JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membidik lonjakan penerimaan pajak digital hingga dua kali lipat melalui mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform marketplace. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan pajak sektor perdagangan digital menjadi Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

'Kami berharap setidaknya bisa naik 100%. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan sektor perdagangan digital masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha e-commerce dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif dengan capaian tahunan sekitar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Menurut dia, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran pajak di ruang digital sekaligus memperbaiki validitas data wajib pajak melalui integrasi sistem Coretax.

Meski demikian, DJP menegaskan target peningkatan penerimaan tersebut tetap dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, mitigasi risiko administrasi, serta masukan dari asosiasi UMKM dan pelaku industri digital. “Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujar Bimo.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pihak pemotong PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform masing-masing. Keempat marketplace tersebut diberikan masa penyesuaian sistem hingga 1 Agustus 2026 sebelum mekanisme pemungutan diterapkan secara penuh.

DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan tata cara pemungutan dari sebelumnya disetor mandiri oleh pedagang menjadi dipotong langsung oleh platform marketplace. Tarif pemotongan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah juga memastikan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut, sepanjang telah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Sementara bagi pedagang yang dikenakan potongan, pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final maupun kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini.

Bimo mengungkap sejumlah strategi seperti penguatan sistem Coretax serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengatakan berdoa sebagai salah satu strategi.

"Banyak doa, banyak usaha yang baik, membenarkan sistem, memperkuat Coretax, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Bimo menilai hasil perbaikan tersebut mulai terlihat seiring semakin baiknya integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Hasilnya kan sudah kelihatan. Ketika sistem makin kuat, tata kelola juga makin jelas, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dengan integritas yang makin bagus," ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Bimo mengatakan seluruh proses kerja DJP secara bertahap akan terintegrasi ke dalam Coretax melalui sistem kertas kerja elektronik.

Sistem tersebut akan mencakup seluruh proses mulai dari pengawasan wajib pajak oleh Account Representative (AR), pemeriksaan, audit, hingga penanganan keberatan dan banding.

Menurut dia, digitalisasi tersebut juga bertujuan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan data perpajakan.

Selain itu, DJP juga tengah menunggu berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait praktik perpajakan.

Ia menyinggung pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Nah, kita tunggu juga, pasti ada rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di situ," ujar Bimo.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menargetkan perusahaan pelat merah bisa untung hingga Rp450 triliun pada 2029.

Dony, yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, memperkirakan pada tahun ini BUMN mendulang laba Rp360 triliun.

"Tahun ini kita berharap Rp360 triliun untungnya. Saya sendiri punya harapan paling tidak ketika saya pensiun BUMN (2029) itu bisa memungkinkan keuntungan sedikitnya Rp450 triliun," kata Dony di acara Jogja Financial Festival 2026, JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan pada tahun lalu BUMN membukukan laba Rp335 triliun, dan menyetor pajak Rp215 triliun ke kas negara. Karena itu, anggapan perusahaan negara selalu tekor tidak tepat.

"BUMN kita sangat powerful. Jadi itu tidak benar kalau banyak kita baca BUMN tidak pernah untung. Itu keliru," ujarnya.

Dony menegaskan kontribusi BUMN mencapai sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Sumbangsih itu berupa setoran pajak dan dividen.

Ia menambahkan sebelum ada Danantara, pengelolaan BUMN berdiri sendiri-sendiri. Dony mengungkap dulu peran Kementerian BUMN sebenarnya bukan pemilik perusahaan negara, melainkan hanya punya kuasa mengelola. Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dengan BUMN lain, menyebabkan sulitnya melakukan penyelamatan.

"Akibat daripada pengelolaan yang tidak terintegrasi satu sama lain, kemudian banyak BUMN-BUMN kita menghadapi permasalahan tidak bisa dibantu, tidak bisa diselamatkan," ucapnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan fitur Life Goals pada aplikasi wondr by BNI. Fitur ini bertujuan membantu nasabah merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk mempersiapkan dana ibadah haji secara lebih terstruktur dan terarah.

Lewat fitur Life Goals, nasabah dapat menetapkan target tabungan sesuai tujuan keuangan tertentu, seperti 'Tabungan Haji', lengkap dengan pengaturan nominal setoran rutin dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan ibadah haji yang membutuhkan perencanaan matang.

"Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan keuangan mereka secara lebih terstruktur, termasuk untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Sebagai sebuah perjalanan spiritual, ibadah haji membutuhkan kesiapan finansial yang direncanakan sejak dini. Tingginya biaya penyelenggaraan haji dan panjangnya masa tunggu keberangkatan membuat perencanaan keuangan menjadi aspek penting bagi calon jemaah.

Melalui fitur Life Goals, nasabah dapat memantau perkembangan tabungan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi di aplikasi wondr by BNI. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi simulasi dan estimasi keuangan guna membantu pengguna menyusun rencana yang lebih realistis dan sesuai target.

BNI menilai pendekatan digital tersebut dapat mendorong kebiasaan menabung secara konsisten dan bertahap, sehingga tujuan finansial jangka panjang dapat dicapai tanpa memberikan beban berlebihan bagi nasabah.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membantu nasabah mencapai berbagai tujuan hidupnya," pungkas Okki.

Melalui pengembangan fitur perencanaan keuangan di wondr by BNI, perseroan berharap dapat memperkuat literasi finansial masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman layanan digital yang lebih personal, praktis, dan sesuai kebutuhan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak April 2026 disebut tumbuh di atas 18% (yoy) dibandingkan dengan April 2025 berdasarkan data sampai dengan Rabu (29/4/2026). Pertumbuhannya melambat dari realisasi Maret 2026 yaitu 20,7% (yoy).

Sebagai informasi, data APBN sampai dengan 31 Maret 2026 lalu menunjukkan penerimaan pajak sudah terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% dari keseluruhan target tahun ini Rp2.357,7 triliun.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April," terangnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut pihaknya masih akan harus memastikan seluruh data terkumpul sampai dengan 30 April 2026 untuk menentukan apabila fiskus telah memenuhi target setoran bulan ini. Ini bakal menentukan apabila DJP akan turut memperpanjang periode pembayaran SPT Badan, yang seharusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026).

Sejauh ini, DJP telah mendapatkan restu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merelaksasi pelaporan SPT sampai dengan 31 Mei 2026.

Di sisi lain, Bimo membantah bahwa data sementara dari penerimaan April 2026 ini menunjukkan pelambatan. Hal itu kendati faktanya realisasi sampai 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan 20,7% (yoy). Itu pun sudah melambat dari dua bulan sebelumnya yakni masing-masing lebih dari 30% (yoy).

Menurut Bimo, DJP tetap optimistis bisa memenuhi target yang tertuang pada APBN tahun ini. Pertumbuhan pada Maret yang melandai dari Januari-Februari dinilai akibat tumpukan libur panjang seperti Idulfitri, Nyepi maupun Paskah.

"Itu enggak pernah terjadi. Ya pasti ada slowing down economic activity. Nah yang sekarang saya enggak berani berspekulasi. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, angka sementara sampai 29 April itu di atas 18%," jelasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan tren positif untuk setoran pajak digital di kuartal pertama (Q1) 2026. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun.

Dari total setoran pajak digital tersebut, Rp38,76 triliun merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rp2 triliun pajak aset kripto, Rp4,77 triliun pajak fintech (peer-to-peer lending), serta Rp4,98 triliun pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data pemungut PPN PMSE sebagai bagian dari pembaruan dan peningkatan akurasi basis data.

Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara



Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited.

Selain itu terdapat satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yaitu pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 231 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp38,76 triliun.

Setoran Pajak Digital Capai Rp48,11 Triliun, PMSE dan Kripto Terkumpul Rp39,36 Triliun



Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,9 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, Rp8,44 triliun pada tahun 2024, Rp10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp3,09 triliun pada tahun 2026.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp2 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,54 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,89 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,38 miliar penerimaan tahun 2024, Rp796,73 miliar penerimaan tahun 2025, dan Rp118,31 miliar penerimaan hingga tahun 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,77 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,37 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp360,38 miliar hingga tahun 2026.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Maret 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp4,98 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,23 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp906,81 miliar hingga tahun 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

“Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat,” ujar Inge Diana Rismawanti.

Ia menambahkan, kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP. "PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital,” jelasnya.

Bank bjb menyepakati kerja sama dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II untuk menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Menara bank bjb, Jumat (27/3).

Melalui proses seleksi, tahun ini bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS. Kolaborasi ini juga menjadi bagian penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini menyampaikan, Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

"Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman," ucap Nunung.

