JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dihentikan sementara selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim negara menghemat anggaran lebih Rp3 triliun dari penghentian sementara itu.

Diketahui, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program.

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, selama periode penghentian tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif operasional. "Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujarnya.

Agustina menjelaskan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai 3.000 orang.

Dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit dan masa penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan penghematan anggaran yang signifikan. "Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000,-. Lumayan angkanya, ya," tuturnya.

Selain menghentikan sementara operasional MBG saat libur sekolah, BGN juga melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat program. Hingga saat ini, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," katanya.

Menurut dia, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut akan dialihkan kepada penerima manfaat yang lebih membutuhkan, seperti anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini."

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode liburan sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Penghentian sementara MBG selama periode libur sekolah ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikeluarkan pada 17 Juni 2026.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi pelaksanaan MBG di seluruh SPPG.

"Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026," ungkap Agustina saat Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, berbeda dengan periode libur sebelumnya seperti saat Ramadan yang masih menerapkan mekanisme distribusi melalui sistem bundling, pada masa libur sekolah kali ini BGN memutuskan untuk menghentikan seluruh distribusi MBG.

"Periode yang dulu, itu di hari Ramadan, di saat libur-libur gitu, ada sistem pemberian MBG sistem bundling-lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," ujarnya.

Dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh, karena jumlah penerima manfaat belum mencapai target 3.000 orang.

Arumsari mencatat saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi. Dengan penghentian insentif selama 18 hari masa libur sekolah, dirinya memperkirakan dapat melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp3,004 triliun.

"Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000. Lumayan angkanya, ya," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) akan mengevaluasi besaran uang insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 6 juta per hari. Uang insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dikelola SPPG.

"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menjelaskan, skema yang berlaku saat ini dinilai kurang mencerminkan kondisi di lapangan. Sebab, SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya melayani 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif yang sama.

Menurut dia, setelah jumlah penerima manfaat di setiap wilayah terverifikasi, pihaknya akan melakukan penataan ulang, termasuk kemungkinan menggabungkan beberapa SPPG yang dinilai belum optimal.

"Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," ujarnya.

Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, Arumsari mengatakan, BGN akan mengevaluasi model pemberian insentif yang selama ini berfokus pada jumlah produksi makanan.

Ke depan, lanjut dia, penilaian menggunakan sejumlah indikator atau komponen yang lebih komprehensif. Aspek yang akan diperhitungkan antara lain kualitas makanan, standar keamanan pangan, hingga ketahanan pangan.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkurang dari anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena BGN akan melakukan penataan ulang terkait jumlah penerima manfaatnya.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR, pihaknya sebenarnya sudah melaporkan pagu indikatif yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu 270.201.499.678.000 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arum seusai rapat di Ruang Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Namun, kata dia, BGN menyampaikan kepada Komisi IX DPR terkait rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG ini. "Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," ujarnya.

Oleh karenanya, kata Arum, BGN belum bisa merincikan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2027 dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Anggaran tersebut akan terlihat jumlahnya ketika BGN sudah merampungkan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat dari program MBG ini.

"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat."

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) menyampaikan bakal menghentikan penyaluran Makan Bergizi Gratis ( MBG ) selama periode libur sekolah. Masa libur sekolah juga akan dimanfaatkan BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola MBG.

"Yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Salah satu perbaikan yang akan dilakukan mengenai persoalan data. Arum menyampaikan bahwa Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi.

Menurut Arum, sebelumnya mungkin ada yang mengatakan BGN tidak mau menerima data atau sebaliknya. Saat ini, hal itu diperbaiki.

"Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian/lembaga pun akan mendukung kami," ujarnya.

Dia memastikan penyetopan penyaluran MBG ini hanya dilakukan pada saat momen libur sekolah. "Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi."

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memutuskan untuk menunjuk Juru Bicara (Jubir) untuk lembaganya dalam memberikan keterangan kepada publik. Sosok yang ditunjuk jadi Jubir BGN adalah Agustina Arumsari .

Penunjukkan ini dilakukan Nanik S Deyang setelah mendapat masukan serta saran dari Komisi IX DPR sebagai mitra kerjanya, yang meminta BGN menghadirkan seorang Jubir.

"Jubir pimpinan kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari," kata Nanik S Deyang usai rapat yang digelar secara tertutup di Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina Arumsari merupakan Wakil Kepala BGN yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan Nanik S Deyang. Diketahui, Arumsari juga merupakan mantan Wakil Kepala BPKP.

"Jadi, Ibu Arumsari yang akan menjelaskan pertemuan dengan Komisi IX hari ini," ujarnya.

Rapat Kerja DPR-BGN Tertutup

Komisi IX DPR mengungkapkan alasan rapat kerja bersama BGN digelar secara tertutup. Diketahui, rapat ini agendanya turut membahas program dan anggaran BGN tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyampaikan bahwa sudah menjadi kebiasaan, jika rapat membahas terkait anggaran di komisinya, pasti selalu digelar tertutup.

"Jadi tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," kata Charles memberi alasan usai rapat tertutup yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Salah satu alasan digelar tertutup, kata dia, karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada Komisi IX hari ini bukanlah anggaran yang ingin digunakan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang.

"Karena apa? Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," ujarnya.

Oleh karenanya, tutur dia, BGN dalam rapat memohon waktu untuk menyusun ulang program apa yang akan dijalankan di tahun 2027. Termasuk jumlah penerima manfaatnya dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sehingga ya apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pelantikan Kepala BGN dan Wakil BGN di dalam Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN dan dua wakilnya itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN Periode Tahun 2024-2029.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Nanik S Deyang dan dua wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian menandatangani berita acara pelantikan Kepala dan Wakil Kepala BGN Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 dan penasihat khusus Presiden bidang komunikasi.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

SEMARANG - Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).

Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.

Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.

Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.

"Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, di mana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan 'telur' atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi," katanya.

Akar budaya toleransi dan kemandirian ekonomi itu pula yang kemudian memicu lonjakan sektor pariwisata lainnya melalui revitalisasi kawasan Kota Lama secara berkelanjutan sejak tahun 2020. Transformasi kawasan ini sukses membawa Kota Semarang mencatatkan angka kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.

Kehadiran Wali Kota Semarang dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk membagikan praktik kolaboratif Ibu Kota Jawa Tengah yang berpotensi memperluas referensi dalam membangun kota berketahanan. Agenda Urban Talks ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Graha Bhakti Budaya TIM.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3, festival perencanaan kota garapan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut mengusung tema “Navigating Resilience” sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan masa depan kota melalui pendekatan budaya, seni, infrastruktur, hingga kebijakan teknokrasi.

"Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga," pungkas Agustina.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, pada Senin 8 Juni 2026. Sebelumnya, Prabowo telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di Minggu depan (Senin)," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo pun menjelaskan pelantikan pimpinan BGN tidak langsung dilakukan usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo. "Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita."

"Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu," paparnya.

Selain itu, Prasetyo pun membeberkan asalan Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai pengganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.

"Beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional," katanya.

Prasetyo pun mengatakan bahwa dalam evaluasi dan monitoring, Nanik dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat tegas dan disiplin menjalankan program-program Badan Gizi Nasional.

"Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di struktur organisasi Badan Gizi Nasional (BGN) . Salah satu yang diangkat sebagai Wakil Kepala BGN yang baru adalah Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan secara langsung pencopotan Kepala dan Wakil Kepala BGN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (2/6/2026).

Prasetyo menerangkan, pencopotan dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN ini dilakukan setelah melakukan evaluasi selama hampir 1,5 tahun.

Hasilnya, selain Dadan Hindayana yang dicopot sebagai Kepala BGN juga memberhentikan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari jabatan mereka sebagai Wakil Kepala BGN.

