Dunia perdagangan internasional tengah memasuki fase baru yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Sistem perdagangan multilateral yang selama puluhan tahun menjadi fondasi stabilitas ekonomi global kini menghadapi tekanan serius. World Trade Organization (WTO), yang dahulu dipandang sebagai “wasit” perdagangan internasional, semakin kesulitan menjalankan fungsinya di tengah rivalitas geopolitik, perang tarif, dan menguatnya proteksionisme negara-negara besar.

Melemahnya WTO bukan tanpa sebab. Sejak 2019, mekanisme penyelesaian sengketa WTO mengalami kelumpuhan setelah Badan Banding (Appellate Body) tidak lagi berfungsi akibat blokade penunjukan hakim banding oleh Amerika Serikat. Tanpa mekanisme banding yang efektif, kepastian hukum perdagangan internasional ikut melemah dan banyak sengketa berisiko berakhir tanpa penyelesaian yang mengikat.

Krisis tersebut kembali terlihat dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) di Yaoundé, Kamerun, pada Maret 2026. Pertemuan itu berakhir tanpa konsensus, terutama akibat perbedaan tajam terkait moratorium bea masuk atas transmisi elektronik (e-commerce moratorium), aturan perdagangan digital, dan arah reformasi WTO ke depan. Situasi ini menunjukkan semakin sulitnya WTO mencapai konsensus universal di tengah divergensi kepentingan ekonomi dan geopolitik para anggotanya.

Di saat yang sama, pendekatan plurilateral mulai semakin menonjol. Negara-negara dengan kepentingan dan visi serupa cenderung membangun kerja sama dalam kelompok yang lebih kecil agar dapat bergerak lebih cepat dibandingkan melalui negosiasi multilateral penuh.

Uni Eropa (UE) dan negara-negara yang tergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), misalnya, secara eksplisit dalam joint statement di sela-sela MC14 menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama di antara “like-minded members” dalam isu diversifikasi perdagangan dan ketahanan rantai pasok.

Pernyataan tersebut mencerminkan kecenderungan negara-negara membangun koalisi strategis guna membentuk aturan perdagangan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.

Meski tidak seluruh pendekatan plurilateral berbasis kawasan geografis, tren ini menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan negara-negara mencari jalur kerja sama yang lebih fleksibel dan strategis di luar kerangka multilateral universal WTO. Dalam konteks inilah regionalisme, yang sebenarnya telah berkembang selama dua dekade terakhir, memperoleh momentum baru.

Kebangkitan regionalisme tercermin dari semakin maraknya Preferential Trade Agreements (PTAs), khususnya FTA generasi baru yang tidak lagi hanya berfokus pada penurunan tarif, tetapi juga mencakup perdagangan digital, investasi, ketahanan rantai pasok, transisi hijau, hingga harmonisasi regulasi.

Data WTO mengenai Regional Trade Agreements (RTA) menunjukkan jumlah perjanjian perdagangan regional yang berlaku secara global meningkat dari sekitar 50 perjanjian pada awal 1990-an menjadi 382 perjanjian per 20 April 2026.

Artinya, dalam lebih dari tiga dekade, jumlah RTA meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Lonjakan paling tajam terjadi setelah tahun 2000, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021, seiring lambatnya kemajuan negosiasi perdagangan multilateral WTO.

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat turut mempercepat tren tersebut. Laporan WTO yang dikutip Reuters mencatat porsi perdagangan dunia yang dilakukan berdasarkan prinsip Most Favoured Nation (MFN) menurun dari sekitar 80% menjadi 72% di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Penurunan tersebut mengindikasikan semakin besarnya peran kerja sama regional dan plurilateral yang berkembang di atas fondasi sistem WTO. Negara-negara berlomba memperluas jejaring perdagangan strategis guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu dan memperkuat ketahanan rantai pasok mereka.

Berbagai negosiasi perdagangan pun mengalami percepatan signifikan. UE, misalnya, mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan dengan blok Mercosur yang menghubungkan lebih dari 700 juta konsumen di Eropa dan Amerika Selatan. UE juga memperbarui FTA dengan Meksiko, menyelesaikan negosiasi dengan Indonesia, serta mempercepat pembicaraan perdagangan dengan India.

Di sisi lain, Mercosur aktif memperluas jejaringnya dengan European Free Trade Association (EFTA), Kanada, dan Uni Emirat Arab. India menyepakati kerja sama dengan EFTA, sementara Uni Emirat Arab meluncurkan berbagai perjanjian perdagangan baru dan menjalin pembicaraan dagang dengan sejumlah kawasan dan negara.

Kekuatan blok perdagangan kawasan yang telah ada saat ini pun semakin menguat. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), misalnya, kini menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan mencakup sekitar 30% PDB global, hampir 30% perdagangan dunia, serta lebih dari 2,2 miliar penduduk. Sementara itu, CPTPP merepresentasikan sekitar 14% PDB global dengan nilai ekonomi lebih dari US$15 triliun.

