol yang bukan merupakan hal baru.

“Saya kira mereka [militer AS] biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru,” kata Menlu kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga telah mengonfirmasi keberadaan kapal tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Tunggul menjelaskan bahwa kapal perang AS itu tengah melakukan pelayaran transit sesuai ketentuan hukum laut internasional.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38, dan 39 pada UNCLOS 1982,” kata Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya.

Dia menambahkan bahwa Selat Malaka termasuk jalur pelayaran internasional yang memberikan hak lintas transit bagi kapal, termasuk kapal perang. Meski demikian, setiap kapal asing tetap wajib mematuhi aturan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,” ujarnya.

“Sehingga seluruh kapal yang melaksanakan Hak Lintas transit di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai,” ungkapnya.

Menanggapi spekulasi yang menyebut kapal perang AS tersebut dikerahkan untuk mengejar kapal tanker di wilayah tersebut, TNI AL menegaskan bahwa seluruh kapal yang melintas tetap harus tunduk pada ketentuan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

“Selain daripada itu, selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan COLREG 1972 tentang pencegahan tabrakan di laut dan MARPOL tentang pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal,” tandas Sugiono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengoperasian kapal MT Gamsunoro milik Pertamina International Shipping (PIS) untuk mengangkut kargo pihak ketiga dinilai sebagai praktik bisnis yang lazim di industri pelayaran global. Skema ini dilakukan untuk menjaga utilisasi kapal tetap tinggi dan memastikan efisiensi bisnis.

Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Profesor Raja Oloan Saut Gurning menilai langkah tersebut tidak melanggar aturan dan justru menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan pelayaran.

“Tentu saja, itu legal secara internasional, business practice-nya. Kenapa Gamsunoro ke negara lain untuk bawa kargo? Karena memang utilisasinya harus terpenuhi, sehingga mendapat return dan bisa balik modal. Nah sementara kontrak-kontrak jangka panjang kita, kan trip-nya nggak banyak,” kata Saut, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, kapal tidak selalu beroperasi penuh dalam kontrak jangka panjang. Karena itu, perusahaan biasanya mencari tambahan pelayaran atau additional voyages dengan mengangkut kargo pihak ketiga.

“Jadi seperti itu. Secara umum, Gamsunoro punya deskripsi business practice umumnya. Itu sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan annual carrying capacity,” ujar Saut.

Menurut dia, pola ini mirip dengan angkutan darat, di mana kendaraan tidak dibiarkan kosong saat perjalanan balik. Dengan memanfaatkan waktu operasional yang tersisa, perusahaan dapat menekan biaya dan meningkatkan pendapatan.

Saut menilai pengangkutan kargo pihak ketiga tidak mengganggu pasokan energi domestik. Aktivitas tersebut hanya dilakukan di luar kontrak utama, sehingga tidak mengurangi prioritas pengangkutan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam ilustrasinya, jika kapal hanya beroperasi 200 hari dalam setahun, maka terdapat sekitar 165 hari yang berpotensi tidak produktif. Kondisi ini mendorong perusahaan mencari muatan tambahan agar kapal tetap menghasilkan.

Ia juga menanggapi penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing di MT Gamsunoro. Menurut Saut, praktik tersebut sesuai dengan standar hukum pelayaran internasional yang mengutamakan kompetensi dan sertifikasi.

“Pemilihan ABK sesuai hukum pelayaran internasional sangat mengedepankan skill dan sertifikat yang diakui secara internasional. Semua dilakukan agar penanganan kargo tersebut akan membawa keuntungan bagi PIS, bukan kerugian,” kata Saut.

Sebelumnya, PT Pertamina International Shipping (PIS) telah menerangkan mengenai komposisi kru Kapal Gamsunoro yang disebut diawaki oleh pelaut asal India saat melintasi wilayah perairan internasional pada Senin (20/4/2026). Perusahaan menegaskan operasional armada mereka tetap mengutamakan tenaga kerja domestik di tengah ekspansi pasar global.

Pihak manajemen menjelaskan penggunaan tenaga kerja asing pada kapal tertentu merupakan konsekuensi dari kerja sama dengan mitra internasional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar operasional dan regulasi ketat yang berlaku di pasar Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Dua kapal tanker yang terkait dengan Iran keluar dari Teluk pada Senin (13/4/2026), sementara kapal lain mulai menghindari Selat Hormuz. Hal itu dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan akan memulai blokade terhadap pelabuhan Iran pada hari yang sama. Langkah ini mengguncang pasar pelayaran di jalur energi strategis tersebut, berdasarkan data pelayaran.

