JAKARTA - Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

"Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit," ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

"Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. 'Jangan ganggu saya. Ini pride saya.' Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara mengomentari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan pernyataan historis: membuka ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menempati posisi dalam institusi kepolisian. Adapun Kapolri menyambut usulan tersebut dengan membuka konsep resiprokalitas, yakni prinsip timbal balik yang memungkinkan ASN sipil masuk ke lingkungan Polri, sekaligus memberi sinyal keterbukaan institusional yang belum pernah secara eksplisit disampaikan sebelumnya.

Boni berpendapat, langkah ini merupakan terobosan paradigmatik yang menandai adanya transformasi berpikir yang cerdas dalam mengadaptasikan institusi keamanan dengan masyarakat sipil dalam praksis demokrasi kontemporer. Boni secara khusus mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang sering kali bertensi: tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat di satu sisi, dan proaksi Polri dalam menyatukan dirinya dengan masyarakat di sisi lain.

“Gagasan ini bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam cara institusi keamanan memandang dirinya dalam relasi dengan masyarakat sipil — dari pendekatan hierarkis militeristik menuju pendekatan kolaboratif demokratis,” kata Boni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Kapolri dinilai berhasil memposisikan Polri tidak sekadar sebagai objek tuntutan reformasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang secara proaktif merangkul nilai-nilai keterbukaan sipil tanpa mengorbankan integritas dan kapasitas operasional institusi.

“Dalam konteks praksis demokrasi kontemporer, keterlibatan sipil dalam struktur keamanan negara merupakan indikator kematangan demokrasi. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara-negara demokrasi maju yang telah mengintegrasikan keahlian sipil ke dalam lembaga kepolisian,” ujarnya.

Boni Hargens menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan fundamental dalam penguatan demokrasi ke depan. Integrasi ASN sipil ke dalam Polri membawa sejumlah implikasi struktural dan normatif yang perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan — mulai dari pengacara, notaris, akademisi hukum, hingga lembaga pengawas independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam jangka panjang, kebijakan ini meletakkan fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih matang — di mana lembaga keamanan negara bukan lagi entitas tertutup, melainkan bagian integral dari ekosistem pemerintahan sipil yang terbuka dan akuntabel.

“Kebijakan pembukaan jabatan Polri bagi ASN sipil ini perlu ditindaklanjuti dengan regulasi teknis yang jelas, termasuk kriteria jabatan yang dapat diisi, mekanisme seleksi, dan jaminan independensi fungsional, guna memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

JAKARTA - Buku 'Ilmu Politik' karya analis Politik Senior Boni Hargens dinilai layak dijadikan referensi untuk memahami dinamika politik baik secara konseptual atau teoritis, penerapannya serta relevansinya politik di era digital yang terus berkembang pesat. Penilaian itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli.

Prof Lili Romli berpendapat, buku Boni Hargens yang berjudul lengkap 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' ini tidak hanya direkomendasikan dibaca oleh mahasiswa S1 sampai S3, tetapi juga layak dibaca oleh pelaku politik baik yang berada di institusi demokrasi maupun di luar institusi demokrasi.

"Profisiat kepada Boni Hargens atas terbitnya buku Ilmu Politik ini. Saya membaca buku ini serasa sudah melampaui beberapa mata kuliah karena diulas secara komprehensif soal ilmu politik baik dari sejarahnya, pendekatan ilmu politik, sistem politik hingga pengaruh teknologi terhadap ilmu politik," ujar Prof Lili Romli dalam launching dan bedah buku Boni Hargens berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber lainnya, yakni Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo. Prof Lili Romli mengatakan, Boni Hargens melalui bukunya itu membantah tuduhan-tuduhan negatif terhadap politik yang umumnya dianggap buruk, kotor, penuh siasat dan tipu hanya demi merebut kekuasaan.

Boni dengan berbagai referensi filsuf dan ilmuwan politik, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles hingga para filsuf modern dan kontemporer, kata Prof Lili Romli, menunjukkan bahwa politik itu adalah kebajikan. "Dalam buku Boni Hargens ini, ditunjukkan juga bahwa politik itu merupakan ilmu yang jelas, bisa memprediksi peristiwa-peristiwa akan datang serta terkait dengan ilmu-ilmu lain bahkan seluruh aspek kehidupan kita adalah politik,” kata Prof Lili Romli.

“Karena itu, Boni juga membahas sejarah menarik soal politik di era digital dan kaitannya dengan ilmu intelijen. Bagi saya, itu sesuatu yang kekinian, bagaimana politik di era digital dan bagaimana ilmu politik kawin dengan ilmu intelijen untuk mengamankan kepentingan nasional," sambungnya.

