Pada Pemilu 2024, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong sekitar 35 utusan masyarakat adat berkontestasi di berbagai tingkatan. Mereka menggalang puluhan ribu suara: 28.828 untuk DPRD kabupaten/kota, 12.459 untuk DPRD provinsi. Tidak satu pun menembus DPR RI.

Sementara itu, sekitar 1,9 juta anggota masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukan karena mereka menolak demokrasi, melainkan karena desain administrasi pemilu tidak mengenali keberadaan mereka.

Di negara yang konstitusinya mengakui masyarakat adat dan pemilunya disebut “berhasil,” bagaimana mungkin kelompok yang berjumlah puluhan juta jiwa tidak memiliki satu pun wakil di parlemen nasional?

Dalam tulisan saya sebelumnya di Katadata, saya menunjukkan bahwa 17,3 juta suara sah menguap pada Pemilu 2024 akibat ambang batas parlemen 4%. Kemudian wacana menaikkannya menjadi 7% adalah manuver elite petahana untuk melinierkan parlemen.

Kasus masyarakat adat memperlihatkan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar ambang batas. Ia menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi kita: apakah desain pemilu yang semakin sempurna secara prosedural dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan yang bermakna? Pengalaman masyarakat adat menjawab dengan tegas: tidak.

Tiga Saringan yang Tampak Netral

Naskah kebijakan yang disusun Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), AMAN, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada Juni 2026, bertajuk Membuka Jalan bagi Wakil Masyarakat Adat, mengidentifikasi tiga dimensi prosedural yang bekerja sebagai "saringan berlapis" terhadap masyarakat adat. Ketiganya tampak netral berlaku sama untuk semua warga tetapi bekerja diskriminatif terhadap kelompok yang posisi sosialnya sudah timpang sejak awal.

Saringan pertama adalah administrasi kependudukan. Wilayah adat yang belum diakui formal kerap dianggap berada di dalam kawasan hutan negara, sehingga layanan perekaman e-KTP tidak bisa masuk. Tanpa e-KTP, warga adat lenyap dari daftar pemilih. Di sinilah benturan yurisdiksi antara Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan KPU menciptakan zona kosong birokratis: setiap lembaga merasa bukan kewenangannya, sementara 1,9 juta warga kehilangan hak konstitusional bahkan sebelum kontestasi dimulai.

Saringan kedua adalah penataan daerah pemilihan. Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada 2017 menunjukkan bahwa penataan dapil yang mengabaikan prinsip kohesivitas memecah komunitas adat yang secara sosial-budaya utuh ke dalam beberapa dapil. Kasus Suku Gayo di Aceh adalah contoh konkret: kekuatan elektoral yang sesungguhnya signifikan menjadi tercerai-berai, dan kepastian representasi di DPR RI menjadi semu. Komunitas yang utuh dipecah oleh garis administratif yang tidak mengenali batas-batas sosialnya.

Saringan ketiga adalah konversi suara menjadi kursi. Ambang batas parlemen 4% menghukum kekuatan politik yang dukungannya terkonsentrasi secara wilayah, persis profil komunitas adat. Dan dalam sistem daftar terbuka, pemilu berubah menjadi perlombaan modal ekonomi antarcalon. Pada keduanya, utusan masyarakat adat hampir pasti kalah bukan karena mereka kurang kapabel, melainkan karena medan pertarungannya sudah dirancang untuk pemain dengan sumber daya yang sama sekali berbeda.

Anne Phillips dalam The Politics of Presence (1995) mengingatkan: bagi kelompok dengan sejarah peminggiran yang panjang, kehadiran nyata wakil dari kelompok itu tidak tergantikan oleh sekadar program yang bersimpati. Will Kymlicka menyebutnya lebih tajam: memberikan aturan yang sama tanpa penyesuaian terhadap kelompok yang posisinya tidak sama adalah kesetaraan yang hanya formal dan kesetaraan formal, pada hakikatnya, melanggengkan ketidaksetaraan.

Substansi dan Prosedur Bisa Berjalan Beriringan

Argumen paling umum yang dilontarkan terhadap penguatan dimensi substansial dalam desain pemilu adalah bahwa ia akan mengorbankan keadilan prosedural—khususnya prinsip kesetaraan suara. Data menunjukkan sebaliknya.

Pada 2022, ketika pemekaran melahirkan empat provinsi baru di Tanah Papua, SPD menyusun penataan dapil DPRD provinsi dengan menempatkan kohesivitas adat sebagai pertimbangan utama.

Dapil disusun mengikuti tujuh wilayah adat besar Mamta, Sareiri, Meepago, Lapago, Anim Ha, Domberai, berdasarkan konsultasi langsung dengan Dewan AMAN Papua. Hasilnya diukur dengan dua instrumen yaitu indeks proporsionalitas (LHI) dan deviasi harga kursi.

Di seluruh enam provinsi, kedua indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Proporsionalitas berkisar antara 1,06 persen (Papua Barat Daya) hingga 2,08% (Papua Selatan) angka yang mendekati nol berarti pembagian kursi nyaris sempurna sebanding dengan proporsi penduduk. Deviasi harga kursi juga rendah, artinya suara setiap warga bernilai setara.

Temuan ini membuktikan satu hal yang selama ini dianggap mustahil: melindungi keutuhan komunitas adat dalam penataan dapil tidak mengorbankan keadilan suara. Tegangan antara prosedural dan rekognisi yang selama ini dianggap tak terelakkan terbukti bisa diselesaikan dalam kerangka hukum pemilu yang sudah ada, bahkan tanpa perlu mengubah satu pasal pun.

Cermin yang Lebih Besar

Kasus masyarakat adat bukan anomali. Ia adalah cermin paling jelas dari masalah yang lebih luas dalam desain demokrasi elektoral Indonesia: bahwa prosedural yang semakin canggih berjalan seiring dengan penyingkiran substansial yang semakin halus.

Kita sudah melihatnya pada 17,3 juta suara yang menguap akibat ambang batas parlemen. Kita melihatnya pada normalisasi politik uang, di mana jumlah pemilih yang menolak justru menurun dari 9,8% pada 2019 menjadi 8% pada 2024.

Dalam temuan SPD yang tertuang dalam buku Selamat Datang Otokrasi (2024) bahwa pemilu di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai arena kompetisi yang setara, melainkan alat konsolidasi kekuasaan. Polanya sama: pemilu yang semakin rapi secara teknis, tapi semakin jauh dari keterwakilan yang bermakna.

Pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung adalah kesempatan untuk memutus pola itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mewajibkan pembenahan ambang batas sebelum 2029. Pasal 185 huruf (f) UU Pemilu sudah menyediakan landasan untuk penataan dapil berbasis kohesivitas adat.

Instrumennya ada. Yang selama ini kurang adalah kemauan untuk menguji setiap prosedur terhadap satu pertanyaan substansial: apakah desain ini menyingkirkan atau merangkul mereka yang paling membutuhkan suara?

Selama pertanyaan itu tidak diajukan, pemilu kita akan terus berhasil secara prosedural dan gagal secara substansial. Masyarakat adat akan terus diakui dalam konstitusi, tapi tidak pernah dihitung dalam demokrasi. Dan jarak antara janji kesetaraan dan kenyataan penyingkiran akan terus diselubungi oleh satu kata yang paling berbahaya dalam politik kita: prosedur.

Tangan Rohman terus bergerak menekan titik demi titik. Kedua telapak tangannya meremas kuat, seolah tak memberi ruang bagi pegal untuk bertahan lebih lama di Blok M.

Krim pijat berwarna putih yang melapisi telapak tangannya membuat gerakannya semakin luwes. Jari-jarinya seakan hafal betul jalur yang harus ditelusuri.

Di bawah cahaya lampu area bawah tanah Mal Blok M, yang kini berganti wajah menjadi Blok M Hub, Rohman menunjukkan kepiawaiannya.

Jika kemampuan memijat bisa diukur lewat penghargaan dunia film, barangkali koleksi piala Oscar miliknya sudah melampaui Jack Nicholson.

Urat-urat yang menonjol di lengannya memperlihatkan seberapa besar tenaga yang ia keluarkan malam itu. Tubuhnya terlihat kecil dan ramping, tetapi kekuatan yang mengalir dari tangannya terasa sebaliknya.

Seluruh sisa energi seperti dipusatkan ke telapak tangan, ke tekanan-tekanan yang tak putus selama memijat pelanggan terakhirnya malam itu. Rohman menjelma menjadi Naruto. Bedanya, ia bukan memusatkan cakra untuk mengeluarkan jurus rasengan, tetapi ia pusatkan untuk memberikan pijatan yang berkesan.

Tangannya menekan, lalu meremas kembali. Ritmenya teratur, seperti sudah dilakukan ribuan kali. Kaki yang sepanjang hari dipakai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengejar para pejabat negara dengan jadwal yang acap kali berubah mendadak, perlahan terasa lebih ringan di bawah pijatan Rohman.

Tempat Rohman bekerja berada di sudut yang tak terlalu dilirik anak-anak muda yang memadati Blok M Hub setiap malam. Untuk sampai ke lapaknya, orang harus berjalan cukup jauh ke bagian paling ujung bangunan.

Jika masuk dari tangga dekat salah satu gerai minimarket, pengunjung mesti menyusuri lorong panjang yang kini penuh dengan deretan tenant makanan. Jauh berbeda dengan wajah Mal Blok M beberapa tahun lalu, saat bangunan ini hidup segan mati pun tak mau.

Setelah deretan booth makanan, pengunjung akan melewati lapak pakaian thrift. Berbagai kaos dengan motif beragam, jaket denim, hingga celana panjang, tergantung rapat saling berdempetan.

Dari situ, lorong terbuka menuju sebuah ruang transisi yang lebih luas. Sebuah area penghubung antara Blok M Hub dan Halte Transjakarta Blok M.

Nuansa tua masih terasa di area itu. Langit-langitnya tinggi. Tidak seramai lorong depan, tapi juga tidak sepi. Orang-orang berlalu-lalang. Ada yang berjalan cepat menghampiri gate masuk halte, ada yang duduk santai di bangku sambil menyantap makanan.

Di sisi pinggir dan bagian tengah area itu berdiri berbagai kios kecil. Ada salon bercat pink yang mencolok, penjual sandal, toko sepatu, baju bayi, serta konter aksesori ponsel. Di antaranya ada deretan kursi refleksi tempat Rohman mengandalkan kedua tangannya mencari nafkah.

Malam itu, Senin (25/5), jam menunjukkan 20.35 WIB. Walaupun biasanya tutup pukul 21.00 WIB, Rohman masih menerima pelanggan terakhir. Ia pun mempersilakan saya duduk di salah satu kursi tempat refleksinya.

"Tutup jam 9 malam. Biasanya buka jam 10 atau 11, bahkan jam 12 siang. Soalnya kalau pagi enggak ada yang datang," katanya sambil memijat.

Rohman belum terlalu lama menjadi terapis di tempat itu. Ia mulai bekerja sekitar pertengahan pandemi Covid-19, sekitar 2020. Namun selama kurang lebih enam tahun, ia sudah mengenal betul tempat tersebut.

Ia hafal siapa pedagang yang paling lama bertahan di sana. Menurut dia, warung di sebelah tempat dia bekerja, pedagang aksesori kecil-kecilan, dan konter HP yang ada sekarang adalah para penghuni lama.

"Sebelum ini dibangun, masih emperan ini belum ada busway, masih Metro Mini, mereka-mereka sudah di sini," ujar Rohman.

Rohman menduga para pedagang lama itu menyewa tempat dalam jangka sangat panjang, bahkan puluhan tahun. Itu sebabnya mereka masih bertahan sampai sekarang, meski wajah Blok M sudah berganti.

Selama bekerja di area tersebut, Rohman merasakan perubahan besar, terutama setelah kawasan tersebut dikelola Pemerintah Provinsi Jakarta.

Beberapa sudut mulai direnovasi. Pagar diganti. Sejumlah area dibenahi. Ia mendengar kabar sebagian area nantinya ditutup kaca dan dibuat lebih tertata. Katanya, perubahan lebih besar akan datang pada Agustus 2027.

"Ada renovasi besar-besaran pada Agustus 2027. Ini rencana kemarin dengar dari manajemen sini katanya (para penjual) mau dipindahin lagi ke dalam situ yang tadinya buat Ramayana. Ini mau dikosongin semua, mau direnovasi," ucap Rohman.

Selain perubahan fisik bangunan, Rohman merasakan perubahan lain yang lebih penting, yaitu keamanan.

Dulu, cerita soal pencurian atau pungutan liar bukan hal asing di sana. Ia pernah mendengar ada toko sepatu kehilangan belasan pasang barang dagangan. Ia juga mengingat masa ketika masih ada orang-orang yang datang malam-malam meminta uang keamanan kepada pedagang.

"Pas 2023-2024 itu masih ada. Jam 9 (malam) lewat kalau lihat kita belum tutup, nyamperin orang-orangnya. 'Bang, tarikan, bang, tarikan keamanan,'," ujar Rohman.

Menurut Rohman, keadaan berubah setelah perubahan pengelola kawasan. Kini ia merasa jauh lebih aman berjualan.

Namun, ada satu hal yang masih menjadi beban pikirannya, yaitu sewa kios. Menurut Rohman, harga sewa tempatnya terus naik. Yang dulu masih di kisaran Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan, kini menembus lebih dari Rp5 juta.

Hal lain yang menjadi sorotan Rohman adalah menjamurnya tenant makanan di sepanjang lorong Blok M Hub tidak banyak memengaruhi usahanya. Pelanggan pijat refleksi Rohman datang dari jalur yang berbeda. Kebanyakan justru datang dari luar.

Ada orang-orang dari luar kota yang sedang menginap di hotel daerah Palatehan, tamu dari Sumatra, sampai pejabat legislatif dan kepolisian.

"Kayak (anggota) DPR ke sini dia. Langganan saya semua mayoritas orang-orang pejabat semua. Orang-orang punya nama semua lah," ujar Rohman.

Di lorong yang sama tempat Rohman mengandalkan pijatan tangannya, beberapa meter dari kursi refleksi itu, seorang pedagang lain menggantungkan hidup pada benda-benda kecil.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Namanya AJS.

Entah itu nama asli, singkatan, atau nama yang sengaja ia pilih untuk menjaga jarak dengan orang baru. Ia tak menjelaskan. Pria asal Sukabumi, Jawa Barat, itu sudah berjualan di sudut tempat tersebut sejak 2015.

Lapaknya kecil, tapi penuh sesak. Seolah setiap jengkal ruang diisi barang dagangan.

Tak hanya aksesori ponsel seperti casing dan charger yang mudah terlihat, di lapaknya tertata rapih payung lipat dengan berbagai pilihan warna, kipas kecil portable, mainan kecil, masker, cincin tasbih digita, hingga pouch transparan dengan varian warna berbeda.

Malam itu AJS mengenakan kaus biru, celana hitam, dan jaket denim abu-abu. Ia tak banyak bicara. Nada suaranya pelan. Jawabannya singkat, tapi semua pertanyaan dijawab dengan tegas.

Saat itu saya sedang mencari masker untuk dipakai naik motor. Ia menunjukkan beberapa pilihan. Ada masker yang dibungkus plastik seharga Rp10 ribu. Ada juga masker dalam kemasan kotak, dijual Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

"Bedanya apa?" tanya saya.

"Ini lebih lebar," jawabnya singkat sambil menunjuk salah satu kotak.

"Kalau buat muka saya mending yang mana?"

AJS tersenyum kecil.

"Aduh... ya terserah."

Saya akhirnya memilih masker kotak seharga Rp25 ribu.

Dari obrolan singkat itu terlihat jam terbang AJS sebagai pedagang sudah tinggi. Ia tahu kapan harus menjelaskan, kapan cukup menjawab seperlunya, dan kapan membiarkan pembeli memutuskan sendiri.

Ia menceritakan masker yang saya beli dulu pernah menjadi barang mahal ketika pandemi Covid-19. Kata dia, dulu harganya pernah sampai Rp150 ribu. Ini karena barang susah dicari, di saat yang sama permintaan melonjak.

AJS sudah berjualan di sana sejak 2015. Sebelas tahun di titik yang sama, menjual barang yang kurang lebih serupa. Alasannya sederhana: keluarga. Ada istri dan dua anak yang harus diberi makan. Ada kebutuhan dapur yang harus terus berjalan.

Lebih dari satu dekade lalu, kata AJS, area transisi di Blok M ini jauh lebih padat oleh pedagang. Lapak berdempetan. Di bagian tengah lebih ramai.

Lalu pandemi datang dan mengubah semuanya. Ia mengatakan banyak pedagang yang gulung tikar.

Ketika situasi mulai pulih, tantangan baru datang. Orang berubah cara belanja. Semakin banyak yang memilih membeli secara online. Barang datang ke rumah tanpa harus keluar.

Perubahan kebiasaan itu ikut mengguncang usaha kecil seperti milik AJS. Namun, ia tidak terlihat gentar. Baginya, dagang selalu punya jalannya sendiri.

"Namanya dagang pasti ada aja yang beli," katanya.

Ia tak pernah menghitung barang mana yang paling laris. Menurut dia, semua punya pembeli masing-masing. Kuteks ada yang cari. Mainan kecil ada yang beli. Pouch warna-warni pun ada peminatnya.

Di tengah percakapan, AJS tiba-tiba bangkit dari kursinya.

Seorang pria berjaket merah dengan sandal putih berhenti di depan lapaknya. Pandangannya tertuju pada deretan jepit rambut dan tas pouch kecil transparan yang tergantung di sisi kanan lapak. AJS langsung sigap menghampiri.

Pria itu akhirnya menetapkan pilihannya pada tas pouch. AJS mengambil kantong plastik putih, memasukkan barang itu dengan cekatan.

Namun sebelum transaksi selesai, mata pembeli tertarik pada payung yang diletakkan di bagian paling depan kios. Warnanya beragam.

AJS tampaknya sengaja menaruhnya di posisi paling depan agar mudah terlihat orang yang lewat. Apalagi belakangan Jakarta memang sering diguyur hujan di sore hari.

Pembeli itu akhirnya membawa pulang dua barang sekaligus: pouch dan payung.

Tak lama setelah pelanggan pergi, AJS kembali duduk. Belum sempat benar-benar beristirahat, seorang pedagang lain menghampiri. Ia ingin menukar uang pecahan.

AJS menggeleng menandakan ia tidak punya uang pecahan yang diinginkan.

Beberapa menit kemudian datang lagi pedagang lain dengan keperluan serupa. Lalu, satu lagi.

Malam itu setidaknya empat pedagang mendatanginya untuk menukar uang.

Meski tak bisa membantu karena tidak punya pecahan yang diinginkan, AJS menjawab semuanya dengan ramah. Ia tampaknya memang menjadi salah satu orang yang sering didatangi sesama pedagang untuk hal-hal seperti ini.

Di sela melayani pembeli, AJS juga terlihat gemar mengobrol. Ia beberapa kali bercanda dengan pelanggan. Terdengar tawa kecil di antara transaksi. Tak ada jarak yang kaku antara penjual dan pembeli di kiosnya.

[Gambas:Photo CNN]

Setelah melayani seorang perempuan yang membeli aksesori rambut, AJS tak langsung kembali duduk. Ia mengambil semacam kemoceng kecil lalu mulai membersihkan barang dagangannya satu per satu.

Ia mengusap casing ponsel di bagian depan, membersihkan plastik pembungkusnya. AJS juga tampak mengibaskan debu di gelang-gelang kecil yang menggantung, merapikan pouch, mengusap barang dagangannya yang tersusun rapih.

AJS seakan ingin setiap barang harus tetap tampak layak dilihat orang yang lewat. Ia tak ingin pembeli menemukan debu di atas dagangannya. Sebab, di tempat seperti itu, barang-barang kecil tak hanya dijual lewat fungsi, tapi juga lewat kesan pertama.

Di Blok M Hub yang terus berubah wajah, mereka menjadi bagian dari yang tetap tinggal. Rohman mengandalkan tenaga dari kedua tangannya, AJS mengandalkan kesabaran di balik lapak kecil berisi benda-benda sederhana.

Mereka menyaksikan zaman berganti, tenant datang dan pergi, tren bergeser, pandemi menghantam, hingga keramaian kembali pulih.

Di tengah semua perubahan itu, tangan Rohman terus memijat, kemoceng AJS terus mengusap debu di dagangannya, dan malam di Blok M terus berjalan seperti biasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai langkah penguatan fungsi kawasan tersebut menjadi pusat ibu kota politik Indonesia.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN sejatinya telah terkontrak sejak akhir 2025 tersebut sempat mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 mengikuti arahan Presiden untuk menonjolkan karakter kelembagaan yang kuat.

Dia mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan fasilitas Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ini akan dipercepat penyelesaiannya pada 2027, atau selambat-lambatnya pada semester I/2028.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Basuki menambahkan, Presiden Prabowo menekankan agar filosofi arsitektur bangunan tampil secara tegas, lurus, dan berwibawa guna mencerminkan tempat pengambilan keputusan besar negara.

Pada saat yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan lokasi pembangunan kompleks gedung legislatif akan memiliki posisi strategis dengan kontur lahan yang tinggi.

Kompleks tersebut berada di sisi kiri Istana dengan posisi lebih tinggi dibandingkan rata-rata gedung pemerintahan lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya," ujar Muzani.

Selain kawasan parlemen, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti Bandara VVIP, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara terus dipacu untuk menunjang operasional ibu kota baru.

Pengesahan desain ini menjadi fase krusial bagi OIKN untuk segera mengebut pengerjaan konstruksi agar ekosistem kelembagaan negara dapat terintegrasi sesuai lini masa yang ditetapkan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN yang ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan desain kawasan itu telah disahkan oleh Prabowo pada pekan lalu.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/4).

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Prabowo untuk penyempurnaan konsep.

Perancangan kawasan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan desain yang fungsional sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut meninjau lokasi pembangunan menilai desain kawasan tersebut menunjukkan karakter kuat sebagai pusat lembaga negara.

"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ujarnya.

Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin terlihat secara fisik dalam beberapa tahun terakhir.

"Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.

Penetapan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pengambilan keputusan negara, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan ini dapat mendukung integrasi fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu kawasan yang terencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI tidak sekadar mencerminkan kinerja yang dipersepsikan lemah, tetapi juga menandai persoalan struktural yang lebih dalam, mulai dari disfungsi pengawasan hingga ketimpangan relasi politik di parlemen.

Temuan survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026, DPR berada peringkat 17 dari 17 lembaga negara dan institusi di Indonesia terkait tingkat kepercayaan dengan tingkat sangat percaya terhadap DPR hanya mencapai 3,7%; cukup percaya 46,0%; kurang percaya 25,8%; dan sangat tidak percaya; 13,4%.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menilai publik masih memiliki kepercayaan terhadap negara, tetapi tidak terhadap representasi politiknya di parlemen.

Menurutnya tren kepercayaan publik terhadap DPR RI cenderung stagnan dalam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Namun, stagnasi itu menyimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni adanya kesenjangan kepercayaan antara lembaga legislatif dengan lembaga negara lainnya.

“Terlihat adanya ketimpangan kepercayaan antar lembaga negara: Eksekutif dan yudikatif relatif lebih tinggi dibandingkan legislatif. Artinya, publik masih percaya pada negara, tetapi belum percaya pada representasi politiknya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Menurut Masduri, rendahnya kepercayaan itu mencerminkan jarak antara ekspektasi publik dan hasil kerja yang dirasakan, terutama dalam isu ekonomi dan korupsi yang dinilai belum optimal.

Penilaian publik, lanjutnya, tidak lagi berfokus pada proses, melainkan pada output yang konkret untuk mengkerek kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.

“Publik menilai output, bukan proses. Artinya, baik legislasi, pengawasan, maupun perilaku anggota DPR RI dinilai dari sejauh mana menghasilkan dampak nyata bagi publik,” katanya.

Disfungsi Pengawasan

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Aisah Putri Budiatri mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR bukan fenomena baru. Dalam berbagai survei, DPR konsisten menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari disfungsi DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Struktur politik yang didominasi koalisi besar membuat fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak optimal.

“Koalisi super gendut menjadikan hampir tidak ada partai politik di luar pemerintah. Hal ini membuat partai politik di parlemen sulit secara tegas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Situasi itu diperbhruk oleh sejumlah kecerobohan anggota DPR dalam satu tahun terakhir yang memicu kritik publik dan gelombang demonstrasi, seperti akhir Agustus 2025. Isu keberpihakan terhadap kepentingan publik serta persoalan etik anggota turut memperdalam penurunan kepercayaan.

Aisah menilai perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Reformasi harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari sistem pemilu, penguatan partai politik, hingga desain kelembagaan parlemen.

“Perlu dipikirkan tentang mendorong terbentuknya UU politik yang melihat pelaksanaan pemilu, penguatan partai, dan parlemen sebagai satu skema yang utuh,” jelasnya.

Dia menjelaskan sistem rekrutmen, sistem fraksi, sistem koalisi, dan lainnya yang terkait harus segera dievaluasi dan dipikirkan model terbaiknya yang berbasis dengan riset, bukan sekadar kepentingan politik.

Persoalan Historis dan Literasi Politik

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo melihat rendahnya kepercayaan terhadap DPR juga berakar dari faktor historis yang panjang.

Dalam persepsi publik yang terbentuk dari waktu ke waktu, DPR sering dianggap sebagai sumber persoalan politik. Pakar Politik itu mengacu pada sejumlah catatan sejarah, mulai dari pembubaran DPR di masa Presiden Soekarno hingga pelemahan peran lembaga legislatif pada era Orde Baru.

“Dalam memori kolektif kita sebagai bangsa, DPR itu dipercaya sebagai sumber masalah karena memang ada sejarahnya,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Narasi tersebut, kata dia, terus berulang hingga era reformasi, di mana DPR kerap menjadi sasaran pelimpahan kesalahan oleh kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain, rendahnya literasi politik masyarakat turut memperburuk persepsi. Banyak publik yang belum memahami fungsi dan peran DPR, sehingga menilai kinerja legislatif dengan standar eksekutif. “Kalau masyarakat tidak paham tugas dan fungsi legislatif, bagaimana dia mau bisa percaya,” katanya.

Kunto menilai ketidaktahuan tersebut membuat penilaian publik menjadi tidak proporsional. DPR dinilai dari hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian bantuan langsung yang tupoksinya berada di ranah eksekutif.

Selain itu, perilaku individu anggota DPR juga kerap digeneralisasi sebagai wajah institusi. Pernyataan kontroversial satu anggota dapat berdampak pada citra keseluruhan lembaga.

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari lembaga legislatif yang kolektif, tetapi tetap memerlukan pengelolaan komunikasi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, Kunto menyampaikan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPR tidak lepas dari situasi ekonomi. Masyarakat yang cenderung tertekan, berbanding terbalik dengan gaya hidup para anggota parlemen karena memperoleh fasilitas sehingga memicu kecemburuan sosial.

Dia menuturkan kondisi ini meningkatkan ekspektasi publik terhadap kinerja parlemen. Kunto menilai tuntutan publik terhadap DPR menjadi semakin tinggi karena adanya persepsi ketimpangan antara fasilitas yang diterima dan kinerja yang ditunjukkan.

“Tidak salah ketika rakyat menuntut kinerja yang lebih bagus lagi dari DPR, karena gajinya besar,” jelasnya.

Dia memandang bahwa upaya DPR untuk memulihkan kepercayaan rakyat adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. DPR, katanya, perlu menunjukkan secara terbuka apa yang dikerjakan, bagaimana proses pengambilan keputusan, serta posisi politik dalam setiap isu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.

Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).

"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.

Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah berlangsung.

"Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin

"Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan," tambahnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto, target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027-2028, proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Gedung di kawasan legislatif, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, jelas dia, Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang, saat ini sedang penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan kepala negara.

Kemudian Pembangunan jalan di kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antar-bangunan, tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan, serta Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid.

"Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer," katanya.

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan di antaranya pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01, serta jaringan perpipaan air minum yang terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan khusus terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama menyangkut percepatan penyelesaian fasilitas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai mendampingi Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, sebelum agenda di Malang, Presiden Prabowo lebih dulu melakukan kunjungan kerja ke IKN. Presiden tiba di IKN pada Senin malam (12/1/2026) bersama sejumlah menteri dan pada Selasa pagi menerima laporan langsung dari Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan ibu kota baru.

“Tadi pagi Bapak Presiden mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang sejak awal memang Bapak Presiden memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk fungsi legislatif maupun yudikatif,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, Presiden menargetkan fasilitas untuk fungsi legislatif dan yudikatif tersebut dapat selesai pada 2028. Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga memberikan sejumlah koreksi teknis.

“Ada beberapa hal yang Bapak Presiden berikan koreksi, pertama mengenai desain, kedua mengenai fungsi. Beliau meminta Kepala OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus melakukan perbaikan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait catatan khusus Presiden untuk IKN, Prasetyo menegaskan fokus utama pemerintah adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.

“Catatannya adalah perbaikan dan percepatan, supaya tiga fungsi [eksekutif, legislatif, dan yudikatif] pemerintahan bisa segera selesai,” tandas Prasetyo.

Saat yang bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa IKN bisa dikembangkan sebagai smart city. Adapun smart city tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

“IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air dan sanitasi, serta transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

“Sinergi lintas sektor tersebut penting agar pembangunan IKN tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung visi Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas AHY.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 melalui skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun.

“Pada pertengahan tahun, pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil, dan kontrak multitahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama disebut hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Hal itu tercermin dari pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluyo yang hampir selesai serta SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.

“Pemerintah kini secara aktif mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis dapat segera terbentuk,” ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tersebut dipastikan tidak hanya mengandalkan pembiayaan negara, melainkan menggunakan kombinasi pendanaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk juga terus diperkuat melalui penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendalian banjir.

“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah, di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026,” ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara tersebut memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Secara keseluruhan, seluruh peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” kata Basuki.

Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani.

Samarinda (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan, karena jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya sudah hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya, terbukti dari bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai bulan Maret 2026 mendatang.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tersebut dipastikan pihaknya tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk, juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara ini memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," demikian Basuki.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini memperkenalkan gagasan Pilkada Jalan Tengah sebagai alternatif sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Skema ini disebut sebagai metode campuran yang bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang menjadi dasar sejumlah menteri dan politisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo mendorong penunjukan lewat DPRD.

Dalam jabarannya Didik menjelaskan bahwa Pilkada Jalan Tengah menggabungkan dua tahap pemilihan. Tahap pertama adalah proses elektoral melalui pemilihan legislatif. Tiga calon anggota DPRD dengan suara terbanyak di daerah tersebut otomatis menjadi kandidat kepala daerah.

Setelah struktur DPRD terbentuk, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu pemilihan institusional. Pada tahap ini, DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut untuk ditetapkan sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Menurut Didik, mekanisme ini menjaga kedaulatan rakyat karena dukungan awal tetap berasal dari perolehan suara dalam pileg. Dengan demikian, kandidat yang terpilih tetap memiliki legitimasi elektoral, bukan semata hasil lobi elite politik.

Ia menegaskan, Metode Campuran tidak berupaya mengembalikan sistem ke pola lama ala Orde Baru, melainkan menghadirkan demokrasi berlapis atau two-step legitimacy untuk mengurangi praktik politik uang yang kerap terjadi pada pilkada langsung.

Didik juga menyoroti efisiensi biaya sebagai keunggulan utama seperti yang dikeluhkan sejumlah politisi ataupun menteri di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pilkada langsung saat ini mendorong biaya kampanye yang sangat mahal, membuka peluang praktik politik uang, dan memicu ketergantungan kandidat pada pendukung berkantong tebal. Kondisi tersebut berisiko melahirkan korupsi setelah kandidat terpilih.

Sebagai langkah pengawasan, ia mengusulkan pengaturan ketat dalam proses pemilihan di DPRD. Anggota legislatif yang memiliki hak suara perlu berada dalam pengawasan ketat, termasuk mekanisme pemantauan dan peran lembaga hukum seperti KPK dan kejaksaan untuk mencegah suap dan transaksi politik.

Didik juga mendorong agar pemungutan suara DPRD dibuat terbuka dan disiarkan publik. Ia menilai, uji publik terhadap tiga kandidat, pemeriksaan rekam jejak, larangan transaksi politik, serta penerapan sanksi pidana berat terhadap praktik suap menjadi bagian penting dalam memperkuat proses seleksi.

Dibandingkan pilkada langsung, Metode Campuran diproyeksikan memiliki biaya politik lebih rendah dan risiko politik uang pada level menengah. Partisipasi rakyat tetap terjaga melalui tahap elektoral, sementara DPRD memperoleh peran lebih besar dalam memastikan kualitas kandidat.