Moskow: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan telah mempelajari usulan baru Iran untuk menyelesaikan konflik antara AS dan Iran, namun menilai usulan itu tidak dapat diterima.

“(Proposal) itu tidak dapat saya terima. Saya telah mempelajarinya, saya sudah mempelajari semuanya itu tidak dapat diterima,” kata Trump kepada penyiar Israel Kan dikutip dari Antara.

Pemimpin AS itu menambahkan bahwa operasi militer Amerika Serikat terhadap Israel disebut berjalan dengan sangat baik.

Al Jazeera melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui persoalan tersebut, bahwa Iran telah mengajukan rencana tiga tahap kepada AS untuk mencapai perdamaian jangka panjang, yang mencakup penghentian pengayaan uranium hingga 15 tahun.

Tahap pertama dalam rencana tersebut mencakup penghentian total permusuhan antara AS dan Iran dalam waktu 30 hari, penerapan gencatan senjata di seluruh kawasan, serta kesepakatan non-agresi antara kedua negara yang juga melibatkan sekutu Iran di kawasan dan Israel.

Selain itu, direncanakan pembentukan mekanisme pemantauan internasional untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran gencatan senjata.

Tahap kedua mencakup pembekuan kegiatan pengayaan uranium hingga 15 tahun, yang kemudian diikuti dengan pembatasan tingkat pengayaan hingga 3,6 persen sesuai dengan prinsip penyimpanan nol (zero storage).

Tahap ketiga, yang bersifat jangka panjang, mencakup dimulainya dialog strategis Iran dengan negara-negara Arab dan negara tetangga di kawasan guna membentuk sistem keamanan bersama.

juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei menambahkan bahwa program nuklir Iran bukan menjadi topik dalam negosiasi antara Teheran dan Washington, karena seluruh pembahasan difokuskan secara eksklusif pada upaya mengakhiri konflik militer antara kedua negara.

Adapun pada Sabtu (2/5), Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan bahwa Teheran telah menyerahkan rencana untuk mengakhiri konflik Iran-AS kepada Pakistan, yang berperan sebagai mediator antara kedua negara.

Rencana perdamaian Teheran tersebut dilaporkan terdiri dari 14 poin dan mencakup kompensasi bagi Iran, serta pembentukan mekanisme baru untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz.

(SAW)

Washington: Sekelompok lebih dari 250 jurnalis dilaporkan menyerukan agar komunitas pers di Washington menunjukkan sikap terbuka terhadap penolakan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam acara Makan Malam Korresponden Gedung Putih yang digelar akhir pekan ini.

Dikutip dari New York Post, acara tahunan yang biasanya bersifat formal dan santai itu kembali menjadi sorotan karena kehadiran Donald Trump, yang dijadwalkan hadir untuk pertama kalinya selama masa jabatannya saat ini.

Dalam sebuah surat terbuka, para jurnalis tersebut meminta Asosiasi Wartawan Gedung Putih (WHCA) untuk mengambil sikap lebih tegas dalam membela kebebasan pers, termasuk menyampaikan kritik langsung terhadap ancaman terhadap independensi media.

Mereka juga mendorong adanya simbol protes yang lebih halus, seperti penggunaan pin atau aksesori bertema Amandemen Pertama sebagai bentuk pernyataan sikap di acara tersebut.

Hubungan antara Donald Trump dan media Amerika kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. WHCA, yang selama ini mengatur akses dan kegiatan jurnalis Gedung Putih, disebut beberapa kali bersinggungan dengan kebijakan komunikasi pemerintahannya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perubahan dalam mekanisme akses media, termasuk rotasi liputan terbatas yang sebelumnya dikelola oleh asosiasi jurnalis, namun kini lebih banyak diatur langsung oleh pihak Gedung Putih.

Kritik terhadap Kebijakan dan Sikap Politik Donald Trump

Dalam surat tersebut, para penandatangan juga menyoroti sejumlah kebijakan dan langkah hukum yang dikaitkan dengan Donald Trump, termasuk gugatan terhadap sejumlah media serta keputusan politik yang dinilai kontroversial.

