Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan membatasi pembangunan gedung dan hotel di area sekitar Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Rencana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat melakukan kunjugan kerja ke kawasan Istana Cipanas.

Menurutnya, keberadaan bangunan tinggi di sekitar situs negara dan cagar sejarah berpotensi merusak estetika, kewibawaan, hingga aspek keamanan kawasan.

“Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan. Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita,” katanys, Sabtu (9/5/2026).

Pihaknya menilai, pembangunan hotel dan gedung di sejumlah kawasan wisata selama ini kerap mengabaikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Dia tidak ingin kawasan Istana Cipanas mengalami kondisi serupa, di mana bangunan bersejarah “tertutup” oleh deretan hotel tinggi.

Menurut dia, pengaturan radius dan tinggi bangunan penting untuk menjaga karakter kawasan bersejarah sekaligus mempertahankan identitas ruang publik milik negara.

Selain soal bangunan, Dedi juga menyoroti persoalan lingkungan di sekitar kawasan istana. Dia mengungkapkan adanya keluhan terkait aliran Sungai Cisabuk dan Sungai Jalimun yang sering membawa sampah rumah tangga ke area istana saat hujan deras.

Kondisi tersebut disebut kerap menyebabkan pintu air dan grill penahan sampah jebol. Untuk mengatasinya, Pemprov Jabar berencana menurunkan petugas dari PSDA Provinsi guna melakukan pembersihan sungai secara rutin.

“Saya akan siapkan petugas pembersih sungai setiap hari di sini. Sambil kita merubah pola pikir masyarakat melalui sistem pengelolaan sampah desa yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan hijau di sekitar Istana Cipanas. Saat menyusuri area hutan lindung seluas 2,5 hektare, ia menilai keberadaan pepohonan tua dan sumber air alami menjadi aset ekologis yang tidak tergantikan.

“Membangun jalan tol ribuan kilometer saya sanggup, anggarannya ada. Tapi menanam pohon sampai besar dan rimbun seperti ini, uang tidak bisa membelinya. Ini kemewahan yang sebenarnya,” katanya.

Ia menambahkan, fenomena banjir di kawasan Puncak menjadi peringatan bahwa perubahan tata ruang yang tidak terkendali dapat memicu kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Melalui rencana Pergub tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan kawasan bersejarah tetap terjaga, baik dari sisi visual, lingkungan, maupun nilai historisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh menggandeng Pikiran Rakyat untuk merealisasikan pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat bagi korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat terdampak bencana. Januar yang juga menjabat sebagai Komisaris Pikiran Rakyat memastikan bantuan dari para pembaca dapat diwujudkan secara tepat sasaran.

Ketua Yayasan Pikiran Rakyat, Puspatriani Agustina, menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dari para donatur akan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Transparansi menjadi prinsip utama agar bantuan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/5/2026).

Dia juga berharap proses administrasi, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU), dapat segera dirampungkan agar pembangunan dapat segera dimulai melalui peletakan batu pertama.

Plt Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Sukajadi Paya Bujuk, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat banjir pada akhir November 2025.

“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian, terutama terkait akses jalan yang masih tertutup lumpur serta ketersediaan air bersih yang belum sepenuhnya pulih.

Gedung yang akan dibangun dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Lantai dasar akan difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan dasar, seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, edukasi gizi, serta posko siaga bencana dan penyimpanan peralatan medis.

Sementara itu, lantai dua akan digunakan sebagai ruang serbaguna berkapasitas sekitar 50 orang untuk kegiatan musyawarah warga, aktivitas kepemudaan, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Tamiang.

Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah berlangsung.

"Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin

"Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan," tambahnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto, target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027-2028, proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Gedung di kawasan legislatif, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, jelas dia, Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang, saat ini sedang penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan kepala negara.

Kemudian Pembangunan jalan di kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antar-bangunan, tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan, serta Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid.

"Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer," katanya.

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan di antaranya pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01, serta jaringan perpipaan air minum yang terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berusaha agar target perolehan kontrak baru tahun ini dapat dicapai dengan hasil yang maksimal

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan BUMN sektor konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) membukukan kontrak baru senilai Rp464,67 miliar per Maret 2026.

Kontrak baru tersebut mencakup Proyek Sekolah Rakyat (SR), Halte Bus Rapid Transit (​​​​BRT), RSUD Rupit (Kabupaten Musi Rawas Utara), Hunian ASN, serta Hunian Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“WEGE memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini. Kami berusaha agar target perolehan kontrak baru tahun ini dapat dicapai dengan hasil yang maksimal," ujar Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita di Jakarta, Rabu.

Sepanjang 2025, Hadian menjelaskan perseroan berhasil menurunkan total liabilitas sebesar 33,6 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp2,07 triliun per 31 Desember 2025, dibandingkan senilai Rp3,12 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut didorong oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek yang turun drastis sebesar 79,14 persen (yoy) menjadi Rp73,04 miliar per 31 Desember 2025, dibandingkan senilai Rp350 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

“Langkah strategis ini merupakan komitmen manajemen dalam restrukturisasi struktur permodalan dan efisiensi beban keuangan guna memperkuat arus kas di masa mendatang,” ujar Hadian.

Di sisi lain, Ia melanjutkan, strategi diversifikasi bisnis perseroan terbukti memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas pendapatan, yang mana segmen properti membukukan pendapatan senilai Rp40,11 miliar.

“Keberhasilan lini bisnis non-konstruksi ini turut memperkuat likuiditas perseroan, yang tercermin dari posisi kas dan setara kas yang tetap terjaga sebesar Rp391,13 miliar pada akhir 2025,” ujar Hadian.

Terkait pencatatan rugi neto tahun berjalan senilai Rp630,25 miliar pada 2025, Hadian menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari langkah proaktif perseroan dalam menerapkan prinsip akuntansi konservatif.

“Langkah ini diwujudkan melalui pengakuan penurunan nilai aset keuangan. serta penyisihan pekerjaan dalam proses sebagai bagian dari strategi balance sheet cleaning,” ujar Hadian.

Selain itu, perseroan melakukan strategi deleveraging, tercermin dalam gearing ratio yang membaik dari 0,07 kali pada 2025 dari sebelumnya 0,18 kali pada 2024, serta debt to equity ratio (DER) yang terjaga sebesar 1,05 kali.

“Kebijakan ini diambil secara sadar untuk memastikan bahwa laporan keuangan perseroan mencerminkan nilai aset yang riil dan transparan. Melalui optimalisasi instrumen keuangan dan penataan akun historis ini, harapan kami neraca tahun 2026 sudah mencerminkan kondisi yang jauh lebih sehat dan kredibel," ujar Hadian.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya dapat diselesaikan sekitar 15 menit. Percepatan ini menunjukkan dampak transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan publik di daerah.

Kecepatan layanan tersebut didukung sistem antrean digital yang membantu menata alur kedatangan dan proses layanan. Sistem ini memungkinkan antrean lebih tertib, waktu tunggu lebih terukur, dan proses layanan berjalan lebih transparan.

Pengunjung memperoleh nomor antrean digital dan dipanggil otomatis sesuai urutan. Informasi antrean dan estimasi waktu layanan dapat dipantau secara real time, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam proses pelayanan.

Di sisi petugas, sistem digital membantu mengurangi pengaturan antrean manual. Petugas dapat lebih fokus pada verifikasi dokumen dan penyelesaian administrasi, sehingga alur pelayanan menjadi lebih efisien.

Dalam layanan PBG, integrasi antrean dan manajemen layanan membantu mempercepat proses sejak penerimaan hingga penyelesaian administrasi. Kecepatan layanan tetap dipengaruhi kelengkapan dokumen pemohon dan kesiapan sistem yang terintegrasi.

MPP Siola menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi. Model layanan ini memudahkan masyarakat dan mendorong standar pelayanan publik yang lebih efisien.

Manajer Sales InterActive Group Kosim mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan layanan publik yang cepat dan tertata terus meningkat. “Melalui penerapan InterQue di MPP Siola Surabaya, kami berupaya mendukung pengelolaan antrean yang lebih rapi, transparan, dan terukur sehingga masyarakat dapat merasakan proses layanan yang lebih efisien,” ujar Kosim dalam siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Kosim mengatakan, sistem antrean digital membantu petugas fokus pada proses verifikasi dan penyelesaian administrasi. “Kecepatan layanan tentu tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan sistem yang terintegrasi, namun dengan dukungan teknologi, alur pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan terkendali.”

Perusahaan tersebut juga menyatakan komitmennya mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penyediaan solusi digital terintegrasi. Pengembangan layanan ke depan diarahkan pada integrasi antrean digital, notifikasi layanan, dan dashboard pemantauan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyediaan lahan strategis di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga-lembaga umat Islam.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri agenda Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI Masa Bakti 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa seluruh umat dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada MUI agar terus bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan perannya bagi umat dan bangsa. Menjawab harapan tersebut, Presiden menyatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI.

“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Presiden.

Kepala negara mengungkapkan, rencana pembangunan gedung tersebut bahkan diproyeksikan bertingkat tinggi, dengan perkiraan hingga 40 lantai. Gagasan tersebut, menurut Presiden, merupakan permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.

Prabowo menegaskan, kawasan Bundaran HI ke depan tidak hanya diisi hotel dan pusat perbelanjaan, tetapi juga gedung yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam.

“Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kantor MUI sekarang belum jelas keberadaannya. Saya pun jujur, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Ke depan, kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantung Ibu Kota Jakarta,” tandas Prabowo.

PTPP bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas kampus modern yang mendukung proses pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan pendidikan tinggi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menuntaskan pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur dengan nilai proyek sekitar Rp219 miliar.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proyek tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan infrastruktur pendidikan tinggi nasional.

“PTPP bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas kampus modern yang mendukung proses pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan pendidikan tinggi nasional,” kata Joko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Gedung yang bernama Menara Wimaya II tersebut dibangun untuk mendukung kegiatan akademik FISIP serta Fakultas Ilmu Komputer (FIK) dan dirancang sebagai gedung kuliah bersama di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Pembangunan Menara Wimaya II dimulai sejak 29 Maret 2023 dan dirancang untuk menunjang aktivitas pembelajaran, kolaborasi, serta pengembangan akademik sivitas kampus.

Salah satu fitur utama gedung tersebut adalah skybridge sepanjang 22 meter yang menghubungkan Menara Wimaya II dengan Menara Wimaya I sebagai bagian dari konsep bangunan kembar terintegrasi.

"Sebagai kontraktor pelaksana, PTPP membangun skybridge di ketinggian sekitar 48 meter menggunakan metode shoring PD8 yang dinilai lebih aman, presisi, serta efisien dari sisi waktu dan biaya," ujar Joko.

Peresmian gedung dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Prof. Akhmad Fauzi, jajaran pimpinan universitas, serta pemangku kepentingan terkait.

Penyelesaian proyek ini diharapkan memperkuat dukungan sarana pendidikan tinggi, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional melalui penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh proyek baru pembangunan gedung institusional Kejaksaan Agung dengan nilai Rp934,36 miliar pada 26 Januari 2026.

Gedung JAMPIDUM, JAMDATUN, JAMWAS, dan BPA tersebut dibangun untuk mendukung transformasi kelembagaan Kejaksaan Agung melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern, terintegrasi, dan representatif.

"Bagi PTPP, proyek ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hasil akhir dapat mendukung kebutuhan operasional pengguna secara optimal. Kami berkomitmen menjaga ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan," ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Pembangunan gedung tersebut dilaksanakan dengan jangka waktu 360 hari kalender. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar bidang, mempercepat proses kerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebelumnya, PTPP membidik pendapatan usaha sebesar Rp16 triliun pada 2026. Sementara target kontrak baru yang dibidik BUMN konstruksi tersebut mencapai Rp23,5 triliun.

Hingga 30 September 2025, PTPP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,61 triliun. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,65 triliun.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) resmi menjadi pemegang saham pengendali (PSP) baru di PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI), setelah merampungkan proses akuisisi 62,72% saham.

Berdasarkan pengumuman pada Senin (20/1/2026), pengambilalihan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses negosiasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi.

Transaksi pengambilalihan dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 15 Januari 2026. Dalam transaksi ini, WKM mengakuisisi 3.920.000.000 (3,92 miliar) saham ASLI dari pemegang saham pengendali sebelumnya, Sudjatmiko, atau setara 62,72% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh ASLI.

Pelaksanaan transaksi dilakukan melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin (19/1/2026). Mengutip prospektus, pelaksanaan transaksi dilakukan di harga Rp11 per saham. Dengan demikian, total transaksi mencapai Rp43,12 miliar.

Dengan selesainya transaksi tersebut, WKM secara efektif menjadi pengendali baru ASLI dan selanjutnya akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) atas sisa saham ASLI yang dimiliki pemegang saham publik sesuai ketentuan POJK 9/2018.

