Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi Prabowo mengakui bahwa selama ini hasil pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.

Menurut Kepala negara, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.

"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor serta menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.

Dia menilai pembangunan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, program makan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meskipun menyadari perubahan besar tidak akan mudah dilakukan, tetapi Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan memanfaatkan kekayaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat," tegas Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Prabowo mengatakan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” kata Prabowo.

Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Dia menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat era baru telah dimulai, era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut saat ini tengah terjadi krisis di mana-mana. Namun, menurutnya Indonesia telah siap dengan berbagai ancang-ancang.

"Kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian. Terjadi di mana-mana krisis. Tapi, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita," kata Prabowo dalam sambutannya di Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu (11/3/2026).

Prabowo pun menjelaskan bahwa bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan mampu keluar dari krisis.

Krisis yang terjadi pun, menurutnya, merupakan suatu berkah tersembunyi atau blessing in disguise.

"Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik," ujarnya.

Pemerintah misalnya telah mempunyai rencana swasembada pangan. Sebagian sudah tercapai. Pemerintah juga memiliki rencana swasembada energi yang diproyeksikan akan terlaksana empat tahun lagi.

"Tapi ini [krisis] memaksa kita akselerasi. Kita harus mempercepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita mengatasi masalah ini," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia pun memiliki kelapa sawit hingga singkong yang melimpah. Kekayaan alam itu bisa dijadikan sebagai BBM alternatif seiring dengan harga minyak global yang melonjak akibat perang di Timur Tengah.

Indonesia juga mempunyai geothermal yang sangat besar dan belum dieksploitasi sepenuhnya. Indonesia pun akan gencar elektrifikasi, energi terbarukan dari tenaga surya.

"Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya; itu sudah keputusan saya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung target swasembada protein dan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada beras setelah bertahun-tahun, sehingga tak akan kesulitan terkait pangan di tengah situasi perang.

“Kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita, memenuhi kebutuhan protein kita. Apa pun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Tanah Air secara virtual pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Dia lantas menyinggung target swasembada energi, sembari menyebut bahwa bangsa Indonesia memiliki karunia besar dengan kekayaan alamnya.

Menurut Prabowo, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan terpenuhi bukan dari impor luar negeri, tetapi dari tanaman-tanaman lokal pada masa mendatang.

“Dari kelapa sawit, dari singkong," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian memungkasi pernyataannya bahwa Indonesia akan keluar dari segala krisis dalam keadaan lebih baik dan lebih kuat apabila seluruh pihak bersatu.

Dalam perkembangan terakhir, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan proyek pengembangan peternakan ayam terintegrasi yang didukung pendanaan Rp20 triliun dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mulai berjalan tahun ini dalam rangka menuju swasembada protein.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, proyek pengembangan peternakan terintegrasi tersebut akan dibangun di lima wilayah Indonesia dan saat ini telah memasuki tahap awal konstruksi.

“Itu peternakannya ada lima wilayah. Kita sudah groundbreaking. Kita bangun mulai ini tahun, mudah-mudahan maksimal 2 tahun sudah selesai. Kalau bisa 1,5 tahun,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melawan segala bentuk korupsi, penipuan, dan manipulasi yang merugikan rakyat.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Prabowo mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Presiden, dia telah mempelajari berbagai data, fakta, dan kondisi objektif bangsa. Dari hasil kajian tersebut, ia menilai Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Namun, menurutnya, persoalan utama yang dihadapi bangsa bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kegagalan menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Dia mengaku menemukan masih banyak kekayaan negara yang tidak terjaga dengan baik, bahkan dicuri oleh pihak-pihak tertentu.

“Masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia mampu menjaga kekayaan itu. Terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga, terlalu banyak yang dicuri,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan dirinya bersama pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, penipuan, manipulasi, serta penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Ia menekankan tidak akan mundur selangkah pun dalam upaya tersebut.

"Saya dan pemerintah yang sebelah tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi segala bentuk penipuan segala bentuk manipulasi segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia," tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa kemerdekaan Indonesia harus diiringi dengan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bertekad menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia.

“Indonesia yang merdeka harus Indonesia yang adil, harus Indonesia yang makmur. Kita harus berani memastikan seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun.

Pengenaan bea keluar itu merupakan kompensasi dari kehilangan potensi penerimaan pajak akibat masuknya batu bara sebagai barang kena pajak alias BKP.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. "Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun.

Pengenaan bea keluar itu merupakan kompensasi dari kehilangan potensi penerimaan pajak akibat masuknya batu bara sebagai barang kena pajak alias BKP.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. "Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rempah-rempah pernah menjadikan Nusantara sebagai salah satu pusat penting dalam peta perdagangan dunia. Jauh sebelum istilah gastronomi dikenal luas seperti sekarang, kekayaan alam Indonesia telah menarik perhatian bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia.

Sejarah bahkan mencatat kisah yang cukup sensasional. Melalui Perjanjian Breda pada 1667, Belanda dan Inggris bersepakat untuk menukarkan Pulau Run di Kepulauan Maluku yang dipenuhi rempah-rempah dengan Pulau Manhattan di Amerika Utara.