Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan paparan strategis mengenai arsitektur kebijakan ekonomi syariah Indonesia dalam Brunei Islamic Economy Conference (BIE-CON) 2026 yang berlangsung Brunei Darussalam.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan pidato bertajuk "Indonesia's Islamic Economy Blueprint: Building a Multi-Sector Halal Ecosystem - Lessons for a High-Performance Islamic Economy".

Pidato itu disampaikan di hadapan pembuat kebijakan, pelaku industri, ulama, dan akademisi dari kawasan ASEAN dan GCC.

Sutan menuturkan ada tiga kesenjangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Mereka adalah ekspor halal, pangsa keuangan syariah, dan literasi-inklusi.

Walaupun demikian, paparnya, Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia. Sutan juga memaparkan sejumlah hasil yang terukur.

Hal ini di antaranya:• Indonesia naik dari peringkat #11 (2018) menjadi peringkat #4 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025.• Ekspor produk halal nasional tumbuh 23 persen secara tahunan, mencapai USD 63,4 miliar pada 2025.• Rasio total aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 51,78 persen pada 2025, melampaui target RPJMN sebesar 45,38 persen.• Kontribusi halal value chain terhadap PDB nasional mencapai 24,8 persen pada 2025.• Indonesia melampaui target sertifikasi 10 juta produk halal yang dicanangkan untuk tahun 2026.• Sebanyak 31 provinsi telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai simpul koordinasi kebijakan di tingkat daerah.

"Dalam tujuh tahun, Indonesia melompat dari peringkat sebelas menjadi peringkat empat dalam Global Islamic Economy Indicator. Ini adalah hasil dari komitmen lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan secara konsisten melalui kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 lebih tajam, konkret, dan realistis.

“Sesuai dengan situasi dan kondisi, namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan nasional kita,” ucapnya dalam agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2026 dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis.

RKP 2027 disebut akan tertuang dalam buku yang berfokus membahas program kerja prioritas nasional (PKPN) yang merupakan program konkret, investasi cerdas, dan bukan sekedar belanja pemerintah.

Buku kedua ialah arah pembangunan nasional dan daerah yang membuat program atau kegiatan strategis yang memiliki nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga dipastikan setiap rupiah mempunyai output yang jelas dan berdampak.

Melalui koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dan pimpinan lembaga terkait, Bappenas menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran sudah sejalan dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Tema RKP 2027 berfokus pada “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, sedangkan tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

“Meskipun ada sedikit perbedaan, namun keduanya tetap memiliki semangat yang sama, nafas yang sama, menuju pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata,” kata Menteri PPN.

Dalam implementasinya, lanjut dia, program prioritas pembangunan disusun secara terencana, terstruktur, dan taat aturan.

Hal ini tercermin dalam perencanaan yang runut dan berlandasan hukum, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap 1 2025-2029 dan Asta Cita, Program Prioritas, dan 320 program kerja .

Sejumlah rencana dan program yang telah disusun kemudian ditranslasikan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, dan dirincikan dalam Perpres Rencana Kerja Pemerintah.

“Oleh karena itu, rencana program jangka menengah nasional, tema RKP dan Prioritas Pembangunan 2027 yang akan saling terkait dimana RKP 2027 berfokus pada produktivitas, investasi, dan industri dan dilaksanakan secara konkret melalui 8 kluster program kerja prioritas nasional,” ujar dia.

Ke-8 kluster dengan total 60 program tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, terhadap bencana ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan jumlah orang miskin, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan.

Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Presiden telah menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya untuk periode tahun 2025-2029. Presiden juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja,” ucapnya.

“Melalui implementasi dan program yang tepat, kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam RPJMN melalui program kerja yang kami buat seoptimis mungkin, tetapi tetap realistis,” kata Rachmat Pambudy.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.

“Jadi, konektivitas kita itu pelabuhan. Ketika ide national logistic ecosystem disampaikan, hal tersebut memang perlu diwujudkan. Tantangannya adalah bagaimana membangun national logistic ecosystem sedemikian rupa, sehingga logistik tidak hanya berfokus pada angkutan atau pelabuhan, maupun sekadar menurunkan biaya transportasi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan negara,” katanya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyar, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Pambudy menegaskan Indonesia merupakan negara dengan banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi bagian utama untuk menjaga kedaulatan, sekaligus menghubungkan antarwilayah.

