Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkapkan sekitar 10 ribu kontainer masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Djaka mengatakan sebagian kontainer tersebut di antaranya dimiliki produsen mobil asal China BYD dan Wuling.

"Kontainer-kontainer tersebut terjadi penumpukan karena para pelaku tidak segera melakukan pengeluaran. Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling," ujar Djaka dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut dia, kontainer-kontainer tersebut sudah menyelesaikan proses administrasi dan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Namun, para pemilik barang tak segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan meski sudah lebih dari dua pekan berada di lokasi.

Djaka menjelaskan kondisi itu terjadi karena perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang diberikan pelabuhan setelah SPPB diterbitkan.

Menurut dia, biaya penyimpanan di kawasan pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan harus mencari tempat penyimpanan di luar pelabuhan.

"Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan karena kesulitan tempat di luar. Mengingat biaya yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu," ujar Djaka.

Oleh karena itu, Bea Cukai berencana mendorong pemindahan kontainer ke lini dua atau kawasan di luar pelabuhan. Djaka mengatakan langkah tersebut diperlukan mengingat masih terdapat sekitar 10 ribu kontainer yang belum dikeluarkan dari area pelabuhan.

"Mungkin ke depannya kita akan memanfaatkan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," ujar Djaka.

"Sehingga, kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," sambungnya.

Ribuan kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok ini pernah disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada Sabtu (6/6), Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Purbaya menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkap alasan belum kunjung membuka ratusan lowongan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Djaka mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena proses rekrutmen tersebut akan dilakukan melalui mekanisme seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita masih koordinasi ya dengan BKN karena kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berlaku," ujarnya ketika ditemui usai rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Djaka belum dapat memastikan kapan rekrutmen lulusan SMA ini akan dibuka karena masih menunggu proses rekrutmen nasional.

Menurut dia, penerimaan lulusan SMA akan dilakukan bila mekanisme seleksi nasional CPNS mulai berjalan.

"Kalau sistem nasional berjalan, itu pun akan berjalan. Rekrutmen untuk yang dari SMA dan itu tetap berjalan," ujarnya.

Ketika rapat bersama Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia menyebut instansi tersebut masih mengalami kekurangan personel, terutama di sejumlah pelabuhan utama.

Merespons hal tersebut, Djaka mengatakan Bea Cukai tetap akan melakukan rekrutmen melalui sistem nasional meskipun ada kebutuhan mendesak seperti kekurangan SDM di pelabuhan.

"Kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berjalan. Selama mungkin ada kebutuhan mendesak, kita tetap pasti mengikuti itu," ujar Djaka.

Pada April lalu, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo pernah mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Kala itu, ia mengatakan proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Lowongan untuk lulusan SMA ini pertama kali diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Terbaru, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak menggagalkan upaya peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam dua penindakan terpisah di kawasan Pelabuhan Merak-Bakauheni pada Kamis (11/6/2026).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari peredaran barang kena cukai ilegal.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pengawasan dan penindakan akan terus kami perkuat,” ujar Djaka dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penindakan bermula pada pukul 07.00 WIB, Kamis (11/6/2026), ketika Bea Cukai Merak menerima informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasannya. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Bea Cukai Merak bersama Kanwil Bea Cukai Banten melakukan pengamatan dan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Kota Cilegon.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menghentikan dan memeriksa sebuah truk Colt Diesel bernomor polisi D 80XX FM yang dicurigai mengangkut barang kena cukai ilegal. Saat dimintai keterangan, pengemudi berinisial JFR dan kernet berinisial JER tidak dapat menjelaskan muatan yang dibawanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa dilekati pita cukai sesuai ketentuan. Total barang yang diamankan mencapai 2.912.000 batang rokok.

Setelah mengamankan barang hasil penindakan pertama, tim melanjutkan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Petugas kemudian menghentikan sebuah truk Hino Fuso bernomor polisi BM 84XX DN yang juga menimbulkan kecurigaan.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi berinisial RHMT tidak dapat menjelaskan secara rinci muatan yang diangkut. Saat bak truk dibuka, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah rokok ilegal yang diamankan dari truk tersebut mencapai 5.350.000 batang.

“Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp 12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT),” jelas Djaka.

Djaka menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya di jalur distribusi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal.

“Kepatuhan terhadap ketentuan cukai merupakan bagian penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan menjaga penerimaan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam setiap proses penanganan perkara, Bea Cukai senantiasa mengedepankan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam penindakan ini, Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak akan berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Daerah (Polda) Banten, khususnya melalui fungsi Koordinator Pengawasan (Korwas), serta Kejaksaan Tinggi Banten beserta jajarannya.

Kasus tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Saat ini, Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak telah melakukan penyidikan dengan tersangka berinisial JFR.

Penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan turut serta dalam sekitar lima kali penjualan rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk selanjutnya dibawa ke Sumatra.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengenakan denda tagihan sebesar Rp97,49 miliar kepada penjual perhiasan mewah Tiffany & Co terkait kasus impor ilegal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan proses audit terhadap Tiffany & Co telah dilakukan.

"Audit bersama dilakukan oleh Direktur Audit," kata Djaka dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan audit telah rampung dan menghasilkan penetapan tagihan kepada perusahaan tersebut.

Total tagihan yang dikenakan mencapai Rp97,49 miliar. Dari jumlah tersebut, komponen terbesar berupa denda, yaitu sejumlah Rp78,5 miliar.

"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany & Co karena belum sampai dengan jatuh tempo," ujarnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, selain denda sebesar Rp78,5 miliar, tagihan juga mencakup kewajiban pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh, bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Februari lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

[Gambas:Youtube]

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama buka suara namanya terseret dalam kasus dugaan suap perusahaan Blueray Cargo.

Djaka terlihat hadir dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Mengenakan baju batik lengan panjang, Djaka duduk di bagian belakang kanan Purbaya.

Dalam konferensi pers tersebut, Djaka sempat berdialog bersama Purbaya, terutama mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai. Ia juga berbincang mengenai upaya Bea Cukai dalam menindak rokok ilegal.

Kehadiran Purnawirawan TNI itu cukup menarik perhatian awak media karena ia menjadi salah seorang pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang banyak ditanya awak media.

Pertanyaannya beragam. Ada yang mengenai peran Bea Cukai setelah kehadiran BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia, kelanjutan kasus dugaan praktik pelanggaran impor oleh penjual perhiasan mewah Tiffany & Co, dan soal kasus dugaan suap dan gratifikasi impor di Bea Cukai.

Ketika ditanya mengenai dugaan kasus tersebut, Djaka hanya menjawab singkat.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka ialah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan terdakwa Pemilik PT Blueray bernama John Field dan kawan-kawan, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura dengan kode Sales 2-1 DIR. Jaksa KPK menyebut amplop itu merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akan dilihat pekan depan usai namanya terseret dugaan penerimaan uang dalam kasus suap impor Blueray Cargo.

"Ya kita lihat minggu depan ya," ujar Purbaya saat ditanya kemungkinan pencopotan Djaka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai disinggung munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib Djaka di tengah proses hukum yang berjalan.

"Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden (terkait pencopotan Djaka)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan pencopotan dapat dilakukan apabila dugaan penerimaan uang tersebut terbukti dalam proses hukum.

[Gambas:Youtube]

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," ujar Purbaya.

Ia mengatakan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," ucapnya.

Nama Djaka sebelumnya muncul dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan itu, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field.

Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Nilai uang yang diduga diterima Djaka disebut mencapai 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo, John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan terhadap pejabat terkait semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Ia juga mengaku masih berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Saat ditanya apakah dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Djaka terkait dugaan suap tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia mengaku memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal dugaan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menerima uang suap 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.801) dari Bos Blueray Cargo John Field.

Dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor kemarin (20/5), jaksa menyebut Djaka diduga ikut menerima suap.

Menanggapi terseratnya nama Djaka, Purbaya memastikan masih berkomunikasi dengan Djaka setiap hari. Meskipun demikian, ia tak menjawab apakah dirinya sudah menanyakan perihal dugaan suap itu kepada anak buahnya tersebut.

"Saya nggak ikut campur, saya takut dosa. Tapi yang jelas, saya mengerti apa yang terjadi," kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5).

Namun, Purbaya enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang ia ketahui soal dugaan penerimaan suap itu.

"Ada lah. Semangat teman-teman," pungkasnya.

Dalam sidang pemeriksaan kemarin, Orlando awalnya menyebut pada Agustus 2025, Bos Blueray Cargo John Field dan sosok perempuan Sri Pangastuti atau Tuti mendatangi dirinya di kantor sembari membawa sejumlah amplop yang bertuliskan kode 1 hingga 3. Namun, ia mengklaim tidak tahu ihwal sosok yang ditujukan penerima amplop nomor kode 1 tersebut.

