Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.753 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/5/2026). Di sisi lain, pergerakan greenback juga mengalami apresiasi.

Berdasarkan data TradingView, rupiah dibuka melemah 28 poin atau 0,16% ke level Rp17.753 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS juga melemah 0,02% ke 99,52.

Sementara itu, mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang terapresiasi 0,07% bersama rupee India sebesar 0,16%. Di sisi lain, baht Thailand dan won Korea masing-masing melemah sebesar 0,03% dan 0,35% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan tekanan terhadap rupiah sebelumnya masih dibayangi oleh ancaman pengenaan tarif impor tambahan dari AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk nasional berisiko meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Menurut Ibrahim, kebijakan proteksionisme tersebut berpotensi menekan daya saing ekspor manufaktur Indonesia ke pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama dan tujuan ekspor nonmigas nasional.

“Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut,” ungkap Ibrahim dalam riset harian.

Di sisi lain, sentimen dari eksternal mulai bergerak ke zona positif setelah AS dan Iran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali jalur dagang strategis di Selat Hormuz.

Langkah damai tersebut sukses memicu kejatuhan harga minyak mentah dunia dan mendorong pelaku pasar kembali masuk ke aset berisiko (risk-on).

Pelemahan indeks dolar AS juga ikut terpicu oleh meredanya kekhawatiran terhadap inflasi global seiring berkurangnya risiko gangguan pasokan energi.

"Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik mereka dan membuka kembali Selat Hormuz. Kerangka kerja perdamaian tersebut memicu penurunan tajam harga minyak dan meningkatkan sentimen risiko di pasar global," ujar Ibrahim.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (17/6/2026), seiring dengan melemahnya indeks dolar Amerika Serikat (AS) setelah tercapainya kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz.

Pada perdagangan sebelumnya, Selasa (16/6/2026), rupiah ditutup melemah 19 poin ke level Rp17.725 per dolar AS dari posisi Rp17.708 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap rupiah sebelumnya masih dibayangi ancaman tarif impor tambahan dari AS terhadap sejumlah produk Indonesia. Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk nasional dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Ibrahim mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menekan daya saing ekspor manufaktur Indonesia ke pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas nasional.

”Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut,” ungkap Ibrahim dalam risetnya.

Di sisi lain, sentimen eksternal mulai bergerak positif setelah AS dan Iran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut memicu penurunan harga minyak dunia dan mendorong pelaku pasar kembali masuk ke aset berisiko.

Pelemahan indeks dolar AS dipicu oleh meredanya kekhawatiran inflasi global setelah risiko gangguan pasokan energi berkurang.

"Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik mereka dan membuka kembali Selat Hormuz. Kerangka kerja perdamaian tersebut memicu penurunan tajam harga minyak dan meningkatkan sentimen risiko di pasar global," ujar Ibrahim.

Menurut Ibrahim, perhatian pasar kini tertuju pada keputusan sejumlah bank sentral utama dunia, terutama Federal Reserve dan Bank of England. Investor juga menunggu petunjuk arah kebijakan suku bunga AS dari pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh.

Meski indeks dolar melemah, pasar masih berhati-hati karena ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini mulai berkurang akibat tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp17.690 hingga Rp17.728 per dolar AS," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.950 pada perdagangan hari ini, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan data TradingView, pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (12/6) rupiah tercatat ditutup menguat sebesar 0,62% ke level Rp17.865 per dolar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah didorong oleh membaiknya sentimen pasar global dan domestik, terutama seiring meningkatnya ekspektasi tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Menurutnya, optimisme terhadap peluang perdamaian di Timur Tengah menjadi katalis utama yang mendorong penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Meredanya risiko geopolitik dinilai dapat menekan volatilitas pasar keuangan global dan membuka ruang bagi aliran modal kembali masuk ke aset-aset berisiko.

Dari dalam negeri, kondisi sosial dan politik yang relatif kondusif juga turut menopang pergerakan rupiah. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejauh ini masih berjalan tertib sehingga tidak memicu kekhawatiran berlebihan di kalangan investor.

"Untuk pekan depan, rupiah diperkirakan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan selama sentimen positif terkait upaya perdamaian AS-Iran tetap terjaga. Namun, pasar tetap mewaspadai kemungkinan perubahan sikap atau perkembangan geopolitik yang dapat mengubah ekspektasi investor secara cepat," ujar Lukman, Jumat (12/6/2026).

Selain faktor eksternal, perhatian pelaku pasar juga akan tertuju pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan depan. Bank sentral diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan dari ketidakpastian global.

Kenaikan suku bunga BI berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memperkuat sentimen positif terhadap rupiah di tengah dinamika pasar internasional.

Dengan kombinasi sentimen global yang lebih kondusif dan dukungan kebijakan moneter domestik, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp17.800-Rp17.950 per dolar AS pada hari ini, Senin (15/6), dengan peluang penguatan lebih lanjut apabila optimisme perdamaian di Timur Tengah terus berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (12/6/2026), didorong membaiknya sentimen global seiring meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Dari sisi domestik, aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini terpantau berjalan tertib sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku pasar.

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup menguat 0,62% ke level Rp17.865 per dolar AS.

Penguatan rupiah sejalan dengan pergerakan sejumlah mata uang Asia lainnya. Peso Filipina memimpin penguatan dengan kenaikan 0,51%, diikuti rupee India 0,49%, yuan China 0,20%, dan ringgit Malaysia 0,14%.

Sebaliknya, sejumlah mata uang Asia terpantau melemah terhadap dolar AS. Won Korea Selatan turun 0,29%, yen Jepang terkoreksi 0,21%, dolar Singapura melemah 0,12%, baht Thailand turun 0,09%, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,03%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah didorong oleh membaiknya sentimen pasar global dan domestik, terutama seiring meningkatnya ekspektasi tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Menurutnya, optimisme terhadap peluang perdamaian di Timur Tengah menjadi katalis utama yang mendorong penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Meredanya risiko geopolitik dinilai dapat menekan volatilitas pasar keuangan global dan membuka ruang bagi aliran modal kembali masuk ke aset-aset berisiko.

Dari dalam negeri, kondisi sosial dan politik yang relatif kondusif juga turut menopang pergerakan rupiah. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejauh ini masih berjalan tertib sehingga tidak memicu kekhawatiran berlebihan di kalangan investor.

"Untuk pekan depan, rupiah diperkirakan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan selama sentimen positif terkait upaya perdamaian AS-Iran tetap terjaga. Namun, pasar tetap mewaspadai kemungkinan perubahan sikap atau perkembangan geopolitik yang dapat mengubah ekspektasi investor secara cepat," ujar Lukman, Jumat (12/6/2026).

Selain faktor eksternal, perhatian pelaku pasar juga akan tertuju pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan depan. Bank sentral diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan dari ketidakpastian global.

Kenaikan suku bunga BI berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memperkuat sentimen positif terhadap rupiah di tengah dinamika pasar internasional.

Dengan kombinasi sentimen global yang lebih kondusif dan dukungan kebijakan moneter domestik, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp17.800-Rp17.950 per dolar AS pada pekan depan, dengan peluang penguatan lebih lanjut apabila optimisme perdamaian di Timur Tengah terus berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan agar 18 komoditas dan produk manufaktur nasional terbebas dari kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang akan mulai berlaku pada 24 Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengajukan daftar produk tersebut untuk mendapatkan pengecualian dari tarif yang dikenakan melalui skema Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan. Yang diajukan itu produk yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat di tengah kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk memperoleh pengecualian atas seluruh 18 produk yang diajukan.

Menurut dia, posisi Indonesia dinilai cukup menguntungkan karena masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan perlakuan lebih baik dibanding sejumlah negara lain yang menjadi sasaran investigasi Amerika Serikat.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam kelompok baik, ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan," ujar Susi.

Kebijakan tarif tersebut merupakan bagian dari investigasi Pemerintah AS terkait dugaan praktik kerja paksa dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity).

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menetapkan tarif kerja paksa sebesar 10 persen terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18 persen setelah investigasi kapasitas berlebih rampung.

Meski demikian, besaran tarif tersebut masih lebih rendah dibanding rencana awal Pemerintah AS yang sempat mengusulkan tarif hingga 32 persen terhadap Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan negosiasi agar sejumlah komoditas unggulan memperoleh tarif lebih rendah, bahkan nol persen.

Produk yang diproyeksikan mendapatkan tarif nol persen antara lain komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah, serta produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengajukan 18 produk untuk dikecualikan dari tarif Pasal 301, pemerintah juga tengah mengusulkan sekitar 1.700 komoditas tambahan agar memperoleh perlakuan tarif yang lebih kompetitif di pasar AS.

Kebijakan tarif baru AS ini akan menjadi salah satu faktor penting bagi kinerja ekspor Indonesia pada paruh kedua 2026, mengingat Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan negosiasi pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor utama seperti sawit, kopi, tekstil, alas kaki, dan furnitur dalam pembahasan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya tersebut dilakukan seiring masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara 'good group' atau yang dinilai patuh terhadap isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity) berdasarkan laporan awal otoritas AS.

“Itu kan sedang berjalan, kemarin baru preliminary report-nya sudah keluar dan alhamdulillah kita masuk ke good group. Jadi dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 [negara] dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity,” kata Susi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Susi mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 24 Juli 2026 untuk menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut sebelum AS menetapkan keputusan final terkait tarif impor.

“Karena tarif global itu kan berlaku sampai 24 Juli. Nah sebelum itu nanti akan ada keputusan. Nah keputusan di report preliminary kemarin kita sudah masuk di good group. Nah nanti tinggal kita jelaskan kembali, mudah-mudahan kita dapat tarif yang lebih rendah,” ujarnya.

Dalam laporan awal tersebut, negara yang masuk kategori baik diperkirakan dikenakan tarif tambahan sekitar 10% di luar tarif most favored nation (MFN). Adapun negara yang dinilai belum memenuhi ketentuan dapat dikenai tarif sekitar 12,5%. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara.

“On topdari MFN itu ada tarif yang terkait dengan Section 301. Sementara di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10%. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belumcomplyitu kan 12,5%. Tapi kan belum keputusan,” ucapnya.

Susi menegaskan fokus pemerintah tidak hanya menekan besaran tarif umum, tetapi juga memperjuangkan pengecualian bagi produk ekspor utama Indonesia.

“Kan yang sudah masuk di-exemption kan, mulai yang sawit, kopi, dan kawan-kawan, sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambahan-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pengecualian tarif terhadap komoditas unggulan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar penurunan tarif secara umum.

“Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku, katakan nanti dapat 18% dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian,” tuturnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan negosiasi masih berlangsung melalui berbagai jalur diplomasi. Pemerintah juga telah melakukan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) dalam forum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris.

“Kita kan jelaskan bahwa kita sudah mengatur perdagangan kita. Memang sudah akan membuat pelarangan impor untuk barang-barang yang terkena forced labor. Kan sudah ada Permendag-nya. Jadi pemerintah sangat aktif untuk itu semuanya,” terangnya.

Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait skema tarif yang akan berlaku setelah 24 Juli 2026. Seluruh opsi tarif yang dibahas, baik tarif resiprokal, global, maupun sektoral, masih berada di luar tarif MFN.

“Kan semua tarif yang resiprokal, global, sektoral itu on top dari MFN. Makanya kita minta pengecualian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif universal 10% yang berlaku selama 150 hari berakhir pada 24 Juli 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif 10% yang selama ini berlaku merupakan pengganti kebijakan tarif resiprokal (reciprocal tariff) AS yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

“Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah menginisiasi investigasi Section 301 pada 11 Maret 2026 terkait isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Berdasarkan hasil awal investigasi yang diterbitkan USTR pada 2 Juni 2026, terdapat usulan penerapan tarif baru sebesar 10%—12,5% terhadap 60 negara atau ekonomi yang masuk dalam cakupan penyelidikan.

Adapun, lanjut Budi, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10%, bersama 14 negara lainnya. Sementara itu, mayoritas negara yang diselidiki diusulkan mendapatkan tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

Budi mengatakan terkait isukerja paksa, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai sertaAgreement Reciprocal Tariff(ART) yang menjadi landasan dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tarif tambahan dari AS tersebut masih sebatas usulan dan sifatnya dinamis.

“Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari,” tuturnya.

Budi menuturkan posisi Indonesia dinilai lebih baik karena telah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa serta memiliki ARTyang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS.

Dia menjelaskan tarif 10% yang diusulkan USTR bukan merupakan tambahan di atas tarif universal yang berlaku saat ini. Sebab, tarif universal 10% akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan selanjutnya digantikan oleh kebijakan baru yang nantinya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah AS.

“Itu yang dimaksud tambahan bukan ditambah yang 10% yang 150 hari ya, karena itu kan tanggal 24 Juli sudah hilang. Kemudian diganti tarif yang nanti akan ditentukan secara resmi,” terangnya.

Budi juga membantah adanya persoalanforced labordi dalam negeri yang menjadi alasan pengenaan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia.

“Kemudian tidak ada isu lain sebenarnya terkait dengan forced labor di dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menilai prospek ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam masih cukup kuat. Dia mengungkapkan AS masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, Kemendag mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$18,11 miliar dengan nilai ekspor sekitar US$30,6 miliar. Selain itu, sekitar 11% total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar AS. Menurut Budi, ekspor Indonesia justru terus meningkat ketika kebijakan tarif resiprokal sempat diberlakukan oleh AS.

“Jadi justru ketika ada resiprokal tarif kemarin, ekspor kita terus meningkat. Makanya, justru ART ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk membuka peluang sejumlah komoditas memperoleh tarif 0%.

Kemendag juga menilai momentum penyesuaian kebijakan tarif AS dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat akses pasar Indonesia yang selama ini telah dibangun melalui kerangka kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Budi juga mengingatkan Indonesia dan AS telah memiliki Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sejak 16 Juli 1996 sebagai wadah dialog perdagangan bilateral. Menurutnya, pasar AS tetap menjadi tujuan utama bagi berbagai produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprakirakan Amerika Serikat (AS) bakal mengganjar tarif alias bea masuk baru terhadap produk impor asal Indonesia sekitar 18%. Besaran tarif ini akan mulai diterapkan secara bertahap.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa tarif baru yang akan berlaku ini berlandaskan penyelidikan pasal 301 Undang-Undang (UU) Perdagangan AS 1974, khususnya terkait dengan tudingan atas praktik kerja paksa (forced labor) maupun kapasitas berlebih (excess capacity).

Tarif itu akan menggantikan tarif global 10% yang habis masa berlakunya pada 24 Juli 2026.Saat ini, Indonesia untuk sementara waktu masih dikenakan tarif global 10%.

Bea masuk global ini berlaku untuk seluruh negara dan sama rata untuk seluruh produk, usai Mahkamah Agung AS pada awal 2026 membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump sebelumnya yang berbasis Undang-Undang Kedaruratan Ekonomi AS (IEEPA).

Guna mengakali putusan MA ini, Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global dan dilanjutkan dengan tarif berbasis penyelidikan pasal 301.

"Saat ini, Indonesia dikenai tarif sementara sebesar 10% yang bersifat temporer dan akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir, struktur tarif akan disusun secara bertahap," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang diprakirakan bakal diterapkan AS ke Indonesia ini mencakup dua komponen. Komponen pertama yakni yang terkait dengan kerja paksa sebesar 10% dan diberlakukan terlebih dahulu.

Apabila mengacu pada pengumuman Perwakilan Perdagangan AS (USTR) beberapa hari lalu, pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 10% hingga 12,5% terhadap 60 negara yang dinilai gagal secara efektif menerapkan maupun secara melarang impor barang hasil kerja paksa.

Indonesia dan lima negara lain seperti Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan dikenakan tarif 10%, sedangkan 54 negara lain diganjar tarif lebih tinggi yaitu 12,5%.

Adapun komponen kedua atau tambahan berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural. Tarif tambahan ini akan ditambahkan beberapa minggu setelah penerapan tarif kerja paksa 10% pada 24 Juli 2026. Namun, Susi menyebut akan ada pengecualian terhadap sejumlah komoditas.

"Melalui mekanisme penumpukan (stacking) komponen-komponen tersebut–disertai dengan pengecualian (exclusions) atas sejumlah produk yang telah disepakati–tarif final untuk Indonesia diproyeksikan akan berada pada tingkat 18%. Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," terang Susi.

Susi lalu menyebut bahwa besaran final tarif berbasis pasal 301 ini masih sangat bergantung pada proses penyelesaian proses hukum dan administrasi di AS.

Negara-negara terdampak, termasuk Indonesia, disebut akan diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tambahan (comment period) serta untuk didengar pendapatnya sebelum implementasi penuh tarif ini.

"Dengan demikian, angka 18% merupakan proyeksi akhir yang masih tunduk pada penyelesaian proses resmi," jelas Susi.

Mengenai pengecualian, pemerintah AS disebut berkomitmen untuk mengecualikan sejumlah produk dari tarif 18% ini. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan AS telah menandatangani Agreement in Reciprocal Trade (ART) pada awal tahun. Komoditas asli ditanam di Indonesia hingga sejumlah produk manufaktur seperti tekstil dikecualikan dari tarif 19% yang sebelumnya disepakati.

Menurut Susi, proses penyelidikan pasal 301 ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral lebih luas antara kedua negara. Dampak positif yang didapatkan Indonesia salah satunya adalah dukungan untuk proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Sejumlah komitmen yang telah disepakati dinilai turut mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," terangnya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan AS dalam pertemuan bilateral pada sela-sela agenda MCM OECD 2026 di Paris turut membicarakan isu perdagangan lain. Di antaranya adalah ketentuan perizinan impor (import licensing) komoditas pertanian seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, serta bungkil kedelai(soybean meal).

Kemudian, peluang akses pasar produk tembaga (copper cathode) yang tundukpada tarif Section 232, serta tindak lanjut atas Perjanjian Subsidi Perikanan (WTO Fisheries Subsidies Agreement).

Penyelesaian isu-isu pertanian secara tepat waktu, kata Susi, menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran implementasi kerangka kesepakatan secara keseluruhan.

Mengenai tarif kerja paksa, Susi menilai Indonesia mendapatkan keuntungan dengan tarif sebesar 10% bersama dengan lima negara lain.

Tarif yang lebih rendah dari 54 negara lainnya itu menunjukkan Indonesia telah menyampaikan komitmen terkait isu kerja paksaZ

Pemerintah Indonesia pun disebut telah menempuh seluruh tahapan yang disyaratkan secara konsisten dan kooperatif. Tahapan itu meliputi telah penyampaian tanggapan tertulis, partisipasi dalam dengar pendapat publik, kehadiran pada serangkaian konsultasi, serta penyerahan seluruh pembaruan informasi yang diminta oleh USTR.

"Keterlibatan aktif ini menjadi dasar bagi pertimbangan yang lebih baik atas posisi Indonesia," ujar Susi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi China berada di atas ekspektasi pada kuartal I/2026, meskipun tekanan global meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang mengganggu pasokan energi dunia.

Melansir BBC, Jumat (17/4/2026), produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada tiga bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonom yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sekitar 4,8%.

Kinerja tersebut diraih di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari, yang memicu gangguan signifikan pada pasokan energi global. Negara-negara Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi.

Rilis ini juga menjadi publikasi pertama sejak pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 4,5%–5% pada bulan lalu, level terendah sejak 1991.

Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China menunjukkan pemulihan dari ekspansi 4,5% pada kuartal sebelumnya. Sektor manufaktur menjadi pendorong utama, meskipun tekanan dari penurunan investasi properti masih membayangi kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Analis Brookings Institution Kyle Chan menyebut kinerja ekspor, khususnya kendaraan dan produk manufaktur lainnya, sebagai faktor pendorong utama.

Namun demikian, dampak penuh dari perang Iran diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data saat ini. Chan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya berpotensi melemah akibat gangguan perdagangan yang dipicu konflik.

Target pertumbuhan terbaru China dan berbagai sasaran ekonomi diumumkan pada Maret sebagai bagian dari rencana lima tahunan terbaru. Pemerintah China juga berkomitmen meningkatkan investasi di sektor inovasi, industri teknologi tinggi, serta mendorong konsumsi domestik.

Partai Komunis yang berkuasa tengah berupaya merestrukturisasi ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk lemahnya konsumsi, penurunan populasi, dan krisis sektor properti yang berkepanjangan.

Dari sisi eksternal, China juga menghadapi tekanan tambahan berupa krisis energi akibat konflik Iran serta meningkatnya ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Saat ini, sebagian besar produk China dikenakan tarif impor sebesar 10% oleh Amerika Serikat. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan tarif tersebut berpotensi dikembalikan ke level sebelumnya pada awal Juli, setelah Mahkamah Agung membatalkan sejumlah kebijakan pajak impor.

Pertemuan antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung di China pada Mei mendatang, yang berpotensi menjadi momentum penting dalam hubungan dagang kedua negara.

Sementara itu, data perdagangan terbaru menunjukkan perlambatan signifikan pada kinerja ekspor China. Pertumbuhan ekspor pada Maret hanya mencapai 2,5% secara tahunan, turun tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seiring meningkatnya inflasi global dan melemahnya daya beli konsumen.

Angka tersebut menjadi yang terendah dalam enam bulan terakhir, setelah ekspor gabungan Januari–Februari sempat melonjak lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh tingginya permintaan elektronik dan barang manufaktur.

Sebagai catatan, China menggabungkan data perdagangan Januari dan Februari untuk mengakomodasi fluktuasi musiman terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

Di sisi lain, impor China justru melonjak hampir 28% pada Maret. Lonjakan ini membuat surplus perdagangan bulanan—selisih antara ekspor dan impor—menyusut menjadi sedikit di atas US$50 miliar, terendah dalam lebih dari satu tahun.

Dosen ekonomi dari Australian National University Yixiao Zhou menilai peningkatan nilai impor kemungkinan dipicu oleh kenaikan biaya global akibat perang Iran, terutama pada energi dan bahan baku.

Ancaman Iran terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz turut mendorong lonjakan harga minyak mentah dan produk turunannya, seperti plastik.

Meskipun ketergantungan China terhadap minyak dari kawasan Teluk lebih rendah dibandingkan Jepang dan Korea Selatan, harga bahan bakar domestik tetap mengalami kenaikan. Sejumlah maskapai China juga mulai mengurangi frekuensi penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet.

Zhou menambahkan, konflik tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor China jika konsumen global mengurangi belanja akibat kenaikan harga.

“Pertumbuhan ekspor pada akhirnya bergantung pada kondisi ekonomi mitra dagang. Sulit untuk mempertahankan pertumbuhan pada tingkat yang sangat tinggi secara berkelanjutan,” ujar Zhou seperti dikutip BBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Arogansi dan tindakan me­­­­nekan dengan kebijakan tarif yang selama ini diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, secara me­­­nge­­­jutkan dibatalkan Mahkamah Agung AS. Berbagai negara yang sebelumnya sudah me­­­nandatangani perjanjian per­­dagangan resiprokal de­­­­ngan AS, kini bisa bernapas sedikit lega. Besaran tarif yang ditetapkan sepihak oleh Trump, kini tidak lagi berlaku karena dalam keputusan 6-3 Mahkamah Agung AS ini di­­­te­­gaskan bahwa penggunaan wewenang darurat untuk me­­­­­­mungut tarif secara se­­­pi­­­hak adalah tindakan inkonsti­tusional.

Donald Trump bisa dipastikan mencak-mencak dengan keputusan itu. Ia pasti ma­­­rah, kecewa dan merasa ditelikung. Namun, Trump tentu tidak bisa menolak keputusan Mahkamah Agung AS. Kebijakan tarif global yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, yang didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dinilai melanggar konstitusi. Untuk itu, keputusan Trump harus dibatalkan demi hukum.

Mahkamah Agung AS, di luar dugaan ternyata berani mengeluarkan keputusan yang membatasi dan membatalkan wewenang Trump dalam mengenakan tarif. Presiden AS tidak bisa lagi semena-mena menetapkan tarif tanpa ada persetujuan dari Kongres. Penetapan tarif yang ditentukan sesuka Trump sudah tidak bisa dijadikan amunisi dalam perang dagang yang belakangan ini banyak meresahkan negara lain, tak terkecuali negara sa­­­habat AS sendiri. Sikap Trump yang terkesan arogan dan mendominasi tampaknya mulai mengkhawatirkan banyak pihak karena bukan tidak mungkin hasilnya akan kontra-produktif.

ANTISIPASI

Keputusan Mahkamah Agung AS yang ingin memastikan perdagangan dunia ber­jalan institusional dan berbasis aturan, tentu menjadi angin segar bagi para eksportir berbagai negara —tak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk memperoleh kesepakatan tarif baru yang mengubah hasil negosiasi per­­­dagangan yang baru saja disepakati. Penetapan tarif agresif yang sempat mengancam produk unggulan kita—se­­­perti tekstil, kopi, dan ka­­­­kao—berpotensi batal atau seti­­­daknya dinegosiasikan ulang. Rupiah bahkan dilapor­kan menguat menyusul berita ini.

Meski sedikit melegakan, tetapi keputusan Mahkamah Agung AS seyogianya terbu­­­ru-buru dipersepsi sebagai jalan keluar menghindari si­­­kap Trump yang menekan soal tarif. Putusan MA AS tidak berarti tarif impor AS akan nol begitu saja. Faktanya, tak lama setelah putusan tersebut, pemerintahan Trump dilaporkan langsung memutar otak dan mengumumkan potensi pe­­ne­tapan tarif baru sebesar 10%—15%, yang bertujuan menggantikan tarif lama yang dianulir.

