REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagaynov menyampaikan pihaknya membuka ruang untuk berdiskusi dengan negara-negara mitra di Asia Tenggara guna menyesuaikan sistem transaksi dan ekonomi digital.

"Ini adalah sesuatu yang terbuka untuk kami diskusikan dengan mitra kami di Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun dengan ASEAN sebagai sebuah organisasi. Ini adalah isu yang kami usulkan untuk didiskusikan dengan mitra kami," kata Dubes Zagaynov di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, ASEAN dan Rusia diperkirakan masih memerlukan waktu untuk mencapai target perdagangan sebesar 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1,797 kuadriliun. "Ini target yang sangat ambisius, tetapi tentu saja akan membutuhkan waktu, khususnya dengan mempertimbangkan situasi geopolitik saat ini dan pembatasan hukum yang telah diberlakukan terhadap Rusia," kata Zagaynov.

Dia juga menyebut tantangan utama dalam memperluas perdagangan dengan ASEAN berasal dari upaya negara-negara Barat yang menghambat kerja sama Rusia dengan Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.

Bentuk hambatan tersebut berupa pembatasan keuangan yang dinilai tidak sah serta ancaman sanksi sekunder terhadap mitra yang dianggap tidak dapat diterima. "Kita perlu menentang ancaman tersebut dan kita perlu menemukan jalan yang tepat bersama mitra kita di kawasan ini," tambahnya.

Pembatasan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap Rusia dan negara-negara mitra Rusia di ASEAN karena menghambat upaya Rusia untuk berkontribusi pada pembangunan kawasan.

Sektor energi dinilai dapat menjadi prioritas kerja sama perdagangan antara ASEAN dan Rusia, baik energi tradisional, energi nuklir, transisi energi, maupun ekonomi digital. "Jadi, salah satu tugasnya adalah mengatasi masalah logistik ini, aspek keuangan kerja sama kami, dan mengerjakan skema keuangan alternatif untuk melanjutkan kerja sama bilateral kami," ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2026), Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antara Indonesia dan Rusia bertujuan mengurangi risiko tekanan fiskal global.

Dengan memperluas pembayaran menggunakan mata uang nasional, kerja sama bilateral diharapkan semakin kuat dan meningkat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah dua perusahaan industri komponen otomotif, yakni PT JAI dan PT SAI, bakal merelokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan kedua pabrik otomotif itu masih beroperasi normal. Ia sekaligus membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan otomotif tersebut imbas dari relokasi pabrik ke Vietnam.

Menurutnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran isu tersebut pada Minggu (21/6) lalu.

"Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik," ujar Febri di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (23/6).

Febri pun menyampaikan ada beberapa temuan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Dirjen ILMATE. Pertama, PT JAI dan PT SAI sama-sama berlokasi di provinsi Jawa Timur. PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto.

Kedua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku pada Permenperin 13 Tahun 2025.

Kedua, Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK patut diduga memang kedua perusahaan tersebut.

Ketiga fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi seperti biasanya. Belum ada rencana relokasi pabrik ke Vietnam.

Begitu juga dengan isu PHK, kedua perusahaan juga menyatakan tidak ada pengurangan karyawan pada fasilitas produksi mereka.

"Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," ungkapnya.

Febri membeberkan isu tersebut telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier dua perusahaan terkejut dan menanyakan kebenaran berita itu, juga komitmen dua perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan.

"Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini," tutur Febri.

PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai total investasi mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Febri menyebut besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.

"Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia," imbuh Febri.

Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada kuartal I 2026, PT SAI memproduksi 1,2 juta buah komponen, sedangkan PT JAI memproduksi sekitar 1,6 juta buah komponen. Seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor.

"Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia," jelasnya.

Ia mengungkapkan Menperin Agus telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan monitoring kinerja industri secara berkala, serta menindaklanjuti semua informasi terkait dengan penutupan pabrik dan PHK.

"Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat pagi ini (5/5) di kantor Kementerian Keuangan.

