Bisnis.com, Batam — Batam kembali mencatat kinerja investasi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan antarwilayah dalam menarik modal. Sepanjang 2025, realisasi investasi di kawasan tersebut berhasil melampaui target dan menunjukkan tren pertumbuhan yang terus berlanjut pada awal 2026.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp44,01 triliun atau tumbuh 72,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25,46 triliun. Capaian tersebut juga melampaui target investasi tahun 2025 sebesar Rp36,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan metode perhitungan investasi yang dikembangkan BP Batam melalui pendekatan bottom-up, nilai investasi yang terealisasi mencapai Rp69,30 triliun atau setara 115,5 persen dari target BP Batam sebesar Rp60 triliun.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis.

Menurut dia, pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari berbagai pembenahan yang dilakukan secara konsisten, mulai dari penyederhanaan layanan investasi, reformasi regulasi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.

“Data ini menunjukkan Batam tetap menjadi kawasan yang dipercaya investor. Di tengah tantangan ekonomi global, Batam mampu mencatat pertumbuhan investasi yang semakin menguat dan memperlihatkan iklim usaha yang semakin kompetitif,” kata Amsakar, belum lama ini.

Amsakar menilai pertumbuhan investasi menjadi ukuran objektif untuk melihat daya tarik suatu daerah.

Ia menjelaskan, ketika investasi terus meningkat, baik dari investor domestik maupun asing, hal itu menunjukkan adanya keyakinan terhadap prospek ekonomi dan kepastian berusaha di Batam.

Dari sisi sumber modal, pertumbuhan investasi domestik menjadi salah satu capaian paling menonjol.

Sepanjang 2025, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp18,43 triