Pengelolaan mineral strategis Indonesia memasuki babak baru. Kinerja solid perusahaan-perusahaan dalam Grup MIND ID sepanjang kuartal I 2026 memperlihatkan bahwa komoditas seperti timah, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan batu bara semakin berperan besar dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Di tengah tekanan pasar komoditas global yang masih berlanjut, sejumlah anggota grup berhasil mencatatkan pertumbuhan produksi dan penjualan yang signifikan. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa hilirisasi mineral nasional terus bergerak ke arah yang lebih produktif.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai arah kinerja kuartal pertama tahun ini cukup menggembirakan.

"Kuartal I ini lumayan bagus. Hanya mungkin belum terlalu maksimal karena Freeport belum maksimal produksinya. Dari Antam, labanya besar. Saya juga mengapresiasi PT Timah-ini menjadi sejarah karena baru kuartal I saja sudah mencetak laba lebih dari Rp1 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Capaian paling mencolok datang dari PT Timah Tbk. Produksi bijih timah melonjak 96 persen menjadi 6.312 ton Sn dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penjualan logam timah naik 113 persen menjadi 6.009 metrik ton.

PT Aneka Tambang (ANTAM) juga mencatatkan kemajuan di segmen bauksit dan alumina. Penjualan bauksit naik 9 persen menjadi 593.476 wet metric ton, produksi Chemical Grade Alumina tumbuh 13 persen, dan penjualannya meningkat 11 persen menjadi 49.072 ton.

PT Vale Indonesia turut membukukan pertumbuhan volume penjualan nikel sebesar 15 persen menjadi 45 ribu ton pada kuartal I 2026. Kinerja ini mencerminkan permintaan terhadap mineral kritis untuk baterai kendaraan listrik yang terus tumbuh.

Sementara itu, PT Freeport Indonesia masih menanggung dampak insiden mud rush yang terjadi pada September 2025. Produksi tembaga tercatat 95 juta pound dan emas 92 ribu ounce, namun operasional dan proyek-proyek strategis tetap berjalan.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa komoditas strategis seperti nikel, emas, timah, tembaga, dan batu bara masih menjadi penopang penting bagi penguatan industri nasional. Kebutuhan dunia terhadap mineral kritis terus meningkat seiring perkembangan industri kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi tinggi," jelas Ferdy.

Di sektor tembaga, Freeport melanjutkan pengembangan tambang bawah tanah Grasberg di Papua sekaligus mengoperasikan fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik. Kehadiran PMR memungkinkan pemurnian emas dan perak dilakukan di dalam negeri, memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

PT Bukit Asam (PTBA) melanjutkan proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) yang diproyeksikan menjadi substitusi impor LPG nasional. Namun proyek ini menyimpan tanda tanya besar setelah investor asing sebelumnya memilih mundur.

"Seperti proyek DME milik PTBA-dana negara sudah dikucurkan melalui injeksi modal. Hanya pertanyaannya, apakah PTBA bisa melanjutkan proyek itu? Karena sebelumnya investor asing sudah mundur," kata Ferdy.

ANTAM mempercepat pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Perusahaan juga terlibat dalam proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Halmahera Timur bersama Indonesia Battery Corporation dan Huayou.

"PT Antam di Halmahera Timur juga harus berjalan lebih baik. Ada proyek alumina di Mempawah yang harus segera diselesaikan. Kalau realisasi proyek-proyek tersebut berjalan cepat, ke depan kinerja mereka akan semakin baik," ucap Ferdy.

PT Timah mulai menggarap potensi logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) melalui pengolahan mineral ikutan monasit. Meski masih tahap pilot project, REE dinilai strategis karena menjadi bahan baku penting bagi industri elektronik, kendaraan listrik, hingga teknologi pertahanan.

"Proyek tanah jarang itu memang belum berjalan-masih tahap pilot project. Cuma isunya sekarang, kalau memang mau berjalan, akan bermitra dengan siapa?" imbuh dia.

Ferdy menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi mineral tidak hanya bergantung pada kesiapan perusahaan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan pemerintah.

"Investasi akan berjalan kalau kebijakannya stabil. Kalau hari ini berubah, besok berubah lagi, investor akan memilih tidak masuk," sebutnya.

Mengenai peran MIND ID sebagai induk holding, Ferdy menilai sinergi yang dibangun selama ini sudah berada pada jalur yang tepat.

"Sebenarnya dari awal sinerginya sudah bagus. MIND ID sudah berperan sebagai holding dan leader-tugasnya mengontrol dan memastikan ekosistem berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kombinasi kinerja operasional yang solid dan proyek hilirisasi yang terus bergerak memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global. Mineral strategis nasional kini tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga motor penggerak daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengelolaan mineral strategis di Indonesia semakin progresif, ditandai dengan proyek hilirisasi yang terus berjalan sekaligus kuatnya kinerja operasional perusahaan-perusahaan tambang nasional.

Kinerja positif yang dibukukan perusahaan-perusahaan dalam Grup MIND ID sepanjang kuartal I 2026 menjadi sinyal kuat pengelolaan mineral strategis nasional akan memainkan peran semakin besar dalam memperkuat daya saing industri Indonesia dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan pasar komoditas yang masih berlanjut, sejumlah anggota Grup MIND ID mampu mencatatkan pertumbuhan produksi dan penjualan yang solid.

Kinerja tersebut memperlihatkan komoditas strategis seperti timah, nikel, tembaga, emas, bauksit, alumina, dan batu bara tetap menjadi fondasi penting bagi pembangunan industri nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai, kinerja operasional anggota Grup MIND ID sepanjang tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten.

Menurut dia, kuartal I ini lumayan bagus. Hanya mungkin belum terlalu maksimal karena Freeport belum maksimal produksinya.