Dia mengaku ada kekurangan dari buku Ilmu Politik Boni Hargens ini. Hanya saja, kata dia, kekurangan bukan kelemahan, tetapi sesuatu yang perlu disempurnakan. Bahkan, dia mendorong Boni Hargens segera menerjemahkan disertasi doktoralnya dari Universitas Walden, Amerika Serikat berjudul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia' ke bahasa Indonesia.

Hal senada disampaikan juga oleh Pengamat publik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Karyono menilai buku Ilmu Politik Boni Hargens ini merupakan paket lengkap yang memuat beragam pandangan filosofis soal politik, kaya akan teori politik serta menunjukkan mazhab politik Boni Hargens, yakni politik kenegaraan.

"Ini pemikiran yang ambisius, ada 10 bab yang membahas pemikiran dari klasik, abad pertengahan dan kontemporer. Satu hal yang menarik bagi saya, Boni membahas digitalisasi, bagaiman pengaruh digital mempengaruhi politik dan demokrasi dan kedua, membahas unsur inteligen dalam ilmu politik," kata Karyono.

Salah poin yang ditekankan Karyono adalah Boni menunjukkan bahwa intelijen dan demokrasi bisa berjalan beriringan meskipun karakter keduanya berbeda, di mana demokrasi mengutamakan keterbukaan sementara intelijen mengutamakan kerahasiaan atau ketertutupan.

"Bagaimana Boni mencoba memasukkan intelijen dan demokrasi di mana intelijen bisa memperkuat demokrasi dengan titik temunya keamanan negara atau kepentingan nasional. Hanya tentu masih ada pertanyaan terbuka, apakah intelijen bisa sepenuhnya demokratis? Bisakah intelijen dijadikan instrumen penguatan demokrasi atau bisa sebaliknya, seperti kasus aktivis Kontras Andrie Yunus," kata Karyono.

Peneliti BRIN Syafuan Rozi mengajak semua stakeholder khususnya para aktor politik untuk membaca buku Ilmu Politik Boni Hargens untuk memperkaya perspektif dan ilmu politik sehingga perdebatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan benar-benar berlandaskan pada dasar politis-filosifis yang kuat, yakni kebaikan bersama, bangsa dan negara.

Buku Ilmu Politik Boni Hargens ini terdiri dari 582 halaman yang terbagi dalam 10 bab dengan sejumlah pembahasan inti, mulai dari topik terkait teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, pengaruh teknologi digital terhadap ilmu politik serta intelijen dan demokrasi di era digital. Buku Boni Hargens ini sudah dicetak 2 kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens dikenal sebagai intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia.

Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998). Disertasi doktoral Boni Hargens ini terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menanggapi santai adanya sejumlah masyarakat yang ingin melaporkannya ke polisi buntut pernyataannya yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dia justru mempersilakan.

"Monggo itu sah," kata Saiful saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2026).

Kendati demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menilai, idealnya opini dibalas dengan opini, bukan melibatkan instrumen negara seperti kepolisian.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. Enggak usah bawa-bawa negara," tegas Saiful.

Meski begitu, ia tak masalah dengan rencana pelaporan tersebut. Hanya saja, Saiful menilai pelaporan itu tidaklah ideal.

"Tetapi boleh aja sih. Cuma tidak ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo Subianto berencana melaporkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi ke polisi. Keduanya akan dilaporkan buntut pernyataan "jatuhkan Prabowo" di sebuah acara.

Ketua Presidium Kebangsaan 08 dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan menjelaskan, pihaknya akan melayangkan laporan lantaran Saiful dan Islah berupaya mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena mereka inilah mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah. Ya, jadi untuk sementara itu baru dua orang yang akan kita laporkan yaitu Saudara Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, ya," ujar Kurniawan di Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Baginya, sikap Saiful dan Islah merupakan tindakan yang tak elok dan tak patut terjadi di negara demokrasi. Dia menegaskan, Indonesia tak mengenal istilah kudeta atau makar.

"Saya yakin memang dari tokoh-tokoh ini ya orangnya itu-itu saja, yang tidak bisa move on, tidak bisa menerima kekalahan dari Pilpres 2024, ya," kata Kurniawan.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dinilai berpotensi menjadi matahari baru dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029. Akademisi Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam mengungkapkan analisisnya mengenai Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029.