Selain itu, mereka juga mengaitkan situasi kebebasan pers dengan dinamika politik yang lebih luas di Amerika Serikat, termasuk meningkatnya polarisasi publik terhadap media.

Beberapa organisasi jurnalisme dan kebebasan pers turut ikut menandatangani surat tersebut, menunjukkan dukungan terhadap seruan perlindungan independensi media.

Makan malam tahunan ini selama bertahun-tahun menjadi simbol hubungan antara media dan pemerintahan di Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, acara tersebut semakin dipenuhi nuansa politik, terutama terkait Donald Trump.

Tahun ini, penyelenggara juga memilih menghadirkan hiburan non-komedi, berbeda dari tradisi sebelumnya yang biasanya menampilkan komedian sebagai pengisi acara utama.

Donald Trump dan Hubungannya dengan Media

Donald Trump sendiri sebelumnya beberapa kali menyatakan sikap kritis terhadap media arus utama. Ia kerap menuding sebagian media menyebarkan informasi yang dianggap tidak akurat selama masa kepemimpinannya.

Dalam beberapa pernyataan publik, Trump juga menyebut alasan ketidakhadirannya di acara tersebut pada tahun-tahun sebelumnya berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap perlakuan media.

Meski demikian, kehadiran Donald Trump tahun ini kembali menjadi perhatian besar, baik dari kalangan jurnalis maupun publik luas.

Seruan dari ratusan jurnalis menunjukkan bahwa hubungan antara Donald Trump dan media masih menjadi isu yang sensitif di Amerika Serikat. Acara yang seharusnya menjadi ajang simbolis antara pers dan pemerintah kini kembali diwarnai ketegangan politik dan perdebatan soal kebebasan pers.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis (26/2/2026), bergerak menguat 56 poin atau 0,33 persen menjadi Rp 16.744 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.800 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis juga diprediksi bergerak naik.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipicu komitmen Presiden AS Donald Trump dalam mempertahankan kebijakan tarif. “Penguatan ini terkait erat dengan penegasan kembali komitmen Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif, yang meningkatkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan AS di masa depan dan meredam permintaan terhadap dolar AS,” ujarnya, Kamis.

Trump disebut tidak memberikan sinyal pelonggaran kebijakan tarif AS. Ia menegaskan kembali keyakinannya bahwa mitra asing akan mematuhi perjanjian perdagangan yang ada dan mengindikasikan bahwa tarif pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pengganti pajak penghasilan.

Seperti diketahui, AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dan Gedung Putih dilaporkan berupaya meningkatkan tarif tersebut menjadi 15 persen, menyusul keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan langkah-langkah tarif resiprokal Trump.

Di hadapan Kongres AS, Trump menyampaikan bahwa hampir semua negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif yang telah mereka buat sebelum keputusan Mahkamah Agung (MA) AS terkait tarif dikeluarkan.

“Pernyataan tersebut mendorong investor untuk mengalihkan aset berdenominasi dolar AS,” kata Josua. Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan berkisar Rp 16.700–Rp 16.800 per dolar AS.

Abu Dhabi (ANTARA) - Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan mempengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya.

Dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA—yang merupakan bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang diselenggarakan oleh Masdar—di Abu Dhabi, Minggu, La Camera mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap penarikan AS dari IRENA akan berdampak langsung pada kawasan mana pun.

“Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa proses penarikan AS belum final karena hanya baru sebatas memorandum presiden dan IRENA belum menerima keputusan resmi. AS masih harus menyerahkan dokumen penarikan secara formal.

La Camera menambahkan bahwa sampai dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh IRENA dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.

Meski demikian, La Camera mengatakan lembaganya juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia berencana menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk berbagai kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.

Dalam sebuah memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1), Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan mengenai “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Thailand dan Kamboja kembali memanas. Bentrokan terbaru pecah di perbatasan yang saat ini menjadi sengketa. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali turun tangan.

Trump melakukan sambungan telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, pada Jumat (14/11/2025), membahas ketegangan kedua negara ini.

