Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengakhiri penyegelan toko perhiasan Tiffany & Co. di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dengan demikian, tiga gerai merek asal Amerika Serikat itu kini kembali beroperasi.

Purbaya meninjau langsung gerai tersebut untuk memastikan operasional telah berjalan kembali. Sebelumnya, tiga gerai Tiffany & Co. disegel Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta atas dugaan pelanggaran kepabeanan berupa impor yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajibannya.

Setelah proses audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menetapkan Surat Penetapan Pabean senilai Rp97,49 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan denda administratif sebesar Rp78,5 miliar.

Purbaya menyebut pihak gerai telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi seluruh kewajiban, termasuk sanksi yang ditetapkan.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Dia menegaskan pemerintah tetap mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan kepabeanan.

Menurutnya, penegakan aturan dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mendukung perekonomian nasional.

Purbaya juga mengimbau pelaku usaha untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan kepatuhan menjadi dasar dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan dan berdaya saing. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pengawasan secara konsisten.

Secara rinci, tagihan Rp97,49 miliar tersebut mencakup denda Rp78,5 miliar serta kewajiban lain berupa bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyegelan itu dilakukan Kanwil Bea Cukai Jakarta pada Februari 2026 lalu. Penyegelan gerai Tiffany & Co ini dilakukan di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, serta Pacific Place.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perusahaan perhiasan mewah Tiffany & Co menyanggupi untuk membayar tagihan kepabeanan senilai Rp97,49 miliar yang ditetapkan pemerintah.

Purbaya mengatakan Tiffany & Co juga telah berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Senin (8/6).

Pernyataan itu disampaikan usai Purbaya mengunjungi gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6), untuk memastikan operasional toko tersebut kembali berjalan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan pelanggaran kepabeanan berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya oleh perusahaan tersebut.

Atas temuan itu, Bea Cukai melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp97,49 miliar. Nilai tersebut mencakup sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang transparan, sehat, dan berdaya saing.

"Pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan secara konsisten, sekaligus mendorong kesadaran seluruh pelaku usaha untuk berperilaku patuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah membuka segel gerai Tiffany & Co salah satunya di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Purbaya mengatakan, pembukaan segel dilakukan setelah Tiffany & Co bersedia memenuhi ketentuan pemerintah, termasuk menyelesaikan kewajiban yang dikenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Jadi tadi kita ke Tiffany & Co, membuka segel. Sudah dibuka, jadi Tiffany sudah mau ikut dengan peraturan pemerintah," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Bappenas, Senin (8/6/2026).

Menurut Purbaya, perusahaan juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan memperbaiki kepatuhan administrasi pada masa mendatang.

"Akan bayar, terus ke depan akan lebih baik," ujarnya.

Purbaya mengaku, pemerintah juga akan memperbaiki penegakan aturan kepabeanan. Ia menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil langkah yang justru menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi termasuk melakukan penyegelan.

"Tapi saya bilang ke mereka (Tiffany & co) juga, kita enggak akan melakukan tindakan yang membuat mereka susah berbisnis. Ke investor yang lain juga seperti itu," kata Purbaya.

Ia memastikan pola penanganan kasus serupa ke depan akan lebih mengedepankan penyelesaian dibanding tindakan represif, selama pelaku usaha bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi kewajibannya.

"Ke depan kita akan pastikan enggak ada penyegelan kalau orangnya masih mau kompromi," ujar Purbaya.

Dengan dibukanya segel tersebut, gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia dipastikan dapat kembali beroperasi mulai hari ini.

"Jadi mulai hari ini mereka bisa beroperasi lagi," kata dia.

Kenapa Tiffany & Co disegel

Sebelumnya, gerai Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran administrasi impor barang mewah.

Dalam Konpers APBNKiTa edisi Mei 2026, Purbaya sempat mempertanyakan dasar penyegelan tersebut ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama karena proses audit dan pemeriksaan saat itu belum menghasilkan kepastian mengenai pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Di sisi lain Djaka mengatakan hasil audit tersebut menghasilkan pengenaan sanksi administratif kepada Tiffany & Co.

Bea Cukai mengenakan denda sekitar Rp 97,49 miliar kepada perusahaan tersebut. Total tagihan itu terdiri dari denda Rp 78,5 miliar.

Selain itu, terdapat pajak dan pungutan lain yang belum dibayar, meliputi bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) dengan total sekitar Rp 18,99 miliar.

