Bisnis.com, SURABAYA – Wacana yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut pajak terhadap kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka memantik respons tajam dari banyak pihak.

Gagasan tersebut dinilai menampilkan sikap semena-mena Indonesia sebagai negara kepulauan hingga risiko melanggar hukum laut internasional bila nantinya direalisasikan.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana menjelaskan bahwa rencana pengenaan tarif terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Malaka itu berisiko melanggar hak lintas transit, yang tertuang dalam konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU 17/1985.

"Dalam hukum laut internasional itu dikenal beberapa istilah. Salah satunya hak lintas transit yang itu merupakan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura bahwa di situ ada hak berdaulat untuk menikmati akses internasional. Jadi itu memang dapat dipakai oleh seluruh negara di dunia," kata Satria, Jumat (24/4/2026).

Walau pada dasarnya lautan dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai bangsa dan negara dunia, Satria menegaskan bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur dengan terang mengenai bagian-bagian dari perairan yang dapat dilintasi oleh seluruh kapal berbendera serta bagian yang wilayah perairan beserta sumber daya yang terkandung menjadi hak kepunyaan suatu negara kepulauan.

"Pada prinsipnya laut itu memang diperuntukkan oleh seluruh umat manusia, tapi sekali lagi UNCLOS 1982 memberikan marks, memberikan penanda yang sangat jelas tentang bagian mana itu peruntukan hukum internasional atau semua masyarakat dunia bisa menikmati, tapi juga bagian mana suatu negara pantai mendapatkan keuntungan ya dari garis pantai yang kita miliki," paparnya.

Dekan FH Universitas Muhammadiyah Surabaya ini juga menegaskan bahwa pemerintah selaku regulator dan pemegang kekuasaan seharusnya dapat memahami wilayah-wilayah perairan mana saja yang dapat ditariki pungutan. Menurutnya, negara baru memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hak-hak pungutan terhadap kapal-kapal asing yang terpantau melintas di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Jika kemudian kapal asing masuk ke ALKI, maka di situlah kewenangan penuh dari negara untuk mengatur, dan mengambil keuntungan dari jalur navigasi yang telah kita tentukan. Misal, kapal itu masuk ke Laut Andaman lalu melewati ALKI 1, maka tentu kita bisa meminta tarif atau mengenakan mengenakan biaya sebagai bagian dari jasa navigasi atau jasa pengamanan," urainya.

Oleh sebab itu, Satria menekankan peran krusial serta usaha yang dilakukan oleh alat-alat kenegaraan guna memastikan kedaulatan terhadap laut pedalaman Indonesia, seraya tetap menjaga perdamaian atas perairan yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga lewat berbagai kerjasama internasional.

"Jangan sampai banyak kemudian mafia perikanan, mafia pelayaran yang kemudian melakukan tindakan pemerasan atau hal apapun atas nama keamanan laut kita misalkan ata mungkin ada berbagai jenis kejahatan yang mungkin menjadi potensial di tengah masa krisis," ungkapnya.

Lebih lanjut, Satria juga menegaskan bahwa kebijakan mewujudkan kedaulatan hingga keamanan yang dapat terealisasi di seluruh wilayah lautan di penjuru tanah air lebih penting daripada sekadar menarik pungutan terhadap kapal-kapal internasional yang lewat. Bila wilayah perairan RI dirasa oleh para pelaut internasional dalam kondisi aman, maka tidak dapat dipungkiri secara otomatis akan membawa keuntungan bagi negara.

"Bukan hanya masalah uang karena uang itu akan selalu berdatangan ketika uang dan "demand" atau keuntungan dalam hal navigasi laut dari kapal asing itu dapat datang ketika perairan kita ini betul-betul dirasa aman karena dapat dijadikan lalu lintas atau jalur navigasi perdagangan dunia," ujarnya.

Oleh sebab itu, Satria juga mengingatkan para pejabat tinggi negara untuk tidak "melempar bola panas" mengenai wacana atau rencana yang dapat memancing kecaman keras dari publik dalam negeri hingga negara-negara sahabat Indonesia.

"Ini yang sebenarnya betul-betul harus diperhatikan dengan hati-hati oleh pemerintah kita, sehingga tidak gegabah, dan pada akhirnya justru dampak dari bahasanya pemalakan ini adalah kita justru mendapatkan retaliasi atau balas dendam dari negara pantai lain terhadap kapal dagang kita, kapal asing kita yang melintasi di laut atau perairan mereka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut bahwa gagasan itu merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, termasuk perdagangan energi. Maka, Indonesia dikatakan bukan merupakan “negara pinggiran”.

“Akan tetapi, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge [kenakan biaya], ya. Enggak tahu, betul apa salah?” ujarnya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa pengenaan biaya untuk melintas itu terinspirasi dari Iran yang memiliki rencana untuk memungut biaya di Selat Hormuz, salah satu selat terpenting dunia lainnya, akibat perang antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana pungutan biaya tersebut akan memberikan tambahan pemasukan negara bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, tiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka

Dia menyatakan bahwa pembagian penerimaan negara hasil pungutan itu akan ditentukan melalui besarnya zona ekonomi masing-masing negara di selat itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, akan membagi dua hasil pungutan itu karena jalur perairan mereka di selat tersebut lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan jalur milik Singapura.

Oleh karena itu, Singapura akan mendapat jatah keuntungan yang paling kecil. Meski begitu, dia mengakui bahwa skema itu merupakan sekadar angan-angan belaka, bukan kenyataan yang memang sudah terjadi.