‘’Kontribusi dividen dari Freeport lumayan besar. Lalu dari Antam, labanya besar. Saya juga mengapresiasi PT Timah. Ini sejarah karena baru kuartal I saja sudah mencetak laba lebih dari Rp 1 triliun. Ini sangat baik," ujar Ferdy dalam keterangan, Rabu (10/6/2026).

Salah satu capaian paling menonjol datang dari PT Timah Tbk. Perseroan berhasil meningkatkan produksi bijih timah hingga 96 persen menjadi 6.312 ton Sn dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.224 ton.

Produksi logam timah juga meningkat 82 persen menjadi 5.630 metrik ton, sementara penjualan logam timah melonjak 113 persen menjadi 6.009 metrik ton. Kinerja ini memperlihatkan kian kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu produsen timah utama dunia.

Di sektor mineral hilir, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mencatatkan kemajuan signifikan pada bisnis bauksit dan alumina. Penjualan bauksit meningkat 9 persen menjadi 593.476 wet metric ton (wmt).

Sedangkan produksi Chemical Grade Alumina (CGA) naik 13 persen menjadi 49.566 ton dan penjualannya meningkat 11 persen menjadi 49.072 ton. Capaian ini menunjukkan semakin pentingnya peran hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah mineral di dalam negeri.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk berhasil meningkatkan volume penjualan nikel 15 persen menjadi 45 ribu ton pada kuartal I 2026. Ini indikator kuat bahwa permintaan terhadap mineral kritis untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik dan energi bersih bertumbuh.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia masih menghadapi dampak insiden mud rush yang terjadi September 2025. Produksi tembaga tercatat 95 juta pound dan produksi emas 92 ribu ounce.

Meski demikian, perusahaan tetap mempertahankan operasional dan melanjutkan berbagai proyek strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam industri pengolahan tembaga dan logam mulia bernilai tambah.

Menurut Ferdy, capaian tersebut menunjukkan, komoditas strategis seperti nikel, emas, timah, tembaga, dan batu bara masih menjadi penopang penting bagi penguatan industri nasional.

Apalagi kebutuhan dunia terhadap mineral kritis terus meningkat seiring perkembangan industri kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi tinggi.

Selain didukung kinerja operasional, penguatan daya saing industri nasional juga ditopang sejumlah proyek strategis yang dijalankan anggota Grup MIND ID. Ini bagian dari upaya Indonesia Indonesia meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Di sektor tembaga, PT Freeport Indonesia terus melanjutkan pengembangan tambang bawah tanah Grasberg di Papua serta pengoperasian fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik.

Kehadiran PMR menjadi tonggak penting karena memungkinkan pemurnian emas dan perak dilakukan di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pada komoditas batu bara, PT Bukit Asam (PTBA) melanjutkan pengembangan proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) yang diproyeksikan menjadi substitusi impor LPG nasional. Proyek ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah batu bara sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Seperti proyek DME milik PTBA. Dana negara sudah dikucurkan melalui injeksi modal. Hanya pertanyaannya, apakah PTBA bisa melanjutkan proyek itu? Karena sebelumnya investor asing sudah mundur," kata Ferdy.

Meski demikian, ia berharap proyek tersebut berjalan dengan model bisnis yang sehat dan memberikan manfaat ekonomi optimal. "Kita berharap proyek ini memang ekonomis dan tidak membebani keuangan PTBA ke depan," ujarnya.

Di sektor mineral kritis, ANTAM mempercepat pengembangan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah bauksit nasional melalui produksi alumina di dalam negeri.

Selain itu, ANTAM terlibat dalam pembangunan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Halmahera Timur bersama Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Huayou, yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

"Lalu PT Antam di Halmahera Timur juga harus berjalan lebih baik. Selain itu ada proyek alumina di Mempawah yang harus segera diselesaikan. Kalau realisasi proyek-proyek tersebut berjalan cepat, ke depan kinerja mereka akan semakin baik," ujar Ferdy.

Sementara itu, PT Timah juga mulai mengembangkan potensi logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) melalui pengolahan mineral ikutan monasit. Meski masih berada pada tahap pilot project, pengembangan REE dinilai strategis karena komoditas tersebut menjadi bahan baku penting bagi industri elektronik, energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga teknologi pertahanan.

"Proyek tanah jarang itu memang belum berjalan. Masih tahap pilot project. Cuma isunya sekarang, kalau memang mau berjalan, akan bermitra dengan siapa?" kata Ferdy.

Menurut dia, keberhasilan proyek-proyek hilirisasi mineral tidak hanya ditentukan oleh kesiapan perusahaan, tetapi juga kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif. "Investasi akan berjalan kalau kebijakannya stabil. Kalau hari ini berubah, besok berubah lagi, investor akan memilih tidak masuk," ujarnya.

Ferdy menilai percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis tersebut akan menjadi faktor penentu bagi kemampuan Indonesia keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah.

Semakin banyak komoditas yang diolah di dalam negeri, semakin besar nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat diciptakan.

Lebih lanjut, Ferdy menilai sinergi yang dibangun MIND ID sebagai holding industri pertambangan telah berjalan sesuai perannya dalam memperkuat ekosistem bisnis anggota grup.

"Sebenarnya dari awal sinerginya sudah bagus. MIND ID sudah berperan sebagai holding dan leader. Tugasnya mengontrol dan memastikan ekosistem berjalan dengan baik," katanya.

Kombinasi antara kinerja operasional yang solid, proyek hilirisasi yang terus bergerak, dan penguatan rantai pasok mineral strategis dinilai akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dengan fondasi tersebut, mineral strategis nasional tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga motor penggerak daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi Prabowo mengakui bahwa selama ini hasil pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.