Adapun struktur pimpinan BGN yang baru adalah:

Kepala BGN: Nanik S. Deyang

Wakil Kepala BGN: Agustina Arumsari

Wakil Kepala BGN: Mayjen TNI Trenggono

Profil Pendidikan Agustina Arumsari

Agustina Arumsari dikenal sebagai ekonom senior. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) pada Februari 2025.

Dikutip dari laman BPKP, Rabu (3/6/2026), Agustina merupakan alumnus Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus tahun 1992.

Setelah itu, mantan Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ini melanjutkan pendidikan D4 di STAN dan lulus pada tahun 1998.

Kemudian Agustina yang pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ini kuliah S2 di Universitas Indonesia (UI) dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada 2014.

Agustina memperdalam ilmunya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh sertifikat, di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), dan Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE).

Agustina juga memegang sertifikat dari Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Professional (CRP), Certified Risk Executive Leader (CREL), Certified Government Risk Executive (CGRE), dan Fraud Risk Management Professional (FRMP).

SEMARANG - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin (Agustin-Iswar) merupakan fondasi untuk percepatan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Maka, Agustina-Iswar membuktikan kinerjanya dengan hasil nyata yang terukur.

Di Kota Semarang, periode ini diisi dengan berbagai upaya menjawab kebutuhan publik, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, pemulihan, dan penggerakan ekonomi daerah, hingga lahirnya sejumlah inovasi kebijakan di Kota Semarang. Namun, capaian tersebut juga berjalan beriringan dengan tantangan lapangan, keterbatasan anggaran, serta persoalan klasik yang belum sepenuhnya tuntas.

Semua persoalan tersebut dijawab dengan kinerja Agustina-Iswar yang menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah dan ketangguhan fiskal yang mampu beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional.

Visi terpadu mampu menghasilkan dampak nyata. Agustina-Iswar menerapkan lima tagline pembangunan: Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Lima tagline tersebut telah dikolaborasi menjadi program kerja yang saling berkesinambungan, membentuk siklus transformasi berkelanjutan.

Hasilnya bukan sekadar 25 penghargaan baik nasional, maupun regional tetapi fondasi sistemik yang meningkatkan kepuasan 83,6 persen warga (Survei Litbang Kompas) dan mendorong IPM 2025 ke angka 85,80 (kategori sangat tinggi).

Yang menarik, ketangguhan tata kelola ini berjalan paralel dengan dinamika fiskal yang adaptif. Laporan realisasi TA (Tahun Anggaran) 2025 menunjukkan realisasi pendapatan daerah yang solid di angka 92,31 persen, dengan kisah sukses yang diwarnai paradoks: sektor hiburan dan kuliner melesat menjadi penyelamat, sementara sektor akomodasi tertekan.

Ketangguhan Fiskal: Ekonomi Kerakyatan Jadi Penyangga Utama

Di tengah terpaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah yang memangkas perjalanan dinas, Semarang mencatat ketahanan fiskal yang mengagumkan.

Data Realisasi PAD 2025 yang Kontras: Pajak Hiburan: 106,38% (Melampaui Target), Pajak Restoran: 104,31% (Melampaui Target), Pajak Hotel: 79,10% (Di Bawah Target), Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA): Rp186,9 Miliar

Angka-angka tersebut menjadi cerminan denyut nadi ekonomi masyarakat yang adaptif. Ketika belanja dinas pemerintah dipangkas, daya beli masyarakat justru mengalir kuat ke sektor hiburan dan kuliner. Ini menunjukkan resilience ekonomi kerakyatan yang menjadi penyangga vital.

