Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN yang ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan desain kawasan itu telah disahkan oleh Prabowo pada pekan lalu.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/4).

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Prabowo untuk penyempurnaan konsep.

Perancangan kawasan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan desain yang fungsional sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut meninjau lokasi pembangunan menilai desain kawasan tersebut menunjukkan karakter kuat sebagai pusat lembaga negara.

"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ujarnya.

Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin terlihat secara fisik dalam beberapa tahun terakhir.

"Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.

Penetapan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pengambilan keputusan negara, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan ini dapat mendukung integrasi fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu kawasan yang terencana.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 melalui skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun.

“Pada pertengahan tahun, pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil, dan kontrak multitahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama disebut hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Hal itu tercermin dari pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluyo yang hampir selesai serta SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.

“Pemerintah kini secara aktif mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis dapat segera terbentuk,” ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tersebut dipastikan tidak hanya mengandalkan pembiayaan negara, melainkan menggunakan kombinasi pendanaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk juga terus diperkuat melalui penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendalian banjir.

“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah, di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026,” ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara tersebut memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Secara keseluruhan, seluruh peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” kata Basuki.

Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani.

Samarinda (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan, karena jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya sudah hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya, terbukti dari bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai bulan Maret 2026 mendatang.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tersebut dipastikan pihaknya tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk, juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara ini memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," demikian Basuki.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meneken kontrak dua paket pengerjaan infrastruktur baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan total nilai mencapai Rp3,85 triliun.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dua kontrak yang baru diteken itu di antaranya pembangunan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif, serta paket pembangunan jalan kawasan pendukung KIPP 1A.

"Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Sementara itu, paket pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,1 triliun dengan total panjang 5,399 kilometer dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Kemudian, OIKN turut menandatangani kontrak manajemen konstruksi induk senilai Rp8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Secara lebih rinci, Basuki menuturkan bahwa pembangunan IKN Tahap 2 dibagi ke dalam 3 Gelombang atau batch. Batch 1 merupakan proyek Single years contract (2025), batch 2 proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (2025-2027), dan batch 3 proyek multi years contract (2026-2028).

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus mendorong minat investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Basuki menegaskan, dengan ditandatanganinya 2 kontrak proyek tersebut. pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir.

"Langkah ini memperkuat komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konstruksi kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dimulai. Salah satu paket yang tengah berlangsung yakni pengerjaan jalan kawasan Yudikatif yang proses konstruksinya efektif pada 31 Oktober 2025.

Dalam laporannya, proyek tersebut bakal dikerjakan oleh kontraktor pelat merah yakmi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dengan nilai sebesar Rp1,9 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa proyek tersebut dilaksanakan melalui skema Joint Operation (JO), di mana PTPP berperan sebesar 25%.

"Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, dilanjutkan masa pemeliharaan selama satu tahun," kata Joko dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Joko menambahkan, proyek tersebut mencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 & 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

"Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN juga mengumumkan akan segera menggarap infrastruktur pendukung di kawasan yudikatif di IKN dengan nilai konstruksi mencapai Rp3,1 triliun. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa nantinya kawasan yudikatif IKN akan dibangun di lahan seluas 15 hektare (Ha).

"Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Adapun, konstruksi kawasan Yudikatif IKN akan mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, proses pembangunan kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan terhitung mulai November 2025. Artinya, konstruksi kawasan yudikatif IKN ditargetkan akan rampung pada akhir 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap nilai konstruksi kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mencapai Rp3,1 triliun. Di mana, proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa nantinya kawasan yudikatif IKN akan dibangun di lahan seluas 15 hektare (Ha).

"Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," kata Basuki dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Adapun, konstruksi kawasan Yudikatif IKN akan mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Dalam penjelasannya, proses pembangunan kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan terhitung mulai November 2025.

Sementara secara keseluruhan, anggaran pembangunan infrastruktur IKN akan bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028).

Selain itu, pembangunan IKN juga akan mengandalkan injeksi investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025) dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun (per Oktober 2025).

Basuki menambahkan, pihaknya akan terus mempercepat pembangunan IKN sebagai bagian penting dalam pelengkap trias politica yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sendiri menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN." pungkas Basuki.