Kini, setelah perusahaan menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah, penyegelan resmi dicabut dan aktivitas bisnis Tiffany & Co kembali berjalan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan gerai perhiasan mewah Tiffany & Co telah kembali beroperasi setelah sempat disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait dugaan pelanggaran impor.

Kepastian itu disampaikan Purbaya setelah dirinya terlihat mendatangi salah satu gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Saat dikonfirmasi terkait kunjungannya ke gerai tersebut, Purbaya membenarkan dirinya baru saja berada di Plaza Indonesia untuk membuka segel toko Tiffany & Co.

"Benar (baru saja membuka segel toko Tiffany & Co)," ujar Purbaya kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga memastikan seluruh gerai Tiffany & Co yang sebelumnya disegel kini telah kembali beroperasi.

"Benar, sekarang sudah bisa beroperasi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, DJBC mengenakan tagihan sebesar Rp97,49 miliar kepada Tiffany & Co setelah menyelesaikan proses audit terkait dugaan pelanggaran impor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan audit telah rampung dan menghasilkan penetapan tagihan yang kini tinggal menunggu pembayaran dari perusahaan.

"Audit bersama dilakukan oleh Direktur Audit," kata Djaka dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (5/6).

Dari total tagihan Rp97,49 miliar tersebut, komponen terbesar berasal dari denda sebesar Rp78,5 miliar. Sisanya terdiri atas kewajiban pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany & Co karena belum sampai dengan jatuh tempo," ujar Djaka.

Kasus ini bermula dari penyegelan tiga gerai Tiffany & Co yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place Jakarta oleh DJBC Kanwil Jakarta pada Februari lalu.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto saat itu menjelaskan penyegelan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi yang diduga tidak seluruhnya tercantum dalam pemberitahuan impor barang.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," ujar Siswo.

Purbaya sebelumnya mengungkap dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak hanya terkait administrasi impor, tetapi juga mencakup indikasi penyelundupan dan praktik under invoicing atau pelaporan nilai barang di bawah nilai sebenarnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya pada Februari lalu.

Ia juga menyebut sebagian barang diduga masuk tanpa membayar kewajiban bea masuk secara penuh sehingga berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan kepabeanan yang berlaku.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengenakan denda tagihan sebesar Rp97,49 miliar kepada penjual perhiasan mewah Tiffany & Co terkait kasus impor ilegal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan proses audit terhadap Tiffany & Co telah dilakukan.

"Audit bersama dilakukan oleh Direktur Audit," kata Djaka dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan audit telah rampung dan menghasilkan penetapan tagihan kepada perusahaan tersebut.

Total tagihan yang dikenakan mencapai Rp97,49 miliar. Dari jumlah tersebut, komponen terbesar berupa denda, yaitu sejumlah Rp78,5 miliar.

"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany & Co karena belum sampai dengan jatuh tempo," ujarnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, selain denda sebesar Rp78,5 miliar, tagihan juga mencakup kewajiban pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh, bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Februari lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan dasar penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Februari 2026.

Purbaya menyoroti kejelasan proses pemeriksaan karena otoritas bea cukai sempat menyebut hasil audit belum diterima.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama semula mengatakan pemeriksaan terhadap perusahaan perhiasan mewah tersebut masih berlangsung.

"Terkait dengan perkembangan Tiffany & Co saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama, dilakukan oleh Direktur Audit, dan sampai saat ini kita belum menerima hasilnya," ujar Djaka dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Penjelasan itu langsung memantik respons Purbaya.

Ia menilai status kasus tersebut menjadi tidak jelas karena penyegelan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, sementara hasil pemeriksaan sempat disebut belum diterima.

"Jadi kita masih bingung pak? Kan enggak jelas," kata Purbaya.

Djaka kemudian menjelaskan pemeriksaan mendalam dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi impor oleh Tiffany & Co.

Pemeriksaan tersebut mencakup penelitian terhadap dokumen impor perusahaan.

"Masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran, karena pasti akan diteliti dokumen impornya," ujarnya.

Namun, dalam penjelasan berikutnya, Djaka menyebut proses audit terhadap Tiffany & Co sebenarnya telah selesai.

Bea Cukai kini menunggu penyelesaian kewajiban pembayaran dari perusahaan karena belum memasuki jatuh tempo.

Djaka mengatakan hasil audit tersebut menghasilkan pengenaan sanksi administratif kepada Tiffany & Co.