Mengutip dari AFP, Hun Manet dan Anutin Chanvirakul mengonfirmasi telepon Trump kepada masing-masing negara, Sabtu (15/11/2025).

Melalui unggahan sosial medianya, Hun Manet menjelaskan telepon itu untuk membahas perkembangan sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand, dengan tujuan melanjutkan kembali implementasi perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand.

Dari perbincangan itu Trump, juga menyinggung kembali inisiatif dari negaranya yakitu Deklarasi Bersama Kuala Lumpur dan gencatan senjata.

Hun Manet mengatakan, pemerintah Kamboja menjanjikan komitmen kuat untuk menunjung tinggi semangat Deklarasi Bersama Kuala Lumpur. Dia juga menyatakan harapannya Kamboja dan Thailand menyepakati mekanisme bilateral yang disepakati dan mendorong perdamaian antara kedua negara itu.

"Untuk memastikan tidak ada bentrokan bersenjata yang terulang di sepanjang perbatasan Kamboja - Thailand," kata Hun Manet, menirukan pernyataan Trump via Telepon.

Terpisah, Anurtin, melalui akun sosial medianya, juga membenarkan telah berbicara dengan Trump. Selain itu juga melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Kepada Trump, PM Thailand itu mengatakan kedua negara harus mematuhi komitmen yang disepakati bersama untuk memungkinkan tercapainya perdamaian.

Dia juga mendorong Kamboja mengaku fakta dan bertanggung jawab atas ledakan ranjau. Diketahui, Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau baru, hingga seorang tentara terluka karena ledakan di wilayah perbatasan, Senin (10/11/2025).

Karena itu, Thailand menghentikan sementara perjanjian damai kedua negara sehari setelah insiden ranjau. Mereka merasa Kamboja telah melanggar kesepakatan dengan menempatkan ranjau baru di perbatasan.

"Thailand harus memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi kedaulatan Thailand," kata Anutin.

Tidak hanya Ranjau, Kamis (13/11/2025), Menteri Pertahanan Thailand mengatakan tentara Kamboja menembaki tentaranya di provinsi Sa Kaeo sehari sebelumnya. Dia menuding hal itu sebagai upaya Kamboja agar tentara Thailand membalas balik, dan mem-framing telah menyerang mereka.

Di sisi lain, Kamboja membantah telah menebar ranjau dan melakukan aksi provokasi itu. Serta mendesak Thailand mematuhi kembali perjanjian damai.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk memangkas tarif lebih dari 200 jenis produk pangan, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, daging sapi, pisang, dan jus jeruk.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kegelisahan konsumen AS akibat melonjaknya harga bahan makanan.

Melansir Reuters, pemotongan tarif tersebut diberlakukan secara retrokratif sejak Kamis (13/11/2025) tengah malam, menandai perubahan sikap yang cukup signifikan dari Trump. Padahal sebelumnya, ia berulang kali menegaskan bahwa tarif impor yang diterapkan tahun ini bukanlah penyebab kenaikan harga pangan.

"Mereka mungkin dalam beberapa kasus menaikkan harga," ujar Trump saat ditanya soal pemangkasan tarif tersebut di pesawat kepresidenan Air Force One, dikutip Minggu (16/11/2025).

"Tapi secara keseluruhan, AS memiliki inflasi yang nyaris tidak ada," tambahnya.

Kebijakan ini muncul setelah Partai Demokrat meraih kemenangan dalam sejumlah pemilihan daerah di Virginia, New jersey, dan New York City. Wilayah yang para pemilihnya menempatkan isu keterjangkauan harga, terutama bahan makanan, sebagai pehatian utama.

Trump juga menyatakan akan tetap melanjutkan rencana pemberian bantuan tunai US$ 2.000 atau sekitar Rp 33,4 juta (Asumsi kurs Rp 16.712/US$) bagi warga berpenghasilan rendah hingga menengah. Dana program ini disebut akan berasal dari penerimaan tarif tahun depan.

"Tarif memungkinkan kami memberikan dividen jika diperlukan. Sekarang kami akan memberikan dividen dan juga mengurangi utang," katanya.