“Hal tersebut disebabkan, karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” kata Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress, bertajuk ‘Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik’ di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Firdaus melilhat sosok Sjafrie ini adalah pejuang dan petarung. Dia berpendapat bahwa orang-orang Sulawesi itu pada dasarnya berani-berani, cerdas, dan pejuang, misalnya seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla (JK), Andi Muhammad Jusuf Amir, hingga Sjafrie Sjamsoeddin.

Peneliti Politik Milenial dan Penulis Buku Demokrasi dan Populisme Islam Gian Kasogi mengatakan bahwa Sjafrie adalah elite politik yang memiliki posisi strategis, jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) masuk bursa kandidat Pilpres 2029 berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI). Survei tersebut digelar pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17 tahun - 65 tahun dan berasal dari 35 Provinsi di Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling. Metode ini adalah teknik sampling di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap (stage), dari unit besar ke unit yang lebih kecil, dan setiap tahap dilakukan secara acak (random).

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 35 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,78 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %.

“Berdasarkan hasil survei terbaru kami, sejumlah wajah-wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa," kata Peneliti IPI Abdan Sakura dalam konferensi pers rilis hasil survei bertajuk 'Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029' di Semanggi, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sejumlah wajah baru tersebut masuk dalam sepuluh besar tokoh untuk menjadi bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektabilitas di angka 7,5 persen disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen.

"Elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin bersaing ketat dengan sejumlah tokoh kepala daerah, seperti Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ke-4 dengan elektabilitas 8,5 persen, lalu Gubernur Jakarta sekarang Pramono Anung di urutan ke-5 (elektabilitas 7,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen)," kata Abdan.

Lebih lanjut Abdan menuturkan bahwa munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi - misi dan program kerja. Dia mencontohkan 4 indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin seperti kepemimpinan dan ketokohannya di angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen serta integritas 10 persen.

JAKARTA - Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Dia berpendapat, stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.

“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” imbuhnya.

Dia menerangkan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, lanjut dia, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.

“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ungkapnya.

Arya pun menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif. “Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.

JAKARTA - Langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang aktif mengklarifikasi isu dan menampilkan sisi kerja keras pemerintahan dipandang sebagai strategi pasang badan untuk menjaga wibawa Presiden Prabowo Subianto. Gaya komunikasi Seskab Teddy di ruang digital dinilai bukan sekadar aktivitas media sosial biasa.

Menurut Pengamat Komunikasi Digital Universitas Nasional (Unas) Nursatyo, aktivitas digital Teddy berperan signifikan dalam membentuk opini publik yang positif. Teddy dianggap berhasil mengemas narasi pemerintahan agar lebih humanis dan responsif.

"Teddy bersama tim medsosnya aktif dalam merespons atau klarifikasi isu yang beredar di masyarakat. Hal ini penting di era banjir informasi sehingga menunjukkan adanya interaksi dan keterbukaan informasi," ujar Nursatyo dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Nursatyo berpendapat bahwa sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara. Dengan Teddy yang berada di garis depan dalam memberikan bantahan atau klarifikasi, Presiden Prabowo dapat tetap fokus pada peran strategisnya.

"Sikap ‘pasang badan’ Seskab Teddy bisa dibaca sebagai strategi komunikasi defensif–protektif terhadap otoritas Presiden Prabowo di ruang publik digital. Tujuannya tentu agar Presiden tetap tampil sebagai symbolic leader yang tenang, strategis, dan tidak reaktif," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pola ini efektif karena membuat dinamika konflik, klarifikasi, dan bantahan selesai di level pembantu dekat, tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung dalam polemik teknis. Nursatyo menyoroti konten-konten yang diunggah Teddy, seperti momen kerja keras hingga larut malam.

Hal ini menurutnya efektif mengubah persepsi publik terhadap pejabat negara. "Ini berkontribusi pada narasi bahwa pejabat bukan sekadar birokrat dingin, tetapi sosok yang bekerja nyata dan dekat dengan dinamika keseharian pemerintahan," jelasnya.

Menariknya, Nursatyo mencatat bahwa Teddy tidak sedang membangun panggung untuk dirinya sendiri. Seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan justru bermuara pada penguatan legitimasi pusat kekuasaan.

"Teddy tidak membangun otoritas untuk dirinya sendiri, melainkan memperkuat legitimasi pusat kekuasaan, yaitu presiden. Ini berbeda dengan sebagian pejabat yang justru membangun personal branding terpisah dari pemerintahan," pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Geopolitik Great Institute Teguh Santosa meminta agar aksi koboi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan pasukan militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dikecam seluruh pemimpin negara di dunia. Sebab, menurut dia, tindakan Trump mengangkangi hukum internasional.