Ia hanya mengaku mengetahui maksud kode nomor 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal dan kode nomor 3 untuk Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono.

"Nomor satu saya tidak tahu Pak, nomor dua saya tahu, nomor tiga saya tahu," kata Orlando.

Setelahnya, JPU menampilkan data sampling amplop yang diterima masing-masing pejabat Bea Cukai. Dalam tabel yang ditampilkan, terdapat kode 1 DIR, 2 BR, 3 SIS, 4 HEN, 4 BY hingga 4 OC.

"Majelis, ini kami tampilkan foto tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu," ujar JPU.

Jaksa membenarkan apabila kode '2' dan '3' yang disebut Orlando masing-masing merupakan milik Rizal dan Sisprian.

Sementara untuk amplop kode '1' merupakan milik Djaka Budi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Jaksa juga menyebut dalam penyerahan di bulan Agustus itu, total uang yang diterima Djaka mencapai 213 ribu dolar Singapura.

"Izin Majelis, kami tegaskan yang sales 2-1 adalah Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 Dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini," ujar jaksa.

Kode amplop suap '1' itu muncul setelah adanya pertemuan antara John Field dengan Djaka dan Rizal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 22 Juli 2025.

Sebelumnya John Field selaku Pimpinan Blueray Cargo (Grup) didakwa menyuap beberapa pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana suap itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Kata jaksa, suap diberikan agar para pejabat di Ditjen Bea dan Cukai mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersuara soal peluang mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama setelah nama purnawirawan TNI itu muncul dalam surat dakwaan dugaan suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Purbaya menegaskan pihaknya baru akan mengambil keputusan apabila status Djaka di kasus tersebut sudah jelas.

"Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada, yang dialamin," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

"Kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, baru kita ambil tindakan," jelasnya.

Dalam persidangan yang sedang berjalan, John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

Salah satu yang diungkap adalah pertemuan Djaka bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan sejumlah pengusaha kargo pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I dari Blueray Cargo Group.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret dalam kasus suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo mengatakan pihaknya menghomati proses hukum yang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

Ia mengatakan DJBC tidak akan berkomentar mengenai substansi perkara karena kasus ini sudah masuk ke persidangan.

"Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," ujar Budi.

John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

Awalnya, sekitar bulan Mei 2025, bertempat di sebuah restoran di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, John Field melakukan pertemuan dengan Rizal.

Dalam pertemuan itu John Field mengenalkan perusahaannya yang bergerak di bidang jasa impor barang (logistik) dan kepabeanan.

Setelah pertemuan, sekitar bulan Juni 2025, bertempat di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, John Field juga melakukan pertemuan dengan Sisprian.

John Field kembali memperkenalkan Blueray Cargo (Grup) sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa impor barang (logistik) dan kepabeanan.

Sesudahnya, Sisprian dengan dihadiri juga oleh Rizal memperkenalkan John Field kepada Orlando.

Rizal menyampaikan kepada John Field akan mengadakan pertemuan antara pejabat-pejabat di Ditjen Bea dan Cukai dengan pengusaha-pengusaha kargo.

"Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2025, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Antara lain Djaka Budi Utama (Direktur Jenderal Bea dan Cukai), Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo di antaranya yang hadir salah satunya Terdakwa I dari Blueray Cargo (Grup)," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5).

Setelah itu, sekitar Agustus 2025, bertempat di Phoenix Gastrobar, Jalan Pantai Indah Kapuk, para terdakwa melakukan pertemuan dengan Orlando dan Fillar Marindra selaku Pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.

John Field menyampaikan kepada Orlando terkait kondisi pengiriman barang-barang impor Blueray Cargo (Grup) yang masuk jalur merah meningkat serta terkena dwelling time.

Orlando menyampaikan agar selanjutnya John Field berkoordinasi dengan Fillar.

Untuk mengakomodasi permintaan John Field, Orlando memerintahkan Fillar menyusun rule set targeting dengan parameter database Ditjen Bea dan Cukai yang dibuat dengan menyesuaikan persentase jalur merah terhadap Importir yang dinilai berisiko tinggi, salah satunya Blueray Cargo (Grup).

Dalam prosesnya, nota dinas rule set targeting tersebut mendapat persetujuan secara berjenjang di tingkat Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, mulai dari Orlando, Sisprian, hingga Rizal.