Bea Cukai mengenakan denda sekitar Rp 97,49 miliar kepada perusahaan tersebut.

Total tagihan itu terdiri dari denda Rp 78,5 miliar.

Selain itu, terdapat pajak dan pungutan lain yang belum dibayar, meliputi bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) dengan total sekitar Rp 18,99 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan indikasi pencurian hingga penyelundupan pada produk yang dijual oleh beberapa toko perhiasan. Hal ini menyusul aksi penyegelan toko perhiasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam beberapa waktu terakhir. 

Penyegelan terbaru dilakukan terhadap Toko Bening Luxury di Pluit, Jakarta Utara, setelah sebelumnya tiga gerai Tiffany & Co di pusat perbelanjaan mewah disegel.

Menurut Purbaya, penyegelan dilakukan karena barang yang dijual tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk. Ia menyebut kondisi itu sebagai barang 'Spanyol', alias separuh nyelundup.

"Ya barangnya Spanyol lah, separuh nyolong, separuh nyelundup. Ada yang 100 persen nggak bayar bea masuk, ada yang 50 persen, ada yang 25 persen. Nanti dilihat sama orang Bea Cukai seperti apa," ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui total kerugian negara akibat dugaan pelanggaran administrasi tersebut.

"Total kerugian belum saya dapat laporannya. Ke depan pasti akan kita lihat seperti apa," katanya.

Purbaya menilai praktik menjual barang ilegal secara terang-terangan, terutama dengan harga tinggi, sama saja dengan menghina pemerintah. Ia menegaskan semua aktivitas ekonomi ilegal akan ditindak tegas.

"Kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan, sudah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan, kan seperti menghina pemerintah. Kalau sudah nyolong, jualnya gelap-gelap saja gitu, biar nggak ketahuan. Harusnya juga nggak boleh kan? Kita akan kejar pokoknya. Jadi kita akan tetap secure domestic market dari barang-barang ilegal," tegas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, tiga toko di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place disegel DJBC Kanwil Jakarta pada 11 Februari. Penyegelan kemudian dilakukan terhadap Toko Bening Luxury pada 20 Februari di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta Utara disegel Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) pada Jumat lalu (20/2).

Setelah beberapa waktu lalu menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co, kali ini Bea Cukai menyegel Bening Luxury Pluit, di Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara.

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Nugroho Arief Darmawan menjelaskan Bea Cukai dan DJP melakukan pemeriksaan terhadap Bening Luxury karena toko perhiasan mewah itu diduga belum memenuhi prosedur penuh soal bea masuk atau pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kita saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan. Pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh," kata Nugroho, Sabtu (21/2) dikutip Detik Finance.

Nugroho menerangkan penyegelan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan administrasi, baik dari sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," imbuhnya.

Ia belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan mewah tersebut. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.

"Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Nugroho menegaskan Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

"Untuk barang-barang yang kita duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, tim gabungan Bea Cukai dan Pajak tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi, saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," pungkasnya.

Pekan lalu, tiga toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo, Kamis (12/2).

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/2/2026)

Pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Ia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, terdapat dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia tersebut di Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko. Terkait perkembangan ke depan dimungkinkan akan bertambah lagi. Tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

DPR mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyegel sejumlah gerai toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta karena diduga melanggar administrasi barang impor.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan rakyat Indonesia telah menunggu lama gebrakan tegas DJBC Kemenkeu dalam memberantas korupsi dan impor ilegal.

"Saya mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan Kakanwil Bea Cukai DKI Jakarta. Harus jadikan ini model dan contoh untuk daerah-daerah lain," kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan pada Senin (16/2).

Benny juga menyebut gebrakan yang dilakukan DJBC  sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membasmi mafia hukum dan praktik korupsi yang berkembang di sektor kepabeanan tersebut.

"Untuk membersihkan bea cukai dari praktik korupsi dibutuhkan langkah tegas seperti itu. Rakyat telah menunggu lama gebrakan tegas seperti ini," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menuturkan pelanggaran kasus impor dan ekspor memang marak terjadi.

Modus yang sering digunakan adalah merekayasa kewajiban pemberitahuan impor barang. Hal ini untuk memperoleh selisih harga dari kewajiban yang seharusnya wajib dibayar sesuai Undang-undang Kepabeanan

"Misalnya, mulai dari klasifikasinya, atau juga mungkin barang setengah jadi dinyatakan sebagai barang jadi. Ini menghindari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh importir," tutur dia.

