REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kembali menempatkan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026. Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standby in case diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Langkah tersebut diambil lantaran sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas guna menjaga penyaluran kredit. Menurut Juda, permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga.

Juda merinci, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Juda berharap tambahan likuiditas dari kas negara itu bisa menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level dua digit.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bakal tetap mengejar penarikan tunggakan royalti PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo terkait pengelolaan eks-Hotel Sultan.

Direktur Utama PPK GBK, Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa upaya tersebut tetap dijalankan usai PPK GBK memenangkan gugatan di persidangan tingkat pertama. Di mana, pada hari ini proses eksekusi Hotal Sultan juga telah dilakukan.

"Oke, itu memang ada urusan perdata. Dan nanti lebih detail dari kuasa hukum, kita sudah menang di tingkatan yang pertama. Dan ini mau di-check ulang, bahwa kita akan jalankan juga [penarikan tunggakan royalti] tetap dijalankan," ujar Rakhmadi saat ditemui di Kompleks Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, PPK GBK menilai penarikan tunggakan royalti tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak Pontjo Sutowo.

Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban finansial yang harus disetorkan langsung kepada kas negara.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum PPK GBK tengah melakukan pemeriksaan ulang terhadap detail perkara guna menyusun langkah hukum berikutnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

MANGGARAI - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.094.098.671 sepanjang tahun 2026 dari hasil penanganan kasus tindak pidana korupsi. Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Proses penyerahan uang pengganti ini dipimpin langsung Kepala Kejari Manggarai Barat Yoanes Kardinto. Dia didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Muhammad Ifan beserta jajaran di kantor Kejari Manggarai Barat.

Yoanes mengatakan, pengembalian kerugian negara merupakan pilar penting dalam penegakan hukum kasus korupsi. Keberhasilan penanganan perkara tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara melainkan juga dari seberapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan untuk kepentingan publik.

“Penanganan kasus korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan uang negara kembali agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Dana lebih dari Rp2 miliar tersebut dihimpun dari berbagai perkara korupsi yang ditangani bidang Pidsus Kejari Manggarai Barat selama 2026. Proses pemulihan ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang terukur sebagai bagian dari program pemulihan aset (asset recovery).

Langkah tegas ini membuktikan bahwa penegakan hukum harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Melalui uang yang kembali ke kas negara, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung lewat program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemulihan aset ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar selalu mengelola anggaran secara transparan dan berintegritas.

“Uang yang kita selamatkan ini akan kembali ke masyarakat, karena itu integritas dalam pengelolaan anggaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk menyetor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,624 triliun sepanjang 2025. Jumlah kontribusi anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID tersebut meningkat 106,9% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp855,044 miliar.

Kontribusi pajak dan PNBP ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun pada 2025.

Corporate Secretary PT Timah Ruddy Nursalam mengatakan, kenaikan kontribusi tersebut menjadi bukti komitmen PT Timah dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Dia menuturkan, PT Timah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Menurutnya, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara,” kata Ruddy, melalui siaran pers, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, PT Timah terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Timah juga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

Dalam pantauan reporter Bisnis di kompleks Kejagung RI, nampak uang Rp10,27 triliun itu ditampilkan menggunung dengan tinggi sekitar 2 meter di panggung. Uang pecahan Rp100.000 itu dibungkus plastik. Terlihat di layar, keterangan bahwa tumpukan uang tersebut mencapai "Rp10.270.051.886.464".

Tumpukan uang tersebut diserahkan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Burhanuddin di Kejagung pada Rabu (13/5/2026).

Uang 10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembicaraan mengenai program pengampunan pajak aliastax amnestykerap kali muncul setiap kali pemerintah ingin menambah penerimaan negara secara instan.

Secara teoritis,tax amnestybisa menghasilkan ‘uang tebusan’ dari wajib pajak yang mengungkapkan harta yang sebelumnya tak dilaporkan sehingga meningkatkan kas negara dalam jangka pendek.

Pada masa Reformasi, otoritas fiskal pertama kali memberlakukantax amnestypada 2016 hingga 2017. Lima tahun kemudian alias pada 2022, pemerintah kembali memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau kerap disebuttax amnestyjilid II.

Dua kali pengampunan pajak untuk para konglomerat itu seakan tidak cukup. Pada tahun lalu, wacanatax amnestykembali mencuat: saat itu, DPR memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Tanggapan negatif muncul dari kalangan pengusaha, akademisi, hingga konsultan pajak. Salah satu alasan yang kerap muncul adalah menimbulkan bahaya moral karena pemberlakuantax amnestysecara rutin hanya akan menurunkan kepatuhan sukarela dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh.

Akhirnya, hingga akhir tahun, pembahasan RUU Tax Amnesty tidak berlanjut. Kendati demikian, kebutuhan mengerek pendapatan negara semakin mendesak: berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga koperasi desa/kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Otoritas fiskal tetap harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai berbagai dana untuk berbagai program presiden. Direktorat Jenderal Pajak pun memilih memeriksa kembali programtax amnestyjilid II—bukan melanjutkan ke jilid III.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan akan kembali mengejar para peserta PPS atautax amnestyjilid II lalu, terutama mereka yang terindikasi belum mendeklarasikan asetnya secara lengkap.

“Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap,” ungkap Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Tampaknya, pernyataan Bimo membuat para konglomerat peserta tax amnestyperiode sebelumnya resah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampai mengadakan jumpa pers khusus untuk mengklarifikasi pernyataan anak buahnya itu.

Purbaya mengaku terjadi kegaduhan di kalangan dunia usaha. Bantah pernyataan anak buahnya, bendahara negara itu menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, sambungnya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa. Terkait pernyataan Bimo, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di samping itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menyampaikan ketidaksenangannya atas programtax amnesty.

Menurutnya, program pengampunan pajak justru berpotensi menciptakan kerentanan integritas, baik bagi pegawai di lingkungan DJP maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang terus-menerus dibayangi pemeriksaan.

Oleh sebab itu, Purbaya berjanji tidak akan ada lagi program pengampunan pajak aliastax amnestyselama masa jabatannya.

"Selama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukantax amnesty. Tapi kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga tidak disogok tapi diperiksa terus. Saya melihat kasihan orang-orang itu," ujarnya.

Dia lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Purbaya meminta seluruh wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan pada masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air alias repatriasi.

Dia memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuhnya.

Lulusan Perdue University itu pun memberikan pesan tegas kepada komunitas bisnis dan dunia usaha agar segera membenahi kepatuhan pajaknya dari sekarang.

"Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita tidak akan adatax amnestylagi," tutupnya.

Arahan Prabowo

Sementara dari sisi parlemen, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tetap tidak menutup kemungkinan adanyatax amnestyjilid III.

Meski Purbaya sudah menegaskan tidak akan menggelar tax amnesty selama dirinya menjadi menteri keuangan, Misbhakun menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden.

“[Tak adatax amnesty] kecuali ada perintah lain dari Pak Prabowo,” kata Misbhakun saat ditemui Bisnis di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Hanya saja, legislator dari Partai Golkar itu mengklaim bahwa memang tidak ada lagi rencana pembahasan RUU Tax Amnesty meski sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Dia pun meminta isutax amnestytidak dihembuskan lagi.

Dia juga mendorong agar otoritas pajak tidak lagi mengejar pesertatax amnestyperiode sebelumnya. Misbakhun mengklaimtax amnestytidak dirancang untuk mengejar wajib pajak.

“Tujuannya adalah mengampuni,” ucapnya.

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mendukung apabila wajib pajak pesertatax amnestyyang belum memenuhi ketentuan repatriasi diberi peringatan saja, bukan menjadi target.

“Berdasarkan yang saya ketahui di lapangan, masalah repatriasi ini lebih karena kealpaan saja,” ungkap Fajry kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Oleh sebab itu, jika ternyata ada yang belum memenuhi ketentuan, maka otoritas pajak hanya perlu memberikan solusi. Dia mencontohkan sudah ada program Pas Final untuk pengampunan harta yang belum dilaporkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meyakini tekanan global malah akan memaksa pemerintah lebih berhemat sehingga defisit APBN 2026 menyusut.

Said merasa banyak sekali kekhawatiran terkait ketahanan APBN 2026 yang kian menipis dan berisiko jebol dengan defisit melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Said, di tengah tekanan depresiasi rupiah dan situasi makroekonomi global yang menantang, kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Dia memproyeksikan defisit fiskal hingga akhir 2026 justru akan lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah.

"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Said menjelaskan, APBN 2026 sejatinya merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Hanya saja, klaimnya, pemerintah akan menempuh langkah penyesuaian atau refocusing anggaran program akibat tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah.

"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya.

Sebagai catatan, APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026 atau setara 0,93% dari PDB.

Di samping itu, sambungnya, otoritas fiskal juga masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang masih besar. Bantalan anggaran itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.

Politisi PDI Perjuangan itu meluruskan kabar yang menyebut bahwa SAL APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Dia menjelaskan bahwa SAL APBN 2025 yang menjadi landasan bantalan kas tahun ini masih utuh sebesar Rp420 triliun.

"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said.

Tantangan Sisa Tahun

Memasuki kuartal II/2026, Said mengingatkan bahwa tantangan fiskal akan jauh lebih berat. Ketiadaan faktor musiman seperti momentum Ramadan dan Lebaran, ditambah tren kenaikan harga komoditas global, menuntut pengelolaan APBN yang lebih ekstra hati-hati.

Oleh karena itu, Banggar DPR mendukung agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaktivasi kebijakan mode aman (safe mode).

"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said.

Sebagai kompensasi dari pengereman belanja di masa safe mode, Said mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor riil, khususnya manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang 63,52% PDB.

"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi utang pemerintah Indonesia masih aman meski rasio utang mengalami kenaikan dibanding akhir tahun lalu. Menurut dia, posisi utang Indonesia masih lebih rendah dibanding banyak negara lain, termasuk di kawasan Asia.

Purbaya mengatakan rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas aman yang digunakan banyak negara.

“Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Kita masih jauh,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan. Menurut dia, rasio utang Singapura mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sedangkan Jepang berada di kisaran 275 persen.

“Malaysia juga di atas 60 persen. Thailand juga tinggi. Kita (Indonesia) termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar,” ungkapnya.

Purbaya menilai utang pemerintah perlu dilihat secara proporsional dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Karena itu, ukuran yang digunakan bukan besarnya utang semata, melainkan perbandingannya terhadap kapasitas ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan utang negara seperti perusahaan yang sedang mengembangkan usaha. Menurut dia, kemampuan membayar utang akan berbeda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar.

“Makanya dibagi rasio utang terhadap PDB,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) dalam waktu dekat, melainkan memprioritaskan langkah stabilisasi harga obligasi melalui manajemen kas negara.

Pernyataan itu disampaikan untuk meredam spekulasi di pasar keuangan menyusul rencananya pekan lalu yang sempat menyebut akan menghidupkan kembali program BSF demi meredam tren kenaikan imbal hasil (yield) SBN.

"Jadi mungkin belum kita aktifkan Bond Stabilization Fund, tapi stabilisasi harga bond dulu saja. Itu beda rupanya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Bendahara negara itu menyadari bahwa terminologi BSF sejatinya merujuk pada protokol penanganan krisis yang melibatkan berbagai entitas di luar Kementerian Keuangan. Oleh karena kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini masih jauh dari kata krisis, pengaktifan BSF dinilai belum relevan.

Andalkan Manajemen Kas dan SAL

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa langkah stabilisasi yang diambil saat ini tidak akan melibatkan lembaga maupun institusi lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, maupun lembaga pengelola dana abadi Indonesia Investment Authority (INA).

