Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai eskalasi di Timur Tengah membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat program biodiesel B50, yakni bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% solar biasa.
Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan ketika harga minyak fosil melonjak akibat perang, gap harga antara diesel konvensional dan biodiesel sawit justru menyempit.
“Artinya biaya subsidi untuk program campuran yang lebih tinggi menjadi lebih ringan,” kata Imaduddin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Meski demikian, lanjutnya, terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi apabila aktivitas ekspor terganggu dalam jangka waktu yang cukup lama.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan pasokan CPO di tangki penyimpanan perusahaan, yang pada akhirnya dapat menekan harga di pasar domestik.
Situasi serupa sebelumnya pernah terjadi pada periode larangan ekspor CPO pada 2022, yang memicu kelebihan pasokan di dalam negeri dan berdampak pada penurunan harga.
Di samping itu, Imaduddin juga menyebut risiko terbesar bagi ekspor CPO dalam jangka panjang adalah gangguan sistemik pada jalur pelayaran global yang menjadi rute utama ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
Selain itu, perlambatan ekonomi di negara mitra dagang seperti China dan India akibat kenaikan biaya energi juga berpotensi menekan permintaan ekspor Indonesia.
Dari sisi domestik, risiko lain yang turut datang adalah dari produksi sawit cenderung stagnan di kisaran 54–56 juta ton per tahun dalam lima tahun terakhir, serta ancaman El Nino pada paruh kedua 2026 yang dapat semakin menekan produksi.
Dia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan volume pengiriman crude palm oil (CPO) akibat lonjakan biaya logistik dan gangguan pada jalur pelayaran global di tengah eskalasi yang masih berlangsung.
mengatakan volume ekspor CPO berisiko menurun dalam jangka pendek. Salah satunya akibat lonjakan biaya pengiriman dan premi asuransi kapal, terutama pada rute menuju Eropa. Selain itu, gangguan pada jalur pelayaran global turut mendorong kenaikan ongkos logistik.
“Jika jalur pelayaran internasional terdampak konflik, aktivitas ekspor ikut terhambat. Meskipun bisa mengambil jalur alternatif, ongkosnya jauh lebih mahal,” kata Imaduddin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Kendati demikian, Imaduddin menyebut nilai ekspor masih berpotensi bertahan karena tertopang harga tinggi, meski ada tambahan beban dari kebijakan domestik.
Hal ini mengingat pemerintah mengerek tarif pungutan ekspor CPO mulai 1 Maret 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menambah beban eksportir di saat biaya logistik sudah tinggi.
Adapun, harga CPO justru melonjak signifikan dari sekitar US$1.300/MT pada awal Januari menjadi mendekati US$2.000/MT pada awal Maret, seiring pergerakan harga minyak Brent yang sempat menyentuh US$130 per barel.
Menurut Imaduddin, kenaikan harga CPO (CIF Rotterdam) didorong oleh korelasi CPO dengan minyak mentah sebagai bahan baku biodiesel. Meski begitu, di sisi permintaan terdapat risiko pelemahan karena harga yang tinggi membuat importir menahan pembelian.
“Banyak negara importir menunda pembelian karena biaya logistik dan asuransi meningkat hingga 50%, dan importir menunggu stabilitas harga sebelum melakukan kontrak baru. Jadi harga naik, tetapi ada risiko volume permintaan tertekan,” ujarnya.
Jaga Neraca Dagang RI
Lebih lanjut, Indef menilai dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap neraca dagang Indonesia relatif terbatas karena porsi ekspor ke kawasan tersebut hanya sekitar 4,2% dari total ekspor nasional.
“Namun dampak tidak langsungnya jauh lebih signifikan. Impor BBM setara minyak mentah 588,9 ribu barrel per hari, dan ketika harga global naik akibat konflik, neraca perdagangan langsung tertekan karena biaya impor melonjak,” terangnya.
Dia menambahkan risiko lanjutan yang perlu diwaspadai meliputi kenaikan harga energi yang memicu inflasi, pelemahan rupiah akibat arus modal keluar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
“Jika industri di negara-negara ini melambat, permintaan terhadap produk ekspor Indonesia pun bisa ikut tertekan,” imbuhnya.
Adapun untuk menjaga ketahanan neraca dagang, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari diversifikasi pasar ekspor hingga penguatan hilirisasi industri sawit.
Pertama, diversifikasi pasar ekspor CPO. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan pada rute yang melewati zona konflik dan memperkuat penetrasi ke pasar Asia Timur dan Asia Tenggara yang lebih dekat secara geografis.
Kedua, mempercepat pengembangan kilang minyak domestik untuk mengurangi ketergantungan impor energi yang menjadi sumber utama tekanan neraca dagang.
Ketiga, memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global. Keempat, mendorong hilirisasi CPO agar Indonesia tidak hanya mengekspor CPO mentah tetapi juga produk turunan bernilai tambah tinggi yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global.