Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut bait pembatalan rencana skema bagi hasil atau gross split pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, industri nikel saat ini membutuhkan stabilitas fiskal, kepastian regulasi jangka panjang dan rezim investasi yang kompetitif secara global. Hal ini diperlukan agar hilirisasi Indonesia tetap tumbuh dan berkelanjutan.
"Dalam kompetisi global seperti ini, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas kebijakan, dan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang. Gross split revenue bukan solusi untuk industri nikel Indonesia," kata Arif kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).
Dia menjabarkan bahwa pembatalan skema gross split pada sektor pertambangan minerba menjadi angin segar. Sebab, industri nikel pun saat ini telah menghadapi tekanan berat.
Arif menyebut bahwa dalam 12–18 bulan terakhir industri sudah menghadapi kenaikan royalti menjadi efektif sekitar 14% hingga 19%, kenaikan harga patokan mineral (HPM), rencana implementasi Global Minimum Tax (GMT), perlambatan restitusi pajak, serta kenaikan biaya energi dan bahan baku.
Selain itu, pelaku usaha juga tengah menghadapi harga sulfur yang tinggi. Arif mencatat, harga sulfur setelah perang Iran dan gangguan Selat Hormuz melonjak dari sekitar US$400 per ton menjadi mendekati US$1.300 per ton.
"Lonjakan sulfur diperkirakan meningkatkan biaya produksi HPAL sekitar US$4.000 ton nickel equivalent," imbuh Arif.
Dia mengatakan kenaikan harga sulfur ini sangat berdampak pada industri berbasis smelter High Pressure Acid Leach (HPAL). Menurutnya, banyak proyek HPAL saat ini sudah berada pada margin EBITDA sangat tipis, bahkan sebagian negatif.
"Dalam kondisi seperti ini, jika ada tambahan gross split dapat langsung membuat proyek baru maupun ekspansi menjadi tidak feasible," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif mengingatkan bahwa wacana skema gross split diterapkan, itu akan menurunkan IRR proyek secara signifikan, memperpanjang payback period, meningkatkan risiko pembatalan proyek, dan menurunkan daya tarik Indonesia dibanding negara pesaing.
Menurutnya, penerapan skema gross split yang drastis justru berisiko menciptakan ketidakpastian besar bagi investor, memperburuk persepsi risiko Indonesia, memperlambat investasi baru, dan mendorong relokasi hilirisasi ke negara lain yang lebih stabil dan kompetitif.
"Jika gross split ini diterapkan, maka akan memberikan risiko-risiko yang serius, termasuk industri hilirisasi nikel di Indonesia, terutama akan mendorong relokasi investasi dan hilirisasi nikel ke negara lain yang lebih kompetitif," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.
Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang.
Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.
Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).
Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.
"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Komunikasi Indonesia-China (FKIC) menilai kepastian regulasi dan komunikasi konstruktif menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan pelaku usaha China terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FKIC S. Suparmaji mengatakan berbagai masukan dari dunia usaha perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

“Berbagai masukan dari dunia usaha sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari proses dialog untuk penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah,” ujar Suparmaji dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah persoalan investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terlalu cepat, kebijakan royalti, perpajakan, hingga penegakan hukum yang dianggap memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan investasi.

Selain itu, investor juga mengeluhkan hambatan birokrasi dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien di sejumlah sektor strategis.

FKIC menilai pemerintah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, dan penegakan hukum.

Namun demikian, organisasi tersebut menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian regulasi guna menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi investasi global.

“Pendekatan dialogis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional,” kata Suparmaji.

Dalam kesempatan itu, Suparmaji didampingi Ketua Umum FKIC Firdaus Dewilmar yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian FKIC Ahmad Kaylani yang juga Ketua Umum Perisai Prabowo.

FKIC menyatakan siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk dukungan tersebut mencakup fasilitasi dialog kelembagaan, penyampaian masukan berbasis data dan fakta lapangan, penguatan pemahaman regulasi bagi investor, hingga dukungan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola usaha.

FKIC juga menilai hubungan ekonomi Indonesia–China perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional seperti penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Ke depan, FKIC berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang profesional dan solutif guna menjaga stabilitas investasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian hukum dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong realisasi investasi hilirisasi di sektor kelapa sawit pada tahun ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menerangkan, struktur industri sawit nasional saat ini sudah relatif matang di sisi hilir, dengan sekitar 90% ekspor berbentuk produk olahan.