Tujuan dan latar belakang dari akuisisi ini adalah sebagai pengembangan usaha, di mana WKM juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Akuisisi tersebut akan menjadikan kolaborasi positif antara pengalaman ASLI dengan WKM di industri konstruksi.
Portofolio WKM dalam bidang usaha jasa konstruksi, meliputi pembangunan gedung, antara lain fasilitas industri, perkantoran, dan hunian. Selain itu, WKM juga memiliki pengalaman dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi sipil, termasuk pembangunan jalan, irigasi, jembatan, dan sistem drainase.

Sejumlah proyek telah diselesaikan oleh WKM, antara lain, pertama, Pekerjaan Workshop & Office Plant Kalimantan Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan, pada 2023.

Kedua, Pembangunan Barak dan Pos Pengamanan Perbatasan TNI, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tahun 2024 dan 2025. Ketiga, Pekerjaan Jetty dan Mooring Dolphin PT Nusa Jaya Port, Kalimantan Selatan, tahun 2023.

Keempat, Pembangunan Tangki CPKO PT Kodeco Agrojaya Mandiri, tahun 2023. Kelima, Pembangunan Gedung Dekranasda Kotabaru, tahun 2024. Keenam, Revitalisasi Mechanical, Electrical, dan Plumbing (MEP) Terminal 1B, PT Angkasa Pura II, tahun 2022.

Ketujuh, Pembangunan Jembatan KM 17 dan KM 51 Mantewe, Dinas Pekerjaan Umum, tahun 2022. Kedelapan, Pembangunan Area Perkantoran Kotabaru, tahun 2024. Kesembilan, Pembangunan Ruang VVIP RSUD Hadji Boejasin Tanah Laut, tahun 2024, serta proyek-proyek lainnya.

"Melalui Pengambilalihan ini, WKM mengharapkan dapat terwujud sinergi usaha antara ASLI dan WKM, khususnya melalui pemanfaatan pengalaman, kompetensi, dan portofolio usaha masing-masing di industri konstruksi sehingga ke depannya ASLI diharapkan akan menjadi salah satu pemain konstruksi terbesar," papar manajemen WKM.

Pengambilalihan ini diharapkan dapat mendukung penguatan kegiatan usaha serta peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional WKM dan ASLI dalam jangka menengah dan panjang, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan, pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (UBO) dari WKM adalah Hariono yang sejauh ini memiliki portofolio di perusahaan jaringan bisnis H. Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, seperti PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR).

Sementara itu, posisi Direktur WKM dijabat Peter Handika dan kursi Komisaris ditempati Galih Setya Pradana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) membukukan kontrak baru sebesar Rp17,43 triliun sepanjang 2025. Sebagian besar kontrak tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung.

Adapun segmen energy & industrial plant (EPCC), industri penunjang konstruksi, properti, dan investasi turut memperkuat diversifikasi portofolio.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan capaian ini merupakan hasil dari transformasi perseroan yang kini lebih menitikberatkan pada keunggulan eksekusi proyek serta pengelolaan risiko yang disiplin.

“Perolehan kontrak ini menunjukkan kepercayaan pemangku kepentingan yang terus terjaga,” ucap Agung dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Sepanjang 2025, WIKA terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional (PSN) bagi konektivitas dan ketahanan pangan, di antaranya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Proyek Akses Tol Patimban Paket 2 guna memperlancar arus logistik nasional.

Selain itu, WIKA memperkuat portofolio di bidang ketahanan air melalui Proyek Pengendalian Banjir Merauke dan jaringan irigasi di Sumatera Utara. Di sektor energi, WIKA menggarap Pembangunan Pipa Transmisi Gas segmen SKG Belawan – Stasiun Labuhan Batu yang mendukung hilirisasi industri nasional.

WIKA juga mendukung pemerataan akses sosial melalui program sekolah rakyat di Kalimantan Barat dan fasilitas kesehatan di RS Sardjito, Yogyakarta.

Memasuki 2026, manajemen WIKA optimistis prospek kontrak baru tetap solid. Fokus pemerintah pada keberlanjutan infrastruktur, hilirisasi, dan penguatan konektivitas nasional diprediksi akan terus membuka peluang pasar bagi perusahaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) nasional.

Perseroan juga menargetkan nilai kontrak baru lebih dari Rp20 triliun pada 2026, atau naik dari perkiraan realisasi tahun ini yakni Rp17 triliun. Target ini sejalan dengan strategi transformasi perusahaan pada tahun depan.

“Target nilai kontrak baru di tahun 2026 sudah kami tetapkan, akan lebih besar dibandingkan dengan 2025, yakni di atas Rp20 triliun,” ujar Agung.

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.