Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi perkembangan terbaru (update) ihwal perekonomian Indonesia, terutama berbagai isu kebijakan yang akan beredar belakangan ini.

Purbaya melaksanakan konferensi pers di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Dia memberikan keterangan terkait isu pergantian pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak tol, hingga pungutan kapal di Selat Malaka.

Terkait isu pajak baru seperti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual), Purbaya menyatakan tidak akan berlaku tahun ini.

Adapun rencana penguatan pajak baru itu tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya.

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Penguatan Selat Malaka

Bendahara negara itu juga ingin meluruskan pernyataannya terkait dengan pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka yang menjadi buah bibir media asing.

Dia mengaku pernyataan tersebut tidak disampaikan dalam konteks serius lantaran tidak menyadari kehadiran media di acara dimaksud.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip," jelasnya kepada wartawan.

Purbaya lalu menjelaskan bahwa dulu menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk itu, dia menegaskan paham terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tidak bisa mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk sejumlah tarif jasa layanan lingkungan dan kelautan seperti labuh jangkar.

"Jadi bukan kayak uang preman gitu. Lewat, bayar, lewat, bayar. Enggak seperti itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga wajib menerapkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus menjaga keamanannya.

"Kami mengerti kewajiban kami di UNCLOS seperti apa. Kami sudah ratifikasi UNCLOS, dan kami akan menjunjung hukum yang sudah kami tandatangani," tutupnya.

Pergantian Eselon I

Purbaya telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per Selasa (21/4/2026).

Dia menyatakan bakal mencopot lagi pejabat yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wacana yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut pajak terhadap kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka memantik respons tajam dari banyak pihak.

Gagasan tersebut dinilai menampilkan sikap semena-mena Indonesia sebagai negara kepulauan hingga risiko melanggar hukum laut internasional bila nantinya direalisasikan.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana menjelaskan bahwa rencana pengenaan tarif terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Malaka itu berisiko melanggar hak lintas transit, yang tertuang dalam konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU 17/1985.

"Dalam hukum laut internasional itu dikenal beberapa istilah. Salah satunya hak lintas transit yang itu merupakan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura bahwa di situ ada hak berdaulat untuk menikmati akses internasional. Jadi itu memang dapat dipakai oleh seluruh negara di dunia," kata Satria, Jumat (24/4/2026).

Walau pada dasarnya lautan dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai bangsa dan negara dunia, Satria menegaskan bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur dengan terang mengenai bagian-bagian dari perairan yang dapat dilintasi oleh seluruh kapal berbendera serta bagian yang wilayah perairan beserta sumber daya yang terkandung menjadi hak kepunyaan suatu negara kepulauan.

"Pada prinsipnya laut itu memang diperuntukkan oleh seluruh umat manusia, tapi sekali lagi UNCLOS 1982 memberikan marks, memberikan penanda yang sangat jelas tentang bagian mana itu peruntukan hukum internasional atau semua masyarakat dunia bisa menikmati, tapi juga bagian mana suatu negara pantai mendapatkan keuntungan ya dari garis pantai yang kita miliki," paparnya.

Dekan FH Universitas Muhammadiyah Surabaya ini juga menegaskan bahwa pemerintah selaku regulator dan pemegang kekuasaan seharusnya dapat memahami wilayah-wilayah perairan mana saja yang dapat ditariki pungutan. Menurutnya, negara baru memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hak-hak pungutan terhadap kapal-kapal asing yang terpantau melintas di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Jika kemudian kapal asing masuk ke ALKI, maka di situlah kewenangan penuh dari negara untuk mengatur, dan mengambil keuntungan dari jalur navigasi yang telah kita tentukan. Misal, kapal itu masuk ke Laut Andaman lalu melewati ALKI 1, maka tentu kita bisa meminta tarif atau mengenakan mengenakan biaya sebagai bagian dari jasa navigasi atau jasa pengamanan," urainya.