Di Asia Tenggara, ASEAN terus memperkuat integrasi ekonominya dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa dan PDB melampaui US$4 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Di kawasan lain, African Continental Free Trade Area (AfCFTA) menjadi proyek integrasi ekonomi terbesar di Afrika dengan mencakup 54 negara, pasar lebih dari 1,4 miliar penduduk, dan total PDB sekitar US$3,4 triliun.

Regionalisme pada akhirnya bukan lagi sekadar pelengkap multilateralisme, melainkan menjadi mekanisme adaptasi terhadap dunia yang semakin terfragmentasi. Namun, menguatnya regionalisme tidak selalu berarti matinya multilateralisme.

Dalam banyak hal, kerja sama regional justru dapat menjadi building block bagi tata perdagangan global yang baru. Ketika konsensus global sulit dicapai di WTO, forum regional sering kali lebih fleksibel dalam merespons isu-isu kontemporer.

Meski demikian, risiko tetap perlu diwaspadai. Regionalisme yang berkembang tanpa koordinasi global berpotensi melahirkan competing standards, eksklusivitas ekonomi antarblok, hingga fragmentasi regulasi.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan perdagangan dan meminggirkan negara-negara berkembang yang berada di luar jaringan kerja sama strategis utama.

Di saat yang sama, proliferasi FTA juga berisiko menciptakan fenomena spaghetti bowl, yakni tumpang tindih aturan perdagangan akibat banyaknya perjanjian dengan ketentuan berbeda-beda. Alih-alih menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, kondisi ini justru dapat memperumit arus perdagangan dan memperdalam fragmentasi ekonomi global.

Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang strategis. Indonesia tidak dapat hanya menunggu reformasi WTO yang berjalan lambat. Indonesia perlu semakin aktif memanfaatkan platform regional untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok kawasan, memperluas akses pasar, serta mengambil peran lebih besar dalam pembentukan standar perdagangan baru, termasuk di bidang ekonomi digital, transisi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Pada saat yang sama, Indonesia juga perlu tetap menjadi bagian dari upaya reformasi WTO agar sistem perdagangan global tetap memiliki legitimasi dan inklusivitas. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sistem perdagangan berbasis aturan tetap merupakan instrumen penting untuk mencegah dominasi sepihak negara-negara besar.

Ketika multilateralisme melemah akibat rivalitas geopolitik, regionalisme justru muncul sebagai jangkar baru stabilitas ekonomi global. Tantangan terbesar saat ini bukan memilih antara multilateralisme atau regionalisme, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan saling melengkapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa Selat Hormuz saat ini banyak dibicarakan karena menentukan nasib berbagai negara. Namun, di sisi lain, menurut Prabowo, posisi Indonesia juga penting, sebab 70% perdagangan melewati laut-laut Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prabowo mengatakan bahwa kecamuk perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah memberikan pengaruh besar terhadap pasokan energi global.

Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia terganggu akibat perang.

"Sekarang, ya perang di Timur Tengah itu membuktikan satu, Selat Hormuz menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak," kata Prabowo.

Akan tetapi, menurutnya posisi Indonesia pun penting dalam hal perdagangan global.

"Sadarkah kita? Bahwa 70% kebutuhan energi Asia Timur, 70% perdagangan lewat laut-laut indonesia. Sadarkah kita? Bahwa Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut indonesia. Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia 70% energi," ujar Prabowo.

Alhasil, menurutnya Indonesia selalu menjadi perhatian dunia. Sebab, pentingnya peran Indonesia.

Di sisi lain, atas dampak yang terjadi akibat perang terhadap Selat Hormuz, Pemerintah telah mengkaji. Namun, menurutnya Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat.

Pemerintah pun menurutnya telah melakukan berbagai upaya antisipasi seperti dengan pengendalian konsumsi dari bahan bakar untuk jangka pendek. Langkah itu dilakukan untuk masa 12 bulan ke depan.

"Intinya sekarang kita siap, kuat hadapi setahun, setelah itu kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa cari alternatif lain selain punya kekuatan dalam negeri," kata Prabowo.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku sudah menerima keluhan dari pengusaha terkait kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik yang kian memanas di Timur Tengah.

"Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat. Sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see," kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih menunggu data resmi untuk melihat dampak riil terhadap kinerja ekspor. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menjadi dasar untuk mengukur besaran tekanan yang dialami pelaku usaha.

"Belum (ada data kerugian imbas perang), kan ini kalau mulai perangnya bulan Februari ya? Berarti nanti kita melihat angka pastinya kan (kalau mulainya) Februari, April ya? (Tanggal) 1 April itu sudah tahu. Ya, 1 April nanti dampak realnya kita ngomong sesuai angka yang ada," ujarnya.

Kendati demikian, berdasarkan komunikasi dengan pelaku usaha, kenaikan biaya logistik sudah mulai terasa. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga minyak serta perubahan jalur distribusi, meski permintaan ekspor, terutama ke Timur Tengah, masih relatif stabil.

"Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya," kata Budi.