Selat Malaka sebagai jalur maritim global yang sangat padat disebut menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengembangkan pelabuhan transshipment. Namun, saat ini Indonesia masih berperan sebagai gateway port dan belum masuk dalam jaringan hub global yang didominasi pelabuhan negara tetangga.

Pihak Pelindo menyampaikan rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030. Dumai dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai hub, didukung oleh ketersediaan lahan dan posisi geografis.

Terkait usulan Dumai Transshipment Hub sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Menteri PPN menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji kesesuaiannya dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.

“Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyepakati diferensiasi fungsi antar pelabuhan kandidat seperti Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung, sehingga dapat menghindari potensi duplikasi peran dan over-investment,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan nasional tidak hanya ditopang oleh teknologi dan inovasi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pendidikan menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.

“Pembangunan nasional tidak hanya ditopang oleh teknologi dan inovasi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu fondasi pembangunan jangka panjang,” katanya saat berdiskusi bersama Rektor dan civitas akademika Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Transformasi Perguruan Tinggi: Peran UNESA dalam Menyiapkan SDM Unggul di Kampus UNESA, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, usaha mendidik manusia merupakan pekerjaan membangun untuk jangka panjang hingga ratusan tahun. Karena itu, tanggung jawab pendidikan guru dinilai menjadi sangat penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bagi Kepala Bappenas, penguatan kualitas pendidik merupakan kunci dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini, guru dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan, sehingga diperlukan upaya bersama untuk memperkuat pendidikan guru secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, UNESA dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM unggul di bidang pendidikan.

“UNESA merupakan kompas lahirnya SDM unggul, yang berperan dalam mencetak guru-guru berkualitas sekaligus menggerakkan inovasi untuk negeri,” ujar Menteri PPN.

Sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas yang merata, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan daya saing lulusan.

Ke depan, UNESA diharapkan tak hanya berperan sebagai knowledge producer, tetapi juga sebagai knowledge bridge antara kebijakan dan praktik pendidikan, serta knowledge implementer melalui pengabdian berbasis bukti.

“UNESA diharapkan dapat menjadi pusat rujukan nasional dalam kebijakan dan praktik pendidikan melalui pengembangan model inovasi yang teruji, adaptif, dan dapat direplikasi secara luas, guna mendukung pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Rachmat Pambudy.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan pemeriksaan kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menitikberatkan tiga aspek utama.

“Pemeriksaan kinerja tersebut merupakan kelanjutan dari fokus pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan keandalan sistem informasi perpajakan, perumusan dan harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 hingga 2025 kepada Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, fokus tiga aspek tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berlanjut pada RPJMN 2025-2029, serta mengadopsi praktik terbaik internasional melalui pendekatan preventing, promoting, dan response dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam pendekatan preventing, lanjut dia, BPK mendorong penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan andal.

Sementara itu, pendekatan promoting diarahkan pada penyempurnaan regulasi perpajakan melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif.

“Adapun pendekatan response difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan berbasis risiko, serta penegakan hukum guna memastikan kepatuhan wajib pajak," ujar Anggota II BPK.

Pada LHP yang diserahkan tahun 2026, ia mengatakan BPK mengungkap tujuh temuan pemeriksaan yang disertai sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup pengembangan compliance risk management, analisis potensi perpajakan dari transaksi pengalihan saham, evaluasi pengaturan kompensasi kerugian, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan wajib pajak secara komprehensif.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK menegaskan pentingnya kualitas LHP yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan.

"Dengan demikian, kami berharap LHP yang kami sampaikan telah menyajikan informasi secara akurat dan berimbang, serta memberikan rekomendasi yang berdampak peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan rekomendasi Dan hasil pengawasan Ombudsman perlu dimanfaatkan lebih terstruktur.

“Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029, pemerintah menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu rekomendasi dan hasil pengawasan Ombudsman perlu dimanfaatkan secara lebih terstruktur sebagai masukan dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan,” kata Febrian.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Kementerian PPN/Bappenas pada acara Peneguhan Kerja Sama Antara Kementerian PPN/Bappenas dan Ombudsman Republik Indonesia, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan nasional melalui kolaborasi lintas lembaga.

Febrian mengatakan, pembangunan nasional tak dapat dimaknai secara sempit sebagai pembangunan fisik semata. Namun inti pembangunan justru terletak pada kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.

“Pembangunan nasional tidak semata-mata soal kepentingan, tidak semata-mata soal infrastruktur, atau bahkan tidak semata-mata soal meningkatkan kemakmuran. Pembangunan pada akhirnya adalah soal kepercayaan masyarakat. Kepercayaan bahwa pemerintah hadir, negara bekerja, dan negara sungguh-sungguh menjangkau warganya,” ujar Febrian.

Dalam konteks tersebut, peran Ombudsman RI dinilai menjadi sangat strategis. Fungsi pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih turut menyampaikan bahwa orientasi pelayanan publik harus menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan, serta responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kerja sama dengan Bappenas, lanjut dia, akan membuka ruang kolaborasi strategis, mulai dari pencegahan maladministrasi, percepatan penanganan pengaduan masyarakat, hingga pertukaran data dan pemanfaatan teknologi informasi serta kecerdasan artifisial.

Ke depan, kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan Ombudsman RI diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan nasional dari sisi kebijakan, kelembagaan, tata kelola, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

“Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan atau capaian fisik, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan berkeadilan,” kata Najih.

Nota kesepahaman ini merupakan hasil dialog dan pembahasan yang telah dimulai sejak 30 Juli 2025.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat realisasi investasi KEK secara kumulatif mencapai Rp 335 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 248.459 orang selama periode 2012–2025.

“Sepanjang 2025, berdasarkan data sementara, realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp 82,5 triliun atau 98 persen dari target. Bahkan, hanya dalam kuartal IV 2025, investasi yang masuk bertambah sebesar Rp 21 triliun. Hal ini menunjukkan kinerja KEK yang solid dan konsisten,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Senin(2/2/2026).

Kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari kinerja ekspor. Pada 2025, nilai realisasi ekspor dari KEK mencapai Rp 43,95 triliun, meningkat Rp 21,93 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor tersebut berasal dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi, antara lain smelter grade alumina dari KEK Galang Batang, oleochemical dari KEK Sei Mangkei, anoda dari KEK Kendal, serta produk olahan tembaga dari KEK Gresik. Edwin menilai capaian tersebut mencerminkan penguatan hilirisasi industri nasional.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi data kinerja, pelaporan pelaku usaha di KEK dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi KEK pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Sistem tersebut difasilitasi oleh Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), katanya menjelaskan.

Mekanisme tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pengelolaan serta evaluasi kinerja KEK secara komprehensif.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian pemerintah, antara lain percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan; optimalisasi implementasi fasilitas fiskal; dukungan pengembangan infrastruktur kawasan; serta penguatan kemudahan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lebih lanjut, dalam aspek ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berperan memastikan pemenuhan norma, perlindungan, serta kepastian hak tenaga kerja.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong realisasi investasi dan pengembangan sektor industri serta hilirisasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi turut memperkuat dukungan terkait pengelolaan tenaga kerja asing di KEK secara selektif dan terkontrol.

Capaian investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor tersebut memperkuat peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

KEK didorong untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.

Melalui rapat kerja nasional (Rakernas) tersebut, Sekretariat Dewan Nasional KEK terus memperkuat fungsi pengawalan, koordinasi, dan fasilitasi kebijakan agar pengembangan KEK berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga daya saing KEK serta memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan. Evaluasi kinerja KEK tidak hanya menjadi sarana penilaian capaian, tetapi juga pijakan untuk merumuskan langkah percepatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan lapangan,” kata Edwin.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana mengatakan Indonesia sedang dalam fase krusial pembangunan nasional.

“Ada tantangan global yang menuntut Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas sumber daya manusia,” ujar dia dalam Diskusi Publik "Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Strategis via Danantara & MBG” yang diadakan INDEF secara virtual di Jakarta, Kamis.

Dalam konteks itu, lanjutnya, arah kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan pembangunan menjadi pemegang peranan yang sangat penting.

Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat amanat trisula pembangunan sebagai fondasi dari transformasi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, lalu pemerataan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Menurut dia, kerangka trisula tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan manusia.

“SDM yang sehat dan produktif akan menjadi modal bagi pertumbuhan jangka panjang,” katanya.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Danantara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi flagship dalam pendidikan.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan strategis, Danantara mendorong investasi pada sektor kualitas dengan efek berganda dan memberikan dampak tak langsung (multiplierandspillovereffect) yang tinggi. Danantara dinilai berperan untuk melengkapi dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal melalui pendekatan investasi yang produktif.

Adapun MBG yang menjadi salah satu bentuk investasi SDM lintas generasi, secara langsung akan meningkatkan status gizi anak. Namun, katanya, memang dampak ekonomi akan terealisasi dalam jangka menengah panjang melalui peningkatan kemampuan belajar, produktivitas, dan pendapatan sepanjang siklus hidup tersebut.

“Oleh karena itu, apabila kita lakukan adanya realokasi anggaran, menjadi instrumen kebijakan yang sangat krusial,” kata Eka Chandra.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN dan APBD.

"Untuk itu, Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang lebih kreatif, integratif, dan kolaboratif," katanya dalam agenda Special Mission Vehicle (SMV) Business Forum 2025: Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth, sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Forum ini merupakan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, SMV, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menyinergikan perencanaan, penyiapan proyek, hingga eksekusi pembiayaan di tingkat regional.

Dalam konteks ini, SMV diharapkan dapat berperan strategis yang menjembatani kebutuhan pembangunan dengan berbagai sumber pendanaan.

Dia meyakini SMV hanya akan dapat mencapai potensi terbaik apabila seluruh intervensi pembiayaan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan potensi unggulan wilayah.

Dengan begitu, setiap rupiah yang dimanfaatkan benar-benar bisa menghasilkan dampak nyata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Febrian juga menerangkan bahwa Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia masih mengalami kesenjangan pembangunan, yang tecermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemandirian fiskal daerah juga menghadapi tantangan akibat belanja rutin yang dominan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang tersedia mengalami keterbatasan.

Karena itu, lanjutnya, pendampingan SMV dalam penyiapan proyek diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Integrasi SMV dalam pembiayaan nasional dan daerah merupakan kunci agar daerah tidak hanya memiliki proyek, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, kapasitas fiskal, serta kapasitas aparatur untuk mengeksekusi," ungkap Wakil Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menempatkan transformasi wilayah berbasis potensi pulau sebagai strategi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif.

Wamen PPN menegaskan bahwa sinergi pendanaan, inovasi pembiayaan, dan penguatan kapasitas daerah harus menjadi fondasi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

"Tantangan kita besar, tapi peluang kita jauh lebih besar. Dengan kolaborasi yang kuat, keberanian berinovasi, dan komitmen untuk memperkuat daerah, saya sangat yakin pembangunan kita akan semakin inklusif, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mulai merencanakan proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2027.

Upaya ini menjadi langkah awal memastikan perencanaan proyek semakin terarah, berkualitas, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

"(Saya) mengapresiasi kinerja pemanfaatan SBSN yang telah membiayai berbagai infrastruktur publik selama lebih dari satu dekade. Melalui kick off meeting ini, kita ingin memastikan bahwa fondasi yang sudah baik semakin bisa kita kuatkan agar proyek SBSN 2027 direncanakan lebih matang, lebih terukur, dan lebih selaras dengan arah pembangunan nasional," kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam kick off meeting perencanaan proyek SBSN 2027, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, proses perencanaan proyek pembangunan dipastikan mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan kesiapan proyek, mulai dari desain hingga dokumen teknis, serta memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menerangkan SBSN merupakan instrumen pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung delapan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029.

Pemanfaatan SBSN disebut harus selaras dengan sumber pembiayaan lain seperti rupiah murni, pinjaman, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Putut menegaskan bahwa SBSN hanya dapat membiayai proyek layanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, infrastruktur publik, serta proyek strategis pemerintah.

"Seluruhnya harus memenuhi prinsip syariah, memiliki manfaat publik yang jelas, serta dapat segera digunakan setelah selesai dibangun. Aspek keberlanjutan dan inklusivitas juga menjadi perhatian, termasuk penerapan standar ramah lingkungan dan pemenuhan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)," ungkap Putut.

Pemaparan prosedur pengusulan proyek SBSN 2027 menandai fase resmi penyusunan dan pengajuan proyek dimulai.

Putut menambahkan urgensi peningkatan kualitas verifikasi usulan proyek, penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga, serta kedisiplinan dalam perencanaan dan pengadaan agar seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

"SBSN hanyalah satu bagian dari pembiayaan pembangunan, karena kebutuhan investasi yang sangat besar menuntut pemanfaatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN. Antusiasme tinggi dari kementerian/lembaga menunjukkan bahwa SBSN masih dipandang sebagai sumber pendanaan yang menjanjikan untuk pembangunan di berbagai sektor," ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan nilai pembiayaan dari luar negeri untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat.

“Nilai dari pembiayaan luar negeri tidak hanya dari pendanaan, tetapi juga dari gagasan, teknologi, inovasi, dan peluang untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu Febrian sampaikan dalam agenda Development Partner Coordination Meeting.

“Kami juga ingin mendorong keterlibatan yang berkelanjutan lewat diskusi rutin, umpan balik yang jujur, dan pelaporan yang konsisten agar bisa menjaga keselarasan dan merespons tantangan baru dengan cepat. Dialog bersama yang terstruktur akan membantu koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas keseluruhan kerja sama kita,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan arah kebijakan pembiayaan luar negeri serta Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (JRPLN-JM)/Blue Book 2025–2029.

Ia mengatakan perencanaan dilakukan melalui tahapan Blue Book (daftar rencana awal), Green Book (daftar prioritas yang diusulkan), dan Daftar Kegiatan (daftar final untuk implementasi) untuk memperkuat seluruh tahapan maupun proses persetujuan implementasi lebih cepat.

Blue Book 2025–2029 yang diterbitkan pada 17 Oktober 2025 menjadi rujukan utama pipeline proyek pembiayaan luar negeri, memuat usulan proyek kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan eksternal selaras dengan prioritas nasional, strategi sektoral, dan percepatan pembangunan wilayah.

Pertemuan yang turut dihadiri lebih dari 30 perwakilan kedutaan, lembaga keuangan internasional, serta lembaga pembangunan bilateral dan multilateral, bersama pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, juga membahas transisi dari Blue Book menuju Green Book serta penguatan penyiapan proyek.

“Kita perlu memastikan bahwa pipeline proyek semakin kuat, tidak terjadi duplikasi, dan proses persetujuan serta implementasinya dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,” kata Putut.

Keterlibatan seluruh mitra pembangunan dalam forum ini diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan kualitas pipeline, efektivitas pembiayaan luar negeri, dan akuntabilitas kerja sama yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kerja sama Indonesia dan Inggris yang telah berkembang dari hubungan berbasis bantuan menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada investasi dan inovasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kerja sama Indonesia dan Inggris berorientasi pada investasi dan inovasi.

“Kerja sama Indonesia dan Inggris yang telah berkembang dari hubungan berbasis bantuan menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada investasi dan inovasi,” ujarnya dalam agenda Indonesia-United Kingdom Development Dialogue 2025, dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Forum tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding on Development Cooperation yang ditandatangani oleh kedua pihak pada September 2024, dan menjadi tonggak memperkuat kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Inggris.

Dialog ini disebut menjadi wadah strategis bagi kedua negara untuk meninjau kemajuan kerja sama, menyelaraskan prioritas kebijakan pembangunan, dan mengidentifikasi peluang kolaborasi baru yang inovatif dan berkelanjutan.

“Ini adalah kesempatan untuk memetakan masa depan kerja sama kita. Merancang inisiatif baru, mencoba ide-ide baru, dan mendorong kemitraan baru. Tujuan kami sederhana, untuk memastikan kemitraan ini tetap adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi warga negara kita,” ujar Febrian.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat mekanisme koordinasi, pemantauan bersama, serta mengadakan pertemuan lanjutan secara berkala untuk memastikan kesinambungan hasil dan memperluas cakupan kerja sama.

“Kita menjalankan komitmen secara nyata, menyelaraskan kebijakan, memulai ekonomi berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam berbagai sektor prioritas. Prioritas yang sama ini, menjadi momentum untuk bertindak tegas dan berkolaborasi,” kata dia.

Menyoroti berbagai agenda prioritas nasional, pertemuan ini juga dinilai mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Diskusi berfokus pada transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ketahanan iklim, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia.

“Kita perlu memastikan setiap inisiatif kerja sama memberikan hasil yang terukur dan selaras dengan prioritas nasional. Melalui koordinasi yang efektif, kita dapat membangun kemitraan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025