Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ingin anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas lebih besar lagi dari efisiensi yang telah dilakukan.

Bahkan, ia menginginkan anggaran program tersebut dipangkas hingga nol, meski mengakui hal itu tidak mungkin dilakukan karena program harus tetap berjalan.

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga enggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Sang Bendahara Negara mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, besaran pemangkasan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujarnya.

Ia memastikan pemangkasan anggaran yang disiapkan akan cukup signifikan dan membuat penggunaan anggaran negara lebih aman.

"Jadi, cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Purbaya juga mengaku mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran MBG.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya.

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala BGN menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah.

BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara mengenai alasan di balik pencegahan keberangkatan drummer Dewa 19, Tyo Nugros, ke luar negeri yang membuatnya gagal tampil dalam konser di Malaysia pekan lalu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menjelaskan pencegahan tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian piutang negara yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan badan usaha yang terafiliasi dengan Tyo.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan tindakan pencegahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, perkara yang tengah ditangani bukan secara langsung terkait aktivitas pribadi Tyo, melainkan proses penyelesaian piutang negara yang berhubungan dengan suatu badan usaha tertentu yang memiliki keterkaitan dengan musisi tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," ujarnya.

Namun, DJKN tidak mengungkap rincian badan usaha maupun nilai piutang negara yang masih harus diselesaikan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan pencegahan keberangkatan Tyo dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan permintaan tersebut diajukan karena yang bersangkutan masih memiliki kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Hendarsam, Rabu (10/6).

Menurut Hendarsam, status cegah terhadap Tyo terdeteksi saat petugas memindai paspornya di bandara. Nama Tyo tercatat dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Akibat pencegahan tersebut, Tyo batal tampil dalam konser Dewa 19 bertajuk "Cintaku Tertinggal di Malaysia" pada Jumat (5/6). Posisi Tyo kemudian digantikan drummer lain agar konser tetap berjalan.

Dalam video yang diputar penyelenggara konser dan beredar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan keberangkatannya.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," ujar Tyo.

Imigrasi menyebut paspor Tyo saat ini masih berada di pihak Imigrasi dan akan dikembalikan setelah persoalan dengan KPKNL Jakarta I diselesaikan. Pihak Imigrasi juga menyarankan Tyo untuk segera berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta I guna menuntaskan permasalahan tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada perusahaan terafiliasi eks drummer Dewa 19 Tyo Nugros yang mempunyai utang ke negara.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo menjelaskan permasalahan piutang negara telah berlangsung lama dan masih harus diselesaikan.

Permasalahan utang perusahaan ke negara inilah yang membuat DJKN Kemenkeu mengajukan pencekalan terhadap Tyo Nugros untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan diajukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan permasalahan piutang negara dengan perusahaan itu sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan terhadap Tyo Nugros pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi.

Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo Nugros tersebut.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mencekal drummer Tyo Nugros bepergian ke luar negeri.

Pencekalan dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Adi Wibowo mengatakan pencekalan terhadap Tyo Nugros berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama. Tindakan pencekalan pun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang sudah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi kepada detikcom, Kamis (11/6).

Adi menjelaskan ada piutang negara dengan suatu badan usaha tertentu yang terafiliasi dengan Tyo Nugros, yang masih harus diselesaikan. Namun, ia tak merinci apa masalah piutang negara yang menyeret Tyo tersebut.

"Jadi yang sedang ditangani adalah proses penyelesaian piutang negara yang terkait dengan suatu badan usaha tertentu dan ini telah berlangsung dalam cukup lama," imbuhnya.

Drummer ternama, Tyo Nugros, batal tampil bersama band Dewa 19 di Malaysia karena terkendala keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (5/6) lalu.

Konser Dewa bertajuk 'Cintaku Tertinggal di Malaysia' tetap berjalan, dan posisi Tyo digantikan dengan drummer lain.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan pencegahan keberangkatan Tyo itu dilakukan atas permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

"Pencegahan keberangkatan dilakukan atas permintaan KPKNL Jakarta I dengan alasan ada kewajiban dari yang bersangkutan kepada negara yang cukup besar dan belum diselesaikan, serta yang bersangkutan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan pencegahan itu dilakukan ketika petugas Imigrasi yang memindai paspor Tyo menemukan status cegah-tangkal yang aktif dalam sistem pemeriksaan.

"Nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," ujarnya.

Ia mengatakan selain dicegah keberangkatan, paspor Tyo saat ini berada di pihak Imigrasi, sebelum urusannya selesai dengan KPKNL Jakarta 1.

"Saat ini paspor yang bersangkutan diserahterimakan ke Imigrasi sampai perkara yang bersangkutan dengan KPKNL Jakarta I Jakarta rampung. Kami menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," katanya.

Sementara itu, dalam video yang ditampilkan penyelenggara konser di Malaysia, dan menyebar di media sosial, Tyo mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia.

"Pada saat berada di proses imigrasi, saya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta 1) atas permasalahan yang tidak saya ketahui sama sekali," kata Tyo dalam video tersebut.

"Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih semua pihak yang terlibat di acara ini," imbuh Tyo.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama KPKNL Jakarta IV kembali membuka lelang barang rampasan negara milik Kejaksaan RI. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi DJKN yang turut menampilkan sejumlah objek lelang, mulai dari tas mewah, kendaraan premium, hingga motor gede.

Mengacu pada pengumuman resmi, sesi aanwijzing atau pemberian penjelasan lelang akan digelar pada Senin, 18 Mei 2026 pukul 12.00–17.00 WIB di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Jalan Kebagusan Raya No. 36, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Lelang ini menjadi bagian dari rangkaian besar BPA Fair 2026 yang berlangsung pada 18–22 Mei 2026. Agenda tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penjualan aset sitaan, tetapi juga bagian dari strategi pemulihan aset negara melalui mekanisme lelang resmi DJKN.

Beberapa barang yang paling mencuri perhatian publik turut dipamerkan lewat unggahan Instagram DJKN dan KPKNL Jakarta IV. Salah satunya adalah tas Chanel Classic Double Flap Bag Medium warna abu-abu lengkap dengan autentifikasi keaslian. Tas tersebut memiliki nilai limit Rp102.114.000 dengan batas akhir penawaran pada 21 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.

Selain itu, terdapat satu unit mobil McLaren berwarna biru muda yang juga masuk daftar objek lelang. Mobil tersebut memiliki nilai limit Rp2.867.550.000 dengan batas akhir penawaran pada 21 Mei 2026 pukul 14.15 WIB. Dalam detail yang dicantumkan, kendaraan itu disebut tidak memiliki bukti kepemilikan.

Ada pula motor Kawasaki Z1000 warna hijau tahun 2023 yang turut dilelang dengan batas akhir penawaran pada 19 Mei 2026. Detail lengkap terkait spesifikasi, nilai jaminan, hingga syarat penawaran dapat diakses melalui situs resmi lelang pemerintah.

Menurut berbagai laporan media dan keterangan Badan Pemulihan Aset, total terdapat sekitar 400 barang rampasan negara yang akan dilelang dalam BPA Fair 2026. Kategorinya pun beragam, mulai dari kendaraan, barang fesyen mewah, logam mulia, rumah, tanah, hingga barang seni.

Seluruh proses penawaran dilakukan melalui situs resmi lelang.go.id yang dikelola DJKN. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi tambahan melalui layanan Kemenkeu PRIME 134 atau kanal resmi DJKN dan KPKNL Jakarta IV.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyelenggarakan lelang sejumlah barang mewah rampasan Kejaksaan RI melalui situs lelang.go.id. Informasi mengenai barang-barang yang dilelang tersebut telah dibagikan melalui unggahan resmi akun Instagram DJKN pada Selasa (12/5/2026).

Unit barang yang ditawarkan melalui KPKNL Jakarta IV mencakup berbagai koleksi premium, salah satunya adalah tas mewah Chanel. Tas model classic double flap bag medium berwarna abu-abu tersebut ditawarkan dengan nilai limit Rp102,11 juta serta sudah dilengkapi sertifikat autentikasi keaslian.

Selain aksesori, terdapat kendaraan bermotor berkelas seperti motor Kawasaki Z1000 warna hijau tahun 2023 di Jakarta Selatan. Kendaraan yang memiliki dokumen BPKB ini ditetapkan dengan nilai limit sebesar Rp252,36 juta dan uang jaminan lelang (UJL) Rp26 juta.

DJKN juga melelang kendaraan premium lainnya, termasuk satu unit mobil Mercedes-Benz S400 Maybach warna putih berpelat nomor S4TAN. Mobil tersebut memiliki nilai limit Rp561,19 juta dengan besaran uang jaminan yang harus disetor peserta sebesar Rp58 juta.

