PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas seperti dikutip Antara, Rabu (17/6) malam.

Perjanjian pengalihan saham Freeport-McMoRan Inc (FCX) ke pemerintah tersebut harus diteken sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Hal itu sesuai Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah yang diteken Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PTFI Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) lalu.

"Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," ujar Tony.

Dalam MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin. Pertama, IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan.

Kedua, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke AS berdasarkan mekanisme pasar apabila Negeri Paman Sam memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Dalam hal ini, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Keenam, struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

"Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu," ujar Tony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, perseroan telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah. Hal itu sebagai syarat untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Tony ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6/2026) malam WIB.

Tony menjelaskan, perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan IUPK pada 2041. Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan IUPK di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, kata Tony, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah. "Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2/2026).

PT Freeport Indonesia (PTFI) kini memiliki kapasitas fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga hingga 3 juta ton per tahun setelah mengoperasikan dua fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hilirisasi tembaga nasional.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengatakan smelter pertama dibangun sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam perpanjangan Kontrak Karya yang mewajibkan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia.

"Dari kerja sama dengan Jepang, terbangunlah smelter pertama dan dioperasikan di tahun 1998 di Kabupaten Gresik," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Menurut dia, kapasitas smelter pertama yang semula sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun kemudian ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, pembangunan smelter kedua merupakan amanat yang muncul setelah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2018. 

Hal itu sesuai mandat untuk membangun satu smelter lagi dengan kapasitas 2 juta ton.

Freeport kemudian membangun fasilitas baru berkapasitas 1,7 juta ton dan mengombinasikannya dengan ekspansi smelter lama menjadi 1,3 juta ton.

Dengan demikian, total kapasitas pemurnian yang dimiliki perusahaan kini mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

"Kombinasi dari kapasitas kedua smelter ini adalah 3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan," ujar Harry.

Smelter terbaru Freeport diresmikan pada Rabu, 27 Juni 2024 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas kala itu mengungkapkan smelter tembaga single line tersebut merupakan yang terbesar di dunia.

Masyarakat Papua Tengah, khususnya di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), mulai merasakan berbagai perubahan dalam lima hingga 10 tahun terakhir.

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya lapangan kerja, membaiknya layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal di tengah masyarakat.

Kehadiran PTFI pun dinilai semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari warga di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura.

Kini semakin banyak anak muda Papua yang bekerja di berbagai bidang operasional PTFI, mulai dari sektor teknis hingga posisi strategis lainnya. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

"Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan," kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas dikutip Selasa (12/5).

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Dampak ekonomi dari aktivitas perusahaan juga dirasakan para pelaku usaha lokal di Timika dan sekitarnya. Kerja sama dengan PTFI dinilai membuka peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga perbengkelan.

Mereka merasakan langsung efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan. Salah satu pelaku usaha lokal, Grasella Kunong, mengaku usahanya berkembang setelah mengikuti program local business empowerment yang dijalankan PTFI.

"Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin," ujarnya.

Dalam satu dekade terakhir, PTFI tercatat telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal. Kemitraan tersebut dinilai turut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri di Papua Tengah.

Selain sektor ekonomi, perusahaan juga memperluas dukungan di bidang pendidikan melalui pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Setiap tahun, ribuan pelajar menerima bantuan perlengkapan belajar dan berbagai dukungan pendidikan lainnya.

Program beasiswa yang dijalankan perusahaan juga membuka kesempatan bagi banyak anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, masyarakat turut merasakan manfaat dari berbagai program seperti penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, serta penguatan fasilitas kesehatan di sejumlah kampung.

"Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan," kata Tony.

Infrastruktur Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini memiliki akses jalan yang lebih baik melalui kerja sama pembangunan antara PTFI dan para pemangku kepentingan lokal.

Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung aktivitas pertambangan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

"Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini," ujar Tony.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp70,2 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul dan sejumlah kalimat dalam paragraf terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait pada Jumat (8/5).

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp75 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 kepada pemerintah pusat dan daerah pada 8 April 2026 lalu.

Sebanyak Rp4,8 triliun sebagai tambahan dari yang sudah disetorkan sepanjang tahun 2025, sehingga total setoran kepada negara mencapai Rp75 triliun.

Dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan tahun 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.