Kondisi ini membuat investasi baru lebih banyak mengarah pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan emisi, hingga optimalisasi aset yang sudah ada. Namun, tanpa jaminan kepastian regulasi, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, meskipun peluang investasi di sektor ini masih terbuka lebar.

“Yang perlu dilakukan [pemerintah untuk mendorong investasi] ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan,” kata Eddy kepada Bisnis dikutip Selasa (28/4/2026).

Eddy menjelaskan, karakter investasi di sektor sawit bersifat jangka panjang dan padat modal. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas penangkapan metana (methane capture) untuk mengolah limbah menjadi energi membutuhkan dana hingga sekitar Rp40 miliar per unit.

Nilai investasi yang besar tersebut membuat pelaku usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi. Begitu pula program peremajaan kebun (replanting) yang menjadi salah satu tumpuan peningkatan produktivitas, juga membutuhkan jaminan hukum atas lahan yang dikelola.

Eddy menyebut, saat ini, juga terdapat ketidakpastian terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Sejumlah pelaku usaha masih menunggu kejelasan atas pengajuan perpanjangan yang telah diproses.

“Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek perizinan lahan, tetapi juga kebijakan yang memengaruhi arus kas perusahaan. Rencana penahanan devisa hasil ekspor 50%, misalnya, dinilai berpotensi menambah tekanan likuiditas perusahaan. “Artinya cash flow juga akan terganggu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dilakukannya reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah membuat investor bersikap lebih hati-hati dalam menempatkan modal di sektor industri.

Ketidakpastian global yang meningkat, termasuk tekanan dari kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta moderasi permintaan dunia, membuat realisasi investasi berpotensi mengalami penyesuaian.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan minat investasi ke Indonesia sejatinya masih terjaga, namun pelaksanaannya cenderung lebih selektif.

"Pada realisasinya cenderung mengalami penyesuaian, baik dari sisi waktu pelaksanaan, skala proyek, maupun prioritas sektor, seiring dengan upaya dunia usaha untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi dan stabilitas usaha," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, kondisi geopolitik turut mendorong pergeseran preferensi investor ke sektor yang lebih defensif dan memiliki kepastian permintaan. Sektor berbasis pasar domestik dinilai lebih menarik dalam situasi saat ini.

Di sisi lain, faktor kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan stabilitas makroekonomi menjadi pertimbangan utama investor untuk meminimalkan risiko tambahan dari dalam negeri.

"Mengingat dalam situasi global yang tidak pasti, investor cenderung menghindari eksposur terhadap risiko tambahan yang bersumber dari faktor domestik," sebutnya.

Di tengah tekanan tersebut, Sanny menilai dinamika global juga membuka peluang bagi Indonesia sebagai alternatif tujuan relokasi industri. Sektor manufaktur, makanan dan minuman, serta industri berbasis sumber daya dinilai memiliki prospek untuk berkembang.

Kendati demikian, realisasi peluang itu bergantung pada kesiapan ekosistem domestik, termasuk kemudahan berusaha, infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi.

Dia menambahkan, tantangan dalam menarik investasi saat ini bersifat multidimensi. Dari sisi global, kenaikan harga energi, biaya logistik, serta ketidakpastian ekonomi memengaruhi persepsi risiko investasi. Sementara itu, dari dalam negeri, penguatan daya saing melalui efisiensi biaya usaha, deregulasi, serta penguatan industri hulu masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dalam situasi seperti ini, keputusan investasi umumnya tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga tingkat kesiapan dan stabilitas lingkungan usaha secara keseluruhan," tutur Sanny.

Untuk menjaga daya tarik investasi, Apindo mendorong pemerintah fokus pada stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek, terutama melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, dan kelancaran logistik. Selain itu, kebijakan yang adaptif dan komunikasi yang jelas kepada pelaku usaha dinilai penting guna menjaga kepercayaan investor.

"Dukungan likuiditas dan stimulus terarah, terutama bagi sektor padat karya, perlu diperkuat agar aktivitas industri tetap berjalan," sarannya.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, reformasi struktural perlu dipercepat, termasuk penguatan industri hulu, ketahanan energi, serta penurunan biaya berusaha. Langkah tersebut dinilai krusial agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam menarik investasi.