Koleksi kendaraan paling mencolok dalam daftar lelang kali ini adalah satu unit mobil McLaren berwarna biru muda di Jakarta Selatan. Mobil tanpa bukti kepemilikan tersebut memiliki nilai limit fantastis yakni Rp2,86 miliar, dengan kewajiban uang jaminan lelang mencapai Rp573 juta.

Masyarakat yang berminat dapat mengikuti proses aanwijzing atau penjelasan lelang yang dijadwalkan pada Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung pukul 12.00-17.00 WIB di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melelang sejumlah barang hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin, 18 Mei 2026.

Melansir laporan DJKN di akun Instagram resminya, sejumlah aset yang akan dilelang berupa tas hingga kendaraan mewah.

“Untuk informasi lain seputar objek yang dilelang oleh DJKN, #SobatKaeN dapat mengunjungi situs web resmi lelang DJKN: lelang.go.id atau menghubungi 'Kemenkeu PRIME',” kata DJKN dalam unggahan tersebut, dikutip Selasa (12/5).

Tas Chanel hingga Mobil Sport McLaren

Dalam lelang ini, tas Chanel dibanderol dengan nilai limit alias harga penawaran terendah Rp 102,11 juta. Uang jaminan lelang bagi tas bermodelkan classic double flap medium berwarna abu-abu disertai autentifikasi keaslian ini senilai Rp 21 juta. Peserta lelang diberikan batas akhir penawaran hingga 21 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.

Lalu, mobil sport McLaren berwarna biru muda yang tidak disertai bukti kepemilikan dibanderol dengan limit lelang Rp 2,86 miliar dan uang jaminan Rp 573 juta. Batas akhir penawaran 21 Mei 2026 pukul 14.15 WIB.

Selain tas Chanel dan mobil sport, ada pula Mercedez Benz (Mercy) S400 warna putih bertipe Maybach S560 dengan skotlet abu-abu hitam dan tanpa bukti kepemilikan, diberi nilai limit Rp 561,19 juta dengan uang jaminan lelang Rp 58 juta. Batas akhir penawaran 19 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Ada pula motor Kawasaki Z1000 berwarna hijau tahun 2023 dengan bukti kepemilikan dalam bentuk BPKB No: U-260660. Limit lelang senilai Rp 252,36 juta dengan uang jaminan lelang Rp 25 juta dan batas akhir penawaran 19 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Tahapan Aanwijzing atau rapat pemberian penjelasan teknis dan administratif dalam proses tender atau lelang akan dilaksanakan pada Senin (18/5) pukul 12.00 - 17.00 di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan, Jalan Kebagusan Raya No. 36, Jakarta Selatan.

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang Festival 2026 bertema "Investasi Cerdas, Kesempatan Emas" pada 1 Mei-30 Juni, yang menjadi aksi memperluas akses masyarakat terhadap aset berkualitas dengan harga dan pembiayaan yang kompetitif.

Puncak acara berupa lelang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 11 Juni 2026. Tahun ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan tiga anak perusahaan, yakni PT Bank Mandiri Taspen, Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Utama Finance, guna memperluas cakupan aset yang ditawarkan kepada masyarakat.

Sebanyak lebih dari 3.500 aset tersedia dalam festival ini, terdiri dari 3.340 properti berupa tanah dan bangunan dengan total nilai limit lelang mencapai Rp 2,6 triliun, serta 171 unit kendaraan dengan limit lelang sekitar Rp 30,3 miliar. Harga penawaran ditetapkan hingga 50 persen di bawah harga pasar, dengan kisaran mulai dari Rp 50 juta untuk rumah tinggal hingga aset premium bernilai puluhan miliar rupiah.

SVP Retail Collection & Recovery Group Bank Mandiri Ganjar E. Suganda mengatakan, Mandiri Lelang Festival 2026 diselenggarakan melalui pendekatan yang terintegrasi sebagai bagian dari upaya perseroan menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Program ini kami hadirkan untuk membuka akses investasi yang lebih luas dengan skema yang transparan dan kompetitif, sejalan dengan komitmen kami untuk terus melayani sepenuh hati," ujar Ganjar dalam keterangan resminya, Selasa (5/5).

Adapun seluruh proses lelang dilakukan secara daring melalui platform resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di situs lelang.go.id, sehingga peserta dapat mengikuti proses bidding secara transparan dan akuntabel. Inisiatif ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi aset.

Guna memastikan layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri turut menyediakan fasilitas pembiayaan menarik, yakni KPR Lelang dengan bunga kompetitif mulai dari 2,66% flat selama tiga tahun serta tenor hingga 15 tahun. Skema ini memberikan fleksibilitas pembiayaan yang mendukung masyarakat dalam merealisasikan rencana investasi maupun kebutuhan hunian.

Untuk berpartisipasi, masyarakat cukup mendaftar di lelang.go.id untuk memperoleh akun dan kode aktivasi, kemudian memilih objek agunan yang diminati sebelum menyetorkan uang jaminan sebagai syarat mengikuti sesi penawaran.

Proses bidding berlangsung sepenuhnya secara online dan terbuka. Peserta yang tidak memenangkan lelang akan menerima kembali uang jaminannya secara otomatis, sementara pemenang diwajibkan menyelesaikan pelunasan dalam lima hari kerja.

Ganjar menjelaskan, melalui Mandiri Lelang Festival 2026, Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi finansial yang inovatif dan inklusif, sekaligus menciptakan keunggulan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses aset berkualitas melalui proses yang transparan dan terpercaya," pungkas Ganjar.

Informasi lengkap mengenai aset, tata cara lelang, dan detail pembiayaan dapat diakses di lelang.bankmandiri.co.id .

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian Keuangan pada Rabu (28/1/2026) sore. Pelantikan ini menyasar 36 posisi strategis, dengan pergerakan paling signifikan terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah upaya penguatan internal institusi.

Purbaya menekankan, rotasi ini adalah langkah krusial bagi transformasi Indonesia menuju negara maju. Dia meminta para pejabat baru untuk meninggalkan zona nyaman dan tidak sekadar bekerja mengikuti rutinitas.

"Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja," ujarnya saat memberikan arahan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia lantas mengingatkan jabatan yang diemban bukan sekadar perpindahan kursi secara administratif, melainkan penyerahan tugas negara yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan kinerja. Dia mewanti-wanti para pimpinan baru agar selalu mengedepankan etika dalam bekerja.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas," kata Purbaya.

Purbaya juga secara terbuka menanggapi dinamika psikologis yang muncul akibat mutasi. Dia mengakui keputusan ini mungkin tidak diterima dengan suka cita oleh semua pihak, namun dia meminta agar segala kekecewaan segera dikesampingkan demi tugas negara.

"Bagi sebagian orang, bagi sebagian kecil, mungkin enggak baik ya, kesel, 'kenapa gue pindah'. Ini modal awal untuk bekerja dengan pikiran jernih dan hati yang tulus," ujar Purbaya.

Dari total 36 pejabat yang dilantik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendominasi daftar dengan pengisian posisi kunci mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran Direktur di kantor pusat, hingga Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di seluruh Indonesia.

Nama-nama seperti Gatot Sugeng Wibowo yang kini menjabat Sekretaris DJBC, serta Adhang Noegroho Adhi yang memimpin KPU Bea Cukai Tanjung Priok, menjadi bagian dari gerbong transformasi ini.

Selain DJBC, pelantikan juga dilakukan untuk pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga unit baru Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Purbaya menutup arahannya dengan pesan agar para pejabat melihat amanah ini sebagai titipan besar dari rakyat Indonesia.

"Biasanya pengangkatan jabatan itu rutinitas, tapi sore ini jangan lihat ini sebagai seremoni administratif semata. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
- Sekretariat & Kantor Pusat
1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan
3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan
4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal
7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan
8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau
10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur
12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat
13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta
14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II
16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua

- Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)
21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- Akan Dilantik 2 Februari 2026

23. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen
24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara
31. Agung Widodo: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara
33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu (28/1).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Pada hari ini, Rabu, 28 Januari 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dengan jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, total terdapat 36 pejabat yang dilantik dan ditempatkan di sejumlah direktorat, di antaranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Di DJBC, ada 22 pejabat yang dilantik hari ini.

Selain itu, masih terdapat sembilan pejabat DJBC lainnya yang dijadwalkan akan dilantik pada 2 Februari 2026.

Sementara, di jajaran DJPb terdapat tiga pejabat yang dilantik.

Di jajaran DJKN, ada satu pejabat dilantik.

Adapun satu pejabat lainnya dilantik di DJSPSK.

Purbaya berpesan, pelantikan hari ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah negara dan kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

"Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban, kepemimpinan, etika, serta kinerja kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan lelang dengan prinsip transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Saat ini pemerintah pun telah memiliki portal Lelang.go.id, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah bisa mengikuti lelang tanpa harus datang langsung ke kantor layanan lelang.

