Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja

Tanjungpinang (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga triwulan I 2026 telah menyerap 5.000 tenaga kerja yang didominasi warga lokal.

"KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo di Bintan, Selasa.

KEK Galang Batang ditargetkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja selama beberapa tahun ke depan, seiring adanya perluasan investasi di kawasan industri pengolahan alumina tersebut.

Kehadiran kawasan ekonomi khusus ini juga berperan penting menurunkan angka pengangguran di Bintan secara signifikan, yaitu dari 8,21 persen pada 2021, menjadi 4,53 persen pada 2024.

Selain itu, kata Budhi, KEK Galang Batang terus menunjukkan pertumbuhan investasi signifikan sepanjang tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp15,6 triliun. Kawasan ini menjadi penyumbang investasi terbesar di wilayah Bintan.

Sementara pada triwulan I 2026, sambungnya, realisasi investasi di kawasan tersebut kembali bertambah sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari total realisasi investasi Bintan triwulan I 2026 sebesar Rp5,8 triliun, sekitar 71 persen berasal dari kontribusi KEK Galang Batang," ujar dia.

Menurut Budhi saat ini terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di KEK Galang Batang. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang didominasi investor asal Tiongkok, dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan penggerak utama.

Ia menjelaskan PT BAI tengah fokus membangun dan menyelesaikan Smelter Grade Alumina (SGA) tahap II, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 juta ton per tahun.

Selain proyek SGA, lanjutnya, sejumlah investasi baru pun tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan industri kaustik soda, fasilitas smelter, serta pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

"PT BAI masih berfokus pada proses pemurnian bauksit menjadi SGA, sedangkan pembangunan fasilitas smelter akan dilakukan pada tahap berikutnya, menggunakan bahan baku bauksit yang dipasok dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Hasfarizal Handra menyebutkan KEK Galang Batang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, karena sebagian pasokan kebutuhan logistik karyawan perusahaan itu dipasok dari UMKM lokal.

Ia mengutarakan KEK Galang Batang termasuk dalam 14 KEK yang ada di Kepri, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai kawasan ekonomi khusus terbanyak di Indonesia. Beberapa contoh KEK lainnya di Kepri, yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park di Kota Batam.

​Keberadaan KEK di Kepri mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi, karena menawarkan efisiensi birokrasi yang efektif dan efisien. Pelaku usaha dapat menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan usaha secara langsung melalui administrator KEK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KEK.

​"Administrator KEK siap memfasilitasi pelaku usaha atau investor, misalnya terkait perizinan, tanpa perlu repot-repot mengurus ke dinas terkait atau pemerintah pusat," kata Hasfarizal.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, menerima komitmen investasi senilai 1,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp20 triliun, untuk pengembangan ekosistem Battery Energy Storage System (BESS).

"Kemitraan strategis dengan Aslan Energy Capital wujud nyata dari visi besar kami, untuk menempatkan KEK Palu jadi poros utama ekosistem energi bersih dan hilirisasi di kawasan Timur Indonesia," kata Dirut PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Sony Panukma Widianto yang dihubungi dari Palu, Rabu.

Langkah strategis itu dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, antara PT BPST selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengembang KEK Palu dengan Aslan Energy Capital (AEC), platform investasi energi bersih dan infrastruktur global yang berbasis di Singapura.

Kerja sama itu dalam bentuk pengembangan ekosistem Battery Energy Storage System (BESS) Gigafactory dan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) Hub bertaraf internasional.

Pembangunan akan dikembangkan secara komprehensif dan bertahap di atas lahan industri seluas kurang lebih 40 hektare di dalam ekosistem KEK Palu yang strategis.

Pada tahap pengembangan awal, fasilitas manufaktur ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi sebesar 8 GWh per tahun, dengan peta jalan ekspansi yang siap ditingkatkan hingga 12–15 GWh pada fase berikutnya.