Keduanya membahas insentif untuk kendaraan listrik hingga manufaktur di dalam negeri demi mendorong keberlanjutan industri.

Menurut Agus, belum ada kebijakan yang diputuskan terkait insentif tersebut karena memang kedatangannya untuk menyampaikan kondisi industri saat ini.

"Kami berdua sudah duduk, kita bedah berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi di lapangan oleh pelaku usaha industri. Nah itu kemudian mencarikan jalan keluarnya," ujar Agus usai pertemuan, Selasa (5/5).

Agus menyebutkan kebijakan Kemenkeu cukup baik untuk mendukung kemajuan industri dalam negeri. Salah satunya melalui Program Debottlencking yang dilakukan setiap pekan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

"Jadi kita tadi intinya memang membahas apa saja langkah-langkah yang perlu kita ambil, baik itu sebagai stimulus maupun sebagai insentif agar pertumbuhan manufaktur yang akan menopang pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat," jelasnya.

Mengenai insentif, ia menyebutkan telah memberikan gambaran bahwa stimulus untuk kendaraan listrik diperlukan untuk mendorong pengurangan emisi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Insentif ini dinilai bisa mengurangi konsumsi BBM di tengah perang Timur Tengah.

"Sebelum ada (insentif) kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi, sekarang ada yang lebih penting dari itu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi," tegasnya.

Selain itu, Agus menekankan bahwa insentif penting untuk mendorong pertumbuhan diindustri yang kontribusinya cukup besar ke perekonomian. Apabila industri tidak dibantu, maka akan berdampak pada banyak hal termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang juga tidak kalah pentingnya insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyapa jajaran menteri dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Di tengah penyebutan nama para menteri, Prabowo secara khusus menyinggung Trenggono agar tidak kembali pingsan.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Sakti terus ya? Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil lagi. Sabtu Minggu saya enggak panggil lagi," ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

Candaan itu disampaikan Prabowo dengan nada santai saat membuka sambutannya di hadapan para menteri, petinggi TNI-Polri, pejabat BUMN, dan pemerintah daerah yang hadir dalam agenda peluncuran proyek hilirisasi tersebut.

Tak hanya Trenggono, Prabowo juga sempat menggoda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya terlihat semakin kurus.

"Makin kurus kau. Kenapa makin kurus? Stres dia," kata Prabowo.

Suasana santai juga terlihat ketika Prabowo menyebut Komisaris Utama PT Pertamina Mochamad Iriawan. Ia sempat berkelakar karena lebih mengenal sosok tersebut dengan nama panggilan Iwan Bule.

"Saya kira namamu Iwan Bule. Ini nama resminya," ucapnya.

Di tengah sambutan, Prabowo juga sempat berhenti sejenak setelah menyadari nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum disebut dalam daftar pejabat yang ia bacakan.

"Oh, Menteri Perindustrian. Kok namamu enggak ada di sini? Wah, ini salah siapa ini? Minta maaf, Saudara Agus Gumiwang. Mata saya sudah ini," kata Prabowo.

Momen tersebut kembali memancing tawa hadirin karena Prabowo menyampaikannya dengan nada bercanda sambil tetap melanjutkan penyebutan pejabat lain yang hadir.

Candaan Prabowo kepada Trenggono merujuk pada peristiwa lama saat Menteri Kelautan dan Perikanan itu sempat pingsan ketika memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 pada Januari lalu.

Saat itu, Trenggono tiba-tiba roboh tak lama setelah berdiri di podium dalam acara pelepasan jenazah di Auditorium Madidihang, Akademi Usaha Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia kemudian langsung dievakuasi untuk mendapat penanganan medis.

Adapun Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang dihadiri Prabowo di Cilacap merupakan agenda peluncuran lanjutan proyek hilirisasi pemerintah dengan total investasi Rp116 triliun yang mencakup sektor energi, mineral, dan perkebunan.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kementeriannya masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan skema penyalurannya.

Hingga saat ini besaran subsidi belum diputuskan dan masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu penetapan resmi.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Di samping itu, ia menilai pemberian subsidi motor listrik sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan target penurunan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dirinya turut menyinggung dinamika geopolitik global sebagai pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik. Hal ini mengingat pemerintah memiliki target jangka panjang agar seluruh kendaraan beralih ke berbasis listrik.

"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.

Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan yang saat ini masih berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel -Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmitameresmikan Apple Developer Academy kelima serta lima Apple Developer Institute yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Apple.

Pemerintah menilai perusahaan tersebut terus menjaga komitmennya dengan merealisasikan berbagai poin kerja sama secara bertahap sesuai substansi nota kesepahaman yang telah disepakati.

Menperin mengatakan dalam kesepakatan tersebut terdapat pengembangan Apple Academy, Apple Institute, kegiatan riset dan pengembangan, serta berbagai program lainnya. Pemerintah memberikan apresiasi atas konsistensi Apple dalam menjalankan seluruh komitmen tersebut.

"Ini menjadi sinyal positif bahwa Apple memiliki komitmen kuat terhadap pasar Indonesia,” ujar Menperin usai meresmikan Apple Developer Academy dan Apple Developer Institute di The Autograph Tower, Jakarta, Selasa (21/4/2025).

Berdasarkan keterangan resmi Apple, pembukaan institut pertama di Indonesia tersebut akan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan tingkat lanjut di bidang pengkodean, desain, pemasaran, serta teknologi mutakhir seperti pengembangan gim, kecerdasan buatan, dan development operations. Seluruh akademi dan institut Apple di Indonesia ditargetkan dapat mendukung hampir 1.000 pelajar setiap tahun mulai 2026.

Vice President of Worldwide Developer Relations Susan Prescott menyatakan bahwa Indonesia memiliki komunitas pengembang yang dinamis dan kreatif, sehingga Apple berkomitmen terus berinvestasi dalam pengembangan talenta lokal melalui jalur pendidikan dan inovasi.

Menperin juga mengapresiasi kualitas peserta program yang dinilai sangat impresif. Menurutnya, salah satu kekuatan ekosistem pendidikan Apple adalah adanya kesinambungan pembinaan, di mana lulusan akademi dapat melanjutkan ke jenjang institut yang lebih spesifik dan berorientasi pada pengembangan program sesuai kebutuhan pasar.

Menperin menambahkan, para alumni program tersebut merupakan aset penting yang harus terus dipelihara dan dikembangkan.

“Pemerintah meyakini lulusan Apple Developer Academy maupun Apple Developer Institute telah memiliki nilai tambah yang kuat dan berpotensi besar mendukung pertumbuhan industri digital nasional,” ujarnya.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut turut dipaparkan berbagai inovasi karya anak bangsa di bidang manajemen energi, kecerdasan buatan untuk UMKM, serta pengembangan gim digital, yang mencerminkan potensi besar talenta Indonesia dalam menciptakan solusi yang adaptif dan berdaya saing.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjalin dialog dengan produsen plastik untuk bisa mengurangi margin saat menjual bahan baku ke Industri Kecil Menengah (IKM).

Menurutnya, di tengah situasi geopolitik saat ini yang sangat berdampak bagi industri, pemerintah ingin memastikan para pelaku usaha kecil bisa tetap tumbuh dengan harga bahan baku terjangkau.

"Nah untuk berkaitan dengan plastik, saya akan melakukan pendekatan dengan para produsen, khususnya untuk kita melayani industri kecil-industri kecil, agar mereka bisa mengurangi marjin," ujar Agus dalam Pembukaan Indo Intertex di JIExpo Kemayoran, Rabu (15/4).

Saat ini, para pengusaha berteriak karena mahalnya harga plastik, bahkan di pasaran harga melonjak lebih dari 50 persen. Ke depan, harga diperkirakan melesat hingga 70 persen.

