Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagaynov menyampaikan pihaknya membuka ruang untuk berdiskusi dengan negara-negara mitra di Asia Tenggara guna menyesuaikan sistem transaksi dan ekonomi digital.

"Ini adalah sesuatu yang terbuka untuk kami diskusikan dengan mitra kami di Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun dengan ASEAN sebagai sebuah organisasi. Ini adalah isu yang kami usulkan untuk didiskusikan dengan mitra kami," kata Dubes Zagaynov di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, ASEAN dan Rusia diperkirakan masih memerlukan waktu untuk mencapai target perdagangan sebesar 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1,797 kuadriliun. "Ini target yang sangat ambisius, tetapi tentu saja akan membutuhkan waktu, khususnya dengan mempertimbangkan situasi geopolitik saat ini dan pembatasan hukum yang telah diberlakukan terhadap Rusia," kata Zagaynov.

Dia juga menyebut tantangan utama dalam memperluas perdagangan dengan ASEAN berasal dari upaya negara-negara Barat yang menghambat kerja sama Rusia dengan Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.

Bentuk hambatan tersebut berupa pembatasan keuangan yang dinilai tidak sah serta ancaman sanksi sekunder terhadap mitra yang dianggap tidak dapat diterima. "Kita perlu menentang ancaman tersebut dan kita perlu menemukan jalan yang tepat bersama mitra kita di kawasan ini," tambahnya.

Pembatasan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap Rusia dan negara-negara mitra Rusia di ASEAN karena menghambat upaya Rusia untuk berkontribusi pada pembangunan kawasan.

Sektor energi dinilai dapat menjadi prioritas kerja sama perdagangan antara ASEAN dan Rusia, baik energi tradisional, energi nuklir, transisi energi, maupun ekonomi digital. "Jadi, salah satu tugasnya adalah mengatasi masalah logistik ini, aspek keuangan kerja sama kami, dan mengerjakan skema keuangan alternatif untuk melanjutkan kerja sama bilateral kami," ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2026), Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antara Indonesia dan Rusia bertujuan mengurangi risiko tekanan fiskal global.

Dengan memperluas pembayaran menggunakan mata uang nasional, kerja sama bilateral diharapkan semakin kuat dan meningkat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah dua perusahaan industri komponen otomotif, yakni PT JAI dan PT SAI, bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan kedua pabrik otomotif itu masih beroperasi normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam.

Menurutnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran isu tersebut pada Minggu (21/6) lalu.

"Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik," ujar Febri di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (23/6).

Febri pun menyampaikan ada beberapa temuan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Dirjen ILMATE. Pertama, PT JAI dan PT SAI sama-sama berlokasi di provinsi Jawa Timur. PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto.

Kedua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku pada Permenperin 13 Tahun 2025.

Kedua, Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK patut diduga memang kedua perusahaan tersebut.

Ketiga fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi seperti biasanya. Belum ada rencana relokasi pabrik ke Vietnam.

Begitu juga dengan isu PHK, kedua perusahaan juga menyatakan tidak ada pengurangan karyawan pada fasilitas produksi mereka.

"Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," ungkapnya.

Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier dua perusahaan terkejut dan menanyakan kebenaran berita itu, juga komitmen dua perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan.

"Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini," tutur Febri.

PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Febri menyebut besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.

"Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia," imbuh Febri.

Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada kuartal I 2026, PT SAI memproduksi 1,2 juta buah komponen, sedangkan PT JAI memproduksi sekitar 1,6 juta buah komponen. Seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor.

"Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia," jelasnya.

Ia mengungkapkan Menperin Agus telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan monitoring kinerja industri secara berkala, serta menindaklanjuti semua informasi terkait dengan penutupan pabrik dan PHK.

"Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Harga Emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bergerak fluktuatif, meski cenderung terkoreksi. Hal ini disinyalir sebagai dampak dari ketidakpastian suku bunga global dan dinamika geopolitik.

Sepekan terakhir, harga emas Antam telah terkoreksi sebesar Rp41 ribu. Pada perdagangan Selasa (9/6), harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp10 ribu menjadi Rp2,733 juta per gram dibandingkan harga pada Senin (8/6) yang berada di level Rp2,743 juta per gram.

Sementara, untuk harga buyback turun Rp13 ribu atau berada di Rp2,527 juta per gram pada perdagangan Selasa (9/6).

Lantas, pergerakan harga emas belakangan ini menjadi sinyal peluang investasi atau ketidakpastian ekonomi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan pergerakan harga emas saat ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor moneter global. Mulai dari ekspektasi arah suku bunga Amerika Serikat, pergerakan dolar AS, hingga perubahan persepsi risiko investor terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi dunia.

Ronny menyebut emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset. Dengan begitu, ketika pasar memperkirakan suku bunga AS akan tetap tinggi atau bahkan berpotensi bertahan lebih lama, maka daya tarik emas biasanya berkurang karena investor memiliki alternatif investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, seperti obligasi pemerintah AS.

[Gambas:Youtube]

"Sebaliknya, ketika ekspektasi penurunan suku bunga menguat, harga emas cenderung terdorong naik," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan pasar emas juga mengalami fase konsolidasi yang wajar setelah mencatat kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir dan sempat menyentuh level historis.

Ronny menilai kenaikan yang terlalu cepat biasanya diikuti koreksi teknikal sebagai proses penyesuaian harga menuju level yang lebih sehat dalam siklus pasar mana pun.

"Faktor lain yang tetap penting adalah ketegangan geopolitik, konflik regional, fragmentasi ekonomi global, serta pembelian emas oleh bank-bank sentral dunia yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penopang utama harga emas," tambahnya.

Menurut Ronny, koreksi harga emas saat ini lebih banyak mencerminkan aksi ambil untung atau profit taking dan rebalancing portofolio setelah reli yang sangat kuat, dibandingkan perubahan fundamental sentimen ekonomi global secara drastis.

Ia mengatakan apabila melihat kondisi global secara objektif, berbagai sumber ketidakpastian yang selama ini mendukung kenaikan emas sebenarnya belum hilang.

"Risiko geopolitik masih tinggi, pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya stabil, tingkat utang pemerintah di banyak negara besar terus meningkat, dan dinamika kebijakan perdagangan internasional masih menyisakan ketidakpastian," terang Ronny.

Meski begitu, Ronny memperkirakan pasar saat ini juga sedang menguji apakah faktor-faktor yang selama ini mendorong kenaikan emas masih cukup kuat untuk mempertahankan valuasi yang sudah berada di level tinggi.

"Dengan kata lain, investor sedang melakukan repricing terhadap ekspektasi mereka atas suku bunga dan pertumbuhan ekonomi global," pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan harga emas saat ini mencerminkan peluang investasi sekaligus alarm ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, bagi investor, emas tetap menawarkan fungsi lindung nilai saat rupiah melemah, IDX (Indeks Harga Saham Gabungan/IHSG) terkoreksi, dan pasar global bergerak tidak stabil.

"Dalam konteks Indonesia, pelemahan rupiah ke sekitar Rp18.155 per dolar AS dan penurunan IHSG sekitar 37 persen memperkuat alasan investor domestik mencari aset pelindung nilai," kata Syafruddin.

Kendati demikian, Syafruddin menilai kenaikan emas yang terlalu cepat juga mengirim peringatan serius. Ia mengungkapkan pasar membeli emas karena merasa tidak nyaman dengan arah ekonomi global, risiko perang, prospek suku bunga, dan kredibilitas aset keuangan konvensional.

Ia menegaskan harga emas yang tinggi juga menandakan meningkatnya kecemasan pasar sehingga investor harus bijak dalam berinvestasi dan menempatkan emas sebagai instrumen aset diversifikasi.

"Investor perlu masuk secara disiplin, menghindari euforia, dan menempatkan emas sebagai instrumen diversifikasi, bukan sebagai satu-satunya sandaran portofolio," jelasnya.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menembus level Rp18 ribu per dolar AS memunculkan anggapan Indonesia bisa menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara atau turis asing lantaran murah.

Dengan kurs yang semakin tinggi, turis asing memang memperoleh lebih banyak rupiah saat menukarkan mata uangnya. Kondisi itu membuat biaya hotel, makanan, transportasi, hingga berbagai aktivitas wisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah dibanding sebelumnya.

Namun, apakah pelemahan rupiah bakal otomatis membuat jumlah wisatawan asing meningkat?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan secara teori pelemahan nilai tukar memang dapat meningkatkan daya saing harga Indonesia di mata wisatawan asing.

"Dengan mata uang mereka yang lebih kuat terhadap rupiah, biaya hotel, restoran, transportasi, hingga aktivitas wisata menjadi relatif lebih murah," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Kendati demikian, ia menilai hubungan antara pelemahan rupiah dan lonjakan wisatawan asing tidak bersifat otomatis.

"Narasi bahwa 'rupiah melemah maka wisatawan asing pasti membanjir' merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Dalam ekonomi pariwisata, hubungan tersebut ada, tetapi tidak otomatis, tidak linier, dan sering kali bukan faktor dominan," ujarnya.

Menurut Ronny, harga hanya menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan. Banyak wisatawan, terutama dari segmen menengah atas, lebih memperhatikan faktor keamanan, kualitas destinasi, kebersihan, kenyamanan, hingga kemudahan akses transportasi.

Ia menjelaskan dampak pelemahan kurs justru lebih sering terlihat pada besaran pengeluaran dan lama tinggal wisatawan yang sudah memutuskan datang ke Indonesia.

"Wisatawan yang sudah memutuskan datang mungkin akan membelanjakan uang lebih banyak karena merasa harga lebih murah, tetapi tidak berarti jumlah kunjungannya melonjak drastis," katanya.

Ronny menambahkan faktor yang paling sensitif memengaruhi keputusan wisatawan asing antara lain konektivitas penerbangan, harga tiket pesawat, keamanan, kualitas infrastruktur, kemudahan visa, hingga daya tarik destinasi wisata.

Menurut dia, wisatawan pada akhirnya tidak hanya mencari destinasi yang murah, tetapi juga pengalaman dan kenyamanan selama berlibur.

"Dalam industri pariwisata global, wisatawan tidak hanya membeli harga murah, tetapi membeli pengalaman, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas destinasi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pelemahan rupiah memang dapat memberikan keuntungan kompetitif dari sisi harga bagi Indonesia.

Secara teori, kata Huda, barang dan jasa di Indonesia menjadi lebih murah bagi warga negara asing ketika mata uang mereka menguat terhadap rupiah.

"Permintaan untuk 'terbang' ke Indonesia akan meningkat, entah untuk berbelanja atau menjadi destinasi wisata," ujarnya.

Ia mencontohkan banyak warga Singapura yang memilih berbelanja kebutuhan di Batam. Sebab, nilai tukar dolar Singapura yang lebih tinggi membuat harga barang di Indonesia menjadi relatif lebih murah.

Meski demikian, Huda menilai faktor kurs bukan penentu utama seseorang memutuskan berwisata ke suatu negara.

"Untuk berwisata, saya melihat faktornya bukan mencari negara dengan nilai tukar yang lemah. Ada faktor biaya perjalanan hingga experience yang menjadi faktor individu berkunjung ke negara lain untuk berwisata," katanya.

Menurut dia, pelemahan rupiah bahkan belum tentu mendorong kenaikan jumlah wisatawan ke Bali apabila biaya perjalanan ikut meningkat.

"Apakah orang ke Bali akan meningkat? Belum tentu juga karena ada kenaikan biaya tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak global," ujarnya.

Huda menambahkan sejumlah penelitian memang menemukan adanya hubungan antara pelemahan mata uang dan peningkatan kunjungan wisatawan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, efek tersebut tidak selalu bertahan.

"Dalam jangka pendek itu signifikan. Namun, literature lainnya juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah yang melemah justru membuat kunjungan wisatawan melemah," katanya.

Menurut Huda, kondisi itu terjadi karena pelemahan kurs yang berlangsung lama pada akhirnya dapat mendorong kenaikan biaya di sektor pariwisata sehingga keuntungan harga murah bagi wisatawan ikut berkurang.

[Gambas:Youtube]

Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.200 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih tertahan di level 5.000-an memunculkan pertanyaan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif.

Bagi sebagian pelaku pasar, kondisi tersebut terlihat janggal. Di satu sisi ekonomi nasional masih tumbuh, namun di sisi lain dua indikator utama pasar keuangan justru bergerak ke arah sebaliknya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan tekanan terhadap rupiah dan IHSG saat ini pada dasarnya masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari dinamika pasar keuangan global.

