Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan melakukan kunjungan ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026 untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia, sekaligus bertemu investor global.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

"Saya akan ke China tanggal 16 untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Panda bond adalah surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) untuk mengurangi ketergantungan RI pada dolar Amerika Serikat (AS).

Panda Bond menawarkan imbal hasil atau yield di kisaran 2,3 hingga 2,5 persen. Ini disebut lebih rendah daripada surat utang pemerintah dalam dolar AS atau mata uang lain.

Setelah dari China, Purbaya dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk menggelar pertemuan dengan investor asal Eropa.

Menurut dia, agenda tersebut bertujuan meyakinkan investor bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

"Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa, untuk meyakinkan investor sana, untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik," ujar Purbaya.

Purbaya memandang yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selama pemerintah mampu memberikan keyakinan mengenai arah perekonomian ke depan, minat investor terhadap surat utang Indonesia diyakini tetap terjaga.

"Selama kita bisa meyakinkan bahwa memang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya, enggak perlu strategi yang terlalu khusus," kata Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut minat investor global terhadap surat utang Indonesia masih tetap tinggi di tengah gejolak ekonomi dan pasar keuangan dunia. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pelaku pasar internasional masih percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, penerbitan global bond Indonesia tetap memperoleh respons positif dari investor meski kondisi pasar global sedang bergejolak akibat tingginya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” ujar Menteri Keuangan.

Ia mengatakan fundamental ekonomi nasional masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen yang ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta akselerasi belanja pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” katanya.

Pemerintah juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara hati-hati dan efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan fiskal.

Hingga April 2026, defisit APBN tercatat tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi (CNH) dan euro (EUR) di bawah program penerbitan senilai US$10 miliar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut.

Melalui pengumuman di situs resmi, Moody's menyampaikan bahwa obligasi dimaksud akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia (penerbit), dan akan memiliki peringkat pari passu di antara obligasi tersebut dan dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari pemerintah.

Hasil bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum.

"Peringkat tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dan prospek negatif," demikian dikutip dari situs resmi Moody's Ratings, Selasa (24/2/2026).

Untuk diketahui, peringkat Baa2 merupakan peringkat kredit kelas menengah atau medium grade dengan risiko kredit moderat. Peringkat ini masih masuk dalam kategori investment grade.

Menurut Moody's, peringkat Baa2 itu diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi CHN dan EUR sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis.

Namun demikian, lembaga itu menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan.

Belum lagi, komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor.

"Peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing yang terkait, jika berlanjut, dapat melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi," terang Moody's.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB.

Akan tetapi, dari segi risiko defisit fiskal, Moody's melihat bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerimaan negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan.

Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Dengan demikian, hal ini bisa membatasi fleksiblitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar.

BPI Danantara juga menjadi sorotan lantaran dinilai adanya ketidakpastian terhadap pembuatan dan tata kelola SWF baru Indonesia itu.

Mengenai outlook negatif, Moody's mewanti-wanti kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia bisa semakin terkikis apabila pembuatan kebijakan menjadi semakin tidak bisa diprediksi.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ujar Moody's.