Sebagai gantinya, intervensi di pasar sekunder murni akan mengandalkan kekuatan internal perbendaharaan negara. Purbaya menyebutkan, pemerintah akan mengoptimalkan ketersediaan kas negara untuk keperluan belanja termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), guna menjaga stabilitas harga SBN.

"Kita manage cash saja supaya bond-nya lebih stabil: yang kita pakai bisa SAL, bisa cash kita," tegas Purbaya.

Sebagai konteks, langkah stabilisasi ini diambil untuk merespons dinamika pasar obligasi domestik yang mencatatkan kenaikan yield cukup kencang hingga menyentuh level 6,7% pada akhir April 2026.

Kenaikan yield yang berbanding terbalik dengan harga obligasi ini berisiko memicu pelemahan nilai portofolio investor asing (capitalloss) yang kerap berujung pada aksi jual dan arus modal keluar (capitaloutflow) asing sehingga berkontribusi ke pelemahan kurs rupiah belakangan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) dalam waktu dekat, melainkan memprioritaskan langkah stabilisasi harga obligasi melalui manajemen kas negara.

Pernyataan itu disampaikan untuk meredam spekulasi di pasar keuangan menyusul rencananya pekan lalu yang sempat menyebut akan menghidupkan kembali program BSF demi meredam tren kenaikan imbal hasil (yield) SBN.

"Jadi mungkin belum kita aktifkan Bond Stabilization Fund, tapi stabilisasi harga bond dulu saja. Itu beda rupanya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Bendahara negara itu menyadari bahwa terminologi BSF sejatinya merujuk pada protokol penanganan krisis yang melibatkan berbagai entitas di luar Kementerian Keuangan. Oleh karena kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini masih jauh dari kata krisis, pengaktifan BSF dinilai belum relevan.

Andalkan Manajemen Kas dan SAL

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa langkah stabilisasi yang diambil saat ini tidak akan melibatkan lembaga maupun institusi lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, maupun lembaga pengelola dana abadi Indonesia Investment Authority (INA).

Sebagai gantinya, intervensi di pasar sekunder murni akan mengandalkan kekuatan internal perbendaharaan negara. Purbaya menyebutkan, pemerintah akan mengoptimalkan ketersediaan kas negara untuk keperluan belanja termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), guna menjaga stabilitas harga SBN.

"Kita manage cash saja supaya bond-nya lebih stabil: yang kita pakai bisa SAL, bisa cash kita," tegas Purbaya.

Sebagai konteks, langkah stabilisasi ini diambil untuk merespons dinamika pasar obligasi domestik yang mencatatkan kenaikan yield cukup kencang hingga menyentuh level 6,7% pada akhir April 2026.

Kenaikan yield yang berbanding terbalik dengan harga obligasi ini berisiko memicu pelemahan nilai portofolio investor asing (capitalloss) yang kerap berujung pada aksi jual dan arus modal keluar (capitaloutflow) asing sehingga berkontribusi ke pelemahan kurs rupiah belakangan ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut kas negara menipis hingga tersisa Rp120 triliun dan hanya cukup untuk membiayai belanja selama dua pekan.

Purbaya menegaskan informasi tersebut keliru karena hanya didasarkan pada perhitungan sebagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

"Itu ada yang bilang lagi, saya cuma punya dua minggu. Enggak! SAL saya masih Rp400-an triliun, enggak terganggu," ujar Purbaya dalam acara media briefing Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, dana SAL yang ditempatkan di perbankan bukan berarti berkurang atau hilang, melainkan bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah.

Menurutnya, sekitar Rp300 triliun dana tersebut dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas, dengan skema deposito on call yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

"Jadi enggak akurat yang bilang uang pemerintah sisa Rp120 triliun. Kita maintain cash management dengan baik. Rp300 triliun di perbankan itu biar menambah likuiditas aja," jelasnya.

Purbaya pun memastikan kondisi kas negara tetap aman dan dikelola secara optimal.

"Jadi enggak usah takut dengan APBN pemerintah. Masih cukup dan SAL tersebut bahkan belum tersentuh sama sekali. Jadi kan ini seperti uang naruh di deposito aja kan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]