Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyalurkan santunan sebesar Rp1,22 triliun kepada 55.617 korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum hingga Mei 2026.

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan.

Menurut dia, Jasa Raharja terus memperkuat transformasi digital agar pelayanan santunan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris.

Dari total santunan tersebut, sebanyak Rp581 miliar disalurkan kepada 10.734 korban meninggal dunia, sedangkan Rp641 miliar diberikan kepada 44.883 korban luka-luka.

Awaluddin mengatakan penguatan layanan digital dilakukan, antara lain melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja, sehingga proses administrasi dan penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan lebih sederhana.

Integrasi tersebut memungkinkan korban kecelakaan memperoleh penanganan medis lebih cepat tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan," ujarnya.

Ia mengatakan transformasi digital juga diarahkan untuk memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Program tersebut mencakup edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat, pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, serta operasi gabungan bersama instansi terkait.

Jasa Raharja juga mencatat rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hari lima jam.

Sementara itu, penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu empat hari delapan jam.

Awaluddin mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut mempengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja.

Karena itu, katanya lagi, perusahaan terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lain.

"Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," ujar Awaluddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura membekali kemampuan dan kompetensi digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asli Papua guna meningkatkan pemanfaatan platform digital OAPSHOP sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dalam keterangannya di Jayapura, Selasa, mengatakan kompetensi digital bagi UMKM bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing usaha.

"Melalui platform digital dapat mendorong pelaku usaha melengkapi profil usaha dan katalog produk serta memperluas penggunaan transaksi non tunai," katanya.

Menurut Basri, program pengembangan OAPSHOP yang dimulai sejak 2025 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat asli Papua.

"Dengan demikian perlu ada pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM bisa mengoptimalkan aplikasi ini," ujarnya.

Dia menjelaskan pendampingan yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan UMKM orang asli Papua tidak hanya memiliki akses terhadap teknologi digital tetapi juga menggunakannya secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha.

"Pendampingan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman bagi UMKM tentang pengelolaan profil usaha, pembaruan katalog produk, dan transaksi non tunai menggunakan QRIS," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap dengan adanya platform OAPSHOP ini dapat tercipta ekosistem digital yang mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi memastikan Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal pengembangan dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi agar mampu menembus pasar global melalui kemitraan strategis.

Viva Yoga mengatakan kawasan transmigrasi saat ini memiliki beragam produk unggulan yang tidak hanya berasal dari tanaman pangan seperti padi dan jagung, tetapi juga hortikultura serta komoditas perikanan bernilai ekspor.

"Karena sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi itu sangat banyak, tinggal di-connecting-kan dengan pasar global, sehingga sebagian besar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu bisa bersaing dengan pasar global," kata Viva Yoga dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan salah satu komoditas yang tengah didorong memasuki pasar internasional adalah rajungan, yang saat ini telah diekspor ke Amerika Serikat melalui kerja sama dengan perusahaan swasta sebagai offtaker.

Dia menjelaskan masyarakat kawasan transmigrasi kini tidak hanya berprofesi sebagai petani, tetapi juga menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan nelayan yang memerlukan dukungan agar produknya memiliki nilai tambah.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi berkomitmen melakukan pemberdayaan, pembinaan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra agar proses hilirisasi dan industrialisasi di kawasan transmigrasi berjalan secara optimal.

Ia mencontohkan komoditas rajungan memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena permintaan pasar Amerika Serikat masih tinggi, sementara pasokan dari kawasan transmigrasi masih dapat terus ditingkatkan.

Ia mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, jumlah nelayan, serta pemanfaatan teknologi akan mendorong peningkatan volume tangkapan sehingga ekspor rajungan dapat terus berkembang.

Dia menilai kemitraan dengan perusahaan offtaker menjadi langkah penting untuk menghubungkan produk unggulan kawasan transmigrasi dengan pasar global sekaligus memberikan kepastian pasar dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya membuka akses pasar internasional, Viva mengungkapkan beberapa waktu lalu Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan pelepasan ekspor durian ke Cina dengan nilai Rp42,5 miliar. Durian sebanyak 459 ton itu berasal dari transmigran Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Menurut dia, keberhasilan ekspor durian Parigi Moutong menunjukkan setiap kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan yang berbeda sehingga pengembangannya harus dilakukan secara spesifik sesuai potensi masing-masing daerah.