"Pada dasarnya masih dapat dikategorikan sebagai fenomena yang relatif wajar dalam dinamika pasar keuangan, meskipun besarnya tekanan yang terjadi tetap perlu diwaspadai," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, rupiah dan IHSG merupakan dua indikator yang sangat sensitif terhadap persepsi risiko investor. Ketika ketidakpastian global meningkat, investor cenderung mengurangi kepemilikan aset berisiko di negara berkembang dan memindahkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman.

Saat ini pasar global menghadapi sejumlah tekanan sekaligus, mulai dari suku bunga AS yang masih tinggi, penguatan dolar AS, hingga ketidakpastian prospek ekonomi dunia. Kondisi tersebut membuat arus modal bergerak ke aset safe haven dan menekan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ronny menjelaskan pelemahan rupiah dan IHSG yang terjadi bersamaan bukanlah fenomena baru. Ketika investor asing menjual saham dan obligasi Indonesia, mereka juga menjual aset berdenominasi rupiah untuk kemudian ditukar menjadi dolar AS.

"Ketika investor asing keluar dari pasar saham dan obligasi Indonesia, mereka menjual aset rupiah dan mengonversinya ke dolar AS, sehingga nilai tukar tertekan dan indeks saham ikut melemah," ujarnya.

Meski demikian, Ronny menilai pasar biasanya mulai melihat faktor domestik apabila tekanan berlangsung terlalu lama atau lebih dalam dibandingkan negara berkembang lainnya.

"Pasar biasanya mulai menilai bahwa terdapat faktor domestik yang ikut memperburuk sentimen," katanya.

Namun, ia menilai terlalu sederhana jika seluruh pelemahan rupiah dan IHSG langsung dikaitkan dengan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Menurutnya, investor mempertimbangkan banyak faktor sekaligus, mulai dari kondisi fiskal, arah kebijakan ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

"Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa investor sedang melakukan penilaian ulang terhadap tingkat risiko Indonesia," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Faktor global memang menjadi salah satu penyebab utama tekanan terhadap rupiah dan IHSG.

Ia merinci suku bunga AS yang masih tinggi membuat aset berbasis dolar lebih menarik, sementara kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik turut menambah tekanan terhadap negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Namun, menurut Yusuf, faktor global saja belum cukup menjelaskan mengapa tekanan yang dialami Indonesia terlihat lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

"Sebagian pelemahan memang dapat dijelaskan oleh faktor global. Namun faktor global saja tidak cukup menjelaskan mengapa Indonesia mengalami tekanan yang lebih berat dibanding banyak negara lain di kawasan," kata Yusuf.

Ia menyoroti sejumlah pasar saham global yang masih mampu bertahan bahkan mencetak rekor baru di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Sebaliknya, pasar keuangan Indonesia justru mengalami tekanan yang relatif lebih dalam.

Menurut Yusuf, perhatian investor belakangan semakin tertuju pada isu tata kelola dan arah kebijakan ekonomi domestik. Salah satu sentimen yang sempat menjadi sorotan adalah keputusan MSCI mengeluarkan 19 saham Indonesia dari indeks global tanpa ada penambahan emiten baru.

"Bagi investor internasional, langkah ini tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian teknis, tetapi juga sinyal adanya kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola perusahaan, transparansi kepemilikan, dan likuiditas pasar," ujarnya.

Selain itu, pasar juga mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah serta keberlanjutan berbagai program prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar.

"Dengan kata lain, yang dipertanyakan investor bukan sekadar prospek pertumbuhan ekonomi, melainkan konsistensi aturan dan kredibilitas kebijakan," kata Yusuf.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) dari 5,25 persen menjadi 5,5 persen, dengan dalil untuk menjaga stabilitas rupiah pada Selasa (9/6).

Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,5 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah yang terus tertekan akibat gejolak global.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Perry dalam keterangan tertulis.

Kenaikan suku BI secara mendadak ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kenaikan BI Rate hampir pasti akan mendorong bunga kredit bergerak naik, meski tidak terjadi secara langsung dan tidak sama di setiap bank.

[Gambas:Youtube]

"Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen hampir pasti mendorong suku bunga kredit bergerak naik, walau transmisinya tidak selalu seketika dan tidak selalu sama antarbank," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Menurutnya, bank akan mempertimbangkan biaya dana, kondisi likuiditas, risiko debitur, kualitas kredit, hingga persaingan antarbank sebelum menyesuaikan bunga pinjaman.