Sanny memperkirakan, apabila konflik berlanjut, arus investasi industri dalam satu hingga dua tahun ke depan akan berada dalam fase moderasi dengan kecenderungan wait and see.

"Investor akan semakin selektif dan cenderung menempatkan modal pada sektor dan negara dengan profil risiko yang lebih terkendali," prediksi Sani.

Akan tetapi, Sanny kembali menyebut bahwa peluang tetap terbuka selama Indonesia mampu menjaga stabilitas dan mempercepat reformasi, dengan investasi berpotensi terkonsentrasi pada sektor yang memiliki daya tahan tinggi serta prospek pasar yang kuat.

Pelaku usaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam American Chamber Of Commerce (AmCham) Indonesia ingin terus berkolaborasi dengan pemerintah RI dengan kegiatan bisnis mereka.

Namun, mereka mengungkapkan ada tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan utama terkait kepastian regulasi dan kebijakan.

Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi mengatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.

"Sebenarnya sih pelaku bisnis ini, kami sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha yang kami harapkan adalah kepastian, berusaha. Jadi dari segi aturan, dari segi policy, kebijakan itu lebih pasti gitu ya, tidak berubah-ubah," ujarnya dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4).

Hal inilah yang menurut Donna menjadi fokus acara diskusi yang digelar hari ini. Di mana, sebagai asosiasi, pihaknya ingin lebih mendekatkan pelaku bisnis terutama member AmCham dengan pemerintah.

"Karena perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam AmCham Indonesia ini juga banyak yang padat karya. Banyak yang sudah mempunyai fasilitas-fasilitas, pabrik-pabrik dan sebagainya yang mempekerjakan cukup banyak pekerjaan Indonesia. Jadi harapannya ke depannya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kemnaker," jelasnya.

Menurut Donna, kemudahan akses komunikasi dengan pemerintah diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha.

"Jadi bisa ditanyakan langsung ke Kemenaker mengenai kendala-kendalanya gitu. Tapi pada tujuannya sih pada utamanya adalah kepastian untuk berinvestasi. Karena perusahaan-perusahaan ini kan inginnya berada di Indonesia for a long time ya," kata Donna.

Apalagi, Donna menilai Penanaman Modal Asing (FDI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Saat ini, dari sekitar 200 anggota AmCham total investasi yang sudah masuk ke dalam negeri mencapai US$67 miliar dalam 10 tahun terakhir.

Terbaru, ada juga beberapa perusahaan asal Amerika yang disebutkan membangun pabrik baru di Indonesia dan beberapa juga menjalin kerjasama baru.

"Jadi sebenarnya sih Indonesia cukup dianggap sebagai market yang baik. Tapi kalau memang aturan-aturannya cukup pasti gitu ya, dan pemerintah juga cukup mendorong pertumbuhan industri, tentu saja kita berusaha untuk bisa berekspansi di Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan penurunan rasio pajak tersebut menjadi sinyal strategi fiskal perlu menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar. "Bagaimana menumbuhkan ekonomi formal baru, memperluas kepatuhan secara sukarela, dan memperkuat produktivitas sektor riil melalui kebijakan yang mendorong efisiensi dan investasi," terang Shinta kepada Bisnis, kemarin (13/11/2025).

Menurut dia, penerimaan negara akan meningkat secara alami apabila produktivitas nasional menguat. Namun hal itu mensyaratkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat daya saing industri, menekan biaya berusaha, dan mendorong investasi baru.

CEO Sintesa Group tersebut menambahkan bahwa ketika pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan negara, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan regulasi agar dapat beroperasi secara efisien.

Ia menilai perluasan basis ekonomi semestinya menjadi orientasi utama. Integrasi data fiskal, termasuk rencana pembangunan profil tunggal (single profile) untuk pajak, bea cukai, dan PNBP, menurutnya harus menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan hanya memperdalam pengawasan pada sektor yang sudah patuh.

"Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Shinta menilai single profile dapat menjadi game changer bagi sistem fiskal apabila dikelola dengan prinsip collaboration, calibration, and caution.

"Dunia usaha siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan kemudahan berusaha yang menjadi semangat besar transformasi ekonomi nasional," tegasnya.