Kementerian Transmigrasi akan terus melakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai mitra agar semakin banyak produk unggulan kawasan transmigrasi, baik pertanian, hortikultura, maupun perikanan, mampu bersaing di pasar global.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan produk dari kawasan transmigrasi berhasil menembus pasar global melalui program unggulan Trans Karya Nusa pada tahun 2025.

"Ini bukti kualitas bukan sekadar eksperimen. Beberapa produk yang dihasilkan oleh kawasan transmigrasi dan diekspor ke luar negeri di antaranya adalah cokelat, kopi, durian, nilam," ujar Iftitah di Jakarta, Kamis (5/2).

Dia mencontohkan ekspor biji kakao dari Kawasan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar ke Yokohama, Jepang dan ekspor durian Parigi Moutong ke Tiongkok.

Kedua contoh tersebut merupakan contoh peningkatan produksi komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi.

Iftitah juga mengatakan bahwa Program Trans Karya Nusa juga giat untuk mempromosikan kawasan transmigrasi kepada para investor untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi transmigran dan penduduk setempat.

"Investasi masuk, lapangan kerja terbuka, masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama," katanya.

Salah satunya di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur, di mana perusahaan LX International dari Korea berkomitmen untuk melaksanakan investasi senilai Rp1,2 triliun sehingga berpotensi membuka lebih dari 3.800 lapangan kerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya sebuah kebutuhan lingkungan, melainkan juga merupakan peluang ekonomi yang besar, terutama di tengah berbagai tantangan global.

“Mereka yang berinovasi dan berinvestasi lebih awal akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menciptakan nilai dan ketahanan jangka panjang,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengingatkan, perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga risiko perubahan iklim dan volatilitas pasar.

Di samping itu, perubahan iklim juga telah menjadi salah satu risiko paling menentukan bagi generasi saat ini karena memengaruhi stabilitas keuangan, keputusan investasi, serta prospek pertumbuhan jangka panjang.

“Dalam situasi seperti ini, membangun ketahanan tidak cukup hanya dengan respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” kata Friderica.

Sebagai anggota G20, Indonesia tetap berkomitmen kuat terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Friderica memandang diperlukan investasi yang sangat besar serta kolaborasi yang erat di antara seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif guna memberikan kepastian kebijakan, membangun kepercayaan pasar, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia,” kata dia.

Untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, OJK memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui empat pilar strategis.

Pertama, OJK terus mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai kerangka acuan bersama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berkelanjutan maupun kegiatan transisi, selaras dengan prioritas nasional dan standar internasional.

Kedua, regulator juga memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui penyempurnaan metodologi, pengembangan data, dan peningkatan perangkat analisis guna memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan.

Ketiga, OJK meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan melalui penyelarasan secara bertahap dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.

Keempat, regulator turut mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia untuk memobilisasi investasi hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh regulator semata. Hal ini memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para investor. Karena itu, OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” kata Friderica.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang sama, OJK juga mendorong seluruh pelaku industri untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi, tata kelola, dan pengambilan keputusan bisnis yang bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai pendorong inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan.

“Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar,” kata Friderica.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan dalam rangka memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri. Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance and Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, mengatakan bahwa transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9 persen dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5 persen.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," katanya.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani". Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai wujud nyata dukungan dunia usaha dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Menko AHY menegaskan, keberhasilan transisi tersebut harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama ekosistem kendaraan listrik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia: Komitmen Nyata Mendukung Mobilitas Masa Depan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pemerintah menyambut baik inisiatif sektor swasta yang ikut mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan kendaraan listrik.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya menyambut dengan sangat baik, sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus berupaya menghadirkan solusi dan menjadi bagian dari solusi bagi masa depan transportasi Indonesia," ujar AHY.