Perkembangan ini terjadi setelah gagalnya perundingan akhir pekan antara Washington dan Teheran. Presiden Donald Trump pada Ahad menyatakan Angkatan Laut AS akan menegakkan blokade terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran, meskipun Washington menegaskan tidak akan membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz.

Pengumuman Trump tersebut secara efektif memperlambat pergerakan kapal tanker minyak di selat tersebut, dengan hanya dua kapal tanker terkait Iran yang keluar dari Teluk. Dalam kondisi normal, minyak mentah dan produk energi dari pelabuhan Iran umumnya dikirim ke China, dengan India sebagai pembeli terbaru.

Kapal tanker Auroura mengangkut produk minyak Iran, sementara kapal New Future membawa solar yang dimuat dari pelabuhan Hamriyah di Uni Emirat Arab dan menuju Sohar, Oman, menurut data Kpler dan LSEG. Keduanya merupakan kapal tanker berukuran menengah dengan kapasitas sekitar 330.000 barel.

Komando Pusat AS menyatakan bahwa pasukan AS akan mulai menerapkan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada pukul 10.00 waktu setempat (14.00 GMT), Senin.

Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara menyeluruh terhadap kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk di Teluk Arab dan Teluk Oman.

Namun, AS menegaskan tidak akan mengganggu kebebasan navigasi kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju atau dari pelabuhan non-Iran. Informasi tambahan akan disampaikan kepada pelaku pelayaran melalui pemberitahuan resmi sebelum blokade diberlakukan.

Sementara itu, Garda Revolusi Iran menyatakan pada Ahad bahwa setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak tegas.

Sebelum pengumuman Trump, kapal tanker berbendera Pakistan, Shalamar dan Khairpur, memasuki Teluk pada Ahad, menurut data LSEG dan Kpler. Kapal Shalamar dijadwalkan menuju Uni Emirat Arab untuk memuat minyak mentah Das, sedangkan Khairpur menuju Kuwait untuk memuat produk olahan.

Di sisi lain, kapal tanker raksasa berbendera Liberia, Mombasa B, yang sebelumnya melintasi selat pada Ahad, kini berlayar tanpa muatan menuju Basra, Irak. Sementara kapal tanker berbendera Malta, Agios Fanourios I, yang sempat mencoba memasuki Teluk untuk memuat minyak mentah dari Basra, berbalik arah dan berlabuh di dekat Teluk Oman.

Meski situasi memanas, tiga kapal tanker super yang penuh muatan minyak tercatat berhasil melintasi Selat Hormuz pada Sabtu. Kapal-kapal tersebut menjadi yang pertama keluar dari Teluk sejak kesepakatan gencatan senjata dicapai pada pekan sebelumnya.

KOMPAS.com – Iran menyatakan kapal-kapal “non-hostile” atau yang tidak bermusuhan dapat melintas dengan aman di Selat Hormuz. Hal itu disampaikan di tengah anjloknya lalu lintas pelayaran yang memicu krisis energi global.

Dalam pernyataan resmi pada Selasa (24/3/2026), misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kapal dapat memperoleh “jalur aman” asalkan tidak terlibat atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran serta mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan.

Dilansir dari Aljazeera, Kamis (26/3/2026), Iran menegaskan bahwa pelayaran harus dilakukan dengan koordinasi bersama otoritas terkait di Teheran. Pernyataan serupa sebelumnya telah disampaikan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Meski demikian, Iran tidak merinci aturan teknis yang harus dipatuhi kapal untuk melintasi jalur tersebut. Padahal, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Pernyataan ini muncul di tengah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Iran tengah berlangsung, meski sebelumnya dibantah oleh Teheran.

Lalu Lintas Kapal Anjlok, Risiko Energi Meningkat

Sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, lalu lintas kapal di Selat Hormuz merosot tajam. Data perusahaan intelijen maritim Windward menunjukkan hanya lima kapal yang melintas dalam sehari, jauh turun dari rata-rata sekitar 120 kapal per hari sebelum perang.

Pada awal konflik, Iran sempat memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas berisiko diserang. Namun belakangan, pejabat Teheran menyatakan jalur tersebut tetap terbuka, kecuali bagi pihak yang dianggap musuh.

Anjloknya aktivitas pelayaran ini turut mendorong lonjakan harga energi global. Sejumlah analis bahkan memperkirakan harga minyak dapat menembus 150 hingga 200 dollar AS per barel jika jalur tersebut tetap terganggu.