Oleh sebab itu, Satria menekankan peran krusial serta usaha yang dilakukan oleh alat-alat kenegaraan guna memastikan kedaulatan terhadap laut pedalaman Indonesia, seraya tetap menjaga perdamaian atas perairan yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga lewat berbagai kerjasama internasional.

"Jangan sampai banyak kemudian mafia perikanan, mafia pelayaran yang kemudian melakukan tindakan pemerasan atau hal apapun atas nama keamanan laut kita misalkan ata mungkin ada berbagai jenis kejahatan yang mungkin menjadi potensial di tengah masa krisis," ungkapnya.

Lebih lanjut, Satria juga menegaskan bahwa kebijakan mewujudkan kedaulatan hingga keamanan yang dapat terealisasi di seluruh wilayah lautan di penjuru tanah air lebih penting daripada sekadar menarik pungutan terhadap kapal-kapal internasional yang lewat. Bila wilayah perairan RI dirasa oleh para pelaut internasional dalam kondisi aman, maka tidak dapat dipungkiri secara otomatis akan membawa keuntungan bagi negara.

"Bukan hanya masalah uang karena uang itu akan selalu berdatangan ketika uang dan "demand" atau keuntungan dalam hal navigasi laut dari kapal asing itu dapat datang ketika perairan kita ini betul-betul dirasa aman karena dapat dijadikan lalu lintas atau jalur navigasi perdagangan dunia," ujarnya.

Oleh sebab itu, Satria juga mengingatkan para pejabat tinggi negara untuk tidak "melempar bola panas" mengenai wacana atau rencana yang dapat memancing kecaman keras dari publik dalam negeri hingga negara-negara sahabat Indonesia.

"Ini yang sebenarnya betul-betul harus diperhatikan dengan hati-hati oleh pemerintah kita, sehingga tidak gegabah, dan pada akhirnya justru dampak dari bahasanya pemalakan ini adalah kita justru mendapatkan retaliasi atau balas dendam dari negara pantai lain terhadap kapal dagang kita, kapal asing kita yang melintasi di laut atau perairan mereka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut bahwa gagasan itu merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, termasuk perdagangan energi. Maka, Indonesia dikatakan bukan merupakan “negara pinggiran”.

“Akan tetapi, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge [kenakan biaya], ya. Enggak tahu, betul apa salah?” ujarnya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa pengenaan biaya untuk melintas itu terinspirasi dari Iran yang memiliki rencana untuk memungut biaya di Selat Hormuz, salah satu selat terpenting dunia lainnya, akibat perang antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana pungutan biaya tersebut akan memberikan tambahan pemasukan negara bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, tiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka

Dia menyatakan bahwa pembagian penerimaan negara hasil pungutan itu akan ditentukan melalui besarnya zona ekonomi masing-masing negara di selat itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, akan membagi dua hasil pungutan itu karena jalur perairan mereka di selat tersebut lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan jalur milik Singapura.

Oleh karena itu, Singapura akan mendapat jatah keuntungan yang paling kecil. Meski begitu, dia mengakui bahwa skema itu merupakan sekadar angan-angan belaka, bukan kenyataan yang memang sudah terjadi.

“Kalau bisa seperti itu [menerapkan pungutan biaya]. Akan tetapi, kan, enggak begitu,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia dan Singapura buka suara soal wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa semua keputusan yang terkait dengan Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak, seperti dikutp dari Channel NewsAsia (CNA), Kamis (23/4/2026).

Dia mengatakan bahwa negara-negara di kawasan mengadopsi pendekatan berbasis konsensus alias musyawarah dan mufakat terkait keamanan maritim.

Mohamad pun menyebut bahwa bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki “pemahaman yang kuat” mengenai masalah pengelolaan Selat Malaka. Dia mengatakan bahwa keempat negara tersebut terus melakukan patroli bersama di sepanjang selat tersebut untuk memastikan jalur pelayaran kapal yang aman.

