JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan sebesar Rp15,5 triliun di Pagu Anggaran 2027. Hal itu ditujukan untuk mencapai target IKN menjadi Ibu Kota Negara pada 2028.

Usulan itu disampaikan Basuki saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Basuki menyampaikan, kebutuhan anggaran OIKN 2027 sebesar Rp22,2 triliun. "Telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ujar Basuki.

Jumlah itu meliputi kebutuhan anggaran pembangunan IKN batch kedua untuk 2025, 2026, 2027 sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan batch 3 sebesar Rp8 triliun untuk kontrak tahun jamak 2026-2028. "Sehingga tujuan dari Perpres 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028," katanya.

Basuki menyampaikan, kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sebesar Rp96 miliar. "Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada Otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp96 miliar," ucapnya.

Lihat video: Ramai Putusan MK soal IKN Bukan Ibu Kota, Otorita Buka Suara

IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono melantik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) angkatan pertama Otorita IKN di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (8/6/2026).

Pelantikan ini menjadi pertama kalinya Otorita IKN memiliki aparatur sipil negara yang direkrut dan dibina secara khusus untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Nusantara.

Sebanyak 555 CPNS yang dilantik menjadi PNS berasal dari berbagai latar belakang daerah dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Dalam kesempatan tersebut melantik 494 pegawai dalam pengangkatan pertama ke Jabatan Fungsional, serta melantik 6 pegawai dalam rangka kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan fungsional.

Basuki menegaskan bahwa para pegawai yang dilantik tidak boleh memandang diri hanya sebagai pegawai yang bekerja di Otorita IKN, melainkan sebagai bagian dari identitas dan semangat yang dibangun lembaga tersebut.

"Jangan hanya bekerja sebagai PNS yang bekerja di Otorita, tetapi jadilah orang Otorita. Anda harus bekerja sebagai insan Otorita, bukan hanya pekerja di Otorita," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

Menurut Basuki, tantangan membangun IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan ekosistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru. Karena itu, ia meminta para ASN baru menginternalisasi empat karakter utama sebagai insan Otorita IKN.

Karakter pertama adalah kuat karena memiliki kompetensi. Basuki menilai kemampuan teknis dan profesional menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan IKN pada masa mendatang.

"Membangun IKN tidak gampang. Tantangannya tidak hanya membangun gedung-gedung, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang akan terus berkembang. Karena itu kita harus kuat karena kompeten," ujarnya.

Karakter kedua adalah keberanian yang lahir dari integritas. Di hadapan para pegawai yang baru diambil sumpahnya, Basuki mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral yang harus dijaga sepanjang masa pengabdian.

Dia menambahkan, keberanian seorang ASN tidak diukur dari kekuatan fisik, melainkan dari kemampuannya mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Karakter ketiga adalah loyalitas profesional. Menurut Basuki, loyalitas ASN harus ditujukan kepada profesi, tugas, dan amanah yang diemban, bukan kepada individu tertentu.

"Loyal pada profesinya, bukan loyal pada individu pimpinan. Anda harus mempunyai professional loyalty," katanya.

Adapun karakter keempat adalah kemampuan untuk berinovasi. Basuki menilai pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang mampu berpikir kreatif, berimprovisasi, dan menghasilkan terobosan dalam menghadapi persoalan yang terus berkembang.

(Rahmat Fiansyah)

Universitas Gunadarma akan menjadi perguruan tinggi pertama yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, kegiatan perkuliahan perdana dimulai pada 28 September 2026.

Kepastian itu disampaikan Rektor Universitas Gunadarma ES Margianti saat kunjungan ke Kantor Balai Kota Otorita Ibu Kota Nusantara, Kamis (16/4).

"Kemarin sore, saya sudah melihat langsung gedung pertama yang memiliki tujuh lantai. Begitu izin keluar, dan saat ini terlihat sudah aman, kami akan segera melaksanakan perkuliahan tersebut pada semester ini, dengan kuliah perdana direncanakan pada tanggal 28 September tahun ini (Tahun 2026)," ujar Margianti.