Sebelumnya, bank bjb telah mengemban kepercayaan yang sama dalam menyalurkan dana BSPS untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb memastikan komitmen bahwa untuk penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan," tutur Nunung.

Tahun ini, dana BSPS dialokasikan untuk 35 ribu unit rumah tidak layak huni di 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat (Jabar). Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Dengan urasi pelaksanaan program direncanakan mulai April hingga Agustus 2026. Untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas, implementasi program akan dilakukan melalui dua skema utama.

Skema pertama, adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Sementara, skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Adapun untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menghadirkan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini menyediakan beragam kemudahan, termasuk bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut sekaligus memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas di seluruh wilayah Jabar.

Pada saat bersamaan, infrastruktur yang matang ini memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat secara cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini turut membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi bank bjb tersebut menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb menegaskan upaya memperluas sinergi guna menghadirkan solusi keuangan yang inovatif, sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb mewujudkan komitmen mendukung pembangunan sektor properti, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah untuk mulai merencanakan keuangan secara lebih terarah. Ajakan ini disampaikan seiring meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Melalui aplikasi digital wondr by BNI, perseroan menghadirkan fitur Growth yang dirancang untuk membantu nasabah menyusun perencanaan finansial jangka panjang secara praktis. Fitur tersebut memungkinkan pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih terintegrasi melalui satu platform digital.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan Ramadan hingga Lebaran merupakan periode yang identik dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai kebutuhan muncul pada periode ini, mulai dari perjalanan mudik, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), hingga peningkatan konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, peningkatan aktivitas tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mengabaikan tujuan finansial di masa depan.

"Melalui fitur digital seperti Growth pada aplikasi wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan finansial mereka secara lebih terstruktur, sehingga setiap impian dapat dipersiapkan dengan langkah yang jelas dan konsisten," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).

BNI menilai momentum Ramadan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap kondisi keuangan sekaligus menyusun rencana finansial yang lebih baik. Perencanaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan jangka panjang yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Okki menjelaskan bahwa fitur Growth dirancang untuk memudahkan nasabah mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial jangka panjang. Perencanaan tersebut dapat mencakup dana pendidikan, rencana pernikahan, hingga kebutuhan masa depan keluarga.

Dalam fitur Growth, wondr by BNI menyediakan berbagai instrumen finansial yang dapat dimanfaatkan nasabah dalam satu platform digital. Nasabah dapat memilih produk seperti tabungan berjangka maupun deposito untuk mendukung rencana keuangan yang telah ditetapkan.

Salah satu fasilitas yang tersedia adalah fitur Life Goals yang memungkinkan nasabah menabung untuk tujuan tertentu. Melalui fitur ini, pengguna dapat menentukan target dana, jangka waktu pencapaian, serta besaran setoran bulanan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Selain itu, nasabah juga dapat memanfaatkan layanan deposito digital yang tersedia di dalam aplikasi. Produk tersebut menawarkan suku bunga hingga 2,50 persen per tahun dengan fleksibilitas pencairan dana kapan saja tanpa dikenakan penalti.

Fitur ini juga dilengkapi dengan pemantauan target finansial secara personal. Nasabah dapat memantau perkembangan dana yang telah disisihkan serta mengelola aset dalam berbagai mata uang melalui dukungan layanan multi-currency.

Di sisi lain, aplikasi wondr by BNI juga mendukung berbagai kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran. Berbagai layanan pembayaran dan transfer tersedia untuk memudahkan aktivitas finansial nasabah pada periode tersebut.

Nasabah dapat menggunakan pembayaran QRIS di berbagai merchant untuk kebutuhan belanja harian. Selain itu, TapCash juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan mudik, termasuk transaksi di jalan tol dan transportasi.

Kemudahan transfer dana juga tersedia melalui aplikasi tersebut, sehingga nasabah dapat berbagi THR kepada keluarga dan kerabat di berbagai daerah dengan lebih praktis. Layanan digital ini diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Lebaran.

Okki mengatakan BNI terus memperkuat inovasi layanan digital untuk meningkatkan pengalaman pengelolaan keuangan nasabah. Perseroan berupaya menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital.

"Melalui wondr by BNI, kami ingin memberikan pengalaman pengelolaan keuangan yang lebih praktis dan membantu nasabah tumbuh secara finansial sesuai dengan tujuan hidup mereka," pungkas dia.

