Bisnis.com, JAKARTA — GX Archipelago PTE. LTD. menggelar penawaran tender wajib terhadap 70,5% saham PT Bintang Oto Global Tbk. (BOGA) dengan estimasi dana maksimal sebesar Rp1,41 triliun.

Dalam keterbukaan informasi, Senin (26/1/2026), GX Archipelago mengumumkan rencana penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) terhadap maksimal 2.681.389.210 saham BOGA. Jumlah itu mewakili 70,5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Bintang Oto Global.

“Penawaran tender wajib dilaksanakan dengan harga Rp529 per saham,” tulis manajemen GX Archipelago.

Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 90 hari terakhir (22 Agustus 2025 hingga 19 November 2025) yang tercatat sebesar Rp528,27 per saham.

Harga tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga pengambilalihan yang dibayarkan oleh GX Archipelago sebagai pemegang saham pengendali (PSP) baru BOGA.

Perubahan pengendali BOGA terjadi sejalan dengan penandatanganan term sheet antara GX Archipelago Pte Ltd dan PT Falcon Asia Investama pada 3 November 2025.

Dokumen tersebut memuat kesepakatan pokok mengenai rencana pengalihan saham PT Bintang Oto Global Tbk. (BOGA) sebanyak 1.122.137.000 saham atau sebesar 29,50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam BOGA.

Sebagai tindak lanjut dari term sheet tersebut, GX Archipelago telah menyelesaikan transaksi akuisisi 29,5% saham BOGA melalui pasar negosiasi di BEI. Transaksi itu dilakukan pada harga Rp520 atau senilai total Rp583,51 miliar pada 19 November 2025.

“Pengambilalihan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur pengendalian perusahaan, mendukung kesinambungan operasional, serta membuka ruang bagi pengembangan usaha di masa mendatang,”paparnya.

Melalui akuisisi ini, BOGA diharapkan dapat melakukan optimalisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memanfaatkan peluang strategis yang mendukung pertumbuhan usaha.

Lebih lanjut, akuisisi dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan usaha BOGA beserta entitas anaknya, yaitu PT Bintang Artha Graha, PT Bintang Perkasa Mobilindo, PT Surya Anugrah Gempita, PT Sejahtera Bersama Motor, PT Bintang Dewata Abadi dan PT Bintang Artha Global.

Perusahaan tersebut masing-masing bergerak di bidang perdagangan kendaraan, perdagangan suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan, serta penyewaan kendaraan.

Sehubungan dengan pengambilalihan tersebut, GX Archipelago sebagai pengendali baru BOGA berencana melakukan pengembangan usaha melalui langkah penguatan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan, peningkatan kinerja dan kontribusi entitas anak terhadap pendapatan dan laba BOGA, perluasan jaringan pemasaran dan pelanggan, serta peningkatan efisiensi operasional dan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Terkait dengan rencana penawaran tender wajib, GX Archipelago menyiapkan dana maksimal Rp1.418.454.892.090 atau Rp1,41 triliun untuk melaksanakan aksi tersebut. Dana itu berasal dari kas internal GX Archipelago sebagai pengendali baru BOGA.

Sebagai informasi, GX Archipelago merupakan perusahaan Singapura yang didirikan pada 28 Oktober 2025 dan bergerak di bidang investment holding. Seluruh saham GX Archipelago dimiliki oleh GX Capital Ventures Pte. Ltd.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) tengah bersiap memperluas bisnisnya. Perseroan melalui entitas anak berencana membeli satu unit kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) senilai US$80,5 juta atau sekitar Rp1,41 triliun (asumsi kurs Rp16.668 per dolar AS).

Dalam keterbukaan informasi, Direktur SHIP Hans Raymond Ekajaya menjelaskan bahwa rencana pembelian kapal itu dilakukan oleh entitas anak, PT Cassa Mega Lautan (CML), yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan pada 10 Desember 2025.

“CML telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank yang akan digunakan untuk membeli satu unit kapal VLGC dari New Gas Taurus Limited, dengan nilai transaksi US$80.500.000 dan akan dibiayai melalui kombinasi kas internal dan fasilitas pinjaman,” ujar Hans, Rabu (10/12/2025).

Hans melanjutkan, penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Memorandum of Agreement. Namun, manajemen optimistis rencana akuisisi kapal ini akan memberi dampak strategis bagi perseroan.

“Pembelian kapal ini diharapkan menjadi batu pijakan bagi SHIP untuk memasuki pasar pelayaran internasional. Kapal tersebut juga akan memperkuat performa keuangan dan operasional SHIP secara konsolidasi,” kata Hans.

Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas.

Adapun SHIP memastikan bahwa rencana pembelian kapal dan fasilitas pinjaman ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, legal, maupun keberlanjutan usaha perseroan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman siap mengundurkan diri jika terbukti berbohong terkait data keuangan daerah yang disebut berupa deposito Rp4,1 triliun di bank.

Pernyataan itu disampaikan Herman langsung di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam perjalanan keduanya menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI), Rabu (22/10/2025).

Hal tersebut untuk mencocokkan data terkait dengan dana Rp4,1 triliun yang sebelumnya disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih tersimpan di rekening pemerintah daerah dalam deposito.

Dalam dialog keduanya Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mencecar Herman terkait dengan data anggaran daerah tersebut.

"Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita juga akan ke BI atau Bank Sentral karena netizen ini ada yang belum tahu bahwa BI itu adalah Bank Sentral," kata Dedi.

Menurut Dedi, langkah itu diambil untuk memastikan kesesuaian antara data yang dirilis Kementerian Keuangan dan catatan yang dimiliki Pemprov Jabar.

"Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito," kata Dedi.

Dedi kemudian menanyakan langsung kepada Sekda mengenai kondisi kas daerah per 15 Oktober 2025."Nah, bapak [sekda] harus jujur ke saya, tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa,? tanya Dedi.

"Rp2,6 triliun pak di RKUD [rekening kas umum daerah]," jawab Sekda Herman.

Dedi menerangkan, uang yang tersimpan di RKUD adalah dana milik Pemprov Jabar yang disimpan di Bank Jabar Banten (BJB).

Dia kemudian menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan uang milik Pemprov Jabar yang tersimpan di Bank Jabar Banten (BJB), dan dipastikan tidak ada rekening simpanan lain di luar BJB. "Tidak ada pak, semua di Bank Jabar," jawab Herman.

Dedi kembali menegaskan, jika data yang tercatat di BI ternyata menunjukkan jumlah berbeda, maka akan Sekda Jabar telah memberikan informasi yang salah.

"Kalau nanti di BI ternyata uangnya Rp4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Kalau Bapak berbohong pada saya, berarti Bapak juga berbohong pada rakyat Jawa Barat. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan," katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Herman menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab, bahkan siap dicopot dari jabatannya.

“Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal data simpanan dana pemda yang mengendap di perbankan.

Simpanan Pemprov Jabar adalah terbesar keempat yakni Rp4,17 triliun, seperti diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Purbaya, yang juga hadir pada forum tersebut, mengaku data yang dimiliki Tito sama dengan yang dipegang olehnya. Sebab, data tersebut sama-sama berasal dari sistem BI yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh sebab itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung bertanya ke bank sentral.

"Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).