Kita tahu bahwa Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan dagang bilateral yang menjanjikan, di mana tarif 0% sempat disepakati untuk produk-produk strategis. Putusan MA ini membuat komitmen tersebut bukan tidak mungkin terancam ba­tal atau setidaknya membutuhkan renegosiasi ulang. Walaupun Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen untuk mempertahankan tarif 0%, tetapi bisa dipastikan hal ini akan menjadi negosiasi alot dengan United States Trade Representative (USTR).

AS di bawah pemerintahan Trump bisa dipastikan akan berjuang keras agar tidak terjebak pada risiko harus mengembalikan dana (refund) yang sudah terlanjur masuk dari kebijakan tarif yang diputuskan sebelumnya. Secara kasar diperhitungkan AS kemungkinan harus mengembalikan dana sekitar Rp2.955,4 triliun atau US$175 miliar kepada para importir yang sudah terlanjur membayar tarif resiprosikal yang diputuskan Trump sebelumnya.

Terlepas bagaimana nanti hasil negosiasi ulang yang dilakukan Pemerintah In­­­do­­­nesia, satu hal yang pasca-dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung AS, bagi Indonesia keputusan itu untuk jangka pendek menguntungkan. Bagi Indonesia, berbagai produk ekspor ke AS, terutama manufaktur dan komoditas, berpotensi terhindar dari tarif tambahan (reciprocal tariffs) yang direncanakan pemerintahan Trump. Ini akan meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar AS dan ada juga potensi refund bagi importir AS yang menggunakan barang Indonesia.

Satu hal yang perlu diantisipasi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan hasil Perjanjian Dagang Resiprokal (ART) yang menyepakati pe­­­netapan tarif rendah atau 0% pada produk tertentu. Ke­­­se­­­pakatan ini bukan tidak mung­­­kin batal dan harus meng­­­hadapi kerumitan hukum baru pascaputusan Mahkamah Agung AS. Indonesia niscaya harus melakukan negosiasi ulang untuk memastikan kesepakatan ART tetap relevan dan menguntungkan, terutama dalam membuka akses pasar sektor manufaktur dan digital, sambil menavigasi ketidakpastian tarif 10% yang baru.

Dalam jangka panjang, perlu disadari meskipun tarif IEEPA dibatalkan, Presiden Trump langsung merespons dengan mengumumkan tarif global 10% baru di bawah Section 122 Trade Act 1974. Ini artinya, perdagangan Indonesia tetap akan berada dalam si­­­tu­­asi ketidakpastian tinggi. Kebijakan “America First” yang agresif besar kemungkinan tetap akan dijalankan Trump melalui berbagai cara.

STRATEGI UTAMA

Putusan Mahkamah Agung AS memang membu­­at Indonesia memilki jeda waktu untuk menakar risiko dan melangkah lebih baik. Indonesia harus siap dengan taktik jangka pendek yang lincah, tetapi tidak meninggalkan strategi diversifikasi jangka panjang. Kita tidak boleh hanya bernapas lega, tetapi harus bersiap melangkah lebih cepat dalam menentukan perguliran arah perdagangan ekspor kita.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk mengatur ulang hubungan dagang dengan Washington, tetapi sekaligus peringatan bahwa volatilitas kebijakan di negara adidaya tersebut akan tetap tinggi. Secara garis besar, masa depan perdagangan Indonesia ke AS pasca-putusan ini menuntut dua pendekatan.

Pertama, pendekatan jangka pendek yang responsif. Indonesia harus memaksimalkan peluang di balik dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung AS untuk memastikan produk ekspor unggulan, terutama manufaktur dan pertanian, mendapatkan tarif serendah mungkin, yakni berusaha mempertahankan 0% melalui negosiasi intensif.