"Angka-angka ini adalah cerminan nyata dari daya lenting (resilience) ekonomi warga yang luar biasa. Ketika belanja korporasi dan dinas pemerintah menyusut, daya beli masyarakat justru mengalir kuat ke sektor hiburan, kuliner, dan kreatif. UMKM dan pelaku ekonomi kreatif kitalah yang menjadi penyangga vital kota ini di masa penuh tantangan," tegas Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Kepemimpinan Wali Kota Agustina bersama wakil wali kota, Iswar Aminuddin berperan sebagai poros penggerak yang menyelaraskan seluruh instrumen pemerintahan. Saat kebijakan pusat menekan sektor tertentu, fondasi kota yang kuat—hasil dari lima tagline—justru mengalihkan energi ekonomi ke sektor lain yang lebih tangguh.

Lima Tagline sebagai Fondasi Ketangguhan

SEMARANG BERSIH: Lebih dari sekadar kebersihan, tagline ini tentang membangun budaya baru “Semarang Wegah Nyampah” di mana budaya masyarakat yang wegah nyampah terbangun dari dalam rumah untuk memilah sampah. Tata kota yang tertib dan bersih juga menjadi fondasi kesehatan masyarakat dan daya tarik investasi, yang tercermin dari pengeluaran per kapita warga mencapai Rp17,40 juta per tahun.

Demi menjaga kenyamanan dan kebersihan di Kota Semarang, Pemkot Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan perbaikan dan menambah jumlah kontainer serta armada dump truck, dengan harapan sampah residu dari masyarakat bisa terkelola pengangkutannya dari hulu ke hilir. Tahun 2025 total memiliki 454 kontainer dan 237 TPS. Upaya ini telah menghasilkan dampak ekonomi sirkular sebesar Rp 570.233.661, dan berhasil mengelola 221.299 ton sampah.

Gerakan "Semarang Bersih". Mencakup pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Membentuk 1.074 unit bank sampah, dan melibatkan 35.411 sumber daya.

Tidak berhenti pada pengelolaan sampah, mewujudkan Semarang Bersih juga diimbangi dengan memperluas wilayah konservasi. Pemkot telah melakukan penghijauan di lahan seluas 16,58 hektare. Melakukan penanaman 46.510 bibit, serta membangun tiga ruang terbuka hijau (RTH): Taman RBRA Abdurrahman Saleh, Taman Garoot, serta Taman Dinar Mas Meteseh.

Semarang bersih juga bukan sekadar berbicara soal lingkungan, namun juga komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, gratifikasi maupun pungli. Penghargaan manajemen talenta dari BKN Republik Indonesia pada Januari 2026 menjadi bukti komitmen Agustina Iswar dalam mentransformasi birokrasi, menempatkan pejabat sesuai keahlian dan bukan titipan.

SEMARANG SEHAT: Dibangun dengan pendekatan ekosistem, Semarang meraih predikat Kota Paling Berkelanjutan Ketiga se-Indonesia (UI Green Metric 2025). Rehabilitasi 10.000 batang mangrove dan layanan kesehatan proaktif berkontribusi pada Angka Harapan Hidup 78,72 tahun.

Satu tahun kepemimpinan Agustina-Iswar juga telah memperluas kepesertaan UHC (Universal Health Coverage). Pada 2024 jumlah peserta 98.261, di masa pemerintahan Agustina-Iswar tahun 2025 peserta UHC meningkat menjadi 228.859 warga. Meningkat signifikan (130.598 peserta).

Fasilitas kesehatan (faskes) juga meningkat. Setahun pemerintahan Agustina-Iswar telah membangun/merehab empat Puskesmas: Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Krobokan, Puskesmas Pegandan, serta Puskesmas Genuk. Kemudian membangun tiga Puskesmas Pembantu: Pustu Ratu Ratih, Pustu Beringin, dan Pustu Jabungan.

Agustina-Iswar juga concern mengatasi persoalan stunting. Program penanganan stunting yang digulirkan tepat sasaran dan berhasil menekan angka stunting. Terbukti, pada tahun 2025 insidensi stunting mencapai 5.480 kasus, melalui program daycare rumah pelita, serta pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, angka stunting bisa ditekan menjadi 3.560 kasus. Artinya, sebanyak 2.406 balita berhasil keluar dari zona kekurangan gizi/gizi buruk.

