Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi Prabowo mengakui bahwa selama ini hasil pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.

Menurut Kepala negara, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.

"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor serta menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.

Dia menilai pembangunan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, program makan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meskipun menyadari perubahan besar tidak akan mudah dilakukan, tetapi Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan memanfaatkan kekayaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat," tegas Prabowo.

Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) kembali menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengangkut lebih dari 1,21 juta penumpang selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah hingga menjelang Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dengan rata-rata volume harian melampaui 149 ribu pelanggan.

"Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) kembali menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Anne menjelaskan jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila tetap tinggi, mencerminkan kuatnya permintaan perjalanan masyarakat sepanjang masa liburan.

KAI mencatat hingga Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1.215.456 tiket untuk wilayah operasional Jawa dan Sumatra.

Ia merinci, pada puncak angkutan tanggal 26 Mei 2026, jumlah pelanggan tercatat mencapai 214.349 orang, kemudian sebanyak 155.110 pelanggan pada 27 Mei dan meningkat menjadi 175.526 pelanggan pada 28 Mei.

Selanjutnya, volume pelanggan kembali naik menjadi 191.834 orang pada 29 Mei sebelum mencapai 178.294 pelanggan pada 30 Mei. Menjelang akhir masa libur panjang, jumlah pelanggan tercatat 150.479 orang pada 31 Mei dan 149.864 orang pada 1 Juni 2026.

"Setelah puncak keberangkatan pada 26 Mei 2026 dengan lebih dari 214 ribu pelanggan, volume harian tetap berada pada kisaran di atas 149 ribu pelanggan," ujar Anne.

Dia mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan yang terus berlangsung. Kondisi itu mencerminkan mobilitas masyarakat yang tersebar lebih merata selama periode libur panjang.

Menurutnya kereta api menjadi pilihan perjalanan yang semakin diminati karena mampu menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata dengan waktu tempuh yang terukur serta kenyamanan perjalanan yang konsisten.

"Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel terus tumbuh. Kereta api menjadi pilihan perjalanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses yang mudah, waktu tempuh yang terukur, serta kenyamanan selama perjalanan,” tutur Anne.

KAI juga melihat pola perjalanan pelanggan yang semakin beragam. Jika sebelumnya arus perjalanan libur cenderung terpusat pada hari-hari tertentu, kini distribusi keberangkatan berlangsung lebih merata sepanjang masa libur.

Pola tersebut menunjukkan masyarakat semakin fleksibel dalam menentukan waktu bepergian, baik untuk berwisata, bersilaturahmi, menghadiri kegiatan keluarga, maupun melakukan perjalanan antarkota lainnya.

KAI juga mencatat 10 stasiun keberangkatan favorit sementara selama periode libur panjang 26 Mei–1 Juni 2026 hingga 30 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, meliputi Stasiun Pasarsenen (PSE) 84.578 pelanggan; Stasiun Gambir (GMR) 73.532 pelanggan; Stasiun Yogyakarta (YK) 68.951 pelanggan.

Berikutnya Stasiun Semarang Tawang (SMT) 47.628 pelanggan; Stasiun Bandung (BD) 39.727 pelanggan; Stasiun Surabaya Gubeng (SGU) 39.094 pelanggan; Stasiun Surabaya Pasarturi (SBI) 37.837 pelanggan; Stasiun Purwokerto (PWT) 37.268 pelanggan; Stasiun Semarang Poncol (SMC) 35.712 pelanggan; dan Stasiun Solo Balapan (SLO) 33.861 pelanggan.

"Tingginya aktivitas keberangkatan dari stasiun-stasiun tersebut sejalan dengan peran kota-kota yang dilayaninya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata," beber Anne.

Ia menjelaskan Jakarta melalui Stasiun Pasarsenen dan Gambir masih menjadi titik awal perjalanan terbesar karena merupakan pusat kegiatan nasional dengan konektivitas yang menjangkau berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Sementara itu, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, dan Surabaya merupakan kota-kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Anne menambahkan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang memberikan dampak yang lebih luas bagi berbagai sektor ekonomi di daerah tujuan perjalanan.

Pergerakan pelanggan melalui layanan kereta api turut mendukung aktivitas pariwisata, perdagangan, perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada arus kunjungan antardaerah.

“Kereta api hadir sebagai penghubung aktivitas masyarakat dan penggerak konektivitas antardaerah. Ketika mobilitas berjalan baik, aktivitas ekonomi ikut bergerak," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila juga dinilai relevan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Dikutip dari laman Museum Pendidikan Nasional UPI, sejarah lahirnya Pancasila bermula pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1945. Saat itu, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 29 April 1945, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga ini memiliki tugas membahas berbagai hal penting terkait persiapan kemerdekaan, termasuk dasar negara Indonesia.

BPUPKI kemudian menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk setelah merdeka.

Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Lima sila yang disampaikan Soekarno meliputi Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan lebih rinci dasar negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari sembilan tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Hasil pembahasan Panitia Sembilan kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam rumusan tersebut tercantum sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Namun, rumusan itu memunculkan perdebatan di kalangan tokoh bangsa. Salah satu keberatan disampaikan oleh J. Latuharhary yang menilai kalimat tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan UUD Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI.