Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal menyesuaikan kebijakan restitusi untuk memitigasi ambruknya penerimaan pajak pada tahun 2026 yang tumbuh cukup ambisius.

Sekadar catatan, penerimaan pajak anjlok cukup dalam akibat moderasi harga komoditas yang memicu tingginya restitusi pajak hingga Rp361 triliun pada 2025. Alhasil, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target APBN.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap proses restitusi. Namun, di samping itu, dia mengatakan perlunya upaya ekstra (extra effort) dalam mengejar penerimaan pajak.

"Tahun ini kami berusaha untuk lebih smoothing dan adjust ya. Kalau memang restitusinya di level segitu ya [penerimaan pajak] brutonya harus lebih tinggi," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Bimo menilai satu-satunya upaya untuk mengejar target penerimaan pajak adalah untuk memperluas basis penerimaan. Apalagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamanatkan untuk tidak menetapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif.

Di sisi lain, Bimo pun memandang restitusi sejatinya menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menandakan adanya kegiatan transaksi. Dengan demikian, hal itu menandakan adanya kegiatan ekonomi.

"Restitusi juga kan sebenarnya kegiatan ekonomi yang memang value added-nya lebih banyak di input-nya daripada output. Artinya, PPN kalau gerak, industri tuh gerak, konsumsi juga gerak. Makanya saya bilang apa? Ya gross revenue-nya [penerimaan bruto] harus naik. Kami harus lebih kerja keras untuk gross revenue-nya naik," ujarnya.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu.

Adapun Bimo tak menampik penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun, atau tumbuh 30,8% (YoY), didasari oleh basis yang rendah. Sebab, dia mengakui penerimaan pajak awal 2025 lalu terpuruk sampai dengan 40%.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan, pencapaian target penerimaan 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa dilakukan apabila pertumbuhannya dalam 11 bulan ke depan bisa konsisten di level 30% seperti Januari. Masalahnya, dinamika sepanjang tahun tidak bisa dipungkiri.

"Ceteris paribus kalau kami bisa mempertahankan 30% ya pasti bisa. Masalahnya ini kan ups and downs. Januari-Februari-Maret itu belum ada aktivitas yang terlalu tinggi sehingga restitusi segala macam belum sebanyak. Jadi kami mesti lihat itu juga," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal menyesuaikan kebijakan restitusi untuk memitigasi ambruknya penerimaan pajak pada tahun 2026 yang tumbuh cukup ambisius.

Sekadar catatan, penerimaan pajak anjlok cukup dalam akibat moderasi harga komoditas yang memicu tingginya restitusi pajak hingga Rp361 triliun pada 2025. Alhasil, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target APBN.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap proses restitusi. Namun, di samping itu, dia mengatakan perlunya upaya ekstra (extra effort) dalam mengejar penerimaan pajak.

"Tahun ini kami berusaha untuk lebih smoothing dan adjust ya. Kalau memang restitusinya di level segitu ya [penerimaan pajak] brutonya harus lebih tinggi," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Bimo menilai satu-satunya upaya untuk mengejar target penerimaan pajak adalah untuk memperluas basis penerimaan. Apalagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamanatkan untuk tidak menetapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif.

Di sisi lain, Bimo pun memandang restitusi sejatinya menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menandakan adanya kegiatan transaksi. Dengan demikian, hal itu menandakan adanya kegiatan ekonomi.

"Restitusi juga kan sebenarnya kegiatan ekonomi yang memang value added-nya lebih banyak di input-nya daripada output. Artinya, PPN kalau gerak, industri tuh gerak, konsumsi juga gerak. Makanya saya bilang apa? Ya gross revenue-nya [penerimaan bruto] harus naik. Kami harus lebih kerja keras untuk gross revenue-nya naik," ujarnya.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu.

Adapun Bimo tak menampik penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun, atau tumbuh 30,8% (YoY), didasari oleh basis yang rendah. Sebab, dia mengakui penerimaan pajak awal 2025 lalu terpuruk sampai dengan 40%.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan, pencapaian target penerimaan 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa dilakukan apabila pertumbuhannya dalam 11 bulan ke depan bisa konsisten di level 30% seperti Januari. Masalahnya, dinamika sepanjang tahun tidak bisa dipungkiri.

