Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.

Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).

"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan ketentuan batas minimal saham beredar di publik (free float) sebesar 15 persen mulai berlaku pada akhir Maret 2026.

Kebijakan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang diusulkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya telah menyetujui perubahan batas free float tersebut, dengan sejumlah penyesuaian.

"PR Bursa adalah memfinalisasi konsep Peraturan I-A yang ditargetkan berlaku sebelum akhir Maret ini," ujar Hasan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).

Hasan menjelaskan peningkatan batas free float menjadi 15 persen ditujukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk mendorong peningkatan kualitas manajemen emiten melalui kewajiban edukasi bagi komisaris dan direksi serta sertifikasi akuntan publik.

OJK juga memberikan masa transisi selama tiga tahun bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi batas minimal free float, regulator menyiapkan kebijakan exit policy.

Selain itu, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) dan pelaku pasar akan membentuk tim kerja untuk mengevaluasi kesiapan pasar secara berkala.

Tim tersebut akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari emiten, manajer investasi, hingga komunitas investor domestik dan global guna memastikan daya serap pasar terhadap kebijakan tersebut.

"Kami akan mengevaluasi dan menganalisis kemampuan daya serap pasar sebelum jatuh tempo," pungkas Hasan.