Ia menilai dampak terhadap cicilan KPR juga bergantung pada skema bunga yang digunakan debitur.

Untuk KPR berbunga tetap (fixed rate), cicilan tidak akan langsung berubah selama masa bunga tetap masih berlaku. Namun, nasabah berpotensi menghadapi kenaikan cicilan ketika masa fixed rate berakhir dan kredit masuk ke skema bunga mengambang (floating rate).

Sementara bagi debitur yang sudah berada dalam masa floating rate, peluang kenaikan cicilan dinilai semakin besar dalam beberapa bulan ke depan.

"Meski tidak seketika, arahnya tetap jelas. BI Rate 5,50 persen menaikkan peluang cicilan KPR naik dalam beberapa bulan ke depan, terutama bagi debitur yang sudah masuk masa floating," ujarnya.

Kendati demikian, sejumlah ekonom menilai masyarakat tidak perlu panik karena transmisi kebijakan suku bunga acuan ke bunga KPR membutuhkan waktu.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak kenaikan BI Rate terhadap bunga kredit umumnya baru terasa dalam rentang tiga hingga enam bulan.

"Kalau ada masyarakat yang cicilannya naik minggu ini, sumbernya kemungkinan besar bukan keputusan BI," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/5).

Menurut Yusuf, penyebab paling umum kenaikan cicilan adalah berakhirnya masa bunga promo fixed rate sehingga otomatis beralih ke bunga floating yang lebih tinggi.

Hal senada disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menilai banyak masyarakat keliru memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter.

"Transmisi kebijakan moneter ke bunga KPR tidak selalu terjadi secara instan dan seragam," ujar Ronny.

Ia menjelaskan perbankan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menaikkan bunga kredit, mulai dari arah kebijakan moneter, biaya dana, kondisi likuiditas, hingga persaingan pasar.

Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 25 bps kali ini belum tentu langsung diteruskan secara penuh ke bunga KPR.

Meski dampaknya tidak instan, para ekonom mengingatkan sektor properti dan rumah tangga tetap perlu mewaspadai potensi pengetatan kredit secara bertahap apabila suku bunga tinggi bertahan dalam waktu lama.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang bersama Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono melakukan kunjungan ke lokasi Program Desa Energi Berdikari (DEB) Uma Palak Lestari di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara Bali pada Sabtu (30/5). DEB merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendorong kemandirian masyarakat melalui integrasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Didampingi Direktur Kelembagaan dan Kepatuhan Pertamina Patra Niaga Kadek Ambara Jaya, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, dan jajaran manajemen Pertamina, jajaran Komisaris meninjau berbagai fasilitas program, hingga melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis energi bersih.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang menilai bahwa program TJSL di DEB Uma Palak Lestari sebagai binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) merupakan contoh pemberdayaan yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian, energi mandiri, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Menurut Nanik, program DEB telah memberikan dampak nyata untuk masyarakat.

"Di tahun 2023 para petani ini gagal panen, namun setelah dibantu Pertamina panen dan penghasilan mereka bisa naik hingga dua kali lipat," ujar Nanik.

Ia berharap, program tersebut dapat direplikasi di berbagai wilayah operasi Pertamina lainnya.

"Semoga hal ini bisa diterapkan juga di berbagai area Pertamina lainnya, karena menjangkau petani, pengusaha kecil, pelaku usaha wisata dan lainnya," katanya.

Senada, Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono mengingatkan bahwa program TJSL harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Pertamina berupaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini membuat mereka bisa semakin merasakan manfaat hadirnya perusahaan. Melalui manfaat yang dirasakan secara nyata, semoga bisa membuat mereka memiliki rasa untuk semakin menjaga kehadiran Pertamina, sebagai perusahaan negara dan objek vital nasional," tutur Condro.

Sebelumnya, masyarakat setempat dihadapkan pada keterbatasan pasokan air untuk pertanian, terutama saat musim kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada kesejahteraan petani. Program DEB menjawab kondisi itu melalui pengembangan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus pengembangan kawasan ekowisata dan eduwisata.

Pada sektor pertanian, Pertamina menghadirkan sistem pengairan dengan pembangkit yang memanfaatkan Renewable Battery Technology (RBT) dan mikrohidro dengan kapasitas 21 kWp. Pemanfaatan energi bersih ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 27,3 ton CO₂eq per tahun.