Pemerintahan Trump juga mengumumkan serangkaian kerangka kesepakatan dagang yang akan menghapus tarif terhadap sejumlah produk pangan dan impor lainnya dari Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Pejabat AS menyatakan kesepakatan tambahan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Daftar produk yang memperoleh pengecualian tarif mencakup barang-barang konsumsi sehari-hari, banyak di antaranya mengalami kenaikan harga dua digit dalam setahun terakhir.

Total lebih dari 200 produk masuk dalam daftar, dari jeruk, buah acai, paprika, kakao, bahan kimia pangan, pupuk, hingga wafer komuni.

Gedung Putih melalui lembar fakta resmi menyatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah AS mencatat kemajuan signifikan dalam menegosiasikan persyaratan dagang yang lebih seimbang secara bilateral.

Pemerintah setempat memutuskan sejumlah produk makanan dapat dikecualikan dari tarif karena tidak diproduksi di AS, serta menyusul rampungnya sembilan kerangka kesepakatan dagang, dua kesepakatan final, dan dua perjanjian investasi.

Data Indeks Harga Konsumen (CPI) menunjukkan harga daging giling pada September tercatat hampir 13 persen lebih mahal dibanding tahun lalu, sementara harga steak melonjak sekitar 17 persen, kenaikan terbesar dalam lebih dari tiga tahun.

Kelangkaan pasokan sapi menjadi penyebab utama tingginya harga, meski AS merupakan produsen daging sapi besar.

Pisang naik sekitar 7%, tomat naik 1%, dan secara keseluruhan biaya bahan makanan untuk konsumsi rumah tangga naik 2,7% pada September.

Pemangkasan tarif mendapat sambutan positif dari berbagai kelompok industri, meski sebagian lainnya kecewa karena produk mereka tidak termasuk dalam daftar pengecualian.

"Aksi hari ini seharusnya membantu konsumen, secangkir kopi pagi mereka semoga menjadi lebih terjangkau, serta pelaku industri yang menggunakan berbagai produk ini dalam rantai pasokan," ujar Presiden FMI-Food Industry Association Leslie Sarasin.

Namun, tak semua pihak puas. Presiden Distilled Spirits Council Chris Swonger menyesalkan pengecualian tarif yang tidak mencakup minuman beralkohol dari Uni Eropa dan Inggris.

"Ini pukulan lain bagi industri perhotelan AS di saat musim liburan sedang berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan Scotch, Cognac, dan Irish Whiskey merupakan produk agrikultur bernilai tambah yang tidak bisa diproduksi di AS.

Trump menilai tidak diperlukan perubahan kebijakan tambahan dalam waktu dekat. Pemangkasan tarif kali ini disebut sebagai langkah pelonggaran terbatas, dengan harapan dapat menurunkan harga sejumlah komoditas yang belakangan dinilai terlalu tinggi, termasuk harga kopi yang diperkirakan akan segera turun.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump menjadikan isu keterjangkauan harga sebagai fokus utama, sembari menegaskan kenaikan biaya hidup disebabkan kebijakan yang diberlakukan pendahulunya, Presiden Joe Biden, bukan akibat tarif impor yang ia tetapkan.

Namun, para ekonom menyatakan tarif impor memang berkontribusi menaikkan harga bahan makanan, dan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkat lagi tahun depan ketika perusahaan mulai membebankan keseluruhan tarif kepada konsumen.

Ketua Demokrat di Komite Ways and Means DPR AS Richard Neal menilai pemerintahan Trump sebenarnya sedang memperbaiki masalah yang justru mereka ciptakan sendiri, namun menyebut langkah tersebut sebagai sebuah kemajuan.

"Pemerintahan Trump akhirnya mengakui secara terbuka apa yang sudah kita ketahui sejak awal, Perang Dagang Trump meningkatkan biaya hidup masyarakat," kata Neal dalam pernyataan resminya.