Oleh sebab itu, Agus berharap dengan menjalin komunikasi dengan pengusaha, solusi jangka pendek bisa didapatkan. Pasalnya, kondisi global saat ini memang tak bisa dihindari dan tidak hanya dialami oleh Indonesia.

"Kita harus bisa memahami juga bahwa, bahwa bukan hanya Indonesia yang menghadapi scarcity dari plastik, nafta, tapi seluruh dunia," jelasnya.

Agus juga mendorong para pelaku usaha bisa menyusun rencana kerja baru dengan menyesuaikan kondisi terbaru. Pasalnya, saat ini nafta memang tengah menjadi rebutan antar negara-negara sehingga jika ada yang menjual bisa langsung dibeli.

"Ada kompetisi tersendiri bagi negara-negara, bagi pelaku usaha untuk mendapatkan supplier dari plastik tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan harus bisa merumuskan rencana kerja kaitan dengan plastik. Kalau ada ketersediaan plastik yang dijual di luar negeri, ambil saja," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan seluruh fungsi pelayanan, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha, tetap berjalan optimal, responsif, dan tepat waktu. Hal itu menyusul penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto menyampaikan untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik melalui adaptasi pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026.

"Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme," kata Eko dalam keterangan resmi tertulis di Jakarta, Senin (6/4).

Eko menegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja untuk tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pemangku kepentingan di sektor industri tetap mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Selain itu, transformasi pola kerja ini didukung dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Hal ini bertujuan agar setiap unit kerja dapat memastikan pencapaian target kinerja secara transparan dan akuntabel, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

"Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menerapkan aturan WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan & Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut para pelaku industri pangan, khususnya produsen minuman, mulai berpikir untuk kembali ke kemasan botol kaca gara-gara plastik langka dan mahal.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik merupakan dampak penutupan Selat Hormuz, yang juga mendorong biaya logistik dan energi. Pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

"Tadi saya infokan beberapa produsen yang dulunya kemasannya botol kaca, sekarang minuman ya, ada sekarang yang yang kemudian beralih ke plastik sekarang sebagian mau balik lagi ke botol kaca untuk mengantisipasi," kata Adhi di JEC, Bantul, DIY, Rabu (8/4).

Adhi bilang produksi industri hulu plastik di dalam negeri turun hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah negara pemasok tidak mampu berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Situasi ini, lanjutnya, membuat plastik melonjak signifikan. Kenaikan harga di tingkat produsen atau industri menengah besar berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai lebih tinggi akibat keterbatasan stok.

"Kalau pedagang kecil yang pedagang atau pedagang plastik lah ya yang untuk memasok ke industri-industri kecil rata-rata sudah naik 100 persen karena mereka stoknya sangat terbatas," kata Adhi.

"Dan tentunya juga kita juga sedang mencari alternatif pemasok dari negara-negara lain di luar Timur Tengah seperti itu," sambungnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sementara itu menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku melambung akibat gejolak geopolitik global.

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku mengalami kenaikan akibat gejolak geopolitik global.

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Agus juga menegaskan kenaikan harga plastik di pasar memang terjadi sebagai dampak dari naiknya biaya bahan baku global. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan produk plastik tetap aman.

"Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar," ujarnya.

Berdasarkan data Indeks Kepercayaan Industri (IKI), kinerja industri kemasan pada Maret 2026 masih berada pada fase ekspansi tinggi. Hal ini menunjukkan aktivitas produksi tetap berjalan dan stok produk plastik dinilai masih mencukupi.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Langkah ini dilakukan agar sektor industri tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor di tengah tekanan global.

Kondisi ini muncul di tengah keluhan pelaku industri terhadap kelangkaan plastik. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya kesulitan memperoleh bahan kemasan plastik yang dibutuhkan untuk distribusi pangan.