Menurut Zaenur, praktik seperti ini jelas merugikan negara. Pasalnya, mereka tidak membayar cukai dan pajak dengan ketentuan yang seharusnya.

Zaenur juga mengimbau Bea Cukai memeriksa internal apakah ini juga melibatkan oknum aparat. Dalam hal ini, Bea Cukai dapat bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui adanya potensi TPPU dan juga dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, KPK ataupun Kejaksaan.

Lebih lanjut, Zaenur mengapresiasi langkah dari Bea Cukai untuk menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang kepabeanan. Namun, ia meminta agar langkah ini juga menjadi momentum untuk bersih-bersih.

"Memang betul bisa dikenakan denda hingga seribu persen terhadap mereka yang mengelabui ketentuan-ketentuan impor, tetapi yang jadi pertanyaan publik, ini sekadar kecanggihan si importir mengelabui aparat, atau aparatnya yang sudah masuk angin karena terkena suap atau gratifikasi? Jadi sekalian saja kalau menurut kami, misalnya Menteri Keuangan Purbaya memang mau bersih-bersih secara sungguh-sungguh, ungkap saja semuanya," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2).

Penyegelan dilakukan dalam rangka operasi pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang diduga tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto mengutip Antara, Kamis (12/2).

Siswo menyebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyegelan gerai perhiasan mewah Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jakarta menjadi sorotan pubik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kasus ini karena adanya dugaan praktik impor ilegal dan manipulasi nilai barang (underinvoicing) yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Kronologi penyegelan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menyegel sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan karena dugaan pelanggaran administrasi atas barang impor.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan penindakan merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Setelah penyegelan tersebut, petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meminta pihak toko menunjukkan dokumen perdagangan atau formulir kepabeanan sebagai bukti legalitas impor.

Namun, dokumen tersebut disebut tidak bisa ditunjukkan secara lengkap. Purbaya menjelaskan, tidak semua barang masuk tanpa pembayaran sama sekali.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Gerai Tiffany & Co yang disegel antara lain di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

“Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 outlet,” ungkapnya.

Tamparan keras pelaku usaha

Menurut Purbaya, kasus ini menjadi pesan keras bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan praktik bisnis secara adil dan transparan.

Purbaya menegaskan seluruh pelaku usaha harus mematuhi aturan. Upaya ini ditujukan agar iklim usaha tetap kondusif dan tidak ada yang dirugikan akibat praktik ilegal.

Menurutnya, praktik semacam itu berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor bea cukai dan pajak.

Saat ditanya apakah ada pelaku usaha lain yang menjadi target pemeriksaan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar semua praktik ilegal tanpa pandang bulu. “Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut.Namun, Purbaya menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut siapa saja yang terlibat.

"Sepertinya ada (kongkalikong) nanti kita lihat siapa yang terlibat itu," jelasnya.

Tiffany & Co. milik siapa?

Mulanya Tiffany & Co. sebagai rumah perhiasan kelas dunia bermula dari sebuah toko kecil di New York pada 1837.

Dilansir dari laman resminya, brand ini didirikan oleh Charles Lewis Tiffany dan John B. Young dengan modal pinjaman 1.000 dollar AS dari ayah Tiffany.

Pada era 1830-an, New York tengah mengalami pertumbuhan pesat.

Di tengah hiruk-pikuk kota yang dipenuhi kereta kuda dan jalan sempit, Tiffany menghadirkan gaya Amerika yang berbeda dari estetika Eropa yang saat itu didominasi kemewahan era Victoria.

Sejak awal, semangat inovasi menjadi fondasi yang membentuk identitas merek tersebut.Tonggak penting terjadi pada 1845 ketika Tiffany & Co menerbitkan Blue Book, katalog penjualan langsung pertama di Amerika Serikat.

Awalnya memuat berbagai produk, Blue Book kemudian berkembang menjadi ajang pamer koleksi perhiasan kelas tinggi (High Jewelry) yang menampilkan batu permata langka dan keahlian pengerjaan tingkat tinggi.

Pengakuan internasional datang pada 1867 saat Tiffany meraih medali perunggu untuk kategori perak di Paris Exposition Universelle.

Pertama kalinya rumah desain Amerika mendapat penghargaan dari juri asing. Perusahaan ini juga menjadi yang pertama di AS menerapkan standar perak Inggris (92 persen kemurnian).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.