Menurut Kepala negara, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.

"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor serta menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.

Dia menilai pembangunan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, program makan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meskipun menyadari perubahan besar tidak akan mudah dilakukan, tetapi Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan memanfaatkan kekayaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat," tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) merespons rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perseroan menilai hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diterbitkan pemerintah sehingga dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis belum dapat disimpulkan secara pasti.

Direktur Utama CUAN Michael menjelaskan bahwa perseroan belum menerima dokumen resmi maupun ketentuan teknis terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) mineral strategis. Karena itu, perusahaan belum dapat memberikan penilaian definitif mengenai potensi dampaknya terhadap operasional, kondisi keuangan, kontrak dengan pelanggan, hingga risiko pembiayaan.

“Perseroan belum bisa memberi tanggapan yang bersifat konklusif mengenai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap aspek operasional, kelangsungan usaha, kondisi keuangan, perjanjian atau kontrak dengan pelanggan, maupun aspek lainnya,” kata Michael dalam keterbukaan informasi, Jumat (29/5/2026).

Meski begitu, CUAN menyatakan akan tetap mendukung kebijakan pemerintah dan berkomitmen mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Namun, perseroan menekankan bahwa keberhasilan sentralisasi ekspor akan sangat bergantung pada kualitas desain dan implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut Michael, perubahan tata kelola ekspor yang cukup signifikan membutuhkan proses pelaksanaan yang transparan, efisien, dan terstruktur agar tidak mengganggu aktivitas usaha yang sudah berjalan.

“Kunci keberhasilan dari proses sentralisasi seperti ini terletak pada detail proses pelaksanaan yang transparan, efisien, efektif, dan terstruktur dengan baik,” ujar Michael.

Selain itu, CUAN menilai kepastian hukum dan konsistensi penegakan aturan menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari investor serta konsumen global.

Perseroan juga melihat kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memberikan manfaat jangka panjang apabila dijalankan secara baik. Di antaranya meningkatkan posisi tawar ekspor nasional, memperkuat penerimaan devisa, dan menciptakan stabilitas harga jual komoditas.

Sebagai langkah antisipasi, CUAN akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan regulator, asosiasi industri, pelanggan, kreditur, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan proses transisi berjalan mulus.

Sebagai informasi, kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan menyasar tiga kelompok komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Pemerintah menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan berjalan penuh agar pelaku usaha memiliki ruang menyesuaikan proses bisnis dan administrasi ekspornya.

Pada tahap awal atau masa transisi hingga 31 Desember 2026, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti biasa. Dokumen ekspor, termasuk pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen kepabeanan, hingga dokumen transaksi tetap menggunakan identitas eksportir masing-masing.

Perbedaannya, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sementara pemerintah melakukan evaluasi efektivitas implementasi dalam tiga bulan pertama penerapan kebijakan.

Memasuki tahap implementasi penuh mulai 1 Januari 2027, pola operasional ekspor akan berubah secara lebih signifikan. DSI diproyeksikan mengambil peran sebagai eksportir utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan rantai proses ekspor, mulai dari transaksi dan kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga penerimaan pembayaran.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk menyetor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,624 triliun sepanjang 2025. Jumlah kontribusi anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID tersebut meningkat 106,9% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp855,044 miliar.

Kontribusi pajak dan PNBP ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun pada 2025.

Corporate Secretary PT Timah Ruddy Nursalam mengatakan, kenaikan kontribusi tersebut menjadi bukti komitmen PT Timah dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Dia menuturkan, PT Timah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Menurutnya, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara,” kata Ruddy, melalui siaran pers, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, PT Timah terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Timah juga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan tambang milik Hashim Djojohadikusumo, PT Arsari Tambang, mengungkap rencana pembangunan pusat riset timah dan logam tanah jarang atau rare earth elements/REE di Bangka sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan teknologi mineral Indonesia.

Direktur Utama Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembangunan pusat riset bertujuan untuk memperkuat penguasaan teknologi pengolahan mineral strategis di dalam negeri. Menurutnya Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi berbasis timah meski industri tersebut telah berkembang selama lebih dari satu abad.

“Bayangkan, industri timah Indonesia sudah ada selama 150 tahun dan kita tidak punya pusat riset timah,” katanya dalam acara Metconnex 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Aryo mengatakan pusat riset tersebut ditargetkan menjadi basis pengembangan teknologi pengolahan timah dan logam tanah jarang yang selama ini masih terbatas di Indonesia.

Dia menilai logam tanah jarang merupakan salah satu produk sampingan timah yang memiliki nilai strategis tinggi, terutama untuk mendukung kebutuhan industri teknologi tinggi dan transisi energi global.

Beberapa unsur REE yang disoroti antara lain neodymium-praseodymium (NdPr) dan dysprosium yang digunakan dalam berbagai perangkat teknologi serta industri energi.

Menurut Aryo, Indonesia perlu mulai menguasai teknologi hilir berbasis timah, termasuk pengembangan solder untuk industri semikonduktor yang membutuhkan formulasi alloy dengan standar tinggi.

Dia menilai pengembangan teknologi tersebut tidak dapat terus bergantung pada pasar luar negeri dan harus didukung penguatan kapasitas riset domestik agar inovasi serta nilai tambah industri tetap berada di dalam negeri.

“Kita perlu menguasainya, dan ini harus dimiliki oleh Indonesia, diteliti di Indonesia, dan dibuat di Indonesia,” katanya.

Aryo juga membuka peluang kolaborasi dengan akademisi, perusahaan swasta, hingga perusahaan pelat merah sektor timah guna mempercepat pengembangan pusat riset tersebut.