Dia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap lebih tegas menghukum rezim Trump, dan memerintahkan pembebasan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diculik Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.

"Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam kasus pertahanan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB," ujar Teguh, Senin (5/1/2026).

Menurut dia, tindakan Trump jelas memperbesar sikap saling curiga dan saling sandera di antara super power, dan pada gilirannya memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global.

"Penculikan Maduro oleh pasukan AS juga melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional. Bila dibiarkan, kejadian ini dapat terulang dan dialami negara lain yang tidak mau mengikuti keinginan AS atau super power lain," ujar Teguh.

Operasi penculikan Maduro dan istrinya melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan begitu banyak personel dari berbagai cabang militer AS, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI.

Mereka melakukan serangan presisi pada target-target di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memberikan perlindungan bagi tim ekstraksi yang menuju ke lokasi Maduro. Serangan ini juga melibatkan taktik perang siber untuk membersihkan jalur bagi tim operasi di darat dan udara.

Penculikan bernama sandi Operasi Absolute Resolve ini juga melibatkan CIA yang memantau aktivitas Maduro selama beberapa bulan terakhir sampai puncak serangan pada Sabtu dini hari lalu. Teguh juga menilai tuduhan AS pada keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan serangan militer.

"Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur hukum internasional dan prinsip multilateralisme untuk menetralisir penyelundupan narkotika ke negaranya," kata Teguh.

Pemerintah AS pertama kali menuduh Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pada 2020, di periode pertama pemerintahan Trump. "Tetapi di balik tuduhan narko-terorisme patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana,” pungkasnya.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bahkan, bukan sekadar penanganan warga terdampak, namun juga menginvestigasi penyebab kerusakan lingkungan yang memperparah banjir dan longsor.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai pernyataan Teddy tersebut mencerminkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menangani persoalan ini. Apalagi, kejadian bencana tersebut menelan banyak korban jiwa.

“Pernyataan Seskab Teddy, yang menegaskan akan serius menangani dan menginvestigasi penyebab banjir dan kerusakan lingkungan titik balik Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet yang terkait,” kata Igor, Rabu (10/12/2025).

Menurut Igor, bencana yang terjadi di Sumatera bukan hanya karena fenomena alam, melainkan karena penebangan liar dan alih fungsi lahan jangka panjang. Ini merupakan tanda ada masalah dalam cara mengelola kebijakan.

“Yang terjadi di Sumatera bukan hanya urusan alam, tapi juga hasil dari kebijakan yang salah, telat atau tidak berjalan,” tuturnya.

Igor menambahkan, keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini yang disampaikan Teddy bisa dikatakan sebagai kepanjangan lidah dari Prabowo. Sebab, pria berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) itu sosok paling dekat Presiden ketimbang menteri lainnya.

“Dia satu-satunya yang paling dekat dengan Presiden Prabowo ketimbang para menteri lainnya di kabinet. Ucapan Teddy bisa dibilang adalah terusan dari apa yang Presiden akan lakukan,” pungkasnya.

JAKARTA - Kehadiran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai berperan penting sebagai penghubung komunikasi antara Presiden dan masyarakat. Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, Teddy mampu menerjemahkan persoalan rakyat langsung kepada kepala negara melalui pendekatan yang lebih dekat dan terbuka.

“Karena Teddy Indra Wijaya adalah salah satu orang kepercayaan presiden, saya melihatnya dia sebagai penjembatan birokrasi pemerintah pusat ke rakyat, dari presiden ke rakyat,” ujar Ujang, Rabu (3/12/2025).

Ia mengatakan, langkah Teddy yang kerap turun langsung ke lapangan membuat aspirasi masyarakat dapat diterima tanpa perantara yang panjang. Menurut dia, cara kerja ini mempercepat penyelesaian masalah dan memperkuat rasa keberpihakan pemerintah.

“Positifnya, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya ke orang terdekat presiden. Artinya keinginan rakyat itu sampai ke presiden,” tegas Ujang.

Meski ada anggapan publik bahwa aktivitas tersebut berada di luar tugas formal sekretaris kabinet, Ujang menilai terobosan demikian justru menunjukkan gaya kerja yang lebih fleksibel dan responsif. “Tapi apa pun itu, saya melihat diperlukan kerja-kerja yang out of the box bagi pemerintah dalam konteks personal maupun kelembagaan,” tuturnya.

Dia menilai selama langkah tersebut mendapat restu Presiden dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, pendekatan Teddy patut diapresiasi.