Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamax akan ikut turun jika harga minyak dunia merosot.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan hal sebaliknya juga bisa terjadi, apabila harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi harus menyesuaikan.

Ia menyampaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang menanjak. Anggia menyebut hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sejumlah negara lain kenaikan terjadi lebih dulu.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggia menyatakan bahwa BBM subsidi takkan mengalami kenaikan.

Ia menyebut langkah itu diambil guna melindungi masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkap adanya dinamika penerimaan cukai hasil tembakau pada awal tahun, terutama terkait strategi pelaku industri dalam pembelian pita cukai.

"Kalau untuk dari sisi cukai hasil tembakau itu ada dinamika, mereka boleh menunda pembelian dari pita cukai. Itu mereka gunakan. Tetapi nanti untuk beberapa bulan ke depan kita lihat ini trennya sudah membaik," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan kondisi tersebut turut memengaruhi realisasi penerimaan negara pada kuartal I-2026 yang baru mencerminkan data hingga Maret. Menurutnya, pola ini bukan hal baru karena pelaku industri kerap memanfaatkan fleksibilitas waktu pembelian pita cukai untuk mengatur arus kas dan produksi.

"Jadi data kemarin yang kita tunjukkan untuk Q1 itu kan sampai Maret ya. Nanti di April ini sebenarnya sudah ada data ini akan membaik, lebih baik dibandingkan yang bulan-bulan sebelumnya," ujar dia.

Febrio menambahkan tren perbaikan tersebut mulai terlihat seiring masuknya periode baru setelah penundaan pembelian pita cukai. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor ini diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Selain cukai, ia juga menyinggung penerimaan dari sektor kepabeanan lain yang sangat dipengaruhi kondisi global.

[Gambas:Youtube]

"Untuk bea keluar ini kan mengikuti tren perdagangan barang dan jasa internasional. Termasuk juga impor, yaitu ada bea masuk dan sebagainya," ujarnya.

Ia menegaskan meskipun terjadi fluktuasi di awal tahun, arah penerimaan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan target pemerintah.

"Ini masih at par (setara) dan kita melihat arah untuk bea dan cukai sesuai dengan APBN 2026 itu akan tercapai," kata Febrio lebih lanjut.

Secara keseluruhan, ia menilai dinamika penerimaan ini lebih bersifat siklus dan teknis, bukan mencerminkan pelemahan fundamental. Penundaan pembelian pita cukai di awal tahun biasanya akan diikuti oleh peningkatan realisasi pada periode berikutnya sehingga kinerja tahunan tetap terjaga.

Data Kemenkeu menunjukkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 mencapai Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target APBN. Angka ini turun 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar berasal dari cukai sebesar Rp34,4 triliun, meski mengalami penurunan 13,3 persen secara tahunan. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh mekanisme pita cukai yang memungkinkan pelaku usaha menunda pembelian dan pelekatan hingga beberapa waktu ke depan.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar juga turun signifikan akibat melemahnya harga komoditas seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), sementara bea masuk justru mencatat pertumbuhan seiring peningkatan aktivitas impor.