Menurutnya, kerja sama dengan pelaku industri yang telah lama bergerak di sektor timah menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem penelitian mineral nasional.

Aryo mengatakan, arah pengembangan industri tambang ke depan tidak lagi hanya berfokus pada ekstraksi sumber daya alam, melainkan penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi. Oleh karena itu, industrialisasi menjadi salah satu prioritas strategis perusahaan agar tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah global.

Dia mencontohkan perusahaan tambang milik adik Presiden Prabowo Subianto belum lama ini membangun pabrik timah solder melalui anak usahanya PT Solder Tin Andalan Indonesia (Stania), di Batam, Kepulauan Riau.

Ke depannya, Aryo menargetkan pabrik timah milik Arsari Tambang tidak hanya memproduksi solder bar, tetapi juga produk-produk terkait lainnya, mulai dari solder paste yang digunakan pada industri semikonduktor, hingga tin chemical.

Percepatan, perbaikan, kalau memang ada perlu dihilangkan ya kita hilangkan. Agar investasi untuk industrialisasi bisa berjalan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat hilirisasi mineral strategis sebagai penggerak industri nasional dan pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan ketidakpastian global.

"Karena tidak bisa dipungkiri, untuk maju kita harus punya hilirisasi industri. Tidak bisa menjual barang mentah lagi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Kolaborasi, elaborasi, koordinasi. Tanpa saling curiga. Saling menguatkan," kata Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herry Permana dalam acara Indonesia Miner 2026 di Jakarta, Selasa.

Herry memaparkan, realisasi investasi hilirisasi pada 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau melampaui target dengan pertumbuhan 12,7 persen secara tahunan, dan Rp373,1 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral.

Menurut dia, tren tersebut berlanjut pada kuartal pertama 2026 dengan realisasi investasi sekitar Rp498,79 triliun, di mana hilirisasi menjadi kontributor terbesar dengan porsi 30 persen dari total investasi nasional.

Untuk memperkuat agenda hilirisasi, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan, termasuk larangan ekspor bahan mentah nikel, bauksit, dan konsentrat tembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 guna mendorong pemrosesan di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah membentuk Task Force P3M-PPE melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk mempermudah iklim investasi serta menghapus hambatan yang mengganggu percepatan industrialisasi.

"Percepatan, perbaikan, kalau memang ada perlu dihilangkan ya kita hilangkan. Agar investasi untuk industrialisasi bisa berjalan dengan baik," ujar Herry.

Pemerintah juga membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara baru yang ditugaskan memimpin pengembangan dan industrialisasi mineral hilir, khususnya mineral kritis.

Di sisi kelembagaan, pemerintah juga membentuk Badan Industri Mineral yang berfokus pada pengelolaan mineral strategis.

Herry mengatakan, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis sebagai payung hukum kebijakan hilirisasi ke depan.

Terkait dinamika geopolitik global, ia menilai Indonesia berada dalam posisi cukup kuat karena didukung kekayaan sumber daya alam, termasuk batu bara yang dinilai masih memiliki peran signifikan.

"Kita mungkin ada kekurangan seperti minyak dan gas, tapi kan kita juga punya batu bara yang cukup signifikan. Tuhan itu sudah memberikan bagian-bagian kepada masing-masing negara, tinggal bagaimana kita menggunakannya," kata Herry.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Indonesia Tony Wenas menyebut, Indonesia memiliki hampir seluruh mineral kritis yang dibutuhkan dunia untuk mendukung transisi energi dan industri masa depan.

"Kita punya hampir semua logam kritis dan penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Kita punya tembaga, emas, bauksit, dan timah. Untuk nikel, kita nomor satu di dunia. Kita pasti bisa menjadi pemain nomor satu di dunia," ujar Tony.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Indonesia Miner 2026, konferensi dan pameran pertambangan tahunan yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di The Westin Jakarta.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah telah menaruh perhatian terhadap pengembangan logam tanah jarang (LTJ) dan mineral strategis. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Badan Industri Mineral (BIM) sebagai orkestrator dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk menjalankan usaha dari hulu ke hilir.

Dalam skenario optimistis, pemerintah memperkirakan potensi nilai tambah LTJ nasional dapat mencapai sekitar US$7,42 miliar pada 2030. Secara indikatif, nilai ini setara dengan 3–4% pangsa pasar Rare Earth Oxides (REO) global.

Tahapan dan strategi utama pengembangan LTJ dilakukan dengan pemetaan potensi melalui riset dan konsolidasi data, pendalaman sumber cadangan, penyusunan pre-feasibility study, serta uji coba teknologi menuju industrialisasi.

Dalam waktu dekat, BIM akan menjalankan pilot riset terapan di Mamuju, Sulawesi Barat. Riset tersebut sekaligus menguji teknologi leaching Ion Adsorption Clay (IAC) dan membandingkan metode in-situ dan ex-situ sebagai dasar rekomendasi kebijakan nasional.

Secara paralel, penguatan implementasi juga dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dengan calon mitra investasi, teknologi, pemasok, dan offtaker dari berbagai negara.

Secara konseptual dan di atas kertas, hal tersebut tampak cukup ideal dan menjanjikan. Namun, ada beberapa catatan agar kebijakan-strategi-program tersebut tidak hanya sekadar berjalan. Kebijakan tersebut diharapkan betul-betul bisa bekerja secara lebih efektif dan memberi dampak positif (ekonomi) yang konkret.

Dari perspektif ekonomi, strategi dan model bisnis LTJ pada dasarnya adalah sama dengan model bisnis lainnya. Misalnya, industri pertambangan di sektor hulu; industri pemurnian-pengolahan hasil tambang di sisi midstream; dan industri pengguna akhir untuk di sisi hilirnya.