BNI berharap pemanfaatan layanan digital tersebut dapat membantu masyarakat menyeimbangkan kebutuhan konsumsi selama Ramadan dan Lebaran dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Pengelolaan keuangan yang disiplin sejak dini dinilai penting untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan hidup di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan target kepada Danantara Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS atau Rp800 triliun kepada negara tiap tahun.

Dalam pidato peringatan satu tahun Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, Prabowo mengatakan target tersebut berasal dari perhitungan tingkat pengembalian aset atau return on assets (ROA) minimal sebesar 5 persen dari total aset yang dikelola Danantara.

Ia menyebut perusahaan yang baik dapat menyetor ROA minimal 10 persen per tahun. Sementara untuk Danantara, hanya ditargetkan 5 persen per tahun lantaran baru satu tahun bertugas untuk mengelola aset negara.

"Kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5 persen ROA, berarti Danantara harus kembalikan ke negara 50 miliar dolar AS tiap tahun, Rp800 triliun," kata Prabowo.

Presiden menegaskan Danantara harus memiliki target jangka panjang untuk pengelolaan aset negara. Ke depannya, Danantara diharapkan mampu memberikan ROA 10 persen hingga 15 persen per tahun.

Namun demikian, Presiden tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja Danantara pada tahun pertamanya. Ia juga mengingatkan bahwa Danantara masih akan menghadapi banyak tantangan ke depan.

"Saya ingatkan, sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5 persen minimal kembali ke negara. 50 miliar dolar AS minimal," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300 persen.

Presiden mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dikelola secara terintegrasi dan profesional.

Pembentukan Danantara dinilai sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan berbagai aset negara agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dengan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada momen libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Upaya tersebut diwujudkan dengan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026, dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan pukul 10.00-12.00 waktu setempat. Dengan layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina dan Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran.

"Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional berupa layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mempermudah jangkauan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI.

Okki menegaskan, penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang.

"BNI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati bagi nasabah di berbagai situasi, termasuk pada masa libur Lebaran," tutur Okki.

Lebih lanjut, BNI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital perbankan yang tersedia selama 24 jam, seperti aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung kelancaran transaksi selama masa libur Lebaran," kata Okki.

Dengan kombinasi layanan kantor cabang terbatas, mobil layanan perbankan, serta kanal digital yang beroperasi sepanjang waktu, BNI berkomitmen melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat secara mudah, aman, dan nyaman selama libur Idul Fitri.

Informasi lebih lanjut terkait operasional terbatas BNI dapat diakses di sini.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meluncurkan program "BRI Tabungan Mystery Box" yang menawarkan pengalaman menabung lebih menarik bagi nasabah baru. Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh berbagai hadiah mulai dari cashback, voucher belanja, kartu BRIZZI, hingga Tabungan Emas.

Program tersebut berlangsung mulai 2 Maret hingga 30 Juni 2026 dan dapat diikuti oleh nasabah baru BRI di seluruh Indonesia. Melalui konsep mystery box, nasabah yang memenuhi syarat berpeluang mendapatkan hadiah dengan total kuota lebih dari 1.000 hadiah.

Program tersebut berlangsung mulai 2 Maret hingga 30 Juni 2026 dan dapat diikuti oleh nasabah baru BRI di seluruh Indonesia. Melalui konsep mystery box, nasabah yang memenuhi syarat berpeluang mendapatkan hadiah dengan total kuota lebih dari 1.000 hadiah.

Peluncuran program ini merupakan bagian dari transformasi BRIVolution Reignite yang tengah dijalankan BRI. Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat basis dana murah atau current account saving account (CASA) sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan dana pihak ketiga.

Transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Dana pihak ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 7,4 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1.467 triliun. Rasio CASA juga meningkat menjadi 70,6 persen, sementara cost of fund membaik menjadi 2,9 persen, turun dibandingkan 3,1 persen pada akhir 2024.

Adapun inisiatif Tabungan Mystery Box ini mencerminkan langkah strategis BRI guna menghadirkan solusi yang relevan dan bernilai tambah bagi nasabah. Dengan kombinasi layanan yang terintegrasi dan program yang menarik, nasabah baru dapat langsung merasakan manfaat sejak hari pertama bergabung dalam ekosistem BRI.

"Program ini kami rancang untuk menghadirkan pengalaman yang menarik bagi nasabah baru, sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan digital sejak awal," ujar Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto.

"Dengan demikian, pertumbuhan dana yang tercipta tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga didukung oleh nasabah yang aktif dan engaged," tambahnya.

Dia menambahkan, ragam hadiah yang ditawarkan juga mencerminkan ekosistem layanan BRI yang lengkap. Mulai dari transaksi perbankan, pembayaran non-tunai, hingga alternatif investasi emas digital.

Untuk mengikuti program ini, nasabah baru perlu memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BRI:- Melakukan setoran awal minimal Rp10.000.000 dan dana akan di-hold selama 3 bulan.- Menambahkan angka "130" pada nominal setoran awal sebagai tanda keikutsertaan program.- Mengaktivasi BRImo dan BRI Debit.- Memastikan sumber dana berasal dari fresh fund (bukan dari rekening simpanan atau pinjaman yang sudah ada di BRI).

Nasabah yang memenuhi seluruh persyaratan berkesempatan mendapat hadiah dari Mystery Box dengan total kuota sebanyak lebih dari 1.000 hadiah berupa Cashback, Voucher belanja, BRIZZI, hingga Tabungan Emas.

Informasi lebih lanjut mengenai program BRI Tabungan Mystery Box dapat dapat diakses dari kanal resmi BRI melalui tautan bbri.id/hadiahbri atau dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat.

JAKARTA - Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Kuala Lumpur Malaysia, Harry Ayusman mengaku, menerima uang dua mingguan dari salah satu terdakwa, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019. Menurut Harry, uang tersebut total mencapai puluhan juta Rupiah.

Hal itu disampaikan Harry saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dalam siding tersebut Harry hadir secara virtual.

Awalnya, jaksa bertanya ke Harry perihal pernah tidaknya ia menerima uang selama menjabat kepala seksi di RPTKA. Harry pun mengamini hal tersebut. "Pernah Pak. Kami dapat uang dua mingguan," kata Harry.

Jaksa kemudian mendalami berapa besar nominal uang dua mingguan tersebut. "Kalau enggak salah Rp1,5 juta, Pak," kata Harry menjawab pertanyaan jaksa.

Harry mengklaim, tidak tahu asal muasal pemberian uang tersebut. Belakangan ia ketahui jika Wisnu selaku atasannya yang memberikan uang tersebut.

Hal itu ia simpulkan berdasarkan kata-kata yang disampaikan pihak yang menyerahkan uang kepada dirinya. "Dari Pimpinan Pak, bahasanya itu," ujarnya.

Lihat video: KPK Ungkap Aliran Uang Mencurigakan 4 Tahanan Baru Kasus TKA di Kemnaker Sindo Prime



Jaksa kemudian mengulik soal total penerimaan Harry terkait uang yang dimaksud.

"Rp70 juta, Pak" kata Harry.

Menurutnya, jumlah tersebut sudah ia kembalikan ke rekening penampungan KPK. Dalam BAP-nya, Harry merincikan uang mingguan ia terima sebesar Rp60 juta, dan 10 juta lainnya berasal uang Lebaran dan uang akhir tahun yang masing-masing Rp5 juta.

Delapan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dari pemerasan tersebut, nilai angka yang didapatkan mencapai Rp135.299.813.033.

Adapun, para terdakwa terdiri dari, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan DA (Devi Angraeni) selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

Menurut jaksa, mereka melakukan pemerasan terhadap calon pengurus RPTKA, baik secara pribadi maupun agen tenaga kerja asing. Dari perbuatan itu, kemudian memperkaya masing-masing terdakwa.

Berikut rinciannya:

1. Suhartono pada 2020-2023 sebesar Rp460.000.000

2. Haryanto pada 2018-2025 sebesar Rp84.720.680.773 dan satu unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B1354HKY

3. Putri Citra Wahyoe pada 2017-2025 sebesar Rp6.398.833.496

4. Jamal Shodiqin pada 2017-2025 sebesar Rp551 160.000

5. Alfa Eshad pada 2017-2025 sebesar Rp5.239.438,471

6. Wisnu Pramono pada 2017-2019 sebesar Rp25.201.990.000 dan satu unit sepeda motor vespa tipe primavera 150 ABS A/T dengan nomor polisi 84880BUG

7. Devi Angraeni pada tahun 2017-2025 sebesar Rp3.250.392.000

8. Gatot Widiartono pada tahun 2018 s/d 2025 sebesar Rp9.479.318 293.