Kedua, pendekatan jangka panjang yang lebih taktis dan strategis. Putusan Mahkamah Agung AS ini membuktikan bahwa kebijakan AS dapat berubah drastis karena dinamika politik internal (Supreme Court vs President). Indonesia di sini perlu menyadari bahwa perdagangan tidak mungkin survive bila hanya mengandalkan satu kesepakatan bilateral. Diversifikasi pasar ke Uni Eropa, Asia Selatan, dan Afrika adalah hal yang wajib dan perlu segera dijajaki. Ini bukan sekadar opsi, tetapi keharusan yang perlu segera dieksekusi agar ketergantungan pada pasar AS tidak berakhir merugikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakantarif impor terbaru Amerika Serikat (AS) memicu dinamika dalam perdagangan global setelah terbit putusan Mahkamah Agung setempat yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya sehingga mengubah peta negosiasi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai pembatalan tarif lama yang sebelumnya sangat tinggi, bahkan dalam beberapa skema mencapai 60% hingga 90%, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global.

Dia menyebut kebijakan tarif ekstrem sebelumnya menyerupai perang dagang dan praktik merkantilisme yang bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10%, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, tarif impor pada dasarnya dibayar oleh konsumen di negara tujuan karena eksportir cenderung menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Ketika harga naik, permintaan bisa menurun dan berdampak pada volume ekspor.

Dampak terhadap Indonesia, dia menilai, sangat bergantung pada skenario tarif yang diterapkan. Jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, daya saing produk ekspor akan menurun.

Hal ini berpotensi menekan volume ekspor dan mengurangi permintaan terhadap rupiah, sehingga nilai tukar bisa melemah.

Sebaliknya, jika tarif Indonesia setara dengan negara lain, daya saing relatif tetap terjaga. Ekspor dapat dipertahankan, bahkan meningkat jika permintaan stabil.

“Kalau ekspor meningkat, permintaan terhadap rupiah naik dan itu bisa memperkuat nilai tukar. Tapi kalau kalah bersaing, rupiah bisa tertekan,” jelasnya.

Dari sisi UMKM, Wildan menilai dampaknya tidak selalu langsung. Sebagian besar UMKM Indonesia tidak banyak terlibat dalam ekspor langsung ke AS, tetapi terdampak melalui harga bahan baku impor seperti kedelai dan tepung terigu. Jika tarif rendah membuat bahan baku lebih murah, biaya produksi UMKM bisa turun dan meningkatkan daya saing produk.

“Kalau bahan baku impor lebih murah, itu bisa menguntungkan UMKM, terutama sektor makanan. Tapi tetap tergantung komoditas dan kebijakan, akhirnya seperti apa,” kata Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.

Dia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional, seperti perbaikan kualitas produk, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Persoalan Legal, Bukan Politik

Sementara itu, dosen FISIP UB, Pantri Muthriana Erza Killian, menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya diumumkan pemerintah AS pada April 2025 terdiri atas dua jenis, yakni tarif universal dan tarif resiprokal. Namun, Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.

“Penetapan tarif itu harus melalui Kongres. Presiden AS tidak memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan tersebut secara sepihak. Jadi ini persoalan legalitas, bukan semata-mata motif politik,” ujarnya.

Setelah pembatalan itu, pemerintah AS kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa tarif 10% dengan menggunakan dasar hukum berbeda. Erza menilai langkah tersebut memperlihatkan konsistensi arah proteksionisme AS yang telah terlihat sejak periode pertama kepemimpinan Donald Trump.

Dia menyebut komitmen AS terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO telah melemah. Kebijakan tarif sepihak dinilai bertentangan dengan prinsip dasar WTO, terutama terkait prediktabilitas dan kewajiban konsultasi dengan mitra dagang sebelum menetapkan kebijakan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” katanya.

Erza juga menjelaskan bahwa jika negara lain menggugat kebijakan tersebut ke WTO, proses penyelesaian sengketa bisa berlangsung lama, bahkan hingga lima tahun.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa negara yang kalah akan patuh sepenuhnya terhadap putusan karena hukum internasional tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang kuat.

Dia menambahkan bahwa dampak kebijakan tarif terhadap negara berkembang tidak bisa digeneralisasi. Setiap negara memiliki karakteristik komoditas dan tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap pasar AS. Indonesia, misalnya, memiliki komoditas mineral kritis seperti nikel yang dibutuhkan AS, sementara negara lain memiliki keunggulan di sektor berbeda.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” jelasnya.

Erza menambahkan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan. Menurutnya, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang perjanjian yang telah disepakati.

“Kalau basis ancamannya sudah hilang, seharusnya ada ruang untuk renegosiasi. Jangan langsung menerima kesepakatan lama tanpa mempertimbangkan situasi terbaru,” tegasnya.