Bagi Indonesia, bisnis pertambangan tentu bukan hal baru. Lain halnya dengan LTJ yang masih relatif baru. Saat ini, kita masih berada pada tahapan menuju infant industry karena belum ada bisnis produksi LTJ secara komersial.

Hambatan utamanya adalah tekno-ekonomi. Secara teknis kita belum menguasai teknologi pendayagunaan LTJ yang secara keekonomian masuk pada skala komersial dan terserap pasar.

Meski begitu, kegiatan pertambangan LTJ secara komersial perlu segera direalisasikan. Ini semestinya bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui BUMN pertambangan seperti Mind.Id-Perminas dengan dukungan Danantara.

Bisa juga melalui partnership dengan para pelaku pertambangan LTJ yang sudah berpengalaman di tingkat global-regional. Sejauh ini, negara-negara produsen utama LTJ global antara lain adalah Cina, AS, Australia, Myanmar, Thailand, Vietnam, India, dan Rusia.

Sedangkan dari sisi midstream, jika kita ingin memaksimalkan potensi sumber daya LTJ di tanah air, maka perlu menggandeng mitra. Terutama pelaku usaha pemurnian dan pengolahan LTJ yang memiliki keterkaitan atau menjadi offtaker dari produksi LTJ domestik. Cina dalam hal ini adalah negara yang sejauh ini mendominasi (80–95%) segmen midstream LTJ.

Namun, akan kurang realistis jika kita mengandalkan industri strategis enduser, seperti industri pertahanan atau industri energi (terbarukan)--seperti kendaraan listrik, industri elektronika dan robotik–untuk menarik dan menggerakkan sisi midstream dan hulu LTJ. Hal ini karena artinya kita akan berbicara tentang industrialisasi dan daya saing industri dalam arti lebih luas.

Dalam dalam konteks LTJ, akan lebih mengarah pada high tech-sophisticated industries. Di bidang ini, tentu saja gap dan tingkat ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara maju-industri sudah jauh lebih lebar lagi dibandingkan dengan gap jika kita menggarap segmen hulu dan midstream.

Dalam kaitan dengan pasar, jika strategi pendekatan end user industry sebagai lokomotif ini yang dikedepankan kita akan berkompetisi dengan industri dari CIna, Jepang, Korea, dan India yang sudah lebih dulu berkembang.

Jika kita mengarah ke strategi ini, kita akan bersaing dengan industri pertahanan, pesawat, serta kendaraan listrik maupun hybrid dengan AS, misalnya. Kita akan bersaing dengan Eropa dalam industri logam-metalurgi, pertahanan-pesawat, otomotif dan energi terbarukan.

Industri di Amerika Utara dan Eropa sudah mapan menjadi pasar utama pengguna akhir dari pemanfaatan LTJ global. Tidak realistis jika kita ingin mempengaruhi kemapanan itu, apalagi menggesernya.

Akan lebih masuk akal jika kita sedikit menangkap peluang ekonomi yang ada di dalamnya, dengan bermitra dan merealisasikan satu-dua investasi di bidang itu di tanah air. Tapi, menempatkannya sebagai strategi utama pengembangan LTJ untuk menarik gerbong segmen midstream dan hulu pertambangan LTJ, jelas bukan hanya tidak tepat, tetapi juga tidak terukur.

Mudah-mudahan sebelum 2029 sudah ada “pecah telur” realisasi produksi LTJ di hulu. Begitu pula di sektor midstream, industri pengolahan-pemurnian sudah bisa menghasilkan pada skala komersial. Jika hanya sebatas skala pilot project, khawatirnya tidak akan berlanjut dan sekadar hanya akan menjadi omon-omon.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dikaruniai Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, seperti emas, tembaga, bauksit, nikel atau tanah jarang (rare earth). Penyebarannya merata di seluruh pulau.

Cadangan nikel Indonesia mencapai 5,3 miliar ton (42 persen nikel dunia ada di Sulawesi-Maluku), tembaga sebesar 28 juta ton (3 persen tembaga dunia atau nomor 7 terbesar dunia/Papua dan Sumbawa), bauksit 2,7 miliar ton (nomor 7 terbesar dunia/Kalimantan & Sumatera) dan rare earth sebesar 136 juta ton biji teridentifikasi (2024) yang menyebar mulai dari Sumatera dan Sulawesi.

Mineral yang sudah disebutkan ini adalah sejenis mineral kritis bernilai ekonomi tinggi bagi pertahanan, ketahanan energi dan pendukung teknologi tinggi.

Meskipun demikian, Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, dunia bergerak cepat menuju transisi energi dan digitalisasi. Di sisi lain, Indonesia yang menyimpan potensi signifikan mineral kritis, justru belum efektif mengolah SDA itu menjadi penopang transformasi global tersebut.

Tambang ilegal masih sangat marak. Di sekitar pertambangan PT Timah Tbk (Bangka-Balitung), tambang ilegal sangat marak. Penambang ilegal ini diam-diam menjual biji timah ke luar yang membuat timah di pasar banjir dan Indonesia gagal menjadi penentu harga timah global.

Padahal, Indonesia adalah produsen timah nomor dua terbesar dunia. Perlu menjadi catatan, di sekitar wilayah operasi PT Timah adalah pusat cadangan rare-earth terbesar yang nilai ekonominya tinggi untuk pembangunan teknologi.

Tambang ilegal juga marak di sekitar pertambangan PT Amman Mineral Tbk di Sumbawa Barat. Penambang ilegal ini kerap menggunakan mercuri berbahaya untuk mendapatkan emas dan dijual ke penadah. Ini hanya contoh kecil dari banyaknya ilegal mining yang membutuhkan disiplin pemerintah dan membuat mineral kritis kita berada di tepi jurang.