Menurut AHY, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang semakin efisien, baik di darat, laut, maupun udara. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim dan emisi karbon menuntut pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.



"Kita ingin terus tumbuh ekonominya, terus membangun termasuk infrastrukturnya, tetapi tetap ramah terhadap lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian bumi ini untuk anak cucu dan generasi penerus kita," katanya.

AHY menjelaskan sektor energi masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon nasional, yakni sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen, sementara hampir 89 persen emisi transportasi berasal dari transportasi darat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui percepatan elektrifikasi kendaraan.

"Semangat kita adalah bagaimana mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, apalagi di tengah dinamika geopolitik global yang sering memicu lonjakan harga minyak dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi capaian Grab Indonesia yang secara konsisten meningkatkan jumlah armada kendaraan listrik. Menurutnya, target yang ditetapkan perusahaan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung bersama.

"Tahun lalu jumlah kendaraan listrik Grab sekitar 14 ribu unit. Pada Juni tahun ini telah mencapai 28 ribu unit, dan mudah-mudahan pada akhir tahun dapat menembus 42 ribu unit. Ini merupakan target yang sangat baik dan layak kita dukung bersama," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pengembangan rantai pasok baterai, kendaraan listrik nasional, hingga peningkatan investasi di sektor tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), agar masyarakat semakin percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Ketersediaan SPKLU menjadi salah satu harapan masyarakat. Pemerintah ingin terus mendorong agar jumlah titik pengisian semakin banyak dan penyebarannya semakin merata. Jawa tentu menjadi prioritas karena jumlah penduduknya besar, tetapi wilayah di luar Jawa juga harus terus diperluas sehingga pengguna kendaraan listrik semakin nyaman bepergian tanpa khawatir kehabisan daya," tuturnya.

AHY berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, seperti yang ditunjukkan Grab Indonesia melalui Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, dapat semakin mempercepat transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan.

"Mudah-mudahan Indonesia terus tumbuh, terus maju, dan mampu menghadirkan sistem transportasi yang semakin ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayah pesisir difokuskan menjadi program kolaboratif apabila berada di kawasan transmigrasi

Gresik (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan Kementerian Transmigrasi menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi, khususnya wilayah pesisir.

Ditemui pada acara pelepasan ekspor rajungan sebanyak 16 ton produk transmigran di sejumlah daerah Indonesia, dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin, Wamentrans mengatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman sebagai landasan menyinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat transmigran di sektor kelautan.

"Kami sudah melakukan MoU dengan KKP, untuk program-program pemberdayaan di sektor kelautan," kata Viva Yoga.

Ia menjelaskan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di wilayah pesisir difokuskan menjadi program kolaboratif apabila berada di kawasan transmigrasi.

Menurut dia, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berada di kawasan transmigrasi.

Viva Yoga menegaskan kolaborasi lintas kementerian menjadi strategi pemerintah agar pelaksanaan berbagai program pembangunan dapat saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mengatakan penguatan sinergi tersebut sejalan dengan potensi komoditas rajungan dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua, Pasangkayu, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan.

Menurut Viva Yoga, komoditas rajungan memiliki daya saing tinggi untuk pasar ekspor sehingga perlu didukung melalui peningkatan produktivitas, pembinaan masyarakat, serta kolaborasi antarkementerian.

Ia mengungkapkan nilai ekonomi rajungan sangat menjanjikan karena satu kontainer ekspor mampu menghasilkan nilai hingga sekitar Rp16 miliar, lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas perikanan lainnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi mendorong kawasan transmigrasi tidak hanya mengembangkan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tetapi juga memperkuat sektor perikanan sebagai produk unggulan.

Saat ini, lanjutnya, rajungan menjadi salah satu komoditas unggulan kawasan transmigrasi yang telah berhasil diekspor ke Amerika Serikat dengan potensi pasar yang masih sangat besar.

Viva Yoga menambahkan masyarakat kawasan transmigrasi kini tidak hanya berprofesi sebagai petani, tetapi juga menjadi pekebun kopi, pekebun durian, hingga nelayan yang perlu terus diberdayakan.

Ia menegaskan Kementerian Transmigrasi akan terus melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hilirisasi serta industrialisasi di kawasan transmigrasi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat.