Ia menambahkan sejauh ini belum ada pelaku usaha yang menghentikan ekspor secara total. Namun, sebagian pelaku usaha memilih menunggu perkembangan situasi karena mempertimbangkan kenaikan biaya.

"Belum (ada penghentian ekspor), kalau saya lihat kalau komunikasi dengan teman-teman (pengusaha) belum. Jadi ya dia memang hanya menyampaikan memang cost-nya semakin tinggi untuk biaya logistiknya," ujarnya.

Menurut Budi, dampak kenaikan biaya logistik ini tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan hampir seluruh komoditas ekspor. Hal ini karena mayoritas ekspor Indonesia ke Timur Tengah merupakan produk nonmigas, terutama dari sektor manufaktur.

Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha juga tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik yang meningkat, apakah akan ditanggung eksportir, importir, atau diteruskan ke konsumen di negara tujuan.

Selain itu, pemerintah melihat kondisi ini sebagai momentum untuk membenahi sektor logistik dalam negeri agar lebih efisien dan kompetitif. Diskusi dengan pelaku usaha dan asosiasi logistik terus dilakukan untuk mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya.

Budi juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta delegasi Indonesia dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membahas solusi logistik dengan Uni Eropa.

"Nah, itu salah satunya saya minta ke delegasi kita untuk bertemu dengan tim dari EU (Uni Eropa). Tujuannya membahas implementasi dengan kondisi sekarang, salah satunya terkait logistik. Jadi sudah sepakat kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU," kata Budi.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa tidak terhambat oleh persoalan logistik di tengah dinamika global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku sudah menerima keluhan dari pengusaha terkait kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik yang kian memanas di Timur Tengah.

"Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat. Sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see," kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih menunggu data resmi untuk melihat dampak riil terhadap kinerja ekspor. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menjadi dasar untuk mengukur besaran tekanan yang dialami pelaku usaha.

"Belum (ada data kerugian imbas perang), kan ini kalau mulai perangnya bulan Februari ya? Berarti nanti kita melihat angka pastinya kan (kalau mulainya) Februari, April ya? (Tanggal) 1 April itu sudah tahu. Ya, 1 April nanti dampak realnya kita ngomong sesuai angka yang ada," ujarnya.

Kendati demikian, berdasarkan komunikasi dengan pelaku usaha, kenaikan biaya logistik sudah mulai terasa. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga minyak serta perubahan jalur distribusi, meski permintaan ekspor, terutama ke Timur Tengah, masih relatif stabil.

"Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya," kata Budi.

Ia menambahkan sejauh ini belum ada pelaku usaha yang menghentikan ekspor secara total. Namun, sebagian pelaku usaha memilih menunggu perkembangan situasi karena mempertimbangkan kenaikan biaya.

"Belum (ada penghentian ekspor), kalau saya lihat kalau komunikasi dengan teman-teman (pengusaha) belum. Jadi ya dia memang hanya menyampaikan memang cost-nya semakin tinggi untuk biaya logistiknya," ujarnya.

Menurut Budi, dampak kenaikan biaya logistik ini tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan hampir seluruh komoditas ekspor. Hal ini karena mayoritas ekspor Indonesia ke Timur Tengah merupakan produk nonmigas, terutama dari sektor manufaktur.

Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha juga tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik yang meningkat, apakah akan ditanggung eksportir, importir, atau diteruskan ke konsumen di negara tujuan.

Selain itu, pemerintah melihat kondisi ini sebagai momentum untuk membenahi sektor logistik dalam negeri agar lebih efisien dan kompetitif. Diskusi dengan pelaku usaha dan asosiasi logistik terus dilakukan untuk mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya.

Budi juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta delegasi Indonesia dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membahas solusi logistik dengan Uni Eropa.

"Nah, itu salah satunya saya minta ke delegasi kita untuk bertemu dengan tim dari EU (Uni Eropa). Tujuannya membahas implementasi dengan kondisi sekarang, salah satunya terkait logistik. Jadi sudah sepakat kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU," kata Budi.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa tidak terhambat oleh persoalan logistik di tengah dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA — Selat Hormuz menjadi titik panas perdagangan global setelah konflik militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkatkan risiko gangguan pada salah satu jalur paling vital di dunia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menyoroti kembali pentingnya sejumlah jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi perdagangan global. Para analis memperingatkan bahwa gangguan di salah satu jalur utama tersebut dapat memicu lonjakan harga energi, mengganggu rantai pasok global, dan berdampak langsung pada ekonomi dunia.

Menurut laporan Badan Informasi Energi AS (EIA), sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz, menjadikannya salah satu titik sempit (maritime chokepoint) paling strategis dalam sistem perdagangan global. EIA juga melaporkan bahwa setiap eskalasi militer di kawasan tersebut berpotensi mengganggu aliran energi dari Timur Tengah menuju Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Sementara itu, Al Jazeera menyebut Selat Hormuz sebagai salah satu jalur transit energi paling penting di dunia. Alasannya karena sebagian besar ekspor minyak dari negara Teluk harus melewati selat tersebut sebelum menuju pasar global.