Mengolah Secara Berkelanjutan

Pertanyaannya kemudian bukan lagi soal apakah Indonesia memiliki mineral kritis melimpah, tetapi bagaimana kita mengelolanya secara berdaulat, strategis, dan berkelanjutan.

Mineral strategis adalah komoditas tambang bernilai ekonomis tinggi, krusial bagi pertahanan, energi, dan industri teknologi (seperti baterai kendaraan listrik), yang seringkali mendominasi rantai pasok global. Kepmen ESDM 69/2024 menetapkan 22 mineral strategis RI termasuk nikel, litium, kobalt, dan logam tanah jarang untuk hilirisasi dan ketahanan ekonomi

Berbagai literatur internasional menegaskan bahwa mineral kritis memiliki nilai strategis tinggi karena perannya dalam teknologi energi bersih dan sistem pertahanan modern. Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa permintaan mineral untuk teknologi energi bersih,seperti kendaraan listrik, turbin angin, dan panel surya melonjak dalam satu dekade terakhir dan diproyeksikan terus meningkat seiring percepatan dekarbonisasi global.

Dalam konteks ini, tembaga, nikel atau rear earth menempati posisi sentral. Tembaga dan nikel adalah “urat nadi” elektrifikasi. Ia menjadi komponen utama kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, jaringan transmisi, hingga pusat data (data center) yang menopang ekonomi digital.

Revolusi kendaraan listrik global adalah juga berkah bagi produsen-produsen tambang di tanah air. Karena tembaga, nikel, timah, cobalt dan mangan adalah komponen penting untuk pembangunan baterai kendaraan listrik. Untuk pembangunan baterai kendaraan listrik, mineral penting yang dibutuhkan, seperti aluminium (18.9 persen), nikel (15,7 persen), tembaga (10,8 persen), baja (10,8 persen), mangan (5,4 persen), cobalt (4,3 persen) dan lithium (3,2 persen).

Revolusi menuju kendaraan listrik juga memiliki multiplier effect sangat besar bagi Indonesia yang terus mengalami defisit akibat impor migas terlalu besar karena produksi minyak Indonesia turun terus. Tahun 2025, produksi rata-rata harian minyak kita Hanya 600.000 barel oil per day (BOPD), sementara kebutuhan kita mencapai 1.5 juta BOPD untuk menghidup industry dan mobilitas penduduk yang besar mencapai 270 juta jiwa.

Selain dapat mengantisipasi defisit akibat impor minyak dan gas, kebijakan pengamanan mineral strategis, seperti tembaga, mangan, dan nikel sangat mendesak. Tiga jenis mineral ini menjadi bahan dasar (raw materials ) pengembangan baterai untuk eksosistem mobil listrik. Kebijakan hilirasi mineral memang mewajibkan semua perusahaan tambang membangun pabrik smelter di tanah air.

Banyak pihak pesimis karena produk olahan smelter tembaga, bauksit ataupun nikel tak bisa diserap industri dalam negeri. Namun, dengan berkembangnya kebijakan mobil listrik, hasil olahan smelter tembaga dan nikel di tanah air akan terserap dengan mudah.

Glencore, salah satu produsen metal terbesar dunia mengatakan, kebijakan kendaraan listrik akan menambah permintaan (demand) tembaga sebesar 18 persen tahun 2030. Sementara permintaan nikel global akan tumbuh 55 persen tahun 2030. Dalam ekosistem kendaraan listrik, tembaga digunakan untuk pembangunan jaringan listrik, jaringan storage (penyimpanan/reservoar) dan charging (Infrastrukur pengisian).

Menurut Glencore, permintaan tembaga untuk charging saja, misalnya akan tumbuh dari 23,000 ton di tahun 2020 menjadi 392,000 ton tahun 2030. Ini tentu berita baik bagi produsen tembaga, seperti PT Freeport Indonesia yang telah membangun pabrik smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas di atas 1 juta ton per tahun. Dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, hasil olahan tembaga mudah terserap.

Sementara, permintaan nikel untuk jaringan penyimpanan (grid storage) akan tumbuh dari 20,000 ton tahun 2020, menjadi 150,000 ton tahun 2030. Secara umum, permintaan nikel untuk kendaraan listrik tumbuh dari 66,000 ton tahun 2020, menjadi 985,000 pada periode tahun 2030.

Itu artinya, tanpa tembaga atau mineral kritis lainnya dalam jumlah besar dan pasokan stabil, ambisi dunia menuju net zero emissions akan terhambat. Karena itu, negara-negara besar berlomba mengamankan rantai pasok mineral kritis sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan geopolitik mereka. Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pemasok bahan mentah dalam kompetisi global tersebut.

Pengelolaan mineral kritis harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam kendali negara. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, strategi kita tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya, melainkan harus memastikan nilai tambah, transfer teknologi, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Maka, orientasi dan arah kebijakan hilirisasi tambang yang telah didorong pemerintah sejak tahun 2014 adalah langkah pasti menuju pengamanan pasokan mineral kritis. ANTM misalnya, telah sukses membangun pabrik smelter berkapasitas 27.000 metrik ton di Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak tahun 1973 dan sukses membangun pabrik smelter di Halmahera Timur berkapasitas 13.000 matrik ton tahun 2023.

Selain itu, PT Vale Indonesia juga gencar membangun pabrik smelter berkapasitas di atas 1 juta ton per tahun di Sorowako (Sulawesi Selatan) dan Bahodopi (Sulawesi Tengah). Produsen-produsen tembaga besar, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Tbk (AMMAN) juga telah sukses membangun pabrik smelter tembaga terbesar di dunia.