Kehadiran gigafactory itu diharapkan tidak hanya mendukung hilirisasi industri baterai berbasis nikel di tanah air, tetapi juga mengamankan rantai pasok energi bersih dan kendaraan listrik, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun permintaan ekspor ke kawasan ASEAN, Australia, dan AS.

"Proyek ini bukan sekadar investasi infrastruktur, melainkan sebuah lompatan transformatif yang akan membawa dampak jangka panjang bagi kemandirian energi dan daya saing industri nasional," katanya menegaskan.

Dia meyakini bahwa inisiatif bernilai triliunan rupiah itu, akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan nilai tambah bagi kekayaan sumber daya alam, dan yang terpenting, menghadirkan ribuan peluang kerja berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Keyakinan yang sama turut disampaikan oleh Chief Executive Officer AEC Muthu Chezhian, yang mengatakan keputusan investasi itu didasari oleh kajian strategis terhadap keunggulan komparatif yang dimiliki Palu.

"Indonesia memegang peranan krusial dalam peta jalan transisi energi global masa depan. Palu menawarkan kombinasi yang sangat istimewa, akses langsung terhadap sumber daya nikel, konektivitas perdagangan maritim internasional, serta komitmen kuat dari pemerintah terhadap hilirisasi industri," jelasnya.

Ia juga menekankan prospek masa depan terkait permintaan infrastruktur penyimpanan energi. Dimana, pergeseran fundamental operator pusat data (data center) berskala global mulai beralih dari sistem UPS konvensional ke solusi BESS demi mencapai efisiensi dan standar operasional yang lebih hijau.

"KEK Palu memiliki potensi luar biasa untuk mendukung infrastruktur pusat data generasi berikutnya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang menegaskan pemerintah sangat optimistis kehadiran investasi di sektor teknologi tinggi, dan penyimpanan energi tersebut.

"Hal ini sejalan dengan upaya kita menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional," katanya.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memproyeksikan dampak positif yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain membuka lapangan kerja yang sangat luas, proyek itu diyakini akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, menarik minat investasi lanjutan di sektor terkait, serta mengukuhkan identitas Palu sebagai pusat industri modern yang patut diperhitungkan di Indonesia Timur.

Inisiatif berskala raksasa ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1.300 tenaga kerja ahli secara langsung, serta menumbuhkan lebih dari 3.000 lapangan kerja tidak langsung yang akan tersebar di berbagai sektor pendukung dan rantai pasok industri.

KEK Palu adalah kawasan industri terpadu berskala internasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang terintegrasi langsung dengan Pelabuhan Pantoloan, menjadikannya gerbang logistik dan industri utama di Kawasan Timur Indonesia.

KEK Palu dirancang untuk mendukung industri pengolahan berbasis sumber daya alam, manufaktur presisi, logistik, serta menjadi pusat pengembangan energi bersih dan hilirisasi industri nasional.

Pewarta: Fauzi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali berisiko menjadi suaka pajak (tax haven).

Menurut Purbaya, aset investor global yang masuk ke KEK Finansial akan berpotensi menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek sektor riil di Indonesia, termasuk yang digarap Danantara, serta untuk APBN melalui pasar SBN.

Purbaya tidak menampik bahwa aset investor global ini rencananya tidak dipajaki saat masuk ke KEK, sebagai salah satu insentif yang ditawarkan. Akan tetapi, dia menilai itu tidak akan menjadi suaka pajak.

"Kenapa tiba-tiba anda bilang design tax haven? Kira-kira yang akan akan kami buat adalah seperti di Dubai, 100 hektare atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekaligus. Itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, enggak saya pajakin," ujarnya pada konferensi pers KSSK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Purbaya, investor berpeluang tertarik untuk menanamkan modalnya ke proyek Danantara maupun SBN pemerintah. Proyek Danantara khususnya dianggap sebagai nilai tambah yang ditawarkan Indonesia Financial Center (IFC).

Sebab, pusat keuangan internasional di negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA) maupun Singapura tidak memiliki proyek sektor riil yang memiliki return tinggi.

"Kalau dia [aset investasi] ditaruh di situ [KEK] saja enggak diapa-apain, dia enggak akan dapat return. Return-nya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya [pasar SBN], tempat Pak Gubernur BI [SRBI], di sektor finansial yang lain. Tetapi yang paling menarik kan di sektor riil," terang mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini.

Purbaya memastikan desain dari KEK Finansial akan dibuat dalam waktu yang tidak lama. Dari otoritas fiskal, dia menyatakan bersedia menawarkan insentif kepada investor global asalkan bersedia ikut menanamkan modalnya di proyek-proyek di luar KEK.

"Ketika dia keluar ada hasil, ada pajak dan lain-lain dan ekonomi jalan. Jadi kamu punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kami lebih sustainable," tuturnya.

Adapun dari lokasinya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tengah melirik sejumlah KEK di Bali. Beberapa di antaranya adalah KEK Kura-Kura dan KEK Sanur.

Namun, Airlangga memastikan Bali menjadi tempat pembangunan IFC sejalan dengan banyaknya KEK yang sudah beroperasi di Pulau Dewata itu.

"Kemudian kami juga melihat di wilayah Barat dan juga ada di lokasi lain di dekat Benoa. Jadi kami melihat ke depan financial center ini ada peluang," ujarnya kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Airlangga, yang ditugasi untuk mengkaji pembentukan IFC oleh Presiden, turut memastikan ada badan otoritas khusus yang mengelola KEK Finansial.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menyebut tujuan utama pemerintah membangun KEK Finansial yakni menarik investasi ke dalam negeri. Dengan adanya dampak perang yang turut sampai di negara-negara Teluk, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan untuk menyaingi Singapura hingga Hong Kong.

Saat ditanya terkait dengan risiko Indonesia menjadi tax haven atau surga pajak, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan berbagai insentif setara dengan negara-negara lain dan proyek potensial untuk dibiayai

"Yang paling penting kan tujuannya adalah untuk menarik investasi. Itu potensinya berbagai macam dan kami melihat sekarang kan dimanfaatkan maksimal oleh Singapura. Nah Singapura ini enggak ada pesaing apalagi dengan adanya global geopolitik di Timur Tengah, sehingga alternatifnya sekarang hanya Singapura dan Hong Kong. Nah tentu kami juga punya potensi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KEK itu.

Namun demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sebelumnya menilai wacana IFC ini malah akan mendorong pembuatan tax haven alias surga pajak. Dia menilai wacana ini sudah lama digodok sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sedari jaman Pak Jokowi memang ada kelompok yang ingin membuat tax haven di Indonesia, beruntung saat itu ditentang keras Sri Mulyani. Sekarangkan punggawa penting Kemenkeu sudah berganti semua, ya enggak heran saya kalau ide pembuatan tax haven di Indonesia muncul lagi." ujarnya kepada Bisnis.

Padahal, lanjut Fajry, Indonesia sudah menawarkan berbagai instrumen insentif pajak guna menarik investasi. Pada 2025 lalu, Kemenkeu pun sudah menggelontorkan sekitar Rp7 triliun untuk tax holiday dan tax allowance.

Saat ini pun pemerintah menyiapkan skema kredit pajak yang dapat dikembalikan, atau Qualified Refundable Tax Credit (QRTC), maupun insentif Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour (SBTI SH).

"Kalau untuk menarik investasi, kita sudah ada kok instrumen insentif pajak. Apalagi nanti akan disiapkan skema QRTC dan SBTI-SH untuk menarik investasi dari luar negeri. Manfaat dan biayanya lebih jelas, terukur, dan terawasi dengan baik," tuturnya

Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengungkapkan ragam tantangan yang dihadapi KEK di Indonesia seiring dengan gejolak geopolitik, terjadinya perang di Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah investor cenderung lebih selektif dalam melakukan ekspansi. Keputusan investasi saat ini lebih berhati-hati, dipengaruhi oleh kondisi permintaan global, arah kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta volatilitas nilai tukar dan suku bunga global.

