Bahlil Batalkan Gross Split Tambang, Industri Nikel Lega
Pembatalan skema gross split oleh Bahlil disambut positif oleh industri nikel Indonesia, memberikan stabilitas fiskal dan kepastian regulasi bagi investasi jangka panjang.
(Bisnis.Com) 09/06/26 11:15 244469
Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut bait pembatalan rencana skema bagi hasil atau gross split pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, industri nikel saat ini membutuhkan stabilitas fiskal, kepastian regulasi jangka panjang dan rezim investasi yang kompetitif secara global. Hal ini diperlukan agar hilirisasi Indonesia tetap tumbuh dan berkelanjutan.
"Dalam kompetisi global seperti ini, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas kebijakan, dan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang. Gross split revenue bukan solusi untuk industri nikel Indonesia," kata Arif kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).
Dia menjabarkan bahwa pembatalan skema gross split pada sektor pertambangan minerba menjadi angin segar. Sebab, industri nikel pun saat ini telah menghadapi tekanan berat.
Arif menyebut bahwa dalam 12–18 bulan terakhir industri sudah menghadapi kenaikan royalti menjadi efektif sekitar 14% hingga 19%, kenaikan harga patokan mineral (HPM), rencana implementasi Global Minimum Tax (GMT), perlambatan restitusi pajak, serta kenaikan biaya energi dan bahan baku.
Selain itu, pelaku usaha juga tengah menghadapi harga sulfur yang tinggi. Arif mencatat, harga sulfur setelah perang Iran dan gangguan Selat Hormuz melonjak dari sekitar US$400 per ton menjadi mendekati US$1.300 per ton.
"Lonjakan sulfur diperkirakan meningkatkan biaya produksi HPAL sekitar US$4.000 ton nickel equivalent," imbuh Arif.
Dia mengatakan kenaikan harga sulfur ini sangat berdampak pada industri berbasis smelter High Pressure Acid Leach (HPAL). Menurutnya, banyak proyek HPAL saat ini sudah berada pada margin EBITDA sangat tipis, bahkan sebagian negatif.
"Dalam kondisi seperti ini, jika ada tambahan gross split dapat langsung membuat proyek baru maupun ekspansi menjadi tidak feasible," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif mengingatkan bahwa wacana skema gross split diterapkan, itu akan menurunkan IRR proyek secara signifikan, memperpanjang payback period, meningkatkan risiko pembatalan proyek, dan menurunkan daya tarik Indonesia dibanding negara pesaing.
Menurutnya, penerapan skema gross split yang drastis justru berisiko menciptakan ketidakpastian besar bagi investor, memperburuk persepsi risiko Indonesia, memperlambat investasi baru, dan mendorong relokasi hilirisasi ke negara lain yang lebih stabil dan kompetitif.
"Jika gross split ini diterapkan, maka akan memberikan risiko-risiko yang serius, termasuk industri hilirisasi nikel di Indonesia, terutama akan mendorong relokasi investasi dan hilirisasi nikel ke negara lain yang lebih kompetitif," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.
Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang.
Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.
Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).
Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.
"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.
#industri-nikel #gross-split #pembatalan-gross-split #sektor-pertambangan #stabilitas-fiskal #kepastian-regulasi #investasi-jangka-panjang #daya-tarik-investasi #kenaikan-royalti #harga-patokan-mineral