Freeport telah membangun pabrik smelter tembaga dengan kapasitas 1.7 juta ton konsentrat per tahun dan dana investasi senilai US$4 miliar. Smelter ini dibangun di Manyar, Jawa Timur dan merupakan pabrik smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia.

Sementara Amman telah membangun pabrik smelter tembaga berkapasitas 900.000 matrik ton per tahun di Sumbawa Barat, NTB. Dua produsen tembaga ini adalah termasuk terbesar. Mereka sudah berkomitmen membangun pabrik tembaga. Sudah banyak perusahaan-perusahaan tambang yang telah membangun pabrik smelter domestik. Dengan melimpahnya cadangan sumber daya alam mineral tersebut, sangatlah masuk akal jika Indonesia terus mendorong pengembangan kendaraan listrik.

Perpanjangan Kontrak Freeport

Di era globalisasi sekarang ini, dunia terkoneksi satu-sama lain. Tak ada satu negara yang menutup diri terhadap kekuatan global. Maka, kerjasama antara negara untuk mengamankan mineral strategis menjadi sangat penting. Dalam konteks kerja sama internasional, termasuk dengan Amerika Serikat sekalipun yang sedang ramai sekarang ini, orientasi kebijakan harus jelas, yaitu, memperkuat penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kerjasama dengan Amerika Serikat misalnya, bukan sekadar membuka akses investasi saja. Tetapi memperkuat pengamanan pasokan ketahanan energi di masa depan. Kerja sama strategis semestinya mendorong peningkatan kapasitas nasional dalam eksplorasi, pengolahan, pemrosesan lanjutan (refining), hingga manufaktur berbasis mineral kritis. Dengan demikian, Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global, dari eksportir bahan mentah menjadi pemain kunci dalam industri berbasis teknologi.

Ekosistem hilirisasi yang kini tengah dicanangkan pemerintah harus dijaga keberlanjutannya. Namun, hilirisasi tidak akan kokoh tanpa fondasi hulu yang kuat. Jika kita bicara mineral kritis di sektor tembaga dan emas, tentu tak boleh lepas dari pembicaraan terkait produsen tambang tembaga dan emas terbesar, PT Freeport Indonesia (Freeport) dan PT Amman Mineral Tbk (AMMN).

Dua produsen ini memiliki cadangan tembaga terbesar. Freeport di Grasberg memiliki cadangan di atas 3 miliar ton dan Amman Mineral di Elang Dodo yang akan dieksplorasi tahun 2027 memiliki cadangan 2.7 miliar ton. Freeport memiliki kapasitas produksi di atas 200.000 matrik ton per hari untuk ore (biji tembaga, emas dan perak). Jadi, dua produsen tembaga Indonesia termasuk penguasa pasar dunia.

Untuk Freeport, setelah pertambangan Grasberg open-pit selesai tahun 2019, mereka sudah mulai masuk ke tambang bawah tanah (underground) yang sangat sulit, kompleks, butuh teknologi tinggi dan modal kuat. Proses penambangan, terutama tambang bawah tanah seperti halnya Freeport, memerlukan waktu panjang, bahkan 10–15 tahun sejak tahap eksplorasi hingga produksi.

Maka, untuk tambang sekelas Freeport yang mengolah tambang bawah tanah ini membutuhkan kepastian hukum dan kepastian izin usaha sejak dini. Perusahaan tak memiliki dasar untuk melakukan eksplorasi lanjutan dan investasi jangka panjang yang berisiko tinggi dan padat modal jika tak mendapat ijin usaha dari sekarang.

Dalam konteks inilah kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan serta PT Freeport Indonesia menjadi relevan secara strategis. MoU tersebut bukan sekadar perpanjangan administratif, melainkan instrumen untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang, termasuk optimalisasi sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041.

Keberlanjutan produksi ini memiliki implikasi fiskal dan sosial yang besar. Dengan asumsi harga komoditas saat ini, Freeport memperhitungkan bahwa kontribusi kepada negara diperkirakan sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp90 triliun per tahun, termasuk bagian untuk pemerintah daerah. Bagi Papua, keberlanjutan operasi berarti kesinambungan penerimaan daerah, kesempatan kerja, program pengembangan masyarakat, dan penguatan infrastruktur sosial-ekonomi. Dalam perspektif pembangunan, kepastian jangka panjang jauh lebih bernilai dibandingkan manfaat sesaat.

Namun, manfaat ekonomi saja tidak cukup. Kerja sama ini harus dipastikan mendukung ketahanan energi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis. Dunia saat ini menghadapi fragmentasi geopolitik dan risiko gangguan pasokan. Negara yang memiliki cadangan sekaligus kemampuan pengolahan akan memiliki daya tawar lebih tinggi dalam percaturan global.

Indonesia memiliki peluang strategis, yaitu menjadi jangkar pasokan mineral kritis bagi dunia sekaligus pusat hilirisasi berbasis sumber daya alamnya sendiri. Untuk itu, kuncinya ada pada kedaulatan pengelolaan, penguatan teknologi dalam negeri, dan keberlanjutan lingkungan serta sosial.

Jika dikelola dengan visi jangka panjang dan tata kelola yang transparan, mineral kritis bukan hanya komoditas, namun sebagai fondasi ketahanan energi, pertahanan nasional, dan kemakmuran rakyat.Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap ton mineral yang dimanfaatkan benar-benar menjadi pijakan bagi Indonesia yang lebih berdaulat, tangguh, dan sejahtera.

Bisnis.com, JAKARTA – Gilarsi Wahju Setijono kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Perminas adalah BUMN yang memiliki mandat untuk mendukung tujuan strategis nasional terkait pengembangan, pengelolaan, dan industrialisasi hilir mineral strategis,termasuk logam tanah jarang dan mineral kritis lainnya.