“Kalau bisa seperti itu [menerapkan pungutan biaya]. Akan tetapi, kan, enggak begitu,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia dan Singapura buka suara soal wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa semua keputusan yang terkait dengan Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak, seperti dikutp dari Channel NewsAsia (CNA), Kamis (23/4/2026).

Dia mengatakan bahwa negara-negara di kawasan mengadopsi pendekatan berbasis konsensus alias musyawarah dan mufakat terkait keamanan maritim.

Mohamad pun menyebut bahwa bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki “pemahaman yang kuat” mengenai masalah pengelolaan Selat Malaka. Dia mengatakan bahwa keempat negara tersebut terus melakukan patroli bersama di sepanjang selat tersebut untuk memastikan jalur pelayaran kapal yang aman.

Dia menyebut bahwa keempat negara itu memiliki kesepakatan perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka. Maka, tegasnya, tidak ada keputusan sepihak dari satu negara saja.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara tersebut. Itu adalah pemahaman kami, hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya seperti dikutip oleh kantor berita Bernama, yang dimiliki Pemerintah Malaysia, pada Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Asean yang saat ini beranggotakan 11 negara sepenuhnya didasarkan pada konsensus, bahkan di tingkat yang lebih kecil, seperti tingkat subkomite.

Sebelumnya, pada Februari 2026, dia mengatakan bahwa patroli terkoordinasi oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand telah secara signifikan meningkatkan keselamatan maritim di Selat Malaka. Dia pun menilai bahwa kerangka kerja yang ada saat ini di antara keempat negara merupakan sesuatu yang efektif dalam menjaga stabilitas.

Komentar itu dikeluarkan setelah India, yang bukan termasuk negara Asean, menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam patroli keamanan di Selat Malaka.

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Selat Singapura harus tetap terbuka untuk semua pihak. Lebih keras dari Malaysia, dia menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasi kebebasan di selat itu.

Melansir dari CNBC INternational, dia menyebut bahwa hak lintas transit di selat itu dijamin untuk semua pihak,

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tarif tol di lingkungan kami,” ungkap Balakrishnan pada Rabu pagi (22/4/2026).

Menurutnya, keterbukaan dari Selat Malaka adalah hal yang menguntungkan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hal itu didasarkan karena negara-negara itu memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Dia memaparkan bahwa ketiga negara itu memiliki mekanisme kerja sama, termasuk dalam bentuk pemahaman bersama untuk tidak memungut biaya melintas di Selat Malaka. Dengan demikian, negara-negara itu tetap mempertahankan posisi mereka untuk menjaga agar selat tersebut tetap terbuka.

Kepentingan strategis yang selaras di antara ketiga negara itu untuk memastikan bahwa selat itu tetap terbuka, menurutnya, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam hubungan-hubungan dari negara-negara lain.

Sekadar Wacana Semata

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut bahwa gagasan itu merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, termasuk perdagangan energi. Maka, Indonesia dikatakan bukan merupakan “negara pinggiran”.

“Akan tetapi, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge [kenakan biaya], ya. Enggak tahu, betul apa salah?” ujarnya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa pengenaan biaya untuk melintas itu terinspirasi dari Iran yang memiliki rencana untuk memungut biaya di Selat Hormuz, salah satu selat terpenting dunia lainnya, akibat perang antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan biaya tersebut akan memberikan tambahan pemasukan negara bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, tiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka.

Dia menyatakan bahwa pembagian penerimaan negara hasil pungutan itu akan ditentukan melalui besarnya zona ekonomi masing-masing negara di selat itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, akan membagi dua hasil pungutan itu karena jalur perairan mereka di selat tersebut lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan jalur milik Singapura. Oleh karena itu, Singapura akan mendapat jatah keuntungan yang paling kecil.

Meski begitu, dia mengakui bahwa skema itu merupakan sekadar angan-angan belaka, bukan kenyataan yang memang sudah terjadi.

“Kalau bisa seperti itu [menerapkan pungutan biaya]. Akan tetapi, kan, enggak begitu,” ujdar Purbaya.

Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan selat di Asia Tenggara yang menghubungkan India, melalui Laut Andaman, ke China dan Asia Timur melalui Laut China Selatan. CNA melaporkan bahwa selat ini, ang menangani lebih dari 25% perdagangan global, merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia.

Peneliti hukum maritim dari University of New South Wales (UNSW) Dita Liliansa menjelaskan bahwa Selat Malaka dan Singapura membentuk jalur air berkesinambungan yang menghubungkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di pintu masuk utara Selat Malaka dengan ZEE di ujung timur Selat Singapura.

Hal tersebut menjadikannya memenuhi syarat sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengkategorian itu pun memberikan hak “lintas transit” (transit passage), yaitu sebuah hak lintas yang lebih luas dibandingkan dengan rezim pelayaran “lintas damai” (innocent passage). (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejabat tinggi dari Indonesia dan Singapura menyampaikan pendapat yang sangat berbeda, terkait pengenaan tarif di Selat Malaka. Wacana ini mencuat, dipicu oleh upaya Iran mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa secara sambil lalu mengomentari kemungkinan pemberlakuan tarif. “Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mengibaratkan pembagian pendapatan bisa disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.

Sementara itu, dilansir laman Financial Post, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap bebas untuk semua pihak dan negara kota tersebut tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.

“Hak transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami.”

Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk energi dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kawasan ini dianggap sebagai titik hambatan ekonomi utama, mirip dengan Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Terusan Panama.