Setelah sempat bertahan di atas 100 dollar AS per barel sepanjang Maret, harga minyak Brent turun lebih dari 9 persen pada Rabu. Penurunan ini terjadi setelah laporan media menyebut adanya upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik.

ROYAL THAI NAVY via AFP Kapal kargo Mayuree Naree dari Thailand yang diserang di Selat Hormuz Iran, terbakar pada 11 Maret 2026. Selat Hormuz ditutup imbas dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Isi Proposal AS: Nuklir hingga Akses Selat Hormuz

Sebagai tambahan, Amerika Serikat dilaporkan telah mengajukan proposal perdamaian berisi 15 poin kepada Iran untuk mengakhiri konflik. Proposal tersebut mencakup pembatasan program nuklir Iran serta pembukaan kembali akses Selat Hormuz.

Laporan The New York Times menyebutkan proposal itu disampaikan melalui Pakistan sebagai mediator. Media Israel Channel 12 juga melaporkan adanya rencana gencatan senjata selama satu bulan untuk membuka ruang negosiasi lanjutan.

Salah satu poin utama dalam rencana tersebut adalah penghentian pengayaan uranium di wilayah Iran.

Iran juga diminta menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkaya karena dinilai berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir.

Selain itu, Iran diminta membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan jalur strategis menuju Teluk yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Blokade parsial yang sebelumnya dilakukan Iran dilaporkan telah memicu lonjakan harga energi global.

Sebagai imbalannya, Iran disebut akan memperoleh pencabutan sanksi serta dukungan pengembangan energi nuklir sipil, termasuk di fasilitas Bushehr.

Bushehr sendiri menjadi salah satu lokasi penting yang sebelumnya dituduhkan Iran menjadi target serangan Israel.

Iran Tolak Proposal AS, Klaim Negosiasi Dibantah

Sementara itu, sumber diplomatik menyebut Iran menilai proposal perdamaian dari AS sebagai “terlalu maksimalis dan tidak masuk akal”.

Teheran juga menegaskan tidak ada negosiasi langsung dengan Washington, meski komunikasi tetap berlangsung melalui sejumlah mediator.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa pertukaran pesan melalui mediator tidak dapat diartikan sebagai negosiasi.

Ia juga menyebut Iran tidak menginginkan perang dan mengupayakan berakhirnya konflik secara permanen, namun tetap menuntut kompensasi atas kerusakan akibat serangan.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump terus menyatakan bahwa proses diplomasi masih berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Memasuki penghujung 2025, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) kembali menunjukkan kesiapan operasional dengan melayani adhoc service tambahan yang dibuka oleh perusahaan pelayaran CMA CGM. Layanan tersebut dihadirkan sebagai respons atas tingginya permintaan pengiriman barang pada akhir tahun sekaligus untuk menjaga kelancaran arus logistik internasional.

Kapal MV Hai Yun sandar di Terminal Operasi 3 IPC TPK Tanjung Priok dengan rute Shanghai–Jakarta–Singapura pada Ahad (21/12/2025) pukul 15.00 WIB.

Kehadiran layanan adhoc ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut dari China dan kawasan Intra-Asia ke Indonesia, serta memitigasi risiko keterbatasan ruang muat (space constraint) yang kerap terjadi pada periode puncak akhir tahun.

Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary menyampaikan dukungan terhadap layanan baru tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membuka ruang kolaborasi yang efektif dengan berbagai perusahaan pelayaran.

“IPC TPK berkomitmen menjadi mitra strategis perusahaan pelayaran dengan menyediakan layanan terminal yang siap, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pasar melalui kesiapan operasional serta layanan berbasis perencanaan,” ujar Pramestie dalam keterangan, Senin (22/12/2025).

MV Hai Yun, kapal berbendera Singapura dengan panjang (length overall/LOA) 170 meter dan lebar (beam) 28 meter, tercatat melakukan kegiatan bongkar muat sebanyak 742 peti kemas sebelum melanjutkan pelayaran menuju Singapura.

Proses sandar dan operasional kapal didukung penerapan layanan berbasis perencanaan terpadu, termasuk berthing on arrival, guna meminimalkan waktu tunggu kapal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China masih menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan kontribusi mencapai 23,51 persen dari total ekspor nonmigas periode Januari–Oktober 2025, dengan nilai mencapai 52,45 miliar dolar AS.

Kondisi tersebut menjadikan ketersediaan layanan pelayaran yang andal sebagai faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional.