"Sejak tarif diberlakukan, inflasi naik dan manufaktur menyusut dari bulan ke bulan," tegasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubia tiba-tiba mengisntruksikan kepada diplomat AS untuk membuat kebijakan baru, berupa pertimbangan penolakan kepada warga asing yang memiliki penyakit medis kronis seperti halnya obesitas untuk mendapatkan visa AS.

Mengutip laporan POLITICO, kondisi kesehatan imigran dalam kondisi medis tertentu yang dimaksud, diantaranya penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik dan neurologis, serta gangguan mental. Hal tersebut diminta untuk dipertimbangkan, karena kondisi-kondisi ini mungkin memerlukan perawatan medis senilai ratusan ribu dolar.

Arahan Menlu AS Rubio ini dinilai menjadi aturan yang ketat terhadap aturan "public charge" pemerintah federal. Aturan tersebut melarang calon imigran masuk ke negara ini jika mereka dianggap kemungkinan besar akan memerlukan bantuan publik di masa depan. Seperti Supplemental Security Income dan dana dari program Temporary Assistance for Needy Families.

"Kemandirian telah menjadi prinsip yang telah lama berlaku dalam kebijakan imigrasi AS, dan dasar penolakan masuk berdasarkan beban publik telah menjadi bagian dari undang-undang imigrasi kami selama lebih dari 100 tahun," demikian isi surat kawat tertanggal 6 November, dikutip POLITICO, Minggu (16/11/2025).

Adapun KFF Health News menjadi yang pertama melaporkan tentang surat tersebut. Dikabarkan, obesitas pada dewasa meningkatkan risiko kondisi seperti tekanan darah tinggi, masalah pernapasan, batu empedu, dan penyakit kandung empedu.

Menurut surat tersebut, yang mengutip Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), menyatakan bahwa semua kondisi itu memerlukan perawatan jangka panjang yang mahal. Tak sampai di situ, petugas visa juga diinstruksikan untuk memeriksa dan mempertimbangkan penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes.

Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan panduan ini merupakan perpanjangan dari upaya administrasi untuk fokus pada pengeluaran federal bagi warga negara AS.

"Selama 100 tahun, kebijakan Departemen Luar Negeri mencakup wewenang untuk menolak permohonan visa bagi mereka yang berpotensi menjadi beban finansial bagi pembayar pajak, seperti individu yang mencari perawatan kesehatan yang didanai publik di AS dan dapat menguras lebih lanjut sumber daya kesehatan warga AS," katanya. "Pemerintahan Presiden [Donald] Trump akhirnya sepenuhnya menerapkan kebijakan ini dan memprioritaskan warga Amerika." terangnya dikutip Minggu (16/11/2025).

Trump telah berusaha untuk secara signifikan mengurangi imigrasi legal maupun ilegal ke Amerika Serikat sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari. Upaya tersebut mencakup penafsiran dan penegakan hukum imigrasi yang lebih ketat.

Trump dan Republik di Kongres mendorong target 1 juta deportasi per tahun, dengan dana miliaran dolar dari undang-undang andalannya, One Big Beautiful Bill Act, dialokasikan untuk memperkuat Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE).

"Tidak ada rahasia bahwa pemerintahan Trump memprioritaskan kepentingan rakyat Amerika," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott. "Ini termasuk menegakkan kebijakan yang memastikan sistem imigrasi kami tidak menjadi beban bagi pembayar pajak Amerika."

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan keringanan terhadap Vietnam dalam perjanjian dagang terbaru pada Senin (27/10/2025).

Dirinya mengatakan, keringanan tersebut diberikan untuk kopi yang akan membebaskannya dari tarif utama sebesar 20%.

"Kami ingin mengurangi sedikit harga kopi," kata Trump kepada wartawan di dalam Air Force One dalam perjalanan ke Tokyo,dikutip dari Reuters, Selasa.

Ia pun menambahkan bahwa ia mungkin akan mengunjungi Vietnam yang negara penghasil kopi terbesar.

Adapun Gedung Putih mengatakan pada Minggu bahwa ASdan Vietnam akan menyelesaikan perjanjian perdagangan dalam beberapa minggu mendatang yang akan mempertahankan tarif 20% untuk sebagian besar barang Vietnam tetapi menghapus bea masuk untuk produk-produk tertentu.

