Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah dua perusahaan industri komponen otomotif, yakni PT JAI dan PT SAI, bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan kedua pabrik otomotif itu masih beroperasi normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam.

Menurutnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran isu tersebut pada Minggu (21/6) lalu.

"Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik," ujar Febri di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (23/6).

Febri pun menyampaikan ada beberapa temuan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Dirjen ILMATE. Pertama, PT JAI dan PT SAI sama-sama berlokasi di provinsi Jawa Timur. PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto.

Kedua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku pada Permenperin 13 Tahun 2025.

Kedua, Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK patut diduga memang kedua perusahaan tersebut.

Ketiga fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi seperti biasanya. Belum ada rencana relokasi pabrik ke Vietnam.

Begitu juga dengan isu PHK, kedua perusahaan juga menyatakan tidak ada pengurangan karyawan pada fasilitas produksi mereka.

"Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," ungkapnya.

Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier dua perusahaan terkejut dan menanyakan kebenaran berita itu, juga komitmen dua perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan.

"Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini," tutur Febri.

PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Febri menyebut besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.

"Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia," imbuh Febri.

Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada kuartal I 2026, PT SAI memproduksi 1,2 juta buah komponen, sedangkan PT JAI memproduksi sekitar 1,6 juta buah komponen. Seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor.

"Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia," jelasnya.

Ia mengungkapkan Menperin Agus telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan monitoring kinerja industri secara berkala, serta menindaklanjuti semua informasi terkait dengan penutupan pabrik dan PHK.

"Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG--Potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat (Jabar) selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hanya saja, potensi ini belum sepenuhnya terekam secara optimal dalam data resmi. Pasalnya, data tersebut penting sebagai dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar mengambil langkah cepat dengan mengonsolidasikan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Jabar untuk memperkuat akurasi data industri.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani menegaskan, kekuatan industri Jabar tidak akan terlihat secara utuh tanpa data yang lengkap di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Sektor industri adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Jabar. Tetapi jika pelaporannya rendah, maka nilai tambah yang sesungguhnya tidak tertangkap. Kita menjadi undervalue, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi industri manufaktur mencapai Rp311,6 triliun atau 40,94% dari total PDRB Jabar," katanya, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak produksi industri di Jabar berbeda dari yang tercatat akibat rendahnya pelaporan.

“Untuk mengejar target pertumbuhan Triwulan IV, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik. Satu-satunya cara adalah capturing data, mengambil data yang selama ini belum dilaporkan,” tegasnya.

Data terakhir menunjukkan tingkat pelaporan SIINas baru mencapai 33,5%. Rendahnya kepatuhan pelaku industri ini membuat perhitungan PDRB daerah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Mengenai arah kebijakan, Nining menyampaikan bahwa Disperindag Jabar telah menyiapkan langkah percepatan pemanfaatan SIINas, mulai dari penyebaran informasi melalui e-mail dan WhatsApp, sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran akun SIINas dan pelaporan triwulanan SIINas hingga pembukaan helpdesk untuk memudahkan industri dalam proses pendaftaran maupun pelaporan.

Ia menegaskan bahwa kabupaten/kota pun perlu terjun langsung mengawal industri di wilayah masing-masing agar tidak ada potensi data yang hilang atau tidak tercatat. Menurutnya, setiap pelaporan yang masuk merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan data industri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, konsolidasi untuk pembukaan akses pasar dan fasilitasi ekspor pada tahun mendatang juga menjadi bagian dari agenda tindak lanjut, disertai dorongan agar BPS daerah memperoleh akses SIINas demi mempercepat sinkronisasi data.

Dalam sesi diskusi, Ketua Tim Industri dan PEK dari BPS Jabar, Marisa menegaskan bahwa SIINas merupakan salah satu sumber utama dalam menyusun PDRB sehingga rendahnya pelaporan menyebabkan gambaran ekonomi daerah menjadi bias.

“Integrasi data SIINas-BPS masih memerlukan penguatan karena belum adanya identifikasi tunggal yang memadai untuk pemadanan data,” ujarnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, Nona Widharosa menjelaskan bahwa beberapa pembaruan sistem SIINas disampaikan, termasuk peningkatan validasi isian untuk memastikan kualitas data yang lebih konsisten.