Pada tahap awal, Universitas Gunadarma akan membuka delapan program studi jenjang sarjana (S1), yakni Teknik Sipil, Arsitektur, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, Psikologi, Akuntansi, dan Manajemen.

Program studi tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di IKN, termasuk penguatan ekosistem digital di kawasan Nusantara.

Saat ini, pembangunan Kampus Nusantara 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah memasuki tahap awal dengan satu tower berdiri dari total rencana tiga tower. Sementara Kampus Nusantara 2 tengah dikembangkan di Desa Giri Mukti, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Margianti juga mengungkapkan bahwa proses pembelajaran sebenarnya telah dimulai melalui tahap soft launching berbasis smart classroom sejak tahun lalu.

"Sebetulnya kami sudah memulai kuliah perdana dalam bentuk soft launching melalui smart classroom. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun lalu dalam bentuk pembelajaran jarak jauh yang terhubung ke lima lokasi, termasuk hingga ke Prancis," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan dukungannya terhadap langkah Universitas Gunadarma dalam memperkuat ekosistem pendidikan di IKN.

"Selamat datang kembali di Nusantara, terima kasih telah hadir melalui fasilitas pengajaran di Ibu Kota Nusantara, ke depan. Kami siap mendukung untuk Universitas Gunadarma dalam memberikan pengajaran kepada generasi muda, khususnya masyarakat Nusantara. Ini serius," kata Basuki.

Dengan fasilitas yang ada, kapasitas awal kampus Universitas Gunadarma di IKN diperkirakan mampu menampung sekitar 1.500 mahasiswa. Selain itu, kampus juga menyediakan berbagai skema beasiswa, termasuk melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kehadiran Universitas Gunadarma di IKN diharapkan dapat mendukung penyediaan talenta di berbagai sektor pembangunan, seiring pengembangan kawasan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.

Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).

"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN pada tahun ini. Hal tersebut diungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (30/3).

Basuki mengatakan Gibran sudah melakukan sejumlah persiapan untuk 'ngantor' di IKN, termasuk mengirimkan sekitar 50 orang stafnya untuk melakukan persiapan.

"Saya kira ini, iya (siap ngantor di IKN), karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapan-persiapannya," kata Basuki.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy lantas mempertegas dengan menanyakan apakah Gibran akan berkantor di IKN pada tahun ini.

"Mudah-mudahan akan segera. Insyaallah (tahun ini)," jawab Basuki.

Basuki juga berharap agar Gibran segera berkantor di IKN, menyusul dirinya yang telah lebih dulu tinggal di sana.

Menurutnya, semua persiapan saat ini hampir tuntas, mulai dari gedung, rumah, dan seluruh perabotan.

Basuki belum bisa memprediksi waktu persisnya Gibran bakal berkantor di IKN. Sebab, saat ini kantor untuk anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu masih dalam persiapan. Namun, ia memastikan seandainya Gibran memutuskan mulai berkantor tahun ini di IKN, dipastikan bisa dilakukan.

"Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi ya, sudah furniture-nya juga yang sementara juga sudah jadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan komitmen pemerintah mengguyur modal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berlanjut.

Basuki menjelaskan, khusus tahun depan pemerintah setidaknya akan mengucurkan anggaran Rp12 triliun untuk mendukung konstruksi IKN batch 2 yang mencakup pembangunan Kawasan Legilatif dan Kawasan Yudikatif. Di mana, proyek tersebut telah dianggarkan dalam kontrak tahun jamak/multi years contract (MYC) periode 2025 - 2027 senilai Rp20 triliun.

"Memang dulu perencananya kan disalurkan 20% [pada 2025], 40% [2026] dan 40% [2027]. Tetapi sekarang menjadi 20% pada 2025, 20% pada 2026, dan 60% nanti 2027," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (30/3/2026).

Adapun, konstruksi batch 2 IKN telah bergulir sejak 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp3,68 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 25 paket pekerjaan yang terdiri atas 15 paket pengerjaan fisik dan 13 paket supervisi atau manajemen konstruksi.

Secara teknis, paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung kantor legislatif dan judikatif, jaringan jalan, serta Multi-Utility Tunnel (MUT). Selain itu, pengerjaan infrastruktur dasar seperti embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam paket ini.