Berikut 8 jalur perdagangan terpenting dunia:

1. Terusan Suez

Terusan Suez di Mesir merupakan jalur buatan manusia yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, memungkinkan kapal menghindari perjalanan panjang mengelilingi Benua Afrika.

Dikutip dari Atlantic Council, Senin (23/3/2026), sekitar 12% perdagangan global melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas alam cair, dan berbagai komoditas industri. Jalur ini sangat penting bagi perdagangan antara Asia dan Eropa karena mampu mempersingkat perjalanan kapal hingga ribuan kilometer.

2. Selat Malaka

Selat Malaka yang terletak di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan, menjadi rute utama perdagangan antara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur.

Melansir dari Badan Penelitian Asia Nasional AS (NBR), lebih dari 90.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahun, membawa komoditas mulai dari minyak mentah hingga barang manufaktur. Selat Malaka juga sangat penting bagi negara-negara ekonomi besar, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.

3. Terusan Panama

Terusan Panama menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui Amerika Tengah, menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia sejak dibuka pada 1914.

Menurut Atlantic Council, sekitar 6% perdagangan global melewati terusan ini. Jalur tersebut sangat penting bagi perdagangan antara Amerika Serikat bagian timur, Amerika Latin, dan Asia. Kapal yang melewati Terusan Panama dapat menghemat waktu perjalanan hingga dua minggu, dibandingkan harus mengelilingi Amerika Selatan melalui Tanjung Horn.

4. Selat Bab el-Mandeb

Selat Bab el-Mandeb terletak di antara Yaman di Semenanjung Arab dan Djibouti serta Eritrea di Afrika Timur. Jalur ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi pintu masuk menuju Terusan Suez.

Melansir dari Middle East Institute (MEI), sekitar 6 juta barel minyak per hari melewati jalur ini menuju Eropa dan Amerika Utara. Karena kedekatannya dengan kawasan konflik seperti Yaman, jalur ini sering menjadi perhatian dalam keamanan pelayaran internasional.

5. Selat Bosphorus

Selat Bosphorus di Turki menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, selanjutnya menuju Laut Mediterania melalui Selat Dardanella. Jalur ini menjadi pintu keluar utama ekspor komoditas dari negara-negara Laut Hitam, seperti Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan.

Menurut Financial Times, selat ini memainkan peran penting dalam perdagangan gandum, minyak, dan gas dari kawasan Eurasia menuju pasar global. Karena posisinya yang strategis di wilayah Turki, selat ini juga memiliki arti geopolitik yang besar, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi ekspor pangan dunia.

6. Selat Denmark

Selat Denmark yang terletak antara Greenland dan Islandia menjadi jalur penting bagi pelayaran di kawasan Atlantik Utara.

Menurut The Economist, selat ini memiliki arti strategis bagi perdagangan dan keamanan maritim di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Jalur ini juga menjadi bagian dari rute pelayaran penting bagi kapal-kapal yang bergerak antara Atlantik Utara dan Laut Arktik, serta memiliki nilai strategis militer bagi NATO dan Rusia.

7. Northern Sea Route (Rute Laut Arktik)

Rute Laut Utara di kawasan Arktik semakin mendapatkan perhatian dalam beberapa dekade terakhir, seiring mencairnya lapisan es akibat perubahan iklim. Menurut artikel dari Universitas Hokkaido, jalur ini dapat mempersingkat perjalanan antara Asia dan Eropa hingga 40% dibandingkan rute melalui Terusan Suez.

Rusia saat ini berupaya mengembangkan jalur tersebut sebagai koridor perdagangan alternatif global. Meski demikian, kondisi cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan lingkungan masih menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan rute ini secara luas.

8. Selat Hormuz

Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Jalur ini menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari negara-negara produsen energi terbesar di dunia, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Menurut EIA, sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak per hari melewati selat ini, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling penting di dunia. Karena posisinya yang sangat strategis, Selat Hormuz sering menjadi pusat ketegangan geopolitik, terutama ketika konflik melibatkan Iran.

Dalam situasi konflik seperti yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel saat ini, potensi penutupan selat atau gangguan pelayaran dapat langsung memicu lonjakan harga minyak dunia, serta mengganggu pasokan energi global.

Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, para analis memperingatkan bahwa stabilitas jalur perdagangan global menjadi faktor kunci bagi ekonomi dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal panel surya asal Indonesia terancam dikenai tarif hingga 143 persen oleh Amerika Serikat (AS) buntut penyelidikan antisubsidi.

AS mengenakan bea masuk imbalan sementara (BMIS) atau tarif antisubsidi terhadap produk panel surya asal RI dengan kisaran 85,99 hingga 143,30 persen.

Budi menyatakan pemerintah siap membela kepentingan industri nasional hingga putusan final diumumkan. RI akan bersikap kooperatif dan transparan dalam menghadapi proses penyelidikan antisubsidi yang dilakukan AS.

"Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan," ujar Budi dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).

Selasa lalu (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan BMIS atas impor produk crystalline silicon photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penyelidikan masih berlangsung dan keputusan final dijadwalkan pada Juli 2026.

Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14-168 persen, Vietnam 68-542 persen, Thailand 99-263 persen, dan Kamboja bahkan melampaui 3.400 persen.

Budi menyebut posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara tersebut.

Sejak kasus ini bergulir pada Agustus 2025, pemerintah disebut telah menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu kepada otoritas AS.

Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA), yakni penggunaan data sepihak oleh otoritas penyelidik jika pihak tertuduh dinilai tidak kooperatif. Metode tersebut berpotensi menghasilkan tarif yang lebih tinggi.

"Dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial," ungkap Budi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha, termasuk memperkuat konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS pada April 2026.

"Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan," ujarnya.

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap sebagai bentuk subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal China juga ditengarai memperoleh subsidi dari pemerintah negara tersebut dan dinilai sebagai subsidi transnasional oleh AS.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menegaskan pemerintah akan hadir melindungi kepentingan eksportir nasional dan menjaga akses pasar AS.

"Pemerintah berkomitmen penuh membantu pelaku usaha yang menghadapi tuduhan dumping, subsidi, maupun safeguard untuk menjaga akses pasar dan keberlanjutan ekspor Indonesia," ujar Reza.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Indonesia bisa menjadi simpul perdagangan dunia. Hal ini tertuang dalam tagline pada ajang tahunan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang akan diselenggarakan di ICE BSD pada 14-18 Oktober mendatang.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag, Fajarini Puntodewi mengatakan, tagline TEI 2026 dengan bunyi "The Ultimate Hub for Global Sourcing" mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia siap menjadi simpul penting dalam rantai perdagangan global.

"Kami sudah yakin dan percaya diri bahwa Indonesia ini bisa menjadi simpul penting perdagangan dan sudah bisa mensuplai dunia dengan produk-produk yang berkualitas," ungkap Fajarini dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemendag, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, produk yang ditawarkan Indonesia mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, agrikultur, hingga teknologi. Seluruhnya dinilai memiliki daya saing tinggi, inovatif, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Fajarini menambahkan, tagline tersebut tidak hanya akan digunakan pada TEI 2026, tetapi juga dalam berbagai promosi produk Indonesia ke pasar global. Menurutnya, tema tersebut tepat menggambarkan kesiapan Indonesia dalam memperluas peran di kancah perdagangan internasional.

"Kita berharap tagline ini akan lebih lama kita pakai karena saya rasa ini sangat menyentuh dan tepat menggambarkan kesiapan Indonesia untuk mensuplai dunia dengan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Jadi rencananya tagline ini akan kita pakai pada saat kita melakukan promosi produk-produk Indonesia ke pasar global, tidak hanya di Trade Expo Indonesia," lanjutnya.

Untuk diketahui, TEI 2026 akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama untuk memastikan transaksi berjalan optimal. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menjelaskan bahwa tahap pertama, yakni tahap pendaftaran, para eksibitor akan langsung difasilitasi kegiatan business matching dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara.

"Dari awal langsung dicarikan buyer-nya. Sehingga, tidak semata-mata datang ke playground kemudian baru ketemu dengan para eksibitor, tapi harus dipersiapkan lebih awal," kata dia.

Sementara itu tahap kedua, kata Mendag, berlangsung saat pelaksanaan TEI pada 14-18 Oktober 2026, diharapkan terjadi transaksi konkret ketika para buyer mancanegara hadir secara langsung.

Adapun tahap ketiga adalah pasca-penyelenggaraan. Menurut Mendag, pemerintah akan memonitor tindak lanjut kesepakatan dagang agar tidak terhambat kendala teknis.

"Kita monitor perwakilan kita dan juga kita semua memonitor bagaimana transaksi dagang yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik. Jangan sampai misalnya ada kendala teknis sehingga menjadi terhambat, yaitu kita pastikan bahwa transaksi dagang yang sudah ditandatangani akan berjalan dengan baik," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons rencana pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi (Council of Trade and Investment) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Ia menilai forum tersebut dapat menjadi mekanisme penyelesaian persoalan perdagangan kedua negara secara bilateral tanpa harus langsung dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Budi mengatakan pembentukan forum tersebut bertujuan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan dagang agar implementasi perjanjian perdagangan antara kedua negara dapat berjalan lebih baik.

"Itu bagus, jadi justru untuk memfasilitasi, misalnya ada masalah terkait perdagangan kan bisa diselesaikan secara bilateral. Maksudnya bagus, biar perjanjian yang sudah ada ini berjalan dengan baik," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).

Menurut Budi, keberadaan dewan tersebut juga membuka ruang dialog langsung jika terjadi sengketa perdagangan antara Indonesia dan AS. Dengan begitu, kedua negara dapat mencari solusi bersama sebelum menempuh jalur penyelesaian sengketa internasional.

"Kalau misalnya sengketa dagang, itu kan banyak yang langsung ke WTO. Jadi ini maksudnya bisa diselesaikan bilateral, jadi memang bagusnya begitu sih. Kalau ada masalah perdagangan bisa diselesaikan secara bilateral," ujar Budi.

Ia menegaskan mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan perjanjian dagang antarnegara yang pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah Indonesia dan AS sebelumnya sepakat membentuk Dewan Perdagangan dan Investasi sebagai forum khusus untuk membahas berbagai persoalan perdagangan dan investasi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan forum tersebut akan menjadi mekanisme awal untuk membahas gangguan perdagangan, termasuk lonjakan impor atau persoalan neraca perdagangan, sebelum sengketa dibawa ke WTO.

Menurut Airlangga, seluruh persoalan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan AS akan dibahas terlebih dahulu di forum tersebut, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang dinilai tidak wajar atau berpotensi mengganggu industri dalam negeri.

Pembentukan dewan ini merupakan bagian dari kerja sama perdagangan yang disepakati Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat di Washington DC.

Perjanjian tersebut juga mengatur sejumlah kebijakan perdagangan, termasuk penerapan tarif timbal balik AS sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia, dengan beberapa komoditas tertentu mendapat pembebasan tarif atau tarif nol persen. Kesepakatan akan mulai berlaku setelah kedua negara menyelesaikan proses hukum domestik masing-masing.

Pemerintah mencatat keberhasilan menyelamatkan akses pasar ekspor senilai US$437,34 juta atau setara Rp7,38 triliun (asumsi kurs Rp16.887 per dolar AS) sepanjang 2025 setelah memenangkan sejumlah sengketa dagang internasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan capaian tersebut berasal dari keberhasilan Indonesia menghadapi berbagai gugatan dan hambatan perdagangan yang diberlakukan negara mitra terhadap produk ekspor nasional.

"Penanganan kasus hambatan perdagangan produk Indonesia di luar negeri ini ada beberapa yang sudah kita selesaikan. Akses pasar yang diselamatkan ketika hambatan perdagangan itu bisa kita menangkan," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia menjelaskan sengketa yang dihadapi Indonesia mencakup tuduhan dumping, subsidi, penerapan safeguard, hingga hambatan perdagangan lain terhadap produk ekspor.

Menurutnya, praktik tersebut merupakan dinamika yang umum dalam perdagangan global dan juga dilakukan Indonesia terhadap produk impor tertentu.

"Ini sebenarnya hal yang wajar. Negara lain juga melakukan kebijakan dumping, anti-dumping, atau safeguard terhadap produk Indonesia, sama seperti kita melakukan kebijakan serupa terhadap produk asing," kata Budi.

Berdasarkan paparannya, Indonesia mencatat kemenangan penting di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), antara lain sengketa biodiesel melawan Uni Eropa, sengketa baja nirkarat, serta perkara terkait kebijakan sawit Uni Eropa.

Kemenangan tersebut mencegah penerapan tambahan bea masuk yang berpotensi menekan daya saing ekspor nasional.

"Bagaimana kita bisa memenangkan sengketa itu sehingga produk-produk kita tetap bisa masuk ke negara tersebut tanpa harus ada tambahan bea masuk. Itu yang terus kita upayakan," ujarnya.

Selain kasus yang telah dimenangkan, pemerintah saat ini masih menangani 33 kasus hambatan perdagangan aktif di 13 negara mitra dagang per Januari 2026. Kasus tersebut terdiri dari 16 tuduhan dumping, sembilan tindakan safeguard, lima tuduhan subsidi, dan tiga hambatan perdagangan lainnya.

Beberapa kasus yang tengah berjalan antara lain tuduhan dumping dan subsidi terhadap produk sel surya kristalin, kayu olahan, dan plywood di AS; tindakan safeguard baja canai panas dan billet di Mesir dan Afrika Selatan; tuduhan dumping baja nirkarat dan produk kimia di India dan Turki; serta hambatan teknis perdagangan di Uni Eropa yang berkaitan dengan kebijakan keberlanjutan.

Total nilai ekspor Indonesia yang terdampak dari seluruh kasus aktif tersebut mencapai sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp20,26 triliun.

Budi menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses pembelaan melalui mekanisme internasional, termasuk konsultasi, public hearing, dan panel sengketa, agar akses pasar ekspor Indonesia tetap terjaga.

"Kita ingin kasus-kasus yang berjalan ini juga bisa diselesaikan. Dengan begitu, akses pasar kita tetap terbuka dan kita terhindar dari hambatan-hambatan trade remedies yang bisa diterapkan oleh negara lain," tutur dia lebih lanjut.

KETIKA grafik harga emas menembus level psikologis USD 3.458 per troy ounce pada kuartal ketiga 2025, sebagaimana dicatat Gregory Shearer dalam J.P. Morgan Global Commodities Outlook 2025, dunia tidak sedang merayakan kemakmuran. Lonjakan ini adalah denyut jantung yang tak beraturan dari sebuah peradaban yang sedang mengalami serangan kecemasan kolektif.