Pada perkembangan terkini, Perminas bersama Danantara menjalin kolaborasi dengan New Energy Metals Holdings Ltd (NEM) untuk mengembangkan ekosistem logam tanah jarang, Senin (16/2/2026).Pada momen tersebut, kepastian posisi Gilarsi sebagai Presdir Perminas terkonfirmasi.

Profil Gilarsi Wahju Setijono

Adapun, Gilarsi saat ini juga masih menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT VKTR Teknologi Mobilitas, entitas kendaraan listrik yang berada di bawah naungan Grup Bakrie. Sebelumnya, dia ditahui sebagai mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).

Lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memiliki pengalaman panjang di perusahaan swasta nasional, multinasional, hingga badan usaha milik negara.

Menilik rekam jejaknya, karier Gilarsi Setijono di Grup Bakrie bermula pada 1991–1994 sebagai Senior Business Development Manager di Bakrie & Brothers.

Setelah itu, dia sempat menjabat Manajer Pabrik di PT Keramik Diamond Industries pada 1995–1997. Kemudian, kariernya berlanjut di Philips Lighting sejak 1997 sebagai GM & Operations Manager.

Selanjutnya, dia dipromosikan menjadi Business Restructuring Director Philips Lighting ASEAN & Pacific pada 2002, serta Director ASEAN & Pacific pada 2004 hingga 2006.

Pada 2006–2008, Gilarsi dipercaya menjadi Managing Director di Merrill Lynch, divisi investasi dan manajemen kekayaan Bank of America. Dia kemudian menjabat CEO Shafira Corporation pada 2008–2012, dan melanjutkan peran sebagai Komisaris hingga 2015.

Secara paralel, dia juga memimpin PT Adyawinsa Stamping Industries sebagai CEO pada 2012–2015, salah satu produsen komponen otomotif domestik.

Pada November 2015, Gilarsi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Di bawah kepemimpinannya, perseroan menjalankan agenda transformasi bisnis, mencakup penguatan layanan logistik, surat, dan transaksi keuangan. Dia mengakhiri masa jabatan tersebut pada 2020.

Sejak 2021, Gilarsi tercatat sebagai Komisaris Independen PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX). Dia kemudian kembali ke Grup Bakrie dan memimpin VKTR sebagai CEO sejak Januari 2022 hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meniai mineral kritis dan strategis memiliki peran krusial dalam mendukung transisi energi.

Anggota Dewan Pakar Perhapi Irwandy Arif menyebut, dalam beberapa dekade mendatang, permintaan terhadap mineral akan berkaitan dengan transisi energi, peningkatan populasi, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

“Demand mineral kritis sampai 2030 naik semua. Tapi kalau gonjang-ganjing seperti sekarang, nggak akan ada yang berani investasi. Potensi kita sebenarnya luar biasa. Pemerintah dan industri pertambangan harus memiliki pemikiran yang sama, kalau tidak maka akan sia-sia, kehilangan kesempatan,” kata Irwandy, belum lama ini.

Dia juga menyoroti pengembangan ekosistem kendaraan listrik masih perlu infrastruktur yang memadai. “Antam [Aneka Tambang] sedang menjalankan proyek ini. Tapi memang kebanyakan kendaraan listrik menggunakan baterai LFP. Di Indonesia rencananya menggunakan NMC [nikel, mangan, cobalt],” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani menegaskan pentingnya mineral kritis, mineral strategis, serta pengembangan material maju (advanced materials) sebagai fondasi pertumbuhan industri dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, perubahan geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan mineral untuk energi bersih, teknologi tinggi, dan manufaktur membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam.

Namun, Resvani menilai pengembangan industri manufaktur berbasis mineral strategis di Indonesia belum optimal. Rendahnya eksplorasi yang berdampak pada minimnya data hulu, penghiliran yang masih terbatas pada tahap primer, serta ketergantungan impor material maju menjadi faktor utama penghambat, yang diperparah oleh lemahnya perencanaan strategis, pengawasan, dan iklim investasi di sektor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengungkapkan bahwa PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan berfokus pada pengelolaan tambang tanah jarang (rare earth elements/REE).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa fokus entitas baru itu akan berbeda dengan holding BUMN tambang yang telah ada, yakni MIND ID.

“Memang Perminas ini peruntukannya untuk tanah jarang atau rare earth. Sama seperti MIND ID, kan mempunyai anak perusahaannya masing-masing,” kata Rosan usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Dia lantas menyandingkan Perminas dengan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang kuat dalam pengelolaan batu bara, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang berfokus pada nikel, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam yang mengandalkan emas dan nikel, hingga pengelolaan tembaga oleh PT Freeport.

Menurut Rosan, Perminas nantinya akan mengeksplorasi potensi elemen tanah jarang di Tanah Air yang dinilai belum dioptimalisasi.

“Karena tanah jarang itu kalau dilihat kan sekarang memang menjadi suatu kebutuhan dunia yang sangat-sangat tinggi. Dan kita punya potensi dan cadangan yang sangat-sangat tinggi juga,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) ini.

Oleh karena itu, Rosan menyebut bahwa infrastruktur pengelolaan tanah jarang oleh Perminas terus disiapkan. Pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian lain untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan pengelolaan mineral-mineral strategis dan kritis Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah dan optimal oleh negara.

“Ya justru, justru itu dari Bapak Presiden. Untuk supaya kita diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita yang terutama mineral-mineral yang strategis ya. Itu maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan Perminas memiliki mandat khusus yang berbeda dengan holding BUMN pertambangan MIND ID beserta anak usahanya. Perminas difokuskan pada pengelolaan mineral kritis yang selama ini dinilai belum tertangani secara optimal.