Pada Pemilu 2024, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong sekitar 35 utusan masyarakat adat berkontestasi di berbagai tingkatan. Mereka menggalang puluhan ribu suara: 28.828 untuk DPRD kabupaten/kota, 12.459 untuk DPRD provinsi. Tidak satu pun menembus DPR RI.

Sementara itu, sekitar 1,9 juta anggota masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukan karena mereka menolak demokrasi, melainkan karena desain administrasi pemilu tidak mengenali keberadaan mereka.

Di negara yang konstitusinya mengakui masyarakat adat dan pemilunya disebut “berhasil,” bagaimana mungkin kelompok yang berjumlah puluhan juta jiwa tidak memiliki satu pun wakil di parlemen nasional?

Dalam tulisan saya sebelumnya di Katadata, saya menunjukkan bahwa 17,3 juta suara sah menguap pada Pemilu 2024 akibat ambang batas parlemen 4%. Kemudian wacana menaikkannya menjadi 7% adalah manuver elite petahana untuk melinierkan parlemen.

Kasus masyarakat adat memperlihatkan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar ambang batas. Ia menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi kita: apakah desain pemilu yang semakin sempurna secara prosedural dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan yang bermakna? Pengalaman masyarakat adat menjawab dengan tegas: tidak.

Tiga Saringan yang Tampak Netral

Naskah kebijakan yang disusun Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), AMAN, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada Juni 2026, bertajuk Membuka Jalan bagi Wakil Masyarakat Adat, mengidentifikasi tiga dimensi prosedural yang bekerja sebagai "saringan berlapis" terhadap masyarakat adat. Ketiganya tampak netral berlaku sama untuk semua warga tetapi bekerja diskriminatif terhadap kelompok yang posisi sosialnya sudah timpang sejak awal.

Saringan pertama adalah administrasi kependudukan. Wilayah adat yang belum diakui formal kerap dianggap berada di dalam kawasan hutan negara, sehingga layanan perekaman e-KTP tidak bisa masuk. Tanpa e-KTP, warga adat lenyap dari daftar pemilih. Di sinilah benturan yurisdiksi antara Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan KPU menciptakan zona kosong birokratis: setiap lembaga merasa bukan kewenangannya, sementara 1,9 juta warga kehilangan hak konstitusional bahkan sebelum kontestasi dimulai.

Saringan kedua adalah penataan daerah pemilihan. Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada 2017 menunjukkan bahwa penataan dapil yang mengabaikan prinsip kohesivitas memecah komunitas adat yang secara sosial-budaya utuh ke dalam beberapa dapil. Kasus Suku Gayo di Aceh adalah contoh konkret: kekuatan elektoral yang sesungguhnya signifikan menjadi tercerai-berai, dan kepastian representasi di DPR RI menjadi semu. Komunitas yang utuh dipecah oleh garis administratif yang tidak mengenali batas-batas sosialnya.

Saringan ketiga adalah konversi suara menjadi kursi. Ambang batas parlemen 4% menghukum kekuatan politik yang dukungannya terkonsentrasi secara wilayah, persis profil komunitas adat. Dan dalam sistem daftar terbuka, pemilu berubah menjadi perlombaan modal ekonomi antarcalon. Pada keduanya, utusan masyarakat adat hampir pasti kalah bukan karena mereka kurang kapabel, melainkan karena medan pertarungannya sudah dirancang untuk pemain dengan sumber daya yang sama sekali berbeda.

Anne Phillips dalam The Politics of Presence (1995) mengingatkan: bagi kelompok dengan sejarah peminggiran yang panjang, kehadiran nyata wakil dari kelompok itu tidak tergantikan oleh sekadar program yang bersimpati. Will Kymlicka menyebutnya lebih tajam: memberikan aturan yang sama tanpa penyesuaian terhadap kelompok yang posisinya tidak sama adalah kesetaraan yang hanya formal dan kesetaraan formal, pada hakikatnya, melanggengkan ketidaksetaraan.

Substansi dan Prosedur Bisa Berjalan Beriringan

Argumen paling umum yang dilontarkan terhadap penguatan dimensi substansial dalam desain pemilu adalah bahwa ia akan mengorbankan keadilan prosedural—khususnya prinsip kesetaraan suara. Data menunjukkan sebaliknya.

Pada 2022, ketika pemekaran melahirkan empat provinsi baru di Tanah Papua, SPD menyusun penataan dapil DPRD provinsi dengan menempatkan kohesivitas adat sebagai pertimbangan utama.

Dapil disusun mengikuti tujuh wilayah adat besar Mamta, Sareiri, Meepago, Lapago, Anim Ha, Domberai, berdasarkan konsultasi langsung dengan Dewan AMAN Papua. Hasilnya diukur dengan dua instrumen yaitu indeks proporsionalitas (LHI) dan deviasi harga kursi.

Di seluruh enam provinsi, kedua indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Proporsionalitas berkisar antara 1,06 persen (Papua Barat Daya) hingga 2,08% (Papua Selatan) angka yang mendekati nol berarti pembagian kursi nyaris sempurna sebanding dengan proporsi penduduk. Deviasi harga kursi juga rendah, artinya suara setiap warga bernilai setara.

Temuan ini membuktikan satu hal yang selama ini dianggap mustahil: melindungi keutuhan komunitas adat dalam penataan dapil tidak mengorbankan keadilan suara. Tegangan antara prosedural dan rekognisi yang selama ini dianggap tak terelakkan terbukti bisa diselesaikan dalam kerangka hukum pemilu yang sudah ada, bahkan tanpa perlu mengubah satu pasal pun.

Cermin yang Lebih Besar

Kasus masyarakat adat bukan anomali. Ia adalah cermin paling jelas dari masalah yang lebih luas dalam desain demokrasi elektoral Indonesia: bahwa prosedural yang semakin canggih berjalan seiring dengan penyingkiran substansial yang semakin halus.

Kita sudah melihatnya pada 17,3 juta suara yang menguap akibat ambang batas parlemen. Kita melihatnya pada normalisasi politik uang, di mana jumlah pemilih yang menolak justru menurun dari 9,8% pada 2019 menjadi 8% pada 2024.

Dalam temuan SPD yang tertuang dalam buku Selamat Datang Otokrasi (2024) bahwa pemilu di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai arena kompetisi yang setara, melainkan alat konsolidasi kekuasaan. Polanya sama: pemilu yang semakin rapi secara teknis, tapi semakin jauh dari keterwakilan yang bermakna.

Pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung adalah kesempatan untuk memutus pola itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mewajibkan pembenahan ambang batas sebelum 2029. Pasal 185 huruf (f) UU Pemilu sudah menyediakan landasan untuk penataan dapil berbasis kohesivitas adat.

Instrumennya ada. Yang selama ini kurang adalah kemauan untuk menguji setiap prosedur terhadap satu pertanyaan substansial: apakah desain ini menyingkirkan atau merangkul mereka yang paling membutuhkan suara?

Selama pertanyaan itu tidak diajukan, pemilu kita akan terus berhasil secara prosedural dan gagal secara substansial. Masyarakat adat akan terus diakui dalam konstitusi, tapi tidak pernah dihitung dalam demokrasi. Dan jarak antara janji kesetaraan dan kenyataan penyingkiran akan terus diselubungi oleh satu kata yang paling berbahaya dalam politik kita: prosedur.

Bisnis.com, JAKARTA — Isu mengenai Pemilu kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) disesuaikan dengan jumlah kursi di DPR RI.

Pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dari total suara sah nasional untuk menentukan partai politik yang berhak memperoleh kursi di DPR.

Yusril menilai skema tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena berpotensi meminimalkan suara yang hilang dalam pemilu, khususnya pada pemilihan legislatif.

Dia menjelaskan partai yang tidak mampu mencapai 13 kursi di DPR dapat membentuk koalisi gabungan atau bergabung dengan fraksi yang lebih besar di parlemen.

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," ujar Yusril dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (5/5/2026).

Poin Ideal PT Golkar & NasDem

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai usulan ambang batas parlemen yang disesuaikan dengan jumlah kursi DPR seharusnya diterapkan pada pembentukan fraksi.

Dia juga menyatakan bahwa sikap Golkar terkait ambang batas parlemen idealnya berada di angka 5%, atau lebih tinggi dibandingkan ambang batas pada pemilu sebelumnya sebesar 4%.

"Untuk ambang batas parlemen kami mengusulkan angka yang moderat saja yaitu 5%. Sedikit di atas ambang batas parlemen di pemilu lalu," ujar Sarmuji kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, angka tersebut cukup ideal karena tetap memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai. Namun, keputusan partai untuk melenggang ke Senayan tetap ditentukan oleh pilihan rakyat.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyatakan pihaknya menghargai setiap pandangan mengenai pelaksanaan pemilu ke depan. Meski demikian, NasDem tetap konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7%.

"Setiap orang boleh berpendapat termasuk Yusril yang tokoh PBB yang sekarang jadi menteri. Tapi kalau NasDem tetap konsisten sejak 2014 mengusulkan PT untuk DPR RI 7%," ujar Hermawi.

Meski demikian, Hermawi membuka peluang diskusi dengan partai lain maupun berbagai pihak untuk menentukan besaran ambang batas parlemen. NasDem juga meyakini bahwa peningkatan PT dari pemilu ke pemilu akan menyederhanakan jumlah partai secara alami.

"Menaikkan PT dari pemilu ke pemilu merupakan sebuah keniscayaan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, penyederhanaan jumlah partai secara alami," pungkasnya.

Sikap PDIP & PKS

Berbeda dengan NasDem dan Golkar yang telah menyampaikan angka ideal PT, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih bersikap lebih terbuka.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa angka ideal ambang batas parlemen perlu dikaji secara mendalam.

Menurutnya, penentuan besaran PT dapat berubah seiring perkembangan preferensi masyarakat. Karena itu, PDIP memilih berdialog dengan partai parlemen maupun non-parlemen untuk menentukan angka yang tepat.

"Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama," tutur Hasto.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ambang batas parlemen sebaiknya tidak terlalu jauh berbeda dari ketentuan pada pemilu sebelumnya.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Mardani Ali Sera menyatakan angka ideal ambang batas parlemen berada pada kisaran 3,5% hingga 4,5%.

"PT 4% kemarin cukup baik. Representativeness dan governability keduanya terwadahi. Plus minus 0,5% masih bagus. Jadi range nya 3.5-4.5%," ujarnya.

Terlepas dari itu, Mardani menilai usulan Yusril mengenai ambang batas parlemen dapat meningkatkan keterwakilan di DPR. Namun, di sisi lain hal itu juga berpotensi membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih kompleks.

"Number of political parties in parlemen untuk Indonesia diangka 6-9 parpol. Kian besar jumlah parpol, governability biasanya kian kompleks. Tapi representativeness membaik," pungkasnya.

Polemik Ambang Batas Parlemen

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai ambang batas parlemen seharusnya mampu mengakomodasi partai kecil agar bisa masuk ke parlemen.

Menurutnya, semakin banyak partai di parlemen maka keterwakilan masyarakat terhadap berbagai isu akan semakin beragam, sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

"Semakin beragam suara yang diwakili oleh partai kita, anggota dewan kita, maka itu semakin baik bagi demokrasi kita. Sehingga check and balances bisa optimal," ujar Agung kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Karena itu, Agung berpandangan angka ideal ambang batas parlemen berada di sekitar 3%. Bahkan, secara ekstrem ia mengusulkan agar PT dihapuskan agar suara pemilih tidak terbuang.

"Jadi, kalau saya, ya, arahnya semakin ke sini harusnya semakin turun. Sampai pada momen di mana, ya, tadi kayak presidential threshold dihapuskan. Gitu. Kalau saya ekstremnya, parliamentary threshold itu dihapuskan saja," pungkasnya.

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, terlalu banyak partai di parlemen justru dapat menghambat jalannya pemerintahan.

Karena itu, ia menilai jumlah partai politik yang berada di parlemen sebaiknya dibatasi antara lima hingga tujuh partai.

"Terlalu banyak partai negara bisa makin bising. Pemerintah tidak berjalan maksimal. Huru-hara partai politik dan bakal banyak saling sandera. Jadi parpol di Indonesia maksimal 7 partai saja," tutur Pangi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai usulan ambang batas parlemen dari Yusril muncul sebagai wacana tandingan terhadap gagasan kenaikan PT di atas 4%.

Menurutnya, jika ambang batas parlemen dinaikkan terlalu tinggi, maka hal itu berpotensi menjadi pukulan berat bagi partai non-parlemen.

"Ini sebagai wacana tandingan kepada pihak yang ingin ambang batas parlemen dinaikkan. Kapasitas Yusril sebagai Menko tentu memberikan bobot tersendiri dari usulan semacam ini. Tak heran jika usulan Yusril viral dan memantik perdebatan publik," kata Adi.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Lantas, siapa sebenarnya Abdul Wahid?

Profil Gubernur Riau Abdul Wahid

Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah dan sangat jauh dari kemewahan.

Melansir riau.go.id dan dipersip.go.id, Abdul Wahid lahir di dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Dia anak ketiga dari enam bersaudara.

Dia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sri Simbar pada tahun 1994. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada tahun 1997.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dia menjalani pendidikan di MA Tembulahan, Ibukota Kabupaten, Tembilahan. Belum sampai tuntas mengayam di MA itu, dia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.

Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.

Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.

Terjun ke Politik

Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Lantas, siapa sebenarnya Abdul Wahid?

Profil Gubernur Riau Abdul Wahid

Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah dan sangat jauh dari kemewahan.

Melansir riau.go.id dan dipersip.go.id, Abdul Wahid lahir di dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Dia anak ketiga dari enam bersaudara.

Dia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sri Simbar pada tahun 1994. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada tahun 1997.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dia menjalani pendidikan di MA Tembulahan, Ibukota Kabupaten, Tembilahan. Belum sampai tuntas mengayam di MA itu, dia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.

Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.

Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.

Terjun ke Politik

Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah pada kasus penggunaan jet pribadi para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah.

Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

"Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia," ujar Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR terkait penggunaan jet pribadi yang di luar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu.

"Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut," ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sanksi Keras DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Enam penyelenggara pemilu yang menerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Keenam nama tersebut menjadi teradu dalam perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” demikian Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Dalam sidang pemeriksaan diketahui pengadaan jet pribadi dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passanger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pascapemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

DKPP menilai tindakan keenam teradu dalam penggunaan sewa pesawat jet pribadi tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih para teradu memilih jet pribadi yang eksklusif dan mewah. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik 6 penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menggunakan pesawat jet pribadi yang menelan anggaran Rp90 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah.

Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

"Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia," ujar Budi

Putusan Sidang Etik DKPP

Melansir laman resmi DKPP, terdapat enam penyelenggara KPU yang dijatuhkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara dengan nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 diputuskan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Mereka adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VI, Bernad Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Sebab, mereka beralasan menggunakan jet pribadi untuk memantau distribusi logistik kegiatan Pemilu 2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Terlebih jet pribadi yang digunakan tergolong eksklusif dan mewah. Tindakan mereka dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.