Emas tidak lagi sekadar logam mulia. Ia telah bertransformasi menjadi totem kecemasan, simbol tempat manusia menggantungkan sisa-sisa kewarasan ketika “Tuhan-Tuhan” lama bernama Dolar dan institusi multilateral mulai kehilangan legitimasi. Fenomena ini bukan anomali pasar biasa, melainkan gejala klinis dari gangguan psikopolitik global.

Dalam lima tahun terakhir, kita menyaksikan pergeseran tektonik dari trust-based society menuju fear-based survivalism. Emas, dengan sifat fisiknya yang tak terbantahkan, menjadi “Yang Nyata”—meminjam istilah Jacques Lacan—di tengah dunia yang semakin dipenuhi simulakra dan janji kosong.

Kenaikan harga emas adalah jeritan diam dari miliaran manusia yang menyadari bahwa kontrak sosial global telah dilanggar sepihak. Puncak pengkhianatan global ini terjadi pada 2 April 2025, hari yang secara ironis disebut “Liberation Day” oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tarif universal 10% dan tarif resiprokal hingga 50% yang diumumkan hari itu, menurut Center for Strategic and International Studies Report 2025, menurunkan PDB AS sebesar 0,8% dan menaikkan harga domestik 7,1%. Namun dampak psikologisnya jauh lebih mematikan: ia menghancurkan ilusi bahwa ada “orang dewasa” yang menjaga stabilitas dunia.

Dalam perspektif psikologi hegemoni, tindakan ini menciptakan state of exception permanen. Ketidakpastian bukan lagi risiko yang bisa dihitung, melainkan atmosfer yang kita hirup. Fluktuasi harga emas pasca-“Liberation Day” mencerminkan hilangnya otoritas simbolik seperti WTO. Ketika hukum rimba kembali berlaku, emas menjadi satu-satunya bahasa universal yang tidak bisa dibungkam oleh sanksi atau dimanipulasi oleh percetakan uang fiat.

Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, dalam pidatonya Oktober 2025 sebagaimana tercatat dalam ECB Annual Address 2025, mengakui bahwa dominasi dolar sedang terkikis dan emas kini menjadi “tujuan akhir dari safe-haven.”

Pengakuan ini memvalidasi kecemasan publik: kita tidak lagi membeli emas untuk mencari untung (return on investment), tetapi semata-mata agar aset tidak musnah (return of investment).

Nihilisme finansial generasi muda

Fenomena emas tidak hanya terjadi di pasar global, tetapi juga di kamar-kamar tidur anak muda kita. Generasi Z dan Milenial merespons kekacauan ini dengan apa yang disebut sebagai Nihilisme Finansial. Mereka merasa sistem ekonomi neoliberal telah gagal total memberikan janji mobilitas sosial.

Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025 dari IDN Research Institute menunjukkan paradoks menyentuh hati: di satu sisi anak muda terjebak dalam spekulasi aset digital yang volatil, namun di sisi lain, 66% dari mereka memilih emas sebagai jangkar hidup. Ini bukan sekadar keputusan investasi, melainkan mekanisme pertahanan diri terhadap Burnout Society, konsep dari filsuf Byung-Chul Han yang relevan membaca situasi 2025.

Generasi muda mengalami kelelahan kronis akibat tuntutan produktivitas di tengah inflasi yang mencekik. Menabung uang fiat di bank dianggap sia-sia karena nilainya terus tergerus. Membeli emas digital atau fisik adalah bentuk pemberontakan diam-diam. Mereka menolak berpartisipasi dalam “kebohongan” uang kertas yang dicetak tanpa henti oleh generasi boomer yang berkuasa.

Di tingkat negara, nihilisme serupa termanifestasi dalam peluncuran “The Unit” oleh blok BRICS pada 31 Oktober 2025. Mata uang berbasis 40% emas ini, sebagaimana dilaporkan Evrimagaci Global Finance Review 2025, adalah upaya Global South melepaskan diri dari hegemoni psikologis Barat. Negara-negara berkembang tidak lagi mau menjadi korban kebijakan moneter Washington.

Emas di sini berfungsi sebagai alat pemberdayaan psikopolitik, sebuah pernyataan bahwa nilai harus berbasis pada realitas fisik, bukan intimidasi militer atau sanksi ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa emas bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga simbol perlawanan generasi dan negara terhadap nihilisme sistemik. Ia menjadi jangkar psikologis di tengah badai ketidakpastian.

Jalan pulang melalui kedaulatan emas

Pertanyaannya: bagaimana kita merespons situasi yang tampak tanpa harapan ini? Solusinya tidak bisa parsial. Kita membutuhkan reformasi sistemik yang berakar pada empati terhadap penderitaan rakyat. Pertama, di level domestik, inisiatif “Bullion Bank” yang diluncurkan Pemerintah Indonesia pada Februari 2025, sebagaimana dicatat OJK Financial Innovation Report 2025, harus diperluas secara radikal.