“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” ujarnya.

Sementara sisanya, yakni sekitar Rp12,6 triliun akan digulirkan pada pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2027.

Basuki menekankan, hingga saat ini pihaknya belum menemui hambatan keuangan. Karenanya, pihaknya belum menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Terkait rencana efisiensi anggaran yang rencananya akan dijalankan kembali, Basuki menyebut pihaknya tetap siap menjalankan. Dia juga mengaku akan membuka opsi penghematan mulai dari penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga penghematan energi.

"Saya kira tidak hanya di IKN, di sini [DPR] pun juga efisiensi kan? Jadi saya kira itu policy umum. Jadi untuk kita selain nanti ada WFH misalnya, ada penghematan listrik, ada yang lain-lain pokoknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi sinyal bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana perpindahan operasional RI-2 ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa sebanyak 50 staf Sekretariat Wakil Presiden bahkan telah dikirim ke Nusantara untuk melakukan persiapan teknis. Penugasan personel tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi pendukung kepresidenan siap beroperasi.

“Saya kira ini, iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana [IKN] untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera. Insyaallah [tahun ini],” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Basuki menegaskan bahwa infrastruktur fisik untuk menunjang aktivitas Wakil Presiden saat ini sudah siap digunakan. Gedung kantor dinyatakan telah rampung, termasuk penyediaan fasilitas furnitur untuk mendukung kerja para staf.

Sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden juga dilaporkan telah berada di lokasi untuk memantau detail persiapan akhir. Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan matang sebelum jadwal resmi berkantor diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi, furniture-nya juga yang sementara juga sudah. Sudah beberapa dari sana juga [staf staf wapres],” jelas Basuki.

Basuki menuturkan bahwa kehadiran pimpinan negara di IKN nantinya akan mempercepat akselerasi transformasi pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Karenanya, otorita berharap rencana ini berjalan sesuai jadwal agar aktivitas pemerintahan di Nusantara semakin intensif dan terintegrasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa baru-baru ini juga kedapatan mengunjungi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Dalam kunjungan itu, Tina melaporkan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tina mengatakan kunjungan ke kediaman Jokowi pada Rabu (23/3/2026) merupakan bagian dari silaturahmi Idulfitri sekaligus mempererat hubungan kebangsaan. Menurut Tina, pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Stafsus Gibran itu juga mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Jokowi, terdapat diskusi mengenai perkembangan IKN.

“Tadi saya juga diskusi soal IKN dengan Pak Jokowi. Saya terakhir ke IKN itu 21 Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan Pak Wapres untuk mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bergiliran dan bergantian berkantor dalam kawasan IKN," kata Tina dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/3/2026).

Proyek IKN sebelumnya dipastikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk dilanjutkan, bahkan dipercepat. Pemerintah juga, menurut Tina, telah menunjukkan komitmen keberlanjutan pembangunan tersebut melalui penganggaran Rp48,8 triliun untuk 2025-2029.

Tina menyatakan semangat persatuan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah, termasuk pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono . Pertemuan itu digelar di Kantor Sekretariat Kabinet, Kamis (15/1/2026).

Pertemuan itu diunggah dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Teddy terlihat mengenakan kemeja putih berbincang akrab dengan Basuki yang mengenakan kemeja biru.

"Senang bertemu kembali dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bapak Basuki Hadimuljono, di Kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pada sore hari ini," tulis Teddy, dikutip Jumat (16/1/2026).

Teddy menjelaskan, dalam pertemuan itu Basuki melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Teddy menambahkan, Basuki juga berkonsultasi kepadanya terkait masukan yang disampaikan Prabowo saat berkunjung ke IKN. "Dan berkonsultasi terkait beberapa masukan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diberikan saat berkunjung ke IKN beberapa hari lalu," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN dalam kunjungan kerjanya di IKN pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat.

"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," ujar Prasetyo.

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Menteri Pras, catatan Presiden Prabowo pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud. "Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai."

IDXChannel - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di kantor Sekretariat Kabinet pada Kamis (15/1/2026).

Pertemuan itu diunggah dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Teddy terlihat mengenakan kemeja putih berbincang akrab dengan Basuki yang mengenakan kemeja biru.

“Senang bertemu kembali dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bapak Basuki Hadimuljono, di kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pada sore hari ini," tulis Teddy dikutip Jumat (16/1/2026).

Teddy menjelaskan, dalam pertemuan itu Basuki melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dalam kesempatan ini, Kepala OIKN melaporkan beberapa update pembangunan IKN," ucapnya.

Teddy menambahkan, Basuki juga berkonsultasi kepadanya terkait masukan yang disampaikan Prabowo saat berkunjung ke IKN.

"Dan berkonsultasi terkait beberapa masukan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diberikan saat berkunjung ke IKN beberapa hari lalu," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan. Hal ini tercermin dari APBN 2026 yang mengalokasikan Rp6,26 triliun untuk pembangunan Nusantara.

Apabila dibandingkan dengan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun, anggaran tersebut naik cukup besar. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, nilainya turun drastis.

Misalnya, pada 2023 anggaran pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp27 triliun dan 2024 sebesar Rp43,3 triliun.

Secara rinci, anggaran pembangunan IKN 2026 akan digunakan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp553 miliar.

Otorita IKN sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp14,92 triliun untuk memenuhi total kebutuhan Rp21,18 triliun sepanjang tahun ini. Namun, usulan ini ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto sendiri baru saja mengunjungi IKN pertama kalinya sebagai pemimpin negara pada awal pekan ini, Senin (12/1). Ia terakhir mengunjungi IKN saat masih sebagai presiden terpilih mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo memutuskan untuk bermalam di IKN usai melakukan kunjungan kerja menghadiri sejumlah kegiatan di Pulau Kalimantan, termasuk meresmikan Proyek terbesar PT Pertamina (Persero) yakni RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setelah kunjungan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi IKN.

Pras menyebut Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras di Malang, Jawa Timur usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).

Selain itu, Pras juga mengungkap instruksi Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Prabowo juga telah menerima perkembangan pembangunan IKN yang dipaparkan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Senin (12/1/2026). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan pada hari ini, agenda Prabowo adalah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, dengan acara puncak digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kemudian, Prabowo bersama rombongan bertolak ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Setelahnya, Prabowo menggunakan helikopter mendarat di IKN jelang malam hari. Saat menginjakan kaki di rumput IKN, Prabowo disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Adapun, kunjungan Prabowo ke IKN menjadi kunjungan perdana sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Prabowo belum tercatat melakukan kunjungan kerja resmi ke IKN hingga awal 2026, meskipun pembangunan dan perencanaan IKN terus menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnnya, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

Sebagai catatan, Prabowo sudah pernah hadir di kawasan IKN semasa masa transisi pemerintahan dan sebelum menjabat resmi sebagai Presiden, yakni pada 12 Agustus 2024 saat dia bersama Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN sebelum resmi menjabat.

Pada kesempatan itu, Prabowo hadir di sisi Jokowi dalam acara penghormatan bendera di kota ibu negara baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan konsistensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda pemindahan status ibu kota ke Nusantara.

Komitmen tersebut diklaim telah menjadi garis kebijakan yang jelas, baik di tingkat domestik maupun dalam berbagai panggung diplomasi internasional.

Basuki menambahkan, penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk memindahkan Ibu Kota ke Nusantara sudah sangat jelas dan disampaikan di berbagai forum internasional. Saya mengajak semua pihak untuk datang dan melihat langsung IKN," ujar Basuki dalam keterangan resminya saat menerima kunjungan akademik University of Maryland, Sabtu (10/1/2026).

Di sisi lain, Basuki mengungkapkan tingginya animo publik terhadap progres pembangunan di Kalimantan Timur tersebut. Tercatat, lebih dari 300.000 orang telah berkunjung ke IKN pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sebagai informasi, khusus TA 2026 OIKN mengantongi bekal pagu anggaran senilai Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan guna memastikan keberlanjutan infrastruktur dan ekosistem kota.

Kendati demikian, belum ada perincian pasti mengenai alokasi pagu Rp6 trilliun akan dialokasikan untuk mengerjakan berapa paket pembangunan sepanjang tahun ini.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest," pungkas Basuki.