"Dan itu menjadi tanggung jawab dari kami bukan hanya bagi para warga trans yang ada di kawasan, tapi juga masyarakat setempat yang mendiami di kawasan transmigrasi, kita bina semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran mereka," kata dia.

Selain menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyampaian data sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di kawasan transmigrasi yang dibangun pada 1980-an dan 1990-an.

Sekolah-sekolah yang selama puluhan tahun belum pernah direnovasi itu selanjutnya akan direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai data yang disiapkan Kementerian Transmigrasi.

Tidak hanya sektor pendidikan, Kementerian Transmigrasi juga memperluas kolaborasi dengan kementerian terkait untuk menghadirkan infrastruktur dasar berupa jaringan listrik bagi desa-desa kawasan transmigrasi.

Menurut Viva Yoga, puluhan program listrik masuk desa telah direalisasikan sehingga semakin banyak masyarakat kawasan transmigrasi menikmati akses listrik sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Viva Yoga menambahkan kolaborasi tersebut juga mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat, termasuk komoditas rajungan yang memperoleh nilai jual lebih tinggi melalui pendekatan industri dan teknologi.

"Dan ini adalah kerja kolaboratif antar kementerian, tidak ada yang tumpang tindih, karena dengan kerja sinergi, kolaborasi antar kementerian ini ternyata memberikan hasil yang positif dalam rangka untuk mempercepat proses program-program pemerintah," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan program transmigrasi memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengentaskan kemiskinan, mendukung swasembada pangan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Wamentrans mengatakan hal tersebut sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Transmigrasi mendukung pembangunan nasional melalui empat tujuan utama yang saling berkaitan.

"Amanat dari Bapak Presiden Prabowo ada empat alasan amanat kenapa Kementerian Transmigrasi itu didirikan kembali," kata Wamentrans pada acara pelepasan 16 ton rajungan produk transmigran dari sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Dia menyebutkan tujuan pertama adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui perpindahan penduduk dari berbagai suku, budaya, dan daerah sehingga memperkuat persatuan bangsa.

Menurut Viva Yoga, proses akulturasi dan asimilasi budaya yang berlangsung di kawasan transmigrasi telah memperkuat rasa kebangsaan masyarakat Indonesia lintas daerah dan lintas budaya.

"Rasa kebangsaan itu muncul karena ada asimilasi, ada akulturasi, sehingga orang Gresik menikah dengan orang Papua, orang Gresik menikah dengan orang Sumatera itu hal yang biasa saja. Sesuatu yang dianggap biasa saat ini dan itu malah meneguhkan semangat kebangsaan kita," ujarnya.

Tujuan kedua adalah mengentaskan kemiskinan melalui pemberian lahan kepada masyarakat transmigran sebagai bagian reforma agraria untuk mendukung kehidupan dan kegiatan usaha produktif.

Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan, pekarangan, serta lahan usaha sehingga memberikan kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

"Karena negara memberikan lahan 1 hektare, 2 hektare sebagai bagian dari reforma agraria kepada masyarakat transmigran, digunakan untuk perumahan, pekarangan, dan lahan usaha agar terjadi perubahan nasib mereka bisa menjadi lebih sejahtera lagi," beber Wamentrans.

Tujuan ketiga adalah membantu memperkuat swasembada pangan nasional karena sebagian besar kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi beras nasional.

Viva Yoga mencontohkan kawasan transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini menjadi daerah dengan produksi beras terbesar di tingkat nasional.

"Baru-baru ini kami ke daerah Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin, di kawasan transmigrasi Telang, itu adalah produksi beras nomor satu tingkat nasional dan itu ada di kawasan transmigrasi Telang," katanya.

Tujuan keempat adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui berkembangnya aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan yang sebelumnya masih relatif terpencil.

Menurutnya, kehadiran masyarakat di kawasan transmigrasi mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi sehingga wilayah yang sebelumnya sepi berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

Viva Yoga menegaskan empat tujuan tersebut menjadi fondasi penting penguatan program transmigrasi dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Wamentrans mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026