Pemerintah telah menaruh perhatian terhadap pengembangan logam tanah jarang (LTJ) dan mineral strategis. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Badan Industri Mineral (BIM) sebagai orkestrator dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk menjalankan usaha dari hulu ke hilir.

Dalam skenario optimistis, pemerintah memperkirakan potensi nilai tambah LTJ nasional dapat mencapai sekitar US$7,42 miliar pada 2030. Secara indikatif, nilai ini setara dengan 3–4% pangsa pasar Rare Earth Oxides (REO) global.

Tahapan dan strategi utama pengembangan LTJ dilakukan dengan pemetaan potensi melalui riset dan konsolidasi data, pendalaman sumber cadangan, penyusunan pre-feasibility study, serta uji coba teknologi menuju industrialisasi.

Dalam waktu dekat, BIM akan menjalankan pilot riset terapan di Mamuju, Sulawesi Barat. Riset tersebut sekaligus menguji teknologi leaching Ion Adsorption Clay (IAC) dan membandingkan metode in-situ dan ex-situ sebagai dasar rekomendasi kebijakan nasional.

Secara paralel, penguatan implementasi juga dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dengan calon mitra investasi, teknologi, pemasok, dan offtaker dari berbagai negara.

Secara konseptual dan di atas kertas, hal tersebut tampak cukup ideal dan menjanjikan. Namun, ada beberapa catatan agar kebijakan-strategi-program tersebut tidak hanya sekadar berjalan. Kebijakan tersebut diharapkan betul-betul bisa bekerja secara lebih efektif dan memberi dampak positif (ekonomi) yang konkret.

Dari perspektif ekonomi, strategi dan model bisnis LTJ pada dasarnya adalah sama dengan model bisnis lainnya. Misalnya, industri pertambangan di sektor hulu; industri pemurnian-pengolahan hasil tambang di sisi midstream; dan industri pengguna akhir untuk di sisi hilirnya.

Bagi Indonesia, bisnis pertambangan tentu bukan hal baru. Lain halnya dengan LTJ yang masih relatif baru. Saat ini, kita masih berada pada tahapan menuju infant industry karena belum ada bisnis produksi LTJ secara komersial.

Hambatan utamanya adalah tekno-ekonomi. Secara teknis kita belum menguasai teknologi pendayagunaan LTJ yang secara keekonomian masuk pada skala komersial dan terserap pasar.

Meski begitu, kegiatan pertambangan LTJ secara komersial perlu segera direalisasikan. Ini semestinya bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui BUMN pertambangan seperti Mind.Id-Perminas dengan dukungan Danantara.

Bisa juga melalui partnership dengan para pelaku pertambangan LTJ yang sudah berpengalaman di tingkat global-regional. Sejauh ini, negara-negara produsen utama LTJ global antara lain adalah Cina, AS, Australia, Myanmar, Thailand, Vietnam, India, dan Rusia.

Sedangkan dari sisi midstream, jika kita ingin memaksimalkan potensi sumber daya LTJ di tanah air, maka perlu menggandeng mitra. Terutama pelaku usaha pemurnian dan pengolahan LTJ yang memiliki keterkaitan atau menjadi offtaker dari produksi LTJ domestik. Cina dalam hal ini adalah negara yang sejauh ini mendominasi (80–95%) segmen midstream LTJ.

Namun, akan kurang realistis jika kita mengandalkan industri strategis enduser, seperti industri pertahanan atau industri energi (terbarukan)--seperti kendaraan listrik, industri elektronika dan robotik–untuk menarik dan menggerakkan sisi midstream dan hulu LTJ. Hal ini karena artinya kita akan berbicara tentang industrialisasi dan daya saing industri dalam arti lebih luas.

Dalam dalam konteks LTJ, akan lebih mengarah pada high tech-sophisticated industries. Di bidang ini, tentu saja gap dan tingkat ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara maju-industri sudah jauh lebih lebar lagi dibandingkan dengan gap jika kita menggarap segmen hulu dan midstream.

Dalam kaitan dengan pasar, jika strategi pendekatan end user industry sebagai lokomotif ini yang dikedepankan kita akan berkompetisi dengan industri dari CIna, Jepang, Korea, dan India yang sudah lebih dulu berkembang.

Jika kita mengarah ke strategi ini, kita akan bersaing dengan industri pertahanan, pesawat, serta kendaraan listrik maupun hybrid dengan AS, misalnya. Kita akan bersaing dengan Eropa dalam industri logam-metalurgi, pertahanan-pesawat, otomotif dan energi terbarukan.

Industri di Amerika Utara dan Eropa sudah mapan menjadi pasar utama pengguna akhir dari pemanfaatan LTJ global. Tidak realistis jika kita ingin mempengaruhi kemapanan itu, apalagi menggesernya.

Akan lebih masuk akal jika kita sedikit menangkap peluang ekonomi yang ada di dalamnya, dengan bermitra dan merealisasikan satu-dua investasi di bidang itu di tanah air. Tapi, menempatkannya sebagai strategi utama pengembangan LTJ untuk menarik gerbong segmen midstream dan hulu pertambangan LTJ, jelas bukan hanya tidak tepat, tetapi juga tidak terukur.

Mudah-mudahan sebelum 2029 sudah ada “pecah telur” realisasi produksi LTJ di hulu. Begitu pula di sektor midstream, industri pengolahan-pemurnian sudah bisa menghasilkan pada skala komersial. Jika hanya sebatas skala pilot project, khawatirnya tidak akan berlanjut dan sekadar hanya akan menjadi omon-omon.

Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan pembentukan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan potensi tanah jarang (rare earth) Indonesia.

"Perminas ini untuk tanah jarang atau rare earth yang memang kita potensinya sangat-sangat besar, tapi belum dioptimalisasi, masih jauh dari optimalisasi," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kini logam tanah jarang menjadi salah satu komoditas dan kebutuhan yang diminati dunia, karena memiliki nilai tambah yang tinggi, salah satunya sebagai komponen utama teknologi kendaraan listrik, elektronik, hingga industri kesehatan dan energi terbarukan.

"Tanah jarang itu kalau dilihat kan sekarang memang menjadi suatu kebutuhan dunia yang sangat-sangat tinggi, dan kita punya potensi dan cadangan yang sangat-sangat tinggi juga," ujar Rosan.

Untuk itu, lanjutnya, Danantara juga akan menjalin kerja sama dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai progres Perminas nantinya.

"Kita diminta persiapkan dan kita bekerja sama juga dengan kementerian lainnya," kata Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pembentukan BUMN baru Perminas untuk mengelola mineral kritis telah sejalan dengan arahan dari Preside Prabowo Subianto.

"Justru itu dari Bapak Presiden (arahan membentuk Perminas), yang diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita, terutama mineral-mineral yang strategis. Maka diminta lah Danantara membentuk satu entitas," katanya.

Prasetyo juga memastikan bahwa pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas, selain tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut.

Di sisi lain, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan tambang emas Martabe akan dialihkan ke Perminas.

Dony mengatakan Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara.

Nantinya, ia mengatakan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026