Sebelumnya, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III/2021 yang berada di level 8,28%, atau ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio tahun ini merupakan yang paling tajam dalam tiga tahun terakhir, yakni turun 0,9 poin persentase dari 9,48% pada kuartal III/2024 menjadi 8,58% pada kuartal III/2025.

Fajry mencatat gejolak sepanjang 2025 turut memengaruhi, mulai dari tingginya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Namun, menurut dia, dampak restitusi hanya terasa pada kuartal I/2025, sedangkan perubahan pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan.

"Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan penurunan rasio pajak tersebut menjadi sinyal strategi fiskal perlu menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar. "Bagaimana menumbuhkan ekonomi formal baru, memperluas kepatuhan secara sukarela, dan memperkuat produktivitas sektor riil melalui kebijakan yang mendorong efisiensi dan investasi," terang Shinta kepada Bisnis, kemarin (13/11/2025).

Menurut dia, penerimaan negara akan meningkat secara alami apabila produktivitas nasional menguat. Namun hal itu mensyaratkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat daya saing industri, menekan biaya berusaha, dan mendorong investasi baru.

CEO Sintesa Group tersebut menambahkan bahwa ketika pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan negara, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan regulasi agar dapat beroperasi secara efisien.

Ia menilai perluasan basis ekonomi semestinya menjadi orientasi utama. Integrasi data fiskal, termasuk rencana pembangunan profil tunggal (single profile) untuk pajak, bea cukai, dan PNBP, menurutnya harus menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan hanya memperdalam pengawasan pada sektor yang sudah patuh.

"Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Shinta menilai single profile dapat menjadi game changer bagi sistem fiskal apabila dikelola dengan prinsip collaboration, calibration, and caution.

"Dunia usaha siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan kemudahan berusaha yang menjadi semangat besar transformasi ekonomi nasional," tegasnya.

Sebelumnya, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III/2021 yang berada di level 8,28%, atau ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio tahun ini merupakan yang paling tajam dalam tiga tahun terakhir, yakni turun 0,9 poin persentase dari 9,48% pada kuartal III/2024 menjadi 8,58% pada kuartal III/2025.

Fajry mencatat gejolak sepanjang 2025 turut memengaruhi, mulai dari tingginya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Namun, menurut dia, dampak restitusi hanya terasa pada kuartal I/2025, sedangkan perubahan pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan.

"Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis meminta supaya integrasi basis data pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui single profile tidak memicu beban baru berupa pelaporan kepatuhan maupun sanksi administratif.

Sekadar informasi, rencana untuk mengintegrasikan basis data sejumlah unit di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan single profile yang dinilai sebagai upaya modernisasi sistem penerimaan negara.

"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung penguatan basis data yang terintegrasi, selama implementasinya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tetap menjaga kepastian berusaha," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, ada beberapa manfaat yang bakal didapatkan pelaku usaha dari upaya integrasi basis data penerimaan negara.

Pertama, kepastian dan konsistensi regulasi meningkat. Anggawira melihat bahwa data yang terintegrasi membuat penilaian risiko, penetapan kewajiban, dan pelayanan menjadi lebih standar sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan.

Kedua, mempermudah layanan dan mengurangi duplikasi dokumen. Basis data yang sama untuk ketiga penerimaan negara itu dinilai bisa membuat proses administrasi lebih efisien.

"Mulai dari ekspor-impor, restitusi pajak, hingga perizinan. Ini sejalan dengan agenda ease of doing business [kemudahan berusaha]," ujar Anggawira.

Ketiga, mendorong reformasi birokrasi berbasis data. Single profile itu dinilai bisa meminimalisasi kontak fisik serta menekan biaya-biaya tak resmi.

Akan tetapi, Anggawira juga mencatat otoritas perlu memastikan berbagai hal sejak awal. Misalnya, perlindungan data yang kuat dengan standar cyber-security, governance dan audit data yang jelas.

Selanjutnya, perbedaan sistem historis antar direktorat sering membuat validasi data tidak selalu linier. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi mismatch yang pada akhirnya membebani wajib pajak.

Anggawira, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), turut meminta pemerintah bisa memastikan agar integrasi basis data itu justru tidak menambah beban kepatuhan.

"Kami ingin memastikan single profile tidak melahirkan kewajiban pelaporan tambahan atau sanksi administratif baru. Integrasi harus membuat proses lebih ringan, bukan lebih rumit," terangnya.

Doktor lulusan Tsinghua University, China itu menilai single profile yang berhasil akan menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan (fair), modern, dan berbasis risiko, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih sehat.

"Hipmi dan dunia usaha pada dasarnya mendukung penuh transformasi digital Kemenkeu. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses transisi, keamanan data, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat terus memperbaiki iklim usaha dengan memperkuat kepastian regulasi.

"Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," kata Sanny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (22/10/2025).

Menurut Sanny, ragam kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintah Presiden Prabowo sangat berpengaruh pada pengusaha, salah satunya keputusan menambah jumlah kementerian yang dianggap berdasarkan pertimbangan politik.

Menurut dia, pemecahan jumlah kementerian di kabinet berpotensi membuat sinkronisasi antara instansi kurang optimal. Hal tersebut membuat ragam kebijakan yang dikeluarkan kementerian yang baru mempengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Dia berharap pemerintah dapat menerapkan sistem birokrasi yang baik sehingga pengusaha mendapatkan kepastian regulasi untuk menjalankan usahanya.

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga berharap pemerintah dapat menjaga sistem birokrasi yang baik dari kepentingan politik.

Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.

"Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengusaha, ekonom, hingga peneliti memberikan catatan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, terutama soal kepastian regulasi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak. Masalahnya, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.

Contoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Hal ini pun berdampak pada dunia usaha.

"Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', Selasa (21/10/2025).

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi erosi teknokrasi. Dia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30% hingga B50 yang rencananya diterapkan tahun depan.

"Ini tidak masuk akal. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. Untuk apa? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.

Dia juga menyoroti soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) naik signifikan. Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kabinet yang besar, semua menaikkan biaya, pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, harus slim, efisien," kata dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju.

Siti Zuhro memberikan masukan itu terkait dengan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam masa setahun.

“Indonesia sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti Zuhro.

Dia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurut penuturannya tak mengenal politisasi birokrasi. Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.

“Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sistem birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, dia menggambarkan kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur.

“Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir menjadi miskin fungsi,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Mining Association (IMA) menilai bahwa proyek hilirisasi batu bara, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, masih menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian dan kepastian regulasi.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia, mengatakan bahwa hingga saat ini, banyak faktor yang memengaruhi kelayakan ekonomi proyek-proyek hilirisasi batubara.

“Proyek hilirisasi batu bara masih terkendala aspek keekonomian yang mana banyak faktor yang memengaruhi seperti antara lain teknologi yang mahal, kerja sama dengan off-taker, harga jual produk hilirisasi batubara, financing, dan lain-lain,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Hendra menambahkan bahwa kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi jangka panjang di sektor tersebut. Selain itu, kepastian dan jaminan regulasi yang stabil juga dinilai penting mendukung investasi jangka panjang.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan insentif fiskal guna mempercepat hilirisasi batubara, seperti royalti 0% untuk proyek DME.

“Pemerintah telah menerbitkan beberapa insentif yang perlu diapresiasi. Namun, kembali ke poin pertama, aspek keekonomian itu banyak faktor terkait. Pemerintah tentu telah memahami isu ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendra menyoroti rencana pemerintah yang tengah menyiapkan insentif nonfiskal melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik lebih banyak investor di sektor hilirisasi.

“Insentif berupa KEK tentu patut diapresiasi karena dinilai bisa menarik investasi proyek-proyek yang bisa menyerap hasil pengolahan batu bara tersebut dan mendorong proyek hilirisasi batu bara,” jelasnya.

Namun demikian, dia menekankan bahwa keberhasilan proyek DME maupun bentuk hilirisasi lainnya tidak hanya bergantung pada insentif, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Tapi tentu banyak faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan insentif tambahan untuk menggenjot proyek DME masih dalam tahap pengkajian.

"Sampai saat ini belum ada aturan baru yang secara spesifik mengatur tambahan insentif untuk proyek DME, selain yang sudah ditetapkan sebelumnya berupa royalti batu bara 0% untuk volume yang digunakan dalam produksi DME," kata Rita kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Adapun, dia menyebut terdapat kemungkinan pemberian insentif non-fiskal melalui penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut Rita, dengan stimulus tersebut ditargetkan dapat lebih menarik investasi.