“Dengan layanan seperti berthing on arrival dan pengelolaan operasi yang terintegrasi, IPC TPK siap mendukung kelancaran layanan pelayaran dan menjaga efisiensi logistik nasional. Ke depan, IPC TPK terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai perusahaan pelayaran melalui pelayanan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Layanan adhoc menjadi solusi cepat untuk menutup kekurangan kapasitas angkut pada periode puncak, sehingga arus logistik tetap terjaga tanpa mengganggu jadwal layanan reguler,” tutup Pramestie.

PT IPC Terminal Petikemas atau IPC TPK merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan peti kemas dengan sistem jaringan terintegrasi antarpelabuhan dan dikelola secara profesional.

IPC TPK adalah salah satu anak perusahaan subholding PT Pelindo Terminal Petikemas. PT IPC Terminal Petikemas beroperasi di enam area kerja, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat; Pelabuhan Panjang, Lampung; Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan; Pelabuhan Teluk Bayur, Padang; dan Pelabuhan Jambi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) tengah bersiap memperluas bisnisnya. Perseroan melalui entitas anak berencana membeli satu unit kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) senilai US$80,5 juta atau sekitar Rp1,41 triliun (asumsi kurs Rp16.668 per dolar AS).

Dalam keterbukaan informasi, Direktur SHIP Hans Raymond Ekajaya menjelaskan bahwa rencana pembelian kapal itu dilakukan oleh entitas anak, PT Cassa Mega Lautan (CML), yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan pada 10 Desember 2025.

“CML telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank yang akan digunakan untuk membeli satu unit kapal VLGC dari New Gas Taurus Limited, dengan nilai transaksi US$80.500.000 dan akan dibiayai melalui kombinasi kas internal dan fasilitas pinjaman,” ujar Hans, Rabu (10/12/2025).

Hans melanjutkan, penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Memorandum of Agreement. Namun, manajemen optimistis rencana akuisisi kapal ini akan memberi dampak strategis bagi perseroan.

“Pembelian kapal ini diharapkan menjadi batu pijakan bagi SHIP untuk memasuki pasar pelayaran internasional. Kapal tersebut juga akan memperkuat performa keuangan dan operasional SHIP secara konsolidasi,” kata Hans.

Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas.

Adapun SHIP memastikan bahwa rencana pembelian kapal dan fasilitas pinjaman ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, legal, maupun keberlanjutan usaha perseroan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mengancam akan menggunakan pembatasan visa dan sanksi sebagai balasan terhadap negara-negara yang mendukung rencana yang diajukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ancaman itu dilontarkan pada hari Jumat (10/10/2025).

Mengutip Channel News Asia, negara-negara anggota PBB dijadwalkan untuk memungut suara pekan depan, atas proposal Kerangka Kerja Net-Zero dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida global dari sektor pelayaran internasional. Adapun sektor pelayaran yang menangani sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3% gas rumah kaca global.

Pengangkut kontainer besar, yang berada di bawah tekanan investor untuk memerangi perubahan iklim, umumnya sepakat bahwa kerangka kerja regulasi global sangat penting untuk mempercepat dekarbonisasi. Namun, beberapa perusahaan tanker minyak terbesar di dunia mengatakan mereka memiliki "kekhawatiran serius" tentang proposal tersebut.

"Pemerintah dengan tegas menolak proposal ini di hadapan IMO dan tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang meningkatkan biaya bagi warga negara kami, penyedia energi, perusahaan pelayaran dan pelanggan mereka, atau wisatawan," ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Energi AS Chris Wright, dan Menteri Perhubungan AS Sean Duffy dalam sebuah pernyataan bersama, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (11/10/2025).

"Proposal ini menimbulkan risiko signifikan bagi ekonomi global dan tidak hanya menempatkan warga Amerika, tetapi juga semua negara anggota IMO pada rezim pajak global yang tidak sah yang mengenakan sanksi finansial yang menghukum dan regresif," kata mereka.

Menurut para pendukung proposal IMO, tanpa regulasi global, industri maritim akan menghadapi beragam regulasi dan peningkatan biaya tanpa secara efektif mengekang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

Para pejabat AS dalam pernyataan hari Jumat, mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan pembalasan terhadap negara-negara PBB yang mendukung rencana tersebut. Hal itu termasuk kemungkinan memblokir kapal-kapal berbendera negara-negara tersebut dari pelabuhan-pelabuhan AS, memberlakukan pembatasan dan biaya visa, serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang "mensponsori kebijakan iklim yang didorong oleh aktivis".