Selanjutnya, Fillar mengirimkan kepada Dedy Kurniawan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di dalamnya berisi file database Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan data rahasia dengan menyebutkan nama-nama importir yang masuk ke dalam jalur merah atau hijau berdasarkan rule set targeting nota dinas.

Selanjutnya, dokumen tersebut diolah dan dimodifikasi Dedy Kurniawan sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak beresiko tinggi, yang berikutnya dijadikan dasar Blueray Cargo (Grup) dalam menentukan pilihan akses masuk pengiriman barang-barang melalui jalur hijau.

Atas dasar itu, barang-barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di Bagian Kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai.

"Adapun terkait proses pengeluaran barang-barang milik Blueray Cargo (Grup) tersebut selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail," ucap jaksa.

Dengan maksud mengupayakan barang-barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di Bagian Kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai tersebut, para Terdakwa sejak bulan Juli 2025 sampai Januari 2026 memberikan sejumlah uang kepada sejumlah pejabat di Ditjen Bea dan Cukai yang keseluruhannya berjumlah Rp61.301.939.000. Uang diberikan dalam bentuk dolar Singapura.

Dari jumlah itu, Rizal setidaknya menerima sejumlah Rp14 miliar, Sisprian Rp7 miliar, dan Orlando sekitar Rp4,05 miliar. Sisanya ada dinikmati pihak lain yang belum diproses hukum. Satu di antaranya ialah Enov Puji Wijanarko selaku Kepala Seksi Penindakan Impor I Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Selain itu, para Terdakwa juga memberikan fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar

Rincian fasilitas yang diberikan kepada jajaran pejabat Bea dan Cukai berupa fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan 1 buah jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp65 juta kepada Orlando dan 1 unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta kepada Enov Puji Wijanarko.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara suap pengurusan kargo impor Blueray Group. Perkara itu tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sebelum berkas perkara dibawa ke pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu Rizal, serta pimpinan Blueray Cargo Group John Field.

Pada surat dakwaan terhadap terdakwa dari pemberi suap, terdakwa John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Blueray Cargo Dedy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Importasi Andri didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan Bea Cukai senilai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang senilai Rp1,84 miliar.

Suap ini diberikan kepada Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kasi Intelijen Kepabeanan I Bea Cukai Orlando Hamonangan.

"Dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Bueray Cargo (Group) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," demikian bunyi surat dakwaan yang disusun Tim Jaksa Penuntut Umum KPK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dalam konstruksi perkaranya, John sudah memperkenalkan dirinya sebagai pimpinan Blueray Cargo kepada Rizal pada Mei 2025. Dia juga menghadiri pertemuan dengan Sisprian di kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur pada Juni 2025.

Rizal juga memperkenalkan John ke Orlando. Saat itu, Rizal yang masih menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan kepada John bahwa akan menggelar pertemuan antaran pejabat Bea Cukai dan pengusaha-pengusaha kargo.

Pertemuan ini lalu terjadi pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, yang lokasinya tidak jauh dari kantor pusat Kemenkeu. Di situlah ketiga pejabat Bea Cukai yang kini tersangkut korupsi itu menghadiri pertemuan dengan berbagai pengusaha kargo selain Blueray.

Pertemuan ini turut dihadiri Djaka, yang baru dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati pada Mei 2025.

"Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo di antaranya yang hadir salah satunya Terdakwa I [John Field] dari Blueray Cargo," bunyi surat dakwaan itu.

Para pihak terlibat perkara itu lalu bekerja sama untuk mengupayakan kargo milik Blueray bisa diloloskan lebih cepat dalam pemeriksaan di pelabuhan. Sebab, kargo milik Blueray masuk dalam kategori jalur merah alias berisiko.

Terdakwa Sisprian lalu disebut mengolah dan memodifikasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di dalamnya memuat nama-nama perusahaan importir yang masuk ke dalam jalur merah atau hijau.

Dokumen itu lalu diolah dan dimodifikasi sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak berisiko tinggi. Oleh sebab itu, dokumen tersebut dijadikan dasar oleh Blueray dalam menentukan pilihan akses masuk pengiriman barang melalui jalur hijau.

"Adapun terkait proses pengeluaran barang-barang milik Blueray Cargo Grup tersebut selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonagan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail," bunyi surat dakwaan.

Perbuatan terdakwa disebut melanggar Pasal 605 ayat (1) atau 606 ayat (1) huruf a UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a atau Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (1) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

Menanggapi perkembangan proses hukum itu, Dirketorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menghormati berjalannya proses hukum dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).