Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Apa kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini? Polikrisis (Polycrisis) adalah jawabannya. Polikrisis merujuk kepada serangkaian krisis di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, lingkungan, fiskal/pasar keuangan, sosial budaya maupun geopolitik yang terjadi secara bersamaan, saling berkaitan, saling memperkuat dan menciptakan efek domino lintas sektor. Polikrisis telah menjadi “new normal” di tengah kompleksitas permasalahan global yang dirasakan seluruh negara di dunia saat ini.

Riset menarik mengenai polikrisis datang dari Michael Lawrence et al (2024) berjudul Global Polycrisis: The Causal Mechanisms of Crisis Entanglement. Mereka menyoroti perihal berbagai krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, perang, hingga krisis ekonomi saling terhubung, memperkuat dan menciptakan efek domino lintas sektor melalui mekanisme keterkaitan krisis (crisis entanglement).

Barangkali inilah yang menginspirasi Kuskridho Ambardi, dkk (2025) dalam buku terbarunya yang melihat polikrisis dari segi penurunan demokrasi Indonesia kontemporer. Buku yang berjudul “Polikrisis Demokrasi: Neraca Kasus Indonesia” ini melihat persoalan penurunan demokrasi bukanlah aspek yang tunggal. Fenomena ini berlapis-lapis dan saling berkelindan, mulai dari institusional, sosial hingga digital.

Polikrisis ini semakin dirumitkan ketika bertemu dengan ketidakpastian yang tinggi. Oleh sebab itu, wajib bagi para pembuat kebijakan (policymakers) mengeluarkan jurus andal dalam mengelola polikrisis yang disertai tingginya ketidakpastian global saat ini. Diperlukan rasionalitas kebijakan yang tangkas untuk mengelola dinamika kompleksitas tersebut.

Gambaran Polikrisis Indonesia

Terdapat beberapa indikator polikrisis yang saling terkait terjadi di Indonesia saat ini. Pertama, dapat kita lihat pada tekanan fiskal APBN. Defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB. Diikuti oleh belanja yang agresif negara Rp815 triliun, naik 31,4% YoY. Penerimaan pajak 2025 pun mengalami shortfall signifikan Rp271,7 triliun (hanya sekitar 87,6% dari target). Berdasarkan hitungan, risiko shortfall 2026 diperkirakan Rp171-Rp484 triliun. Tentunya ini akan menekan ruang fiskal di tengah program ambisius pemerintah saat ini.

Kedua, dinamika penurunan volatilitas rupiah. Rupiah sempat menyentuh level terlemah di kisaran Rp17.400 - Rp17.630 per dolar AS pada Mei 2026. Depresiasi signifikan yang dipicu oleh current account deficit, impor energi, outflow investasi asing dan juga tingginya ketidakpastian global.

Ketiga, pada sektor pasar keuangan setelah sempat mencetak rekor all-time high (ATH) di level 9.134,70 poin di 20 Januari 2026, IHSG mengalami koreksi penurunan tajam hingga nyaris 20% secara year-to-date (YTD). Tekanan ini kian memuncak pada pembukaan perdagangan pada 18 Mei 2026, IHSG anjlok sampai lebih dari 2% meninggalkan level 6.600. Hal ini tentunya disebabkan oleh volatilitas ekstrem dan aksi net selling investor asing.

Keadaan ini semakin diperumit oleh pengumuman review kuartalan MSCI Indonesia Mei 2026 yang mendepak enam saham dari Global Standard Index (termasuk AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, AMRT) dan 13 saham dari Small Cap Index. Langkah eliminasi massal ini tentunya memicu estimasi passive outflow dana asing sekitar Rp20 triliun hingga Rp 31 triliun, sekaligus memangkas bobot investasi Indonesia di dalam MSCI Emerging Markets Indeks.

Keempat, implementasi program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). MBG ditargetkan kepada 82,9 juta penerima dengan alokasi APBN 2026 melonjak hingga Rp335 triliun. Saat ini mulai diintegrasikan secara penuh dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih. Hingga pertengahan Mei 2026, jangkauan MBG dilaporkan telah meluas ke puluhan juta anak sekolah, meskipun Kementerian Kesehatan mencatatkan akumulasi evaluasi yang mengkhawatirkan dengan total 445 insiden dan 37.673 korban dugaan keracunan massal akibat kendala higienitas logistik di daerah.

Untuk memitigasi risiko tata kelola dan operasional di tingkat tapak, pemerintah mempercepat aktivasi fisik KMP di mana 1.061 unit gerai ritel modern desa telah resmi beroperasi dari target akhir 81.000 unit. Selain itu, pemerintah mengambil langkah diskresi fiskal dengan membiayai gaji 30.000 manajer koperasi langsung dari APBN selama dua tahun guna menjamin kompetensi SDM dan mencegah risiko tata kelola yang terbengkalai.

Kelima, kondisi demokrasi dan kepercayaan publik kita. EIU Democracy Index masih menempatkan Indonesia di kategori flawed democracy dengan skor 6,44 pada peringkat 59 di tahun 2024. Bahkan V-Dem Institute dalam Democracy Report 2026 menempatkan Indonesia di zona abu-abu elektoral otokratisasi. Tentunya ini menjadi catatan tren kemunduran demokrasi yang terus berlangsung di era pasca reformasi.

Sementara itu, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi di awal masa jabatan, sekitar di atas 70%-80% di beberapa survei nasional seperti Poltracking dan Nusantara Riset Indonesia (NRI). Namun, kepercayaan terhadap DPR dan partai politik masih konsisten di peringkat terendah, di tengah kekhawatiran konsolidasi kekuasaan dan checks and balances yang lemah.

Dari kelima indikator yang kita jabarkan di atas dapat diamati bahwa krisis-krisis tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Mulai dari tekanan fiskal, merambat ke volatilitas rupiah dan pasar saham, sehingga menimbulkan erosi kepercayaan dari investor. Belum lagi banyaknya kalangan yang melihat situasi ini kian dirumitkan oleh pendanaan MBG dan KMP yang sangat besar. Di samping banyaknya keluhan publik atas penurunan demokrasi dan kebebasan berpendapat kita saat ini.

Mendefinisikan Krisis dan Tipe Pengelolaannya

Inilah pentingnya cara mendefinisikan krisis dan identifikasi tipe pengelolaannya. Studi terbaru Giliberto Capano, et al (2026) dalam Policy and Society memberikan kerangka tajam. Krisis bukan fenomena objektif semata, melainkan konstruksi politik melalui proses framing, interpretasi, dan narasi strategis.

Sebuah peristiwa menjadi krisis ketika didefinisikan mengandung tiga elemen: ancaman (threat), urgensi (urgency), dan ketidakpastian (uncertainty). Cara mendefinisikannya sangat menentukan tipe respons kebijakan. Capano mengajukan tiga tipe ideal politik pengelolaan krisis.

Pertama, governing during the crisis yaitu krisis dilihat sebagai gangguan sementara. Respons reaktif, pengendalian kerusakan dan berorientasi kembali ke status quo. Kedua, governing the crisis yaitu krisis dipecah menjadi masalah-masalah spesifik yang bisa diatasi melalui intervensi targeted, adaptasi dan perubahan menengah dalam normalisasi serta adaptasi. Ketiga, governing by the crisis yaitu risis dieksploitasi sebagai peluang untuk transformasi besar dan percepatan perubahan (acceleration) termasuk pergeseran kekuasaan dan kebijakan.

Melihat Indonesia saat ini, pendekatan pemerintahan condong kuat ke governing by the crisis. Hal ini dapat dilihat dari ambisi lompatan pertumbuhan, program sosial skala besar (MBG & KMP), hilirisasi, dan pembangunan pertahanan mencerminkan upaya memanfaatkan momentum politik untuk transformasi struktural. Pendekatan ini memiliki kekuatan yakninya mampu memecah kebuntuan lama dan memobilisasi sumber daya secara masif.

Namun, tinjauan Capano beserta kolega di atas juga memperingatkan risiko besar ketika governing by the crisis tidak diimbangi rasionalitas yang kuat. Beberapa tantangan implementasi MBG, tekanan defisit, dan shortfall pajak menandakan bahwa percepatan belum sepenuhnya didukung kapasitas institusi, perencanaan matang, dan mitigasi risiko yang adaptif. Ketika framing “krisis sebagai peluang” terlalu dominan tanpa adaptasi berbasis bukti, tentu yang muncul adalah ketidakpastian baru yang justru menggerus legitimasi tersebut.

Menariknya, menurut Itzhak Gilboa (2025) dalam risetnya di Annual Review of Economics tentang decision under uncertainty menjadi sangat relevan. Dalam kondisi ketidakpastian ini, para pengambil kebijakan harus menghindari sikap terlalu optimistis (overconfidence). Keputusan mesti tangguh terhadap berbagai skenario buruk, bukan hanya mengandalkan narasi ambisius apalagi berorientasi populis jangka pendek. Rasionalitas bukan berarti kita tidak berani mengambil resiko, melainkan mampu merancang kebijakan yang tetap tangguh meski banyak hal tidak berjalan sesuai rencana dan perhitungan awal.

Semestinya, rasionalitas kebijakan di Indonesia saat ini harus diuji pada beberapa ukuran seperti misalnya: Sudahkah berbasis bukti dan evaluasi implementasi yang jujur atau transparan? Apakah sudah berkelanjutan secara fiskal dan institusional dalam jangka menengah maupun panjang? Apakah telah melibatkan partisipasi stakeholders secara bermakna sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan legitimasi? Terakhir, masihkah tetap menjaga keseimbangan berdasarkan prinsip checks and balances?.

Modal Indonesia sebenarnya banyak sekali. Kita memiliki demografi usia produktif yang banyak, kaya akan sumber daya alam, dan posisi yang begitu strategis. Namun, keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya ambisi, melainkan oleh kecerdasan mengelola ketidakpastian. Kita butuh pergeseran yang lebih kuat ke arah governing the crisis yang matang: membedah masalah kompleks menjadi intervensi tepat sasaran, memperkuat koordinasi, transparansi, dan kemampuan adaptasi cepat berdasarkan pembelajaran di lapangan serta berdasarkan evidence based policy.

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengusaha, ekonom, hingga peneliti memberikan catatan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, terutama soal kepastian regulasi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak. Masalahnya, terutama sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.

Contoh konkretnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Hal ini pun berdampak pada dunia usaha.

"Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', Selasa (21/10/2025).

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi erosi teknokrasi. Dia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30% hingga B50 yang rencananya diterapkan tahun depan.

"Ini tidak masuk akal. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. Untuk apa? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.

Dia juga menyoroti soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) naik signifikan. Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kabinet yang besar, semua menaikkan biaya, pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, harus slim, efisien," kata dia.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju.

Siti Zuhro memberikan masukan itu terkait dengan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam masa setahun.

“Indonesia sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti Zuhro.

Dia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurut penuturannya tak mengenal politisasi birokrasi. Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.

“Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sistem birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, dia menggambarkan kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur.

“Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir menjadi miskin fungsi,” imbuhnya.