Dia menyebut bahwa keempat negara itu memiliki kesepakatan perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka. Maka, tegasnya, tidak ada keputusan sepihak dari satu negara saja.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara tersebut. Itu adalah pemahaman kami, hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya seperti dikutip oleh kantor berita Bernama, yang dimiliki Pemerintah Malaysia, pada Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Asean yang saat ini beranggotakan 11 negara sepenuhnya didasarkan pada konsensus, bahkan di tingkat yang lebih kecil, seperti tingkat subkomite.

Sebelumnya, pada Februari 2026, dia mengatakan bahwa patroli terkoordinasi oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand telah secara signifikan meningkatkan keselamatan maritim di Selat Malaka. Dia pun menilai bahwa kerangka kerja yang ada saat ini di antara keempat negara merupakan sesuatu yang efektif dalam menjaga stabilitas.

Komentar itu dikeluarkan setelah India, yang bukan termasuk negara Asean, menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam patroli keamanan di Selat Malaka.

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Selat Singapura harus tetap terbuka untuk semua pihak. Lebih keras dari Malaysia, dia menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasi kebebasan di selat itu.

Melansir dari CNBC INternational, dia menyebut bahwa hak lintas transit di selat itu dijamin untuk semua pihak,

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tarif tol di lingkungan kami,” ungkap Balakrishnan pada Rabu pagi (22/4/2026).

Menurutnya, keterbukaan dari Selat Malaka adalah hal yang menguntungkan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hal itu didasarkan karena negara-negara itu memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Dia memaparkan bahwa ketiga negara itu memiliki mekanisme kerja sama, termasuk dalam bentuk pemahaman bersama untuk tidak memungut biaya melintas di Selat Malaka. Dengan demikian, negara-negara itu tetap mempertahankan posisi mereka untuk menjaga agar selat tersebut tetap terbuka.

Kepentingan strategis yang selaras di antara ketiga negara itu untuk memastikan bahwa selat itu tetap terbuka, menurutnya, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam hubungan-hubungan dari negara-negara lain.

Sekadar Wacana Semata

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut bahwa gagasan itu merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berada di jalur strategis perdagangan dunia, termasuk perdagangan energi. Maka, Indonesia dikatakan bukan merupakan “negara pinggiran”.

“Akan tetapi, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge [kenakan biaya], ya. Enggak tahu, betul apa salah?” ujarnya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa pengenaan biaya untuk melintas itu terinspirasi dari Iran yang memiliki rencana untuk memungut biaya di Selat Hormuz, salah satu selat terpenting dunia lainnya, akibat perang antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan biaya tersebut akan memberikan tambahan pemasukan negara bagi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, tiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka.

Dia menyatakan bahwa pembagian penerimaan negara hasil pungutan itu akan ditentukan melalui besarnya zona ekonomi masing-masing negara di selat itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, akan membagi dua hasil pungutan itu karena jalur perairan mereka di selat tersebut lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan jalur milik Singapura. Oleh karena itu, Singapura akan mendapat jatah keuntungan yang paling kecil.

Meski begitu, dia mengakui bahwa skema itu merupakan sekadar angan-angan belaka, bukan kenyataan yang memang sudah terjadi.

“Kalau bisa seperti itu [menerapkan pungutan biaya]. Akan tetapi, kan, enggak begitu,” ujdar Purbaya.

Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan selat di Asia Tenggara yang menghubungkan India, melalui Laut Andaman, ke China dan Asia Timur melalui Laut China Selatan. CNA melaporkan bahwa selat ini, ang menangani lebih dari 25% perdagangan global, merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia.

Peneliti hukum maritim dari University of New South Wales (UNSW) Dita Liliansa menjelaskan bahwa Selat Malaka dan Singapura membentuk jalur air berkesinambungan yang menghubungkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di pintu masuk utara Selat Malaka dengan ZEE di ujung timur Selat Singapura.

Hal tersebut menjadikannya memenuhi syarat sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengkategorian itu pun memberikan hak “lintas transit” (transit passage), yaitu sebuah hak lintas yang lebih luas dibandingkan dengan rezim pelayaran “lintas damai” (innocent passage). (Laurensius Katon Kandela)