Daftar produk tersebut akan diputuskan pada tahap selanjutnya, demikian pernyataan kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bakal bertemu dalam waktu depan. Kesepakatan dagang antara AS-China akan diteken?

Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan kesepakatan dagang antara negaranya dengan AS masih membutuhkan persetujuan internal dari masing-masing negara.

"Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan upaya lebih lanjut guna menyusun detailnya dan melalui prosedur domestik masing-masing untuk mendapatkan persetujuan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir dari Antara, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatasan AS dan China telah menyepakati kerangka kerja kesepakatan perdagangan beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di KTT APEC Korea Selatan beberapa hari ke depan.

Bessent mengatakan kerangka kesepakatan itu akan menghapus ancaman pengenaan tarif 100% atas impor China mulai 1 November dan mencakup "kesepakatan final" terkait penjualan TikTok di AS.

"Selama konsultasi tersebut, di bawah arahan kesepahaman bersama yang penting antara kedua presiden, kedua belah pihak melakukan negosiasi dan konsultasi yang jujur, mendalam, dan konstruktif mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan yang menjadi kepentingan bersama, dan mencapai konsensus dasar mengenai pengaturan untuk mengatasi masalah masing-masing," tambah Guo Jiakun.

China dan AS mengadakan perundingan dagang di sela-sela KTT Asean di Kuala Lumpur pada 25-26 Oktober 2026. Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, sedangkan delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent.

Bessent mengatakan China akan "menunda" kontrol ekspor mineral tanah jarang yang banyak digunakan dalam pembuatan jet tempur, ponsel maupun kendaraan listrik selama satu tahun sebagai bagian dari kesepakatan.

Wakil Menteri Perdagangan China Li Chenggang, yang menjadi negosiator China dalam perundingan tersebut, mengungkapkan kedua negara sudah mencapai "konsensus awal" dan selanjutnya akan melalui proses persetujuan internal masing-masing.

Kementerian Perdagangan China dalam rilis di lamannya menyebut negosiasi tersebut termasuk soal kebijakan AS di bidang logistik maritim dan industri galangan kapal terhadap China, perpanjangan masa penangguhan tarif timbal balik, tarif fentanil dan kerja sama penegakan hukum, perdagangan produk pertanian, serta pengendalian ekspor.

"Kedua belah pihak sepakat untuk mendefinisikan lebih lanjut hal-hal spesifik dan memenuhi prosedur ratifikasi domestik masing-masing," demikian disebutkan dalam pernyataan tersebut.

Untuk mengatasi perbedaan dan gesekan yang timbul dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan, kedua negara harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara tepat melalui dialog dan konsultasi yang setara, berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Diharapkan AS dan China dapat mencapai titik temu, bersama-sama mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai kedua kepala negara dan hasil konsultasi ekonomi dan perdagangan sebelumnya sejak awal tahun ini, semakin meningkatkan rasa saling percaya, mengelola perbedaan, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, dan memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi," kata Kementerian Perdagangan China.

Sementara itu, AS disebut bersedia menyelesaikan perbedaan dan memperkuat kerja sama dengan China melalui kesetaraan dan rasa hormat untuk mencapai pembangunan bersama. Kedua negara juga menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu di bidang ekonomi dan perdagangan, mendorong pembangunan hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS yang sehat, stabil dan berkelanjutan.

Menanti Pertemuan Trump dan Jinping di Korsel

Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan 100% untuk barang-barang China mulai November sebagai balasan atas pengetatan ekspor mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk produksi barang elektronik.

China juga menghentikan pembelian kedelai dari AS padahal China adalah pelanggan kedelai terbesar AS yang mengimpor separuh dari seluruh ekspor senilai 24 miliar dolar AS pada 2024.

Bessent mengungkapkan ia mengantisipasi bahwa penghentian sementara perang tarif dengan China akan diperpanjang setelah 1 November, dan bahwa China akan melanjutkan kembali impor kedelai dari AS dalam jumlah besar setelah tidak membeli sama sekali pada September 2025 dan malah membeli kedelai dari Brasil dan Argentina.

Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping sendiri dijadwalkan mengadakan pembicaraan pada Kamis (30/10) di Korea Selatan.

Pertemuan itu disebut juga akan mencakup soal TikTok yang sebelumnya diminta untuk menjual operasinya di AS atau berisiko ditutup, tapi Trump telah menunda pelarangan tersebut sebanyak empat kali untuk memfasilitasi negosiasi dan telah memperpanjang batas waktu lagi hingga Desember.

Gedung Putih sebelumnya juga sudah mengumumkan sudah bahwa perusahaan-perusahaan AS akan mengendalikan algoritma TikTok dan warga Amerika akan memegang enam dari tujuh kursi dewan direksi untuk operasi aplikasi tersebut di AS.

Trump juga mengatakan bahwa isu yang akan ia bicarakan dengan Xi adalah fentanil. AS menuduh China gagal mengekang aliran internasional bahan kimia untuk opioid sehingga menjadi satu pembenaran Trump untuk mengenakan tarif kepada China.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Jumat (12/10/2025) menyalahkan Partai Demokrat atas keputusannya memberhentikan ribuan pegawai di seluruh pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari ancamannya untuk memangkas jumlah pegawai federal selama penutupan pemerintahan.

Menurut juru bicara, proses pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah dilakukan di berbagai lembaga, termasuk Departemen Keuangan, Badan Kesehatan AS, Dinas Pendapatan Internal, serta Departemen Pendidikan, Perdagangan, dan divisi keamanan siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Namun, jumlah pegawai yang terdampak belum diketahui. Setidaknya, sekitar 300.000 pegawai sipil federal diperkirakan akan meninggalkan pekerjaannya tahun ini sebagai bagian dari kampanye perampingan birokrasi yang diluncurkan Trump sejak awal tahun.

"Mereka yang memulai ini," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara di Ruang Oval, menyebut PHK tersebut "berorientasi Demokrat" dikutip dari Reuters, Minggu (12/10/2025).

Partai Republik pimpinan Trump memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, namun tetap membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk meloloskan undang-undang apa pun yang akan mendanai pemerintah.

Partai Demokrat masih mengharapkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, dengan alasan biaya kesehatan akan meningkat drastis bagi banyak dari 24 juta warga Amerika yang mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau.

Trump telah berulang kali mengancam akan memecat pegawai federal selama kebuntuan penutupan pemerintah, yang memasuki hari ke-10 pada hari Jumat, dan telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan berfokus terutama pada bagian-bagian pemerintahan yang didukung oleh Partai Demokrat.

Trump juga telah memerintahkan pembekuan dana infrastruktur setidaknya US$ 28 miliar untuk New York, California, dan Illinois - yang semuanya merupakan rumah bagi populasi pemilih Demokrat yang cukup besar dan kritikus pemerintahan.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam sebuah dokumen pengadilan bahwa lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan setidaknya 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Kalangan Demokrat Tegas Menolak

Partai Demokrat menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan politik Trump.

"Sampai Partai Republik bersikap serius, tanggung jawab sepenuhnya ada pada mereka setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terdampak, dan setiap layanan publik yang terhenti merupakan akibat dari keputusan mereka," ujar Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer.

Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal telah mengajukan gugatan untuk menghentikan pelaksanaan PHK, dengan alasan bahwa langkah tersebut melanggar hukum karena dilakukan selama penutupan pemerintahan.

Namun, pemerintah mengatakan dalam pengajuan pengadilan hari Jumat, permintaan serikat buruh harus ditolak karena mereka tidak memiliki hak hukum untuk menggugat atas keputusan kepegawaian federal.

Seorang hakim federal dijadwalkan untuk menyidangkan kasus ini pada 15 Oktober. Pemerintah diwajibkan oleh hukum untuk memberikan pemberitahuan 60 hari kepada pekerja sebelum PHK, meskipun itu dapat dipersingkat menjadi 30 hari.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]