Penanggulangan penyakit menular Tuberculosis (TB) juga menunjukkan progress yang signifikan. Dari jumlah skrining kasus TB tahun 2025 sebanyak 1.898.840 terdapat 6.144 kasus. Jumlah ini lebih kecil dibanding tahun 2024 di mana angka kasus yang ditemukan lebih banyak sebesar 7.304 kasus.

SEMARANG CERDAS: Transformasi dimulai dari revolusi birokrasi berbasis merit, yang kemudian menjadi pijakan kecerdasan digital. Aplikasi pelayanan publik terpadu mendukung peningkatan akses pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah 11,11 tahun). Selama kepemimpinan Agustina-Iswar, pemkot telah menyalurkan beasiswa kepada 2.649 siswa SD/MI, 1.129 siswa SMP/MTs, 468 siswa SMA/SMK/MA, serta 12 mahasiswa miskin berprestasi. Pemkot juga telah menyelesaikan permasalahan ijazah tertahan dengan menyerahkan 374 ijazah dari 36 sekolah.

Dukungan infrastruktur untuk mewujudkan Semarang Cerdas juga digalakkan dengan membangun 43 ruang kelas baru di 8 SDN. Memperbaiki 336 ruang kelas pada 115 SDN. Kemudian membangun 24 ruang kelas baru di 6 SMPN, serta perbaikan 9 ruang kelas di 3 SMPN.

Pada peringatan Hari Anak, Agustina-Iswar juga memberi ruang bagi anak untuk berekspresi. Di bidang pendidikan Pemkot Semarang mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori perbaikan akses layanan pendidikan, yang selaras dengan peningkatan Rapor Pendidikan Kota Semarang dari 83,66 menjadi 84,12.

Salah satu program unggulannya sekolah swasta gratis. Pada 2025, program ini menjangkau 129 sekolah dengan anggaran Rp 25,79 miliar, dan pada 2026 akan diperluas menjadi 135 sekolah.Program pendidikan gratis ini sebagai salah satu upaya menekan angka putus sekolah. Berdasar data 2025, angka putus sekolah tingkat SD/MI 0% dan tingkat SMP/MTs persentasinya sangat minim, 0,01%.

Selain perluasan akses pendidikan, Pemkot Semarang juga menggerakkan program bunda literasi, pelatihan penulisancerpenbagi siswa SD dan SMP, serta penerbitan antologicerpenyang melibatkan lebih dari 1.800 peserta. Berbagai upaya peningkatan literasi membuahkan hasil. Tahun 2025 menunjukkan indeks literasi Kota Semarang di angka 82, 16%, indeks numerasi 77,74%.

Di bidang pemuda, Pemkot memperkuat supporting system bagi talenta muda, mulai dari olahraga, seni, budaya, hingga fasilitasi kompetisi internasional.

SEMARANG MAKMUR: Kemakmuran dibangun dari ekonomi kerakyatan inklusif berbasis UMKM dan pariwisata. Event seperti "Semarang 10K" yang menyedot 3.000 peserta (50% dari luar kota) menjadi katalis ekonomi kreatif. Resiliensi inilah yang tercermin dari capaian fantastis Pajak Hiburan (106,38%).

Mendaftarkan 7.217 pekerja rentan dalam BPJS Ketenagakerjaan melalui program Pijar Semar (Perlindungan Sosial Pekerja Rentan Kota Semarang). Meningkatkan penerima bisyarah bidang keagamaan dari 4.261 menjadi 5.260 orang. Pendidik Pos PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI bertambah dari 100 menjadi 200 orang. Perawat jenazah meningkat dari 600 menjadi 1.000 orang, Marbot masjid/musala naik dari 531 menjadi 885 orang.