Emas tidak boleh hanya menjadi aset mati yang ditimbun karena ketakutan. Ia harus didemokratisasi. Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian perlu menciptakan instrumen yang memungkinkan rakyat kecil “menyekolahkan” emas mereka untuk modal produktif tanpa kehilangan kepemilikan. Ini akan mengubah psikologi survival menjadi psikologi growth, memberikan rasa aman sekaligus harapan.

Kedua, di panggung global, Indonesia harus memimpin narasi “Jubilee 2025” atau penghapusan utang, sebagaimana disuarakan aliansi masyarakat sipil global dalam Debt Justice Global Appeal 2025. Instabilitas multilateral terjadi karena ketimpangan ekstrem. Memaksa negara miskin membayar utang berbunga tinggi dalam dolar yang dimanipulasi saat harga komoditas dipermainkan adalah bentuk perbudakan modern.

Penghapusan utang bukan tindakan amal, melainkan langkah korektif rasional untuk mencegah keruntuhan total sistem keuangan yang bisa memicu perang global.

Ketiga, kita perlu melakukan Re-edukasi Nilai. Masyarakat harus diajak kembali memahami uang sebagai alat tukar nilai, bukan tujuan akhir. Literasi keuangan harus memasukkan aspek psikologis: bagaimana mengelola kecemasan di tengah krisis tanpa jatuh pada perilaku spekulatif yang merusak diri sendiri.

Pada akhirnya, kilau emas yang menyilaukan mata kita hari ini adalah peringatan. Jika kita tidak segera memperbaiki retakan dalam hubungan antarmanusia dan antarnegara, emas akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa di tengah puing-puing peradaban. Kita harus memilih: terus menyembah ketakutan yang disimbolkan emas, atau mulai membangun kembali kepercayaan yang memanusiakan kita semua.

China mengesahkan revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan menghadapi perang dagang yang dikobarkan Amerika Serikat (AS) dan mengatur ekspor berbagai produk, mulai dari mineral strategis hingga boneka seks.

Aturan yang disahkan pada Sabtu (27/12) ini sekaligus membuka perekonomian China yang bernilai US$19 triliun. Revisi UU ini akan resmi berlaku pada 1 Maret 2026.

Melansir Reuters, langkah ini menjadi bagian dari upaya Beijing untuk memperbarui sistem hukum perdagangannya dan menunjukkan kepada negara-negara dalam Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership/CPTPP) bahwa China layak bergabung.

Selain itu, revisi UU Perdagangan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.

Undang-undang ini pertama kali diadopsi pada 1994 dan telah direvisi tiga kali sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001.

Dalam UU terbaru, ada klausul yang memuat China dapat membalas mitra dagang yang mencoba membatasi ekspor Tiongkok, serta mengadopsi mekanisme seperti 'daftar negatif' guna membuka sektor-sektor tertentu bagi perusahaan asing.

Selain memperkuat mekanisme perlindungan perdagangan, aturan baru juga menegaskan perdagangan luar negeri harus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta membantu mewujudkan ambisi China menjadi kekuatan dagang global.

Fokus utama revisi kali ini mencakup perdagangan digital, perdagangan hijau, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bidang itu dinilai penting untuk memenuhi kriteria keanggotaan CPTPP.

Menurut para diplomat perdagangan, pemerintah China kini lebih hati-hati terhadap kritik dari sektor swasta yang makin berperan besar dalam ekspor.

"Pemerintah bisa menghentikan pengiriman perusahaan, tapi tetap harus punya alasan yang jelas," kata seorang diplomat Barat yang enggan disebutkan namanya.

Perhatian terhadap pelaku ekspor swasta China meningkat setelah pemerintah Prancis menangguhkan platform e-commerce Shein pada November lalu, menyusul kontroversi penjualan boneka seks mirip anak-anak di pasar Prancis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota OECD pada 2027.

Airlangga mengatakan bahwa sebagian besar anggota OECD, terutama negara dari Eropa telang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

"Kami telah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal OECD dan banyak negara. Kita sudah menjadi negara yang sepaham dengan 27 negara anggota OECD dan kita membutuhkan dukungan dari AS, Jepang, dan Korea," ungkapnya saat memberikan sambutan di acara American Chamber di Hotel Mandarin, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

"Sebagian besar negara percaya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota pada tahun 2027,"sambungnya.

Airlangga sebelumnya pernah membeberkan sejumlah keuntungan yang akan diperoleh Indonesia bila akhirnya diterima sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ia mengatakan, keuntungan pertama ialah semakin terbuka lebarnya pasar-pasar tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Sebab, OECD yang beranggotakan 38 negara dengan kapasitas ekonomi besar dan mayoritas negara-negara maju menguasai 3/4 atau 75% aktivitas perdagangan dunia.

"Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas," kata Airlangga saat konferensi pers hasil menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, dikutip Senin (17/11/2025).

Keuntungan kedua, ia menilai Indonesia akan mendapatkan sumber dana-dana investasi baru dengan bergabung ke dalam OECD. Sebab, OECD memiliki ketentuan terhadap seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan kebijakan berstandar negara maju.

"Nah tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja," paparnya.