Kedua, terjadinya disrupsi pada rantai pasok global yang berdampak pada peningkatan biaya logistik dan produksi. Hal ini turut memengaruhi perhitungan kelayakan investasi, termasuk di KEK.

Ketiga, persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Berbagai negara secara aktif menawarkan insentif dan kemudahan regulasi yang semakin kompetitif untuk menarik relokasi industri global.

"Namun demikian, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang. Indonesia, melalui KEK, memiliki posisi strategis untuk menangkap relokasi industri global dengan menawarkan kombinasi insentif, kemudahan berusaha, serta potensi pasar domestik yang besar," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (30/4/2026).

Dengan demikian, menurutnya meskipun investor saat ini lebih selektif, KEK tetap memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi investasi yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini pada dasarnya sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

KEK pun terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek kebijakan, layanan, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan SDM, teknologi, dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

- 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.

- 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.

- 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.

- 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.

- 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.

- 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir tahun 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya menggenjot daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia melalui berbagai strategi seiring dengan langkah aktif negara-negara di Asean yang juga mengembangkan kawasan industrinya.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan pemerintah terus memperkuat daya saing KEK melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah penguatan regulasi yang akan memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian hukum yang lebih baik agar proses bisnis dapat lebih efisien dan transparan.

"Selain itu, pemerintah fokus pada penguatan infrastruktur dan konektivitas di sekitar KEK, termasuk pengembangan pelabuhan, jalan tol, dan akses logistik yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga KEK di Indonesia dapat bersaing dengan kawasan industri di negara lain," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (29/4/2026).

Di saat yang sama, saat ini pemerintah mulai mengarahkan pengembangan KEK ke sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, seperti hilirisasi sumber daya alam, industri berteknologi tinggi, industri kendaraan listrik, teknologi digital, kesehatan, pendidikan, research and development, dan lainnya. Tujuannya adalah agar KEK di Indonesia tidak hanya bersaing dari sisi biaya tetapi juga dari sisi nilai dan teknologi.

Upaya lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan promosi investasi secara global. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku industri untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor industri, serta aktif melakukan diplomasi ekonomi dan promosi KEK di berbagai forum internasional.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

• 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.
• 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.
• 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.
• 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.
• 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.
• 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Akan tetapi, KEK Indonesia menghadapi tantangan persaingan, termasuk di level Asean. Thailand dan Vietnam misalnya tengah gencar menawarkan investasi di bidang industri.

Malaysia dan Singapura telah menyepakati perjanjian bersama penerapan KEK Johor-Singapura (Johor-Singapore Special Economy Zone/JS-SEZ) pada 2025. Kawasan khusus itu dibangun di Johor demi mendukung investasi serta menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan.

Pemimpin kedua negara berharap melalui zona khusus ekonomi ini negara mereka bisa sama-sama menarik investor.

JS-SEZ menjadi kawasan ekonomi khusus lintas batas pertama di regional Asia Tenggara yang sudah menargetkan sekitar 50 proyek dalam lima tahun pertamanya. Kedua negara juga mengharapkan penciptaan 20.000 lapangan pekerjaan dari KEK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan bahwa realisasi investasi kumulatif dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga kuartal I/2026 mencapai angka Rp353 triliun. Kawasan ini juga dikatakan berhasil menyerap hingga lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

Angka realisasi investasi kumulatif tersebut didapat dari 365 Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) yang berada di kawasan-kawasan ekonomi yang mempunyai fungsi khusus itu. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kek pun menyebut bahwa angka Rp353 triliun itu merupakan sebuah tren yang positif.

Laporan itu, seperti dikutip pada Selasa (28/4/2026), juga mencatat bahwa terdapat tambahan investasi sebesar Rp17,5 triliun pada kuartal I/2026, yang merupakan sekitar 25% dari target 2026. Hingga saat ini, KEK telah menyerap 273.301 tenaga kerja, dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 24.229 orang pada kuartal I/2026, yaitu 47% dari target tahun 2026.

Dari 25 KEK yang ada hingga saat ini, sebanyak 10 KEK telah mencapai lebih dari 25% target investasi. Sementara itu, 11 KEK telah menuntaskan 25% target penyerapan tenaga kerja yang ada.

Kemudian, berdasarkan kajian Prospera, yaitu Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi, tercatat bahwa wilayah dengan KEK mampu menarik Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 173% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tanpa KEK. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di wilayah dengan KEK, yatiu sekitar 4% lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, pun mengatakan bahwa selain berfokus pada pada peningkatan investasi, pengembangan KEK juga didorong untuk memperkuat kualitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan sekaligus akselerator dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” ujar Airlangga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Agar dampak tersebut dapat direalisasikan, Airlangga menegaskan pentingnya dukungan dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga negara dalam percepatan pengembangan KEK. Selain itu, dia menyebut bahwa KEK juga membutuhkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha.

Tidak ketinggalan, dia pun menyampaikan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk menjawab kebutuhan pembangunan pusat dara. Hal itu, katanya, diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi kuantum.

Dia dan pihaknya menyebutkan bahwa terdapat dua kawasan strategis yang berpotensi untuk menjadi titik sentral dari pengembangan pusat data di Indonesia, yaitu KEK yang berada di Batam dan KEK Bitung.

Airlangga berharap bahwa hasil rapat kerja tersebut dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi KEK Indonesia.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional KEK yang akan berlangsung dalam dua hari kedepan ini dapat menuntaskan upayadebottlenecking[penghilangan kemacetan proses] berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyatakan bahwa pengembangan KEK pun perlu didukung oleh kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, diperlukan upaya penguatan taut-suai (link and match) antara kebutuhan KEK dengan kurikulum dan kapasitas pelatihan.

“Juga [diperlukan] langkah proaktif dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK dan para PU dalam bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja secara cepat dan tepat,” tutur Edwin.

Rakernas KEK diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan pengembangan KEK, termasuk aspek perizinan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera memberikan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk 6 kawasan baru. Saat ini, total investasi kumulatif di 25 KEK telah mencapai Rp336 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 249.000 orang sejak dibentuk 2012 hingga 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah meyakini kehadiran KEK menjadi daya tarik investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hal ini karena kawasan tersebut menawarkan kepastian usaha melalui kemudahan perizinan, layanan insentif, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi bagi pelaku industri.

“Ada 6 KEK yang sekarang PP-nya sedang menunggu penandatanganan dan relatif tersebar dari di sisi bidang usahanya juga tersebar,” kata Susi kepada wartawan di sela-sela agenda Iftar Media Gathering Dewan Nasional KEK, Kamis (12/3/2026).

Sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja akan difasilitasi untuk berkembang di KEK. Dengan kepastian regulasi dan fasilitas yang tersedia, investasi di kawasan tersebut diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Selain itu, berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta Free Trade Agreement (FTA) juga dinilai dapat mendorong masuknya industri berorientasi ekspor ke dalam KEK.

Perjanjian tersebut membuka akses pasar global yang lebih luas sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk industri yang diproduksi di kawasan tersebut.

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan realisasi investasi di kawasan tersebut terus meningkat. Pada 2025 saja, investasi yang masuk ke KEK mencapai Rp82,6 triliun atau sekitar 98% dari target, dengan tambahan penyerapan tenaga kerja 88.541 orang.

“KEK merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menarik investasi asing langsung atau FDI,” ujar Rizal dalam agenda Media Gathering Sekjen Dewan Nasional KEK, Kamis (12/3/2026).

Saat ini Indonesia memiliki 25 KEK yang terdiri dari 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK pendidikan dan teknologi, serta satu KEK jasa perawatan pesawat.