Meningkatkan besaran bisyarah bulanan. GuruTPQ, Madrasah Diniyah, dan Sekolah Minggu masing-masing Rp500.000 per bulan. Pinandita Rp300.000, pendidik Pos PAUD Rp500.000, HIMPAUDI Rp300.000, modin Rp1.000.000, serta marbot Rp300.000. Pembebasan PBB 98.847 wajib pajak, pembebasan BPHTB 97.847 wajib pajak, serta pemberian insentif 6.430 wajib pajak.

SEMARANG TANGGUH: Ini adalah hasil akhir sistem terintegrasi. Birokrasi cerdas memungkinkan pembangunan infrastruktur hijau; lingkungan sehat mendukung pariwisata; ekonomi makmur menyediakan sumber daya untuk memperkuat semua pilar, termasuk ketahanan fiskal.

Penanganan banjir menghasilkan progress yang signifikan. Selama satu tahun kepemimpinan Agustina-Iswar, telah mengentaskan wilayah genangan banjir rob seluas 230, 98 hektare. Pada 2024 wilayah genangan berada di 3,29 persen dan tahun 2025 turun menjadi 2,71 persen. Pemeliharaan jalan kota sepanjang kurang lebih 25,8 km. Pemeliharaan 56 saluran kota dan sungai. Pemeliharaan median. Penanganan Jembatan Srondol-Sekaran, dan pemeliharaan jalur pedestrian.

India bagi kami bukan hanya negara sahabat, tetapi juga bagian dari sejarah yang membentuk jiwa Kota Semarang

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah berupaya memperkuat kerja sama berbagai bidang dengan Pemerintah India, khususnya di bidang investasi, pariwisata, pendidikan dan pertukaran budaya.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty, di Balai Kota Semarang, Jateng, Kamis

Menurut Agustina, hubungan Semarang dan India bukan sekadar hubungan diplomatik modern, tetapi telah terjalin sejak berabad-abad lalu melalui jalur perdagangan maritim dan pertukaran budaya.

Ia mencontohkan jejak sejarah tersebut yang masih terasa hingga kini, seperti keberadaan Kampung Pekojan, serta tradisi kuliner Bubur India di Masjid Jami Pekojan setiap Ramadhan.

"India bagi kami bukan hanya negara sahabat, tetapi juga bagian dari sejarah yang membentuk jiwa Kota Semarang. Hubungan ini adalah warisan yang harus kita lanjutkan dengan kolaborasi nyata," katanya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi investasi India di Semarang, termasuk keberadaan perusahaan farmasi PT Macleods Pharmaceutical Indonesia serta perusahaan tekstil PT Bitratex Industries.

Investasi tersebut dinilai telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Selain sektor ekonomi, kerja sama pendidikan turut menjadi sorotan, dengan adanya program pengabdian masyarakat mahasiswa O.P. Jindal Global University di Desa Wisata Jatirejo bersama perguruan tinggi lokal.

Serta, peresmian “India Corner” di Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang difasilitasi Kedutaan Besar India sebagai ruang promosi budaya dan peluang studi.

Diakuinya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara India dan Indonesia khususnya Kota Semarang.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi awal langkah strategis untuk memperluas investasi, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat posisi Semarang sebagai kota tujuan wisata sejarah dan budaya bagi masyarakat India," katanya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemkot Semarang, serta kontribusi komunitas India di Semarang yang dinilai berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Ia menegaskan komitmen pemerintahnya untuk memperluas program beasiswa dan pelatihan bagi masyarakat Indonesia, termasuk aparatur pemerintah daerah.

Menurut dia, hubungan kedua negara saat ini berada pada fase yang sangat baik, terlebih setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dan rencana kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia tahun ini.

Ia berharap hubungan antar masyarakat (people to people contact) dapat semakin diperkuat melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan profesional.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026