Adapun rincian pembagian Rp4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat: Rp1,92 triliun.
2. Provinsi Papua Tengah: Rp720,5 miliar.
3. Kabupaten Mimika: Rp1,2 triliun.
4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah: Rp960,4 miliar. Adapun kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya. Setiap kabupaten menerima Rp137,2 miliar.

Tony menambahkan bahwa nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi.

“Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028,” jelas Tony.

Selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar USD100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga tahun 2041.

“Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” ucap Tony.

(ANN)

Percepatan, perbaikan, kalau memang ada perlu dihilangkan ya kita hilangkan. Agar investasi untuk industrialisasi bisa berjalan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat hilirisasi mineral strategis sebagai penggerak industri nasional dan pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan ketidakpastian global.

"Karena tidak bisa dipungkiri, untuk maju kita harus punya hilirisasi industri. Tidak bisa menjual barang mentah lagi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Kolaborasi, elaborasi, koordinasi. Tanpa saling curiga. Saling menguatkan," kata Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herry Permana dalam acara Indonesia Miner 2026 di Jakarta, Selasa.

Herry memaparkan, realisasi investasi hilirisasi pada 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau melampaui target dengan pertumbuhan 12,7 persen secara tahunan, dan Rp373,1 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral.

Menurut dia, tren tersebut berlanjut pada kuartal pertama 2026 dengan realisasi investasi sekitar Rp498,79 triliun, di mana hilirisasi menjadi kontributor terbesar dengan porsi 30 persen dari total investasi nasional.

Untuk memperkuat agenda hilirisasi, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan, termasuk larangan ekspor bahan mentah nikel, bauksit, dan konsentrat tembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 guna mendorong pemrosesan di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah membentuk Task Force P3M-PPE melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk mempermudah iklim investasi serta menghapus hambatan yang mengganggu percepatan industrialisasi.

"Percepatan, perbaikan, kalau memang ada perlu dihilangkan ya kita hilangkan. Agar investasi untuk industrialisasi bisa berjalan dengan baik," ujar Herry.

Pemerintah juga membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara baru yang ditugaskan memimpin pengembangan dan industrialisasi mineral hilir, khususnya mineral kritis.

Di sisi kelembagaan, pemerintah juga membentuk Badan Industri Mineral yang berfokus pada pengelolaan mineral strategis.

Herry mengatakan, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis sebagai payung hukum kebijakan hilirisasi ke depan.

Terkait dinamika geopolitik global, ia menilai Indonesia berada dalam posisi cukup kuat karena didukung kekayaan sumber daya alam, termasuk batu bara yang dinilai masih memiliki peran signifikan.

"Kita mungkin ada kekurangan seperti minyak dan gas, tapi kan kita juga punya batu bara yang cukup signifikan. Tuhan itu sudah memberikan bagian-bagian kepada masing-masing negara, tinggal bagaimana kita menggunakannya," kata Herry.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Indonesia Tony Wenas menyebut, Indonesia memiliki hampir seluruh mineral kritis yang dibutuhkan dunia untuk mendukung transisi energi dan industri masa depan.

"Kita punya hampir semua logam kritis dan penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Kita punya tembaga, emas, bauksit, dan timah. Untuk nikel, kita nomor satu di dunia. Kita pasti bisa menjadi pemain nomor satu di dunia," ujar Tony.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Indonesia Miner 2026, konferensi dan pameran pertambangan tahunan yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di The Westin Jakarta.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026-2028, di Jakarta, Jumat (10/4). Ketiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh tersebut yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yudha Noya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Makmesser Kafiar, dan Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) Virgo Solossa.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB serta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

“Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menteri juga menyampaikan rasa syukur dan doanya kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua. “Kita bersyukur PKB telah ditandatangani. Saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua,” katanya.

Sementara itu Tony Wenas dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada tiga serikat pekerja/buruh yang telah menyelesaikan proses verifikasi, penyusunan tata tertib, hingga berhasil mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak dimulai pada 23 Februari 2026.

“PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia,” kata Tony.

Ia menjelaskan poin-poin penting yang telah disepakati, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama untuk terus mengutamakan keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini,” kata Tony.

Tony Wenas juga menegaskan bahwa bagi manajemen PTFI, serikat pekerja/buruh tidak sekadar dipandang sebagai mitra kerja, tetapi merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

“Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat,” kata Tony.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan disahkannya PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang semakin aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan yang terus maju dan berkembang.