Sistem itu telah mengairi lahan pertanian seluas 103 hektare yang dilengkapi teknologi pengairan digital serta penggunaan alat pertanian elektrik, seperti traktor dan mesin penggiling padi. Selain itu, Pertamina juga membangun fasilitas Bale Melajang sebagai pusat edukasi pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, serta memberikan pelatihan pengelolaan irigasi berbasis sistem Subak.

Program ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 408 penerima, termasuk 24 petani perempuan. Dampak ekonomi yang dihasilkan antara lain penghematan biaya listrik hingga Rp44 juta per tahun serta peningkatan produktivitas padi dari 5,5 ton menjadi 7,5 ton per hektare.

Sementara itu, lahan seluas 5 hektare dikembangkan menjadi area budidaya padi organik varietas Mentik Susu dengan omzet mencapai Rp476 juta per tahun.

Program DEB juga mengembangkan kawasan ekowisata dan eduwisata melalui pembangunan ruang terbuka hijau, jogging track, kafe rest area, dan camping ground yang mampu menarik sekitar 72 ribu wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap tahun, pendapatan masyarakat tercatat mencapai Rp64 juta.

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari, I Wayan Sukadana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pertamina yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kelompok tani setempat.

"Sejak kehadiran program TJSL Pertamina di tahun 2021 hingga 2026, melalui berbagai pembinaan dan fasilitas yang diberikan,ternyata mampu semakin meningkatkan hasil pertanian dan juga meningkatan kesejahteraan ekonomi para anggota kelompok tani juga masyarakat. Saya ucapkan terimakasih kepada Pertamina," pungkas I Wayan Sukadana.

Pemerintah mulai mematangkan rencana pengalihan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis ke satu pintu melalui BUMN baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, kebijakan yang diklaim untuk menekan praktik manipulasi ekspor itu memunculkan pro dan kontra dari kalangan pengusaha hingga ekonom.

Pemerintah menargetkan PT DSI mulai beroperasi penuh sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027. Komoditas tahap awal yang akan diatur meliputi batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga paduan besi atau ferro alloy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi dilakukan bertahap agar eksportir dan pembeli luar negeri memiliki waktu penyesuaian.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Dalam masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih dapat melakukan ekspor menggunakan mitra masing-masing. Namun seluruh pelaporan ekspor akan masuk melalui PT DSI sebagai co-eksportir.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang telah berjalan selama tidak mengandung praktik under invoicing maupun under value.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," katanya.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan kehadiran DSI tidak akan menghilangkan bisnis para eksportir. Menurut dia, perusahaan tetap dapat menjual komoditas seperti biasa, hanya mekanismenya dipantau melalui satu pintu negara.

"Kalau pengusahanya yang normal, mereka senang-senang aja. Mereka tidak melakukan under invoicing, tidak melakukan transfer pricing, buat mereka sama aja," ujar Dony.

Ia mengatakan fungsi utama DSI adalah memastikan harga ekspor benar-benar tercatat sesuai nilai sebenarnya agar penerimaan negara tidak bocor.

"Tadinya dia jual harga X ke luar, sekarang dia jual ke kita juga harga X. Lewat ada yang memonitor harganya benar enggak. Karena apa, harga itu akan menentukan nanti pajak yang kita terima," katanya.

Dony juga memastikan PT DSI telah resmi berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) setelah penandatanganan saham negara rampung dilakukan pada Senin pagi (25/5).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengawasan lintas kementerian disiapkan agar DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli baru.

"Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga, supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat," kata Purbaya.

Menurut dia, pengawasan ketat diperlukan agar DSI tidak menjadi sumber persoalan baru di pasar ekspor nasional.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai implementasi eksportir tunggal menyimpan tantangan besar. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pengunduran implementasi penuh ke Januari 2027 menunjukkan pemerintah mulai menyadari kompleksitas pengambilalihan ekspor SDA.

"Persoalannya bukan hanya siapa yang mengendalikan ekspor, tetapi bagaimana memastikan transisi kelembagaan berjalan stabil tanpa menciptakan shock terhadap industri, investasi, penerimaan negara, maupun kepercayaan pasar," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai waktu menuju 2027 masih relatif ketat mengingat rantai pasok industri tambang Indonesia telah terhubung dengan kontrak global, smelter, pembiayaan internasional, trader dunia, hingga industri kendaraan listrik.

Ronny mengingatkan risiko bottleneck hingga rente baru bisa muncul apabila seluruh kendali ekspor dipusatkan terlalu cepat tanpa kesiapan tata kelola yang matang.

"Sentralisasi tanpa governance kuat sering kali menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang justru melemahkan daya saing industri nasional sendiri," katanya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai waktu menuju Januari 2027 belum cukup untuk membangun sistem ekspor satu pintu yang sepenuhnya siap.

"Membangun satu entitas yang mengelola transaksi ekspor komoditas strategis bukan hanya soal membuat aturan," ujarnya.

Menurut Yusuf, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk final kelembagaan DSI, termasuk mekanisme harga, margin bisnis, hingga pihak yang akan menanggung risiko fluktuasi harga global.

Ia juga menyoroti potensi munculnya monopsoni apabila seluruh transaksi ekspor dipusatkan melalui satu badan negara. Monopsoni adalah kondisi pasar ketika hanya ada satu pembeli utama yang menguasai pembelian dari banyak penjual.

"Risiko model seperti ini sudah banyak terlihat di berbagai negara, mulai dari pembayaran yang lambat, harga beli yang terlalu ditentukan sepihak, sampai melemahnya posisi tawar produsen," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan struktur industri sawit nasional sangat beragam dan tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar.

"Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu, dengan adanya badan ini bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini," ujar Eddy.

Ia menilai kebutuhan pasar internasional sering kali spesifik dan membutuhkan fleksibilitas layanan dari eksportir.

"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," katanya.

Sementara itu, Indonesian Mining Association (IMA) mendukung penguatan tata kelola ekspor minerba, namun meminta pemerintah tetap menjaga kepastian usaha dan kontrak jangka panjang.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan implementasi kebijakan baru perlu memperhatikan stabilitas regulasi agar tidak mengganggu iklim investasi pertambangan nasional.

[Gambas:Photo CNN]

Analis ekonomi politik Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya lebih berkaitan dengan lemahnya pengawasan kepabeanan dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara.

"Kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang.

Ia khawatir sentralisasi ekspor tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

Menurut Danang, fokus utama seharusnya berada pada penguatan dokumentasi digital, audit data perdagangan, dan sinkronisasi sistem ekspor-impor lintas lembaga.

Meski demikian, sejumlah ekonom juga mengakui penguatan pengawasan devisa hasil ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah. Tantangan utamanya kini terletak pada bagaimana pemerintah membangun sistem yang transparan, efisien, dan tetap dipercaya pasar global.

Romli Atmasasmita

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diundangkan tanggal 16 Agustus Tahun 1999 telah dilaksanakan selama 27 tahun sampai kini akan tetapi selain keberhasilan memenjarakan pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara mencapai Rp6,5 triliun dari aspek hukum ternyata lebih banyak penyimpangan yang terjadi dalam praktik penyidikan dan penuntutan serta masih lemahnya pertimbangan hukum putusan pengadilan (ratio decidendi) dalam mengamati fakta yang terungkap dan telah terbukti di persidangan.

Praktik pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mampu dan mengandalkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di antara 31 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 termasuk tindak pidana suap dan gratifikasi. Praktik penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dipandang Kejaksaan dan KPK lebih mudah menemukan fakta daripada ketentuan suap dan gratifikasi karena semata-mata dibantu dengan disyaratkannya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tampak lebih mudah menemukannya dengan bantuan BPK atau BPKP atau lembaga auditor internal kejaksaan atau KPK.

Tampaknya Kejaksaan dan KPK memandang pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 lebih mudah dan memberikan kebanggaan tersendiri dengan terjeratnya penyelenggara negara bahkan setingkat menteri dan ditemukan kerugian keuangan negara yang signifikan mencapai trilunan rupiah, dibandingkan dengan Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap. Namun demikian, UU Tipikor 1999 dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang selalu dibanggakan karena berhasil memenjarakan penyelenggara negara bahkan pengurus BUMN atau korporasi swasta terkemuka, ternyata hanya menjadi “macan di kandang sendiri” tidak berlaku jika digunakan untuk menjangkau buron di negara lain atau aset hasil korupsi yang ditampung korporasi di negara lain.