"Lelang telah berkembang menjadi platform jual-beli yang modern, aman, dan tepercaya. Seluruh proses dilakukan secara digital, transparan, dan diawasi oleh pejabat yang berwenang," ujar Direktur Jenderal Kekayaan

Negara, Rionald Silaban dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dok. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Ajang Lelang Fun Run 2025 bertajuk “Run, Bid, and Win” yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Minggu (23/11/2025).

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi lelang secara terbuka dan real time, mulai dari daftar objek, nilai limit, jadwal pelaksanaan, hingga persyaratan mengikuti lelang.

Seluruh proses penawaran pun dilakukan secara daring sehingga meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Dengan demikian, Rionald menekankan, bahwa masyarakat tak perlu ragu untuk mengikuti lelang melalui portal Lelang.go.id.

"Masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan lelang sebagai sarana memperoleh barang dengan mekanisme yang adil dan terbuka," ucapnya.

Adapun untuk memperkuat literasi publik mengenai mekanisme lelang, DJKN menggelar Lelang Fun Run 2025 bertajuk “Run, Bid, and Win” pada Minggu (23/11/2025).

Kegiatan ini merupakan ajang olahraga publik yang dikemas sebagai kampanye edukatif dan memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai proses lelang.

Mengusung konsep 'lari sambil belajar lelang', ajang dengan rute sepanjang 5 kilometer ini bermula dan berakhir di area Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui kegiatan ini, DJKN berupaya memperkenalkan platform jual-beli lelang.go.id kepada masyarakat.

Terdapat sesi lelang daring melalui platform resmi lelang.go.id yang menampilkan berbagai barang, seperti sepatu lari Adidas Evo SL, jam tangan Garmin Forerunner 55, dan produk lainnya dengan harga pembuka mulai dari Rp 300.000.

Para peserta Lelang Fun Run pun mengikuti sesi lelang daring sebagai bagian dari edukasi platform lelang resmi DJKN. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DJKN dalam membangun pemahaman publik mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas layanan lelang.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berkomitmen dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas serta aksesibilitas layanan lelang.

"Saat ini, lelang telah berkembang menjadi platform jual-beli yang modern, aman, dan terpercaya. Seluruh proses dilakukan secara digital, transparan, dan diawasi oleh pejabat yang berwenang," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, kata Rionald masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan lelang sebagai sarana memperoleh barang dengan mekanisme yang adil dan terbuka.

Untuk memperkuat literasi publik terkait mekanisme lelang, DJKN menggelar Lelang Fun Run 2025 bertajuk Run, Bid, and Win pada Minggu hari ini.

Kegiatan itu merupakan ajang olahraga publik yang dikemas sebagai kampanye publik yang informatif dan memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai proses lelang.

Mengusung konsep "lari sambil belajar lelang", ajang lari dengan rute sepanjang 5 kilometer tersebut bermula dan berakhir di area Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI). Melalui kegiatan itu, DJKN berupaya memperkenalkan platform jual-beli
lelang.go.id kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, DJKN menyelenggarakan sesi lelang daring melalui platform resmi lelang.go.id yang menampilkan berbagai barang menarik seperti sepatu lari, jam tangan, dan sejumlah produk lainnya dengan harga pembuka mulai dari Rp300.000.

Para peserta Lelang Fun Run mengikuti sesi lelang daring sebagai bagian dari edukasi platform lelang resmi DJKN.

Pada puncak acara, Pelelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Ranisa Astria menyampaikan sosialisasi lelang, menetapkan pemenang lelang virtual, dan menyelenggarakan lelang konvensional untuk memberikan pengalaman lelang secara komprehensif kepada para peserta.

Kehadiran sekitar 800 peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi akan penyelenggaraan Lelang Fun Run 2025 tersebut.

Adapun, kegiatan lelang barang rampasan menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk terus memaksimalkan asset recovery atau pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

KPK misalnya, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak melulu memberikan efek jera melalui hukuman badan, tetapi juga memastikan negara memperoleh kembali aset yang telah hilang, salah satunya melalui lelang.

Sebagai catatan, selama semester I 2025, KPK telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp84,1 miliar ke kas negara melalui lelang, dengan rincian Rp13 miliar pada Januari-Februari, Rp42,3 miliar pada Maret, dan Rp28,8 miliar pada Juni.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025