Kelangkaan ini dinilai krusial karena hampir seluruh produk pangan, mulai dari beras, minyak goreng, hingga pupuk, bergantung pada kemasan berbahan plastik. Gangguan pasokan bahan baku, terutama dari Timur Tengah, juga menyebabkan produksi industri hulu plastik dalam negeri menurun.

[Gambas:Youtube]

Di sisi lain, pelaku industri makanan dan minuman mencatat kenaikan harga plastik cukup signifikan, bahkan mencapai 30-60 persen di tingkat produsen dan hingga dua kali lipat di tingkat pedagang akibat keterbatasan stok.

Kenaikan harga ini juga dirasakan langsung oleh pedagang kecil. Sejumlah harga plastik di pasaran dilaporkan melonjak tajam, mulai dari kantong plastik hingga sedotan, sehingga menambah beban biaya operasional pelaku usaha.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan opsi melanjutkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik.

Saat ini ia tengah menghitung dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati. Sebab, kebijakan insentif ini tersebut berpotensi memperlebar defisit.

"Saya hitung lagi. Kalau bagus, kita kasih," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Purbaya mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang menekan APBN. Salah satunya, potensi kenaikan beban subsidi energi serta ketidakpastian kinerja ekspor.

Menurutnya, pemberian insentif tetap dimungkinkan sepanjang dampaknya terhadap defisit anggaran masih dapat dikendalikan.

"Bisa saja (diberikan), tapi kalau defisitnya melebar, kita harus hitung lagi. Kita harus hati-hati karena ada tekanan dari BBM dan ekspor juga mungkin terganggu," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan menghitung kembali seberapa besar pengaruh insentif kendaraan listrik terhadap posisi defisit APBN.

"Jadi kita akan hitung seberapa besar dampaknya ke defisit. Kalau tidak terlalu besar ya enggak apa-apa," kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengusulkan pemberian insentif kendaraan bermotor kepada Kementerian Keuangan. Skema stimulus yang diusulkan kali ini lebih terperinci dibandingkan kebijakan insentif otomotif pada masa pandemi COVID-19.

Menurutnya, rancangan insentif mencakup sejumlah aspek seperti segmen kendaraan, teknologi yang digunakan, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah, ada perbedaan. Di sini kita akan kenakan, di sini yang kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibandingkan dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN dan sebagainya itu kita buat lebih detail," ujar Agus pada Sabtu (3/1) dikutip CNBC Indonesia.

Secara khusus, pemerintah juga berencana mendorong pembeli pertama kendaraan listrik agar adopsi electric vehicle (EV) di Indonesia semakin luas.

"Kalau bicara electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan," ujarnya.

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan, yaitu sekitar 1 juta unit per tahun.

Adapun produsen kendaraan pick-up tersebut yaitu PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.

“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa standar dan kualitas kendaraan pick-up (4x2) produksi dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Selain itu, produk lokal tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi infrastruktur jalan yang sangat beragam.

Kendaraan niaga produksi dalam negeri juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha karena performanya dinilai andal serta mampu melayani kebutuhan distribusi dan mobilitas barang.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pick-up dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Menperin juga menegaskan bahwa dari sisi efisiensi ekonomi, biaya perawatan kendaraan pick-up (4x4) relatif lebih mahal, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang terbatas, disamping harga jual kembali yang rendah, dibandingkan kendaraan pick-up (4x2)yang telah diproduksi industri nasional.

Pengembangan industri kendaraan niaga nasional menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur nasional, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

“Kemenperin secara proaktif juga meningkatkan pengembangan industri kendaraan niaga nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan struktur rantai pasok industri otomotif, pengembangan industri komponen, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan,” kata dia.

Menperin menambahkan bahwa pemerintah secara konsisten menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional, termasuk dengan mengimbau pelaku industri otomotif untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah dinamika dan tantangan global dan domestik yang dihadapi sektor otomotif, sehingga pengadaan kendaraan melalui impor dikhawatirkan akan mengganggu upaya tersebut di atas.

“Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)