Hal ini disebabkan di dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 khususnya ketentuan Pasal 3 dinyatakan tegas bahwa, unsur kerugian negara (state loss/damage) is not a necessary factor to corruption; yang berarti bahwa norma tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor 1999 tidak berlaku ketika Indonesia hendak melaksanakan penegakan hukum terhadap seseorang pelaku korupsi dan aset-aset korupsi yang berada di negara lain karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 UNCAC.

Dengan kata lain, jika aparatur Kejaksaan atau KPK hendak berhasil melakukan kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset korupsi dari negara lain untuk melaksanakan ekstradisi terhadap buron dari Indonesia yang berada di negara lain, maka konsekuensi ratifikasi UNCAC dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dan ratifikasi Indonesia atas Mutual Assistance in Criminal Matters (MLA) di dalam United Nations Against Transnational Crimes (UNTOC) Tahun 1959 terutama mengenai ketentuan “dual criminality principle” yang merupakan syarat mutlak kerja sama melalui MLA yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2009 adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 harus dihapus atau setidak-tidaknya diubah dengan menghilangkan frasa, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehubungan dengan usulan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 dari badan legislatif di Senayan, merupakan momentum Pemerintah Indonesia untuk duduk sejajar dengan negara-negara anggota PBB peratifikasi UNCAC 2003. Jika tidak dilaksanakan perubahan sesuai dengan UNCAC 2003 sekalipun di dalam setiap perjanjian internasional dimuat ketentuan tentang Sovereign Equality akan tetapi tidak berarti Pemerintah Indonesia dapat sekehendak dirinya menolak konsekuensi ratifikasi UNCAC 2003 dan mengabaikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut karena dipastikan pertama, Pemerintah Indonesia, khususnya Kejaksaan atau KPK tidak dapat memenuhi prinsip kesamaan tindak pidana di dalam melakukan kerja sama dengan negara lain peratikasi UNCAC.

JAKARTA - Pakar Hukum Piana Romli Atmasasmita menanggapi requisitoir atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Nadiem Makarim. Menurut Romli, Jaksa dalam requsitoirnya antara lain berpendapat bahwa ahli memiliki konflik kepentingan dan tidak etis sebagai ahli karena di antara kuasa hukum terdakwa Nadiem Makarim terdapat anak saya yang menjadi tim kuasa hukum.

“Saya akui keterangan jaksa benar akan tetapi UU No 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang dilarang adalah saksi, bukan ahli dan itupun harus ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi bukan dengan kuasa hukum,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Romli menyebut Jaksa Penuntut Umum tidak memahami ketentuan KUHAP 2025. “Masalah pernyataan Jaksa tidak etis terhadap diri saya itu hanya merupakan penilaian JPU yang subjektif dan melanggar ketentuan KUHAP yang seharusnya dikuasai JPU,” ujarnya.

Pernyataan bahwa ahli tidak menjawab pertanyaan Jaksa, kata Romli hanya memerlukan logika sederhana.

“Jaksa selain juga mengajukan pertanyaan kepada dirinya sebagai ahli yang tidak logis dan juga sangat tidak masuk akal sehat karena pertanyaan Jaksa mengenai pertanyaan kepada ahli mengenai konflik kepentingan terdakwa karena ada hubungan dengan korporasi Google di mana terdakwa pernah menjadi pejabat struktural dan terdakwa telah meletakkan jabatannya hanya didasarkan pada asumsi tidak berdasarkan fakta diketahui dari jawaban Jaksa atas pertanyaan ahli bahwa korporasi tersebut tidak ditetapkan sebagai terdakwa; jelas bukan fakta,” paparnya.

Lihat video: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi Chromebook



Atas dasar tersebut, kata Romli, jelas Jaksa Penuntut Umum yang berpikir tidak logis dan sangat sederhana. Selama menjadi dosen senior dan memiliki pengalaman sebagai ahli lebih dari 10 perkara tipikor, kata Romli, baru dalam perkara ini dirinya diragukan integritas sebagai ahli.

“Padahal sudah banyak mahasiswa Program Doktor yang saya hasilkan termasuk dari kejaksaan antara lain Jampidum, Prof. Dr. Asep Mulyana, mantan Jampidsus, Dr. Adi Tugarisman, dan Dr. Jasman Panjaitan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Ronny menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” kata dia.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” kata dia.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” kata Ronny.