Dia menerangkan, menurut kajian Prospera dan LPEM UI, keberadaan KEK mampu meningkatkan daya tarik investasi daerah. Wilayah yang memiliki status dan fasilitas KEK dapat menarik investasi hingga 77% lebih tinggi dibandingkan wilayah tanpa KEK.

“Pada KEK industri, investasi asing langsung bahkan bisa mencapai sekitar 179% lebih tinggi dibandingkan wilayah non-KEK,” tuturnya.

Selain menarik investasi, aktivitas industri di dalam kawasan juga memicu efek ekonomi turunan seperti pertumbuhan sektor logistik, perdagangan, konstruksi, dan jasa penunjang di wilayah sekitar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan pemerintah mulai melakukan pendataan langsung aktivitas perusahaan di KEK sejak 2025 untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Pendataan tersebut mencakup nilai produksi, biaya produksi, belanja modal, serta penyerapan tenaga kerja perusahaan di dalam kawasan.

“Tujuan dibentuknya KEK adalah untuk meningkatkan investasi hingga ratusan triliun rupiah, mempercepat pembangunan, menyerap tenaga kerja, serta mempermudah perdagangan komoditas antarnegara,” ujarnya.

Berdasarkan survei triwulan IV 2025, total penambahan aset atau investasi di KEK mencapai Rp15,1 triliun dalam satu triwulan. Investasi terbesar tercatat di KEK Sei Mangkei sebesar Rp4,349 triliun dan KEK Kendal sebesar Rp3,067 triliun.

Dari sisi pasar, sekitar 58% pendapatan produksi perusahaan di KEK berasal dari ekspor, sementara 42% berasal dari pasar domestik.

“Ini menunjukkan banyak produk bernilai tambah yang dihasilkan di KEK ditujukan untuk pasar global,” ujar Edy.

Selain itu, struktur bahan baku industri di kawasan juga mulai didominasi pasokan domestik. Sekitar 58% bahan baku berasal dari dalam negeri, sementara sisanya masih impor.

Salah satu kawasan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah KEK Kendal di Jawa Tengah yang berfokus pada industri manufaktur seperti furnitur, makanan dan minuman, otomotif, tekstil, dan fashion.

Direktur Eksekutif KEK Kendal Juliani Kusumaningrum mengatakan sejak memperoleh status KEK pada 2019, kawasan tersebut telah menarik komitmen investasi kumulatif Rp187 triliun.

Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp14,29 triliun dari pelaku usaha dan Rp1,4 triliun dari badan usaha pengelola kawasan.

“Realisasi tersebut bahkan mencapai sekitar 189% dari target yang dijanjikan hingga 2024,” ujarnya.

Jumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan juga meningkat menjadi 139 perusahaan, sementara penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 19.000 orang, melampaui target awal sebesar 11.000 pekerja.

Dampak ekonomi kawasan juga terlihat pada kinerja daerah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kendal meningkat dari minus 1,51% pada 2020 menjadi 8,84% pada 2025, disertai penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

“KEK Kendal diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi, tidak hanya bagi Kabupaten Kendal tetapi juga bagi Jawa Tengah dan Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten atau D-HUB SEZ mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,19 triliun sepanjang 2025.

Kepala BUPP KEK ETKI, Lindawaty menjelaskan KEK ETKI sendiri rencananya akan dibangun di lahan seluas 60 Hektare (Ha) di area kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) CIty, Tangerang, Banten.

Adapun hingga akhir tahun lalu, KEK tersebut berkontribusi menyerap sebanyak 832 tenaga kerja. Capaian investasi tahun pertama ini diklaim masih selaras dengan target yang tertuang dalam studi kelayakan (feasibility study) awal.

“Investasi di KEK tahun 2025 itu mencapai Rp1,19 triliun baik dari pelaku usaha maupun dari kami, BUPP di KEK. Sebenarnya kalau secara kontribusi kita lihat feasibility study ketika kita membuat KEK, masih align sih [capaiannya]. Kita masih mengejar target yang ditetapkan di awal,” ujar Lindawaty dalam Konferensi Pers di Jakarta, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sementara itu, sepanjang tahun ini BSDE menargetkan tambahan suntikan modal baru sebesar Rp500 miliar yang diproyeksikan datang sepenuhnya dari para pelaku usaha. Target ini dipasang guna menjaga momentum pertumbuhan kawasan yang baru berusia setahun tersebut.

Secara jangka panjang, KEK ETKI mematok target investasi kumulatif tembus angka Rp18,8 triliun dalam rentang waktu 20 tahun ke depan. Nilai investasi jumbo tersebut diharapkan terus merangkak naik seiring dengan masuknya berbagai pemain global di bidang edukasi dan kesehatan internasional.

“Jadi usianya memang baru setahun, namun demikian secara investasi kita membukukan investasi Rp1,19 triliun dan tenaga kerja di 832 orang di tahun 2025. Dengan target jangka panjang KEK itu di Rp18,8 triliun sampai dengan 20 tahun ke depan,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, KEK ETKI diresmikan di ujung periode kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan mulai berlaku sejak 7 Oktober 2024.

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten,” bunyi pasal 1 beleid tersebut.

Selanjutnya, PT Surya Inter Wisesa (SIW) selaku anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD) akan mengembangkan KEK di lahan seluas 59,68 hektare, dengan target realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh dan akan menyerap tenaga kerja 13.446 orang.

Kegiatan usaha di KEK di Tangerang meliputi bidang pendidikan dengan beroperasinya Monash University sebagai universitas terbaik ke-42 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 start-up, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat realisasi investasi KEK secara kumulatif mencapai Rp 335 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 248.459 orang selama periode 2012–2025.

“Sepanjang 2025, berdasarkan data sementara, realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp 82,5 triliun atau 98 persen dari target. Bahkan, hanya dalam kuartal IV 2025, investasi yang masuk bertambah sebesar Rp 21 triliun. Hal ini menunjukkan kinerja KEK yang solid dan konsisten,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Senin(2/2/2026).

Kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari kinerja ekspor. Pada 2025, nilai realisasi ekspor dari KEK mencapai Rp 43,95 triliun, meningkat Rp 21,93 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor tersebut berasal dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi, antara lain smelter grade alumina dari KEK Galang Batang, oleochemical dari KEK Sei Mangkei, anoda dari KEK Kendal, serta produk olahan tembaga dari KEK Gresik. Edwin menilai capaian tersebut mencerminkan penguatan hilirisasi industri nasional.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi data kinerja, pelaporan pelaku usaha di KEK dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi KEK pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Sistem tersebut difasilitasi oleh Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), katanya menjelaskan.

Mekanisme tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pengelolaan serta evaluasi kinerja KEK secara komprehensif.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian pemerintah, antara lain percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan; optimalisasi implementasi fasilitas fiskal; dukungan pengembangan infrastruktur kawasan; serta penguatan kemudahan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lebih lanjut, dalam aspek ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berperan memastikan pemenuhan norma, perlindungan, serta kepastian hak tenaga kerja.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong realisasi investasi dan pengembangan sektor industri serta hilirisasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi turut memperkuat dukungan terkait pengelolaan tenaga kerja asing di KEK secara selektif dan terkontrol.

Capaian investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor tersebut memperkuat peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

KEK didorong untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.

Melalui rapat kerja nasional (Rakernas) tersebut, Sekretariat Dewan Nasional KEK terus memperkuat fungsi pengawalan, koordinasi, dan fasilitasi kebijakan agar pengembangan KEK berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga daya saing KEK serta memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan. Evaluasi kinerja KEK tidak hanya menjadi sarana penilaian capaian, tetapi juga pijakan untuk merumuskan langkah percepatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan lapangan,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat kinerja kawasan ekonomi khusus (KEK) menunjukkan tren positif dengan realisasi investasi kumulatif tembus Rp335 triliun hingga 2025. Capaian ini mendorong penyerapan tenaga kerja yang mencapai 248.459 orang.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, merinci bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 98% dari target yang ditetapkan pemerintah.

"Sepanjang 2025, berdasarkan data sementara, realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp82,5 triliun atau 98% dari target. Bahkan, hanya dalam Triwulan IV 2025, investasi yang masuk bertambah sebesar Rp21 triliun, hal ini menunjukkan kinerja KEK yang solid dan konsisten," ujar Edwin dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).

Selain investasi, nilai ekspor dari KEK pada 2025 mencapai Rp43,95 triliun. Angka ini melonjak sebesar Rp21,93 triliun jika dibandingkan dengan perolehan ekspor pada tahun sebelumnya.

Adapun, lonjakan ekspor ini didorong oleh sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang menjadi fokus hilirisasi industri nasional. Beberapa komoditas utama yang menyumbang angka ekspor tersebut antara lain Smelter Grade Alumina dari KEK Galang Batang, Oleochemical dari KEK Sei Mangkei, Anoda dari KEK Kendal, serta produk olahan tembaga dari KEK Gresik.

Meski kinerja tumbuh, pemerintah tetap menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Optimalisasi fasilitas fiskal dan penguatan kemudahan berusaha sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjadi prioritas evaluasi.

Sektor ketenagakerjaan juga menjadi poin utama yang dibahas, di mana Kementerian Ketenagakerjaan bertugas memastikan perlindungan hak pekerja, sementara Kementerian Imigrasi menyempurnakan pengelolaan tenaga kerja asing secara selektif.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri.

"KEK didorong untuk berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah," pungkas Edwin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai menunjukkan tren positif menjelang akhir 2025.

Hingga kuartal III-2025, total realisasi investasi kumulatif di 25 KEK mencapai Rp 314 triliun.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menyebut China masih menjadi negara dengan porsi investasi terbesar di KEK Indonesia.

“China paling banyak. Tapi ada juga dari Belanda, Eropa, Korea, dan Jepang. Yang memang paling besar itu dari China,” kata Edwin di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Edwin, minat investor masih berfokus pada sektor industri.

Sejumlah subsektor yang tumbuh cepat antara lain petrokimia, industri baterai kendaraan listrik, hilirisasi mineral dan sawit, hingga smelter tembaga, nikel, dan alumina.

Beberapa KEK bahkan telah beralih dari fase pembangunan menuju fase produksi dan ekspor.

Salah satu yang dicontohkan Edwin ialah KEK Gresik, yang telah menjadi pusat pemurnian tembaga milik Freeport.

Sementara itu, KEK Kendal berkembang melalui pembangunan smelter nikel dan fasilitas baterai kendaraan listrik.

Dari seluruh kawasan yang beroperasi, KEK Gresik tercatat sebagai kawasan dengan nilai investasi terbesar.

Edwin menyebut akumulasi investasi di KEK tersebut telah mencapai sekitar Rp 100 triliun.

“(KEK) Gresik yang paling tinggi investasinya. Itu sampai seratusan triliun, akumulatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Edwin Manansang mengungkapkan, hingga saat ini, total investasi kumulatif di seluruh KEK telah mencapai Rp 314 triliun.

Secara kumulatif, sebanyak 237.000 pekerjaan baru tercipta sejak KEK mulai beroperasi.

Khusus tahun 2025, jumlahnya mencapai 79.000 lapangan kerja baru, jauh melampaui target awal sekitar 45.000 pekerja.

“Yang jelas, sampai saat ini kumulatif investasi kita di KEK itu Rp 314 triliun. Tahun ini saja kita sudah bisa mencapai sekitar Rp 60-an triliun,” kata Rizal dalam Indonesia SEZ Business Forum 2025 pada Selasa (9/12/2025).