"Ceteris paribus kalau kami bisa mempertahankan 30% ya pasti bisa. Masalahnya ini kan ups and downs. Januari-Februari-Maret itu belum ada aktivitas yang terlalu tinggi sehingga restitusi segala macam belum sebanyak. Jadi kami mesti lihat itu juga," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan penurunan rasio pajak tersebut menjadi sinyal strategi fiskal perlu menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar. "Bagaimana menumbuhkan ekonomi formal baru, memperluas kepatuhan secara sukarela, dan memperkuat produktivitas sektor riil melalui kebijakan yang mendorong efisiensi dan investasi," terang Shinta kepada Bisnis, kemarin (13/11/2025).

Menurut dia, penerimaan negara akan meningkat secara alami apabila produktivitas nasional menguat. Namun hal itu mensyaratkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat daya saing industri, menekan biaya berusaha, dan mendorong investasi baru.

CEO Sintesa Group tersebut menambahkan bahwa ketika pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan negara, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan regulasi agar dapat beroperasi secara efisien.

Ia menilai perluasan basis ekonomi semestinya menjadi orientasi utama. Integrasi data fiskal, termasuk rencana pembangunan profil tunggal (single profile) untuk pajak, bea cukai, dan PNBP, menurutnya harus menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan hanya memperdalam pengawasan pada sektor yang sudah patuh.

"Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Shinta menilai single profile dapat menjadi game changer bagi sistem fiskal apabila dikelola dengan prinsip collaboration, calibration, and caution.

"Dunia usaha siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan kemudahan berusaha yang menjadi semangat besar transformasi ekonomi nasional," tegasnya.

Sebelumnya, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III/2021 yang berada di level 8,28%, atau ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio tahun ini merupakan yang paling tajam dalam tiga tahun terakhir, yakni turun 0,9 poin persentase dari 9,48% pada kuartal III/2024 menjadi 8,58% pada kuartal III/2025.

Fajry mencatat gejolak sepanjang 2025 turut memengaruhi, mulai dari tingginya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Namun, menurut dia, dampak restitusi hanya terasa pada kuartal I/2025, sedangkan perubahan pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan.

"Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan penurunan rasio pajak tersebut menjadi sinyal strategi fiskal perlu menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar. "Bagaimana menumbuhkan ekonomi formal baru, memperluas kepatuhan secara sukarela, dan memperkuat produktivitas sektor riil melalui kebijakan yang mendorong efisiensi dan investasi," terang Shinta kepada Bisnis, kemarin (13/11/2025).

Menurut dia, penerimaan negara akan meningkat secara alami apabila produktivitas nasional menguat. Namun hal itu mensyaratkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat daya saing industri, menekan biaya berusaha, dan mendorong investasi baru.

CEO Sintesa Group tersebut menambahkan bahwa ketika pemerintah berupaya memperluas basis penerimaan negara, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan regulasi agar dapat beroperasi secara efisien.

Ia menilai perluasan basis ekonomi semestinya menjadi orientasi utama. Integrasi data fiskal, termasuk rencana pembangunan profil tunggal (single profile) untuk pajak, bea cukai, dan PNBP, menurutnya harus menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan hanya memperdalam pengawasan pada sektor yang sudah patuh.

"Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Shinta menilai single profile dapat menjadi game changer bagi sistem fiskal apabila dikelola dengan prinsip collaboration, calibration, and caution.

"Dunia usaha siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan kemudahan berusaha yang menjadi semangat besar transformasi ekonomi nasional," tegasnya.

Sebelumnya, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III/2021 yang berada di level 8,28%, atau ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio tahun ini merupakan yang paling tajam dalam tiga tahun terakhir, yakni turun 0,9 poin persentase dari 9,48% pada kuartal III/2024 menjadi 8,58% pada kuartal III/2025.

Fajry mencatat gejolak sepanjang 2025 turut memengaruhi, mulai dari tingginya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Namun, menurut dia, dampak restitusi hanya terasa pada kuartal I/2025, sedangkan perubahan pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan.

"Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).