“Penandatanganan PKB–PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud,” kata Yudha Noya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) memperingati ulang tahun ke-59 dengan penghormatan kepada sembilan karyawan yang gugur pada insiden yang terjadi dalam periode satu tahun terakhir.

Dalam kegiatan peringatan, jajaran manajemen PTFI melakukan penghormatan kepada tujuh karyawan korban insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, serta dua karyawan yang meninggal dunia akibat dua insiden penembakan pada Februari dan Maret 2026.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas berharap, ke depannya tak terjadi lagi insiden serupa, baik longsoran maupun penembakan, serta kejadian lainnya yang dapat membahayakan keselamatan

"Kami mengenang mereka dengan penuh rasa duka dan hormat. Kehilangan anggota keluarga adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kami semua," kata Tony Wenas.

Dalam kesempatan itu, Tony meninjau area tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ), serta meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Ia juga memberikan semangat kepada seluruh karyawan agar tetap menjalankan operasional dengan mengedepankan keselamatan, serta memastikan pengamanan ekstra dari aparat keamanan, mengingat status PTFI sebagai obyek vital nasional.

"Memasuki usia ke-59, PTFI mencatat perjalanan panjang sebagai salah satu perusahaan dengan masa operasi terlama di Indonesia. 59 tahun bukan waktu yang singkat. Hanya sedikit perusahaan, khususnya investasi asing, yang dapat bertahan selama ini di Indonesia," ujar Tony.

PTFI ditegaskan akan terus berkomitmen memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial, termasuk lewat penyetoran pajak, royalti, dividen, dan penerimaan negara lainnya. Sepanjang 2025, PTFI telah menyetorkan sekitar Rp70 triliun kepada negara.

Pada 2025, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp2 triliun. Tony memastikan, nilai itu akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun hingga selesainya operasi penambangan.

Komitmen ini berjalan seiring kontribusi perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 30 ribu karyawan, di mana sekitar 40 persen merupakan orang asli Papua.

"Ke depan, kami optimistis kontribusi ini dapat terus meningkat, seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, juga secara konsisten menjalankan standar keselamatan dan operasional yang ketat sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab," tutur Tony.

Sebagai informasi, operasional PTFI saat ini tengah dalam tahap pemulihan setelah insiden, dengan tingkat produksi sekitar 40-50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun 2026, dan mencapai kapasitas penuh pada awal kuartal tahun depan.

Tony menyatakan, PTFI terus memperkuat aspek keselamatan dalam pemulihan operasional tambang bawah tanah, serta menambah personel keamanan di area Grasberg untuk memastikan produksi yang aman dan berkelanjutan.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan safe, secured and sustainable production, sehingga manfaat sebesar-besarnya dapat terus dirasakan oleh bangsa dan negara, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga elesainya operasi penambangan," pungkas Tony.

PT Freeport Indonesia menyepakati sinergi dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua, bersamaan dengan Kuliah Umum yang diberikan oleh Presiden Direktur PTFI di Gedung Sains dan Kemitraan UNCEN pada 11 Maret 2026.

Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, dan Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw di Auditorium Tembagapura, Gedung Sains dan Kemitraan Uncen. Tony Wenas mengungkapkan, Freeport Indonesia dan Uncen memiliki sejarah hubungan yang erat.

Sejak lama, kedua belah pihak telah menjalin banyak kolaborasi, mulai dari penelitian mengenai Singing Dog di Grasberg, penelitian sosial antropologi, penelitian kepemilikan adat suku Amungme, hingga kerja sama dalam bentuk pengajaran.

"Dengan bangga dan senang sekali hari ini pertama, kita menandatangani MoU PTFI dengan Uncen yang akan memayungi berbagai kerja sama kita di bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, dan program kolaboratif lainnya," kata Tony.

Tony menilai, kerja sama antara perusahaan dengan institusi pendidikan sangat penting untuk memadukan supply and demand requirement.

"Freeport membutuhkan dukungan SDM yang mumpuni untuk menjalankan pertambangan. Uncen akan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengorbankan kurikulum yang sudah ada atau standar nasional yang ada," katanya.

MOU yang ditandatangani PTFI antara lain dengan UNC Uncen EN dan Arizona State University, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan menuju akreditasi yang lebih tinggi. Lalu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTFI dan Uncen untuk Program Praktisi Mengajar mencakup pembelajaran tematik, seminar, pelatihan, dan pendidikan karakter.

Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam penguatan kemitraan strategis Universitas Cenderawasih dengan PT Freeport Indonesia.

"Ini merupakan kelanjutan dari perjalanan kolaborasi panjang yang telah terjalin dengan baik, termasuk momentum bersejarah serah terima Gedung Sains dan Kemitraan Uncen pada Desember 2025 lalu," kata Oscar.

Rektor mengatakan, kolaborasi perguruan tinggi dan industri merupakan kunci menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan mendatang. Sehingga, sinergi Uncen dan PTFI bukan sekedar kerja sama kelembagaan, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membangun masa depan Papua melalui pendidikan.

Adapun kuliah umum oleh Presdir PTFI mendapatkan sambutan antusias dari para mahasiswa berbagai program studi yang memenuhi Auditorium Tembagapura, Gedung Sains dan Kemitraan Uncen. Saat itu, Tony memberikan paparan komprehensif mengenai sejarah PTFI dan operasional pertambangan dari hulu ke hilir, serta wawasan tentang kebutuhan industri terhadap SDM unggul.

Tony juga mengangkat topik peluang karier bagi tenaga kerja Papua, hingga kontribusi PTFI bagi pembangunan Papua dan Indonesia melalui beragam program investasi sosial. Sesi ini turut menjadi ruang interaksi aktif antara mahasiswa dan Presiden Direktur PTFI dalam menggali wawasan praktis dunia industri.Saat ini, penerima manfaat beasiswa Uncen dari Freeport berjumlah 255 orang, dengan yang masih aktif sejumlah 51 mahasiswa. Sementara, sebanyak 332 alumnus telah bekerja sebagai tenaga kerja profesional di PTFI. Hal mencerminkan dampak nyata sinergi industri dan akademisi dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar acara buka puasa bersama 700 anak-anak yatim dan dhuafa di Jakarta dan Gresik, diikuti secara virtual oleh karyawan di area operasional Kuala Kencana dan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

“Kehadiran anak-anak yatim dan dhuafa di tengah-tengah kami memberikan energi positif dan rasa syukur dapat berbagi kepada sesama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai perusahaan terutama nilaiRespectdanCommitmentterhadap masyarakat dan komunitas di lingkungan PTFI baik di Kuala Kencana, Tembagapura, Jakarta dan Gresik,” ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas di Jakarta, Kamis (12/3).

Sebanyak 700 anak yatim dan dhuafa yang hadir berasal dari berbagai Yayasan. Di Jakarta, kegiatan diikuti oleh 500 anak yatim dan dhuafa dari 11 yayasan se-Jabodetabek, termasuk Komunitas Muslim Papua. Sementara di Gresik, 200 anak dari Yayasan di sekitar wilayah smelter. Selain berbuka puasa bersama, kegiatan juga diisi dengan permainan dan pemberian santunan dan bingkisan yang merupakan hasil donasi dari karyawan PTFI di empat wilayah kerja.

“Kami berharap, dukungan yang kami berikan hari ini bisa menjadi penyemangat bagi adik-adik untuk terus belajar dan meraih cita-cita setinggi langit,” kata Tony.

Ketua Majelis Taklim Al Ikhlas (MTAI) PTFI Arif Latief menjelaskan bahwa kegiatan ini digagas dan dilaksanakan oleh karyawan PTFI yang didukung penuh oleh perusahaan. Karyawan di Jakarta dan Gresik bekerja sama dengan Yayasan Masyakarat Muslim (YMM) di Tembagapura serta para donatur untuk menyukseskan kegiatan ini.

“Keberadaan PTFI harus selalu memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Acara ini adalah bukti bahwa karyawan PTFI dapat berkolaborasi dan bersinergi, tidak hanya dalam hal pekerjaan tapi juga dalam beraktivitas sosial,” katanya.

Di Jakarta, acara semakin meriah dengan penampilan pendongeng anak Kak Awam Prakoso yang membawakan dongeng edukatif secara ekspresif dan interaktif, dilanjutkan dengan berbagai permainan dan lomba yang diikuti anak-anak dengan antusias. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran manajemen dan 135 karyawan PTFI. Sementara di Gresik, anak-anak dari yayasan di Kecamatan Manyar, Kebomas dan Bungah juga mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat.