Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per hunian telah masuk proses verifikasi calon penerima.

Hingga awal Juni 2026, proses verifikasi telah mencapai 300 ribu calon penerima, dari target awal sekitar 400 ribu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan pelaksanaan program bedah rumah Rp20 juta saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," ucap Qodari di Jakarta, Rabu (17/6) dikutip Antara.

Ia menuturkan per awal Juni 2026 progres program bedah rumah Rp20 juta mencapai 13,51 persen. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Qodari menjelaskan proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Untuk besaran bantuan, kata dia, nilai reguler BSPS ditetapkan sebesar Rp20 juta. Angka ini terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan bedah rumah mencapai Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026," ucap Qodari.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS, tetapi sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[Gambas:Youtube]

Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamax akan ikut turun jika harga minyak dunia merosot.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan hal sebaliknya juga bisa terjadi, apabila harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi harus menyesuaikan.

Ia menyampaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang menanjak. Anggia menyebut hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sejumlah negara lain kenaikan terjadi lebih dulu.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggia menyatakan bahwa BBM subsidi takkan mengalami kenaikan.

Ia menyebut langkah itu diambil guna melindungi masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramainya isu pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite hingga maksimal Rp 50.000 per transaksi dinilai bukan sekadar dipicu oleh kabar yang beredar di media sosial.

Di balik itu, terdapat persoalan komunikasi kebijakan pemerintah dan potensi pengendalian subsidi energi yang menjadi perhatian masyarakat.

Ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai cepatnya penyebaran isu tersebut tidak terlepas dari persoalan komunikasi pemerintah terkait kebijakan energi.

Rahmat Panji (Kompas.com) Antrean pertalite mengular di SPBU Kota Padang, Jumat (12/6/2026).

"Memang, permasalahan komunikasi pemerintah ini menjadi akar masalah masyarakat tidak begitu percaya," kata Yayan kepada Kompas.com, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Yayan, munculnya isu pembatasan Pertalite juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro saat ini.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap arus modal asing membuat pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal.

Yayan mengatakan, penyesuaian harga Pertamax ke tingkat keekonomian dapat menjadi salah satu upaya memperluas ruang fiskal sekaligus memberikan sinyal positif kepada investor.

"Melihat kondisi makro moneter saat ini, strategi di sisi fiskal lebih mudah dikontrol sehingga pelepasan harga Pertamax ke harga keekonomian dapat memberikan sentimen positif bagi investor sekaligus meningkatkan ruang fiskal," ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga sempat mengeluhkan antrean Pertalite di sejumlah daerah.

Namun, menurut Yayan, fenomena tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh proses penyesuaian distribusi setelah perubahan harga BBM.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Antrean pengendara yang ingin mengisi Pertalite di SPBU Pangkalbalam, Pangkalpinang, Babel, Jumat (12/6/2026).

"Ini hanya sementara. Idealnya tidak boleh terjadi, tetapi ketika ada penyesuaian harga biasanya muncul restocking adjustment yang mengganggu rantai pasok," katanya.

Meski demikian, Yayan menilai isu pembatasan Pertalite tidak sepenuhnya terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi energi.

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumsi ke Pertalite dalam jumlah yang cukup besar.

Jika sistem QR Code diterapkan secara optimal, migrasi konsumsi diperkirakan mencapai sekitar 23 persen.

Tanpa pengawasan yang memadai, perpindahan tersebut bisa lebih tinggi.

"Betul (upaya ketepatan), tujuannya untuk membatasi kuota dan meningkatkan akurasi target subsidi. Dengan kenaikan harga Pertamax akan ada migrasi ke Pertalite," katanya.

Yayan menilai, apabila pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dilakukan, dampaknya tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Kelompok yang paling terdampak justru masyarakat produktif dengan tingkat konsumsi energi yang relatif tinggi.

"Yang paling terdampak yaitu produktivitas desil tujuh ke atas, sedangkan desil empat sampai lima tidak terlalu menjadi masalah," ujarnya.

Ramainya isu pembatasan Pertalite, menurut Yayan, menunjukkan bahwa persoalan subsidi energi saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor energi dan fiskal.

Adapun sebelumnya, isu tersebut mencuat setelah PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026.

Kenaikan harga itu memicu spekulasi bahwa pemerintah akan membatasi konsumsi Pertalite untuk mengantisipasi perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

Pemerintah menyatakan pembangunan fisik 12.232 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah rampung hingga awal Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 1.061 unit di antaranya sudah beroperasi dan mulai melayani masyarakat di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit Kopdes Merah Putih telah beroperasi, tersebar di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah," ujar Qodari dalam keterangan resmi, Rabu (10/6).

Menurut dia, seluruh gerai yang telah beroperasi tersebut diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

Qodari menjelaskan pembangunan Kopdes Merah Putih saat ini masih terus berlangsung di berbagai daerah. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), terdapat 23.010 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 gerai telah selesai dibangun secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional.

"Sebanyak 12.232 gerai di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan total 80 ribu unit koperasi desa hingga 2029. Saat ini sekitar 70 ribu unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan.

Qodari mengatakan berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20 ribu titik koperasi desa ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni produksi, distribusi, dan layanan masyarakat.

Dari sisi produksi, koperasi berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian sehingga petani memiliki kepastian pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Sementara dari sisi distribusi, koperasi akan menjadi pusat logistik desa yang menyalurkan barang bersubsidi maupun non-subsidi hingga ke wilayah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia.

"Dari sisi layanan, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial, pusat distribusi keuangan bersubsidi, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM desa," ujar Qodari.

Selain fungsi ekonomi, pemerintah juga mengklaim kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Sebagai contoh, minyak goreng Minyakita yang di pasaran dijual sekitar Rp21 ribu per kemasan disebut dapat diperoleh di koperasi desa seharga Rp15.700 per pouch.

Adapun LPG 3 kilogram dijual Rp16 ribu atau lebih rendah sekitar Rp4.000 dibandingkan rata-rata harga di agen swasta.

"Selisih harga ini bukan sekadar angka, melainkan stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga desa," ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana melengkapi setiap unit KDKMP dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gerai sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, apotek, hingga klinik kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada kemarin, Senin (8/6/2026). Pengangkatan Said Iqbal menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang.

Seusai dilantik di Istana Negara kemarin, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugasnya dalam membantu Presiden Prabowo. Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan fokus kepada kesejahteraan buruh.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, Prabowo juga telah melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April lalu (27/4/2026).

Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Kehadiran baik Said Iqbal serta Hasan Nasbi di posisi Penasihat Khusus Presiden itu menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang. Terdapat nama-nama yang telah lama berkecimpung di militer hingga pemerintahan seperti Wiranto serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Prabowo.

Kemudian, Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di era Prabowo.

Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM hingga Menteri Pertahanan di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini pun menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi di era Prabowo.

Berikut daftar 10 Penasihat Khusus Presiden:

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

5. Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

6. Terawan Agus Putranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

7. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

8. Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

9. Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

yang paling banyak itu adalah UMKM dan sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi

Tangerang Selatan (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus mendorong peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat kestabilan ekonomi di dalam negeri.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan bahwa sektor UMKM menjadi peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi keluarga dan masyarakat Indonesia.

"Jadi keberadaan keberadaan UMKM sangat penting baik untuk ekonomi negara, ekonomi daerah, maupun ekonomi keluarga," kata Qodari usai menghadiri agenda sosialisasi dan pendampingan BPOM & Halal di Tangerang Selatan, Banten, Minggu.

Ia mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak. Kendati melalui kolaborasi seluruh instansi terkait harus bisa mewujudkan pergerakan ekonomi yang berpusat pada rakyat.

"Karena memang dari berbagai kategori usaha, besar, sedang, kecil, menengah, memang yang paling banyak itu adalah UMKM dan sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi," katanya.

Sebagai komitmen dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM ini, pemerintah telah memberikan banyak dukungan salah satunya pemberian perhatian melalui lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan sertifikasi dan legalitas terhadap UMKM tersebut.

"Dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM," tuturnya.

Selain itu, sebagai langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah juga melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

"Nanti produk-produk UMKM itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Bukan hanya online, tapi juga bisa masuk ke minimarket, masuk ke Koperasi Merah Putih, bisa masuk ke tempat-tempat yang membuat omzetnya menjadi meningkat," ungkapnya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan aturan yang mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia dapat rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bisa tahun ini ya, secepatnya,” kata Alexander di sela acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang yang digelar Meta di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Alexander mengatakan pemerintah mendorong platform digital asing yang beroperasi di Indonesia memiliki kantor representasi di dalam negeri agar komunikasi dengan pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

Namun, terkait bentuk regulasinya, dia menyebut pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pemerintah juga belum menentukan apakah beleid tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), atau regulasi lainnya.

“Apakah bentuknya nanti seperti apa, PP kah, Permen atau apa nanti kami lihat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan penambahan kewajiban bagi platform digital asing untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya, hingga saat ini belum ada aturan baku yang secara khusus mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Selain itu, Meutya mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam memperoleh laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurutnya, perusahaan platform terkadang belum dapat memenuhi permintaan informasi dari pemerintah dengan berbagai alasan.

Komdigi, lanjutnya, juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital.

Dia mencontohkan saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten seperti video online seperti hoaks seperti kesehatan, misinformasi dan lain-lain jadi ini ongoing process kami terus minta mereka,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait “orang di desa tidak pakai dolar” perlu disampaikan secara lebih hati-hati di tengah tren pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp 17.600 per dolar AS. Menurut Ibrahim, pernyataan pejabat negara dapat memengaruhi persepsi pasar dan sentimen publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Pernyataan Presiden Prabowo terlihat seperti ingin menenangkan masyarakat bahwa pelemahan rupiah tidak terlalu berdampak langsung bagi sebagian masyarakat desa yang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS. Namun, di sisi lain, pernyataan tersebut dapat memunculkan beragam persepsi di pasar,” ujar Ibrahim dalam keterangan suara kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Pada perdagangan Senin (18/5/2026), rupiah dibuka melemah pada level Rp 17.650 per dolar AS. Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.597 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 10.40 WIB, rupiah melemah 79,50 poin atau 0,45 persen ke level Rp 17.676 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global dan domestik, antara lain penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak mentah dunia, serta tingginya kebutuhan impor minyak Indonesia yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Selain itu, kebutuhan valuta asing untuk pembagian dividen dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset berbasis dolar AS juga turut memengaruhi pergerakan rupiah.

Menurut Ibrahim, di tengah kondisi tersebut, komunikasi pemerintah diharapkan dapat memberikan optimisme sekaligus keyakinan kepada pelaku pasar mengenai langkah-langkah strategis yang disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Pernyataan dari pemerintah tentu sangat diperhatikan pasar. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha berharap ada penjelasan yang menenangkan sekaligus memberikan arah solusi terhadap tekanan ekonomi yang sedang terjadi,” tuturnya.

Ibrahim juga menilai masyarakat di daerah saat ini semakin memahami perkembangan ekonomi dan pasar keuangan seiring kemajuan teknologi dan akses informasi digital yang semakin luas.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan pemerintah diharapkan terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui pengendalian impor energi, penguatan bauran energi seperti program B50, serta kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kepercayaan pasar.

“Yang dibutuhkan masyarakat dan pasar saat ini adalah optimisme serta solusi konkret agar nilai tukar rupiah dapat kembali stabil dan perekonomian nasional tetap terjaga,” kata Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat bukan pekerjaan sederhana sehingga membutuhkan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah membuka ruang evaluasi dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

“Pemerintah ingin menyampaikan secara terbuka bahwa pengelolaan program dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak sederhana,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan terus-menerus, baik dalam aspek pendataan penerima manfaat, kualitas makanan, maupun pengawasan distribusi di lapangan.

“Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Qodari menjelaskan pemerintah berkomitmen memperkuat pelaksanaan MBG melalui dua langkah utama, yakni identifikasi tata kelola yang memerlukan penguatan sistemik serta pengelolaan program secara serius, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Dalam penguatan tata kelola tersebut, pemerintah menerapkan tiga prinsip utama, yaitu akurasi sasaran, mutu yang layak, dan akuntabilitas.

“Artinya penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi dan dievaluasi secara terbuka,” ujarnya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerintah menggunakan basis data resmi dari berbagai kementerian dan lembaga. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, data peserta didik berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, sedangkan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menggunakan data BKKBN.

Qodari menyebut proses verifikasi dan validasi penerima manfaat dilakukan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, posyandu, kader PKK, dan bidan desa.

Di sisi kualitas makanan, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.

Standar tersebut menetapkan porsi MBG harus memenuhi 20%—25% AKG untuk makan pagi atau 30%—35% AKG untuk makan siang, dengan komposisi makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan melakukan pemeriksaan mutu makanan secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Dalam aspek pengawasan, Badan Gizi Nasional disebut terus melakukan inspeksi terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.

“Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” kata Qodari.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, pemerintah juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

Sepanjang 2026, jumlah pengaduan yang masuk tercatat mencapai 3.615 aduan.

Qodari menegaskan pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

“Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara,” tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih yang keenamnya. Dalam reshuffle-nya kali ini, deretan posisi di bagian komunikasi Presiden dirombak.

Prabowo kemudian melantik deretan posisi baru yang diemban hasil reshuffle pada awal pekan ini, Selasa (27/4/2026). Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Muhammad Qodari dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) berpindah jabatan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Angga Raka Prabowo.

Kemudian, posisi KSP diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dudung yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional rangkap jabatan.

Lalu, masuk Hasan Nasbi yang menjadi Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Hasan Nasbi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum reshuffle kali ini, terdapat sejumlah perombakan dalam urusan komunikasi Istana. Pada 17 September 2025, seiring dengan mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO, Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala PCO. Lembaga tersebut kemudian berganti nama menjadi Bakom RI.

Kemudian, dalam reshuffle yang ketiga itu, Prabowo juga melantik Muhammad Qodari sebagai KSP menggantikan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto.

Selain itu, pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yakni Dirgayuza Setiawan.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan dalam reshuffle kali ini, terlihat Prabowo memang berupaya untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah. Sebab, menurutnya secara umum komunikasi pemerintah selama ini belum maksimal.

"Banyak sekali isu krusial yang jadi sorotan publik jarang direspon dengan baik. Bahkan ketika Presiden diserang kanan kiri, badan komunikasi pemerintah sering tidak muncul pasang badan membela," katanya kepada Bisnis pada Rabu (29/4/2026).

Dia berharap reshuffle kali ini semakin memperkuat komunikasi pemerintah. Sehingga hal-hal positif dan segala apapun yang sudah diperbuat pemerintah bisa disampaikan dengan baik.

"Termasuk tim komunikasi terbaru ini mulai harus head to head dengan influencer, pegiat media sosial, yang kerap kritis ke program pemerintah," katanya.

Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bidang komunikasi memang diperlukan. Akan tetapi, tidak lantas menjadi prioritas. Justru kapasitas elit yang perlu didahulukan. Apabila menteri yang ada di kabinet sudah mapan dalam kerja, maka komunikasi akan mengikuti dengan sendirinya.

"Komunikasi Presiden selama ini buruk, bukan karena Presiden yang tidak bekerja, melainkan tokoh-tokoh di bidang komunikasi yang terlalu banyak dan tidak satupun yang mampu menerjemahkan pesan Presiden," katanya.

Dia menilai alangkah lebih baiknya, Presiden cukup miliki satu juru bicara. Sementara, juru bicara itu dinilai harus sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden secara harian.

Strategi Komunikasi Punggawa Baru

Dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Terpisah, seusai pelantikan, Qodari juga mengatakan bahwa jabatan sebagai Kepala Bakom RI berat karena program Presiden Prabowo banyak. Tugasnya kemudian di Bakom RI adalah menjelaskan program-program mulai dari latar belakangnya hingga sebab-sebabnya. Ditambah, terdapat tantangan komunikasi di era media sosial.

"Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri dan apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan," ujar Qodari.

Adapun, Qodari juga sempat menjawab terkait reshuffle terbaru dari Prabowo yang didominasi perombakan posisi di bidang komunikasi. Menurutnya, perombakan posisi di bidang komunikasi Prabowo dilakukan karena program Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru.

"Dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada kita akan belajar," tuturnya.

Sementara itu, usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi.

Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Bakom RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dari yang sebelumnya dijabat Angga Raka Prabowo pada Selasa (28/4/2026).

Dia sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisinya di KSP kemudian digeser oleh Dudung Abdurachman.

Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah. Seiring dengan penunjukan Qodari sebagai Kepala Bakom RI, Hasan Nasbi pun ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Dia mengatakan bahwa era komunikasi saat ini, terutama dengan adanya media sosial berbeda dengan era 10-20 tahun lalu. Hal ini kemudian memberikan tantangan, termasuk bagi Bakom RI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Karena informasi terus datang, maka harus melakukan perimbangan, memberikan perspektif dan pandangan-pandangan," ujarnya.

Adapun, Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan bahwa kerja Bakom RI tidak lah mudah. Sebab, banyak program Prabowo yang mesti diterangkan ke publik.

Namun, menurutnya Qodari mampu untuk mengemban tugas tersebut dalam upaya mengembangkan Bakom RI.

"Saya yakin Bakom RI akan lebih baik dalam mengawal dan terangkan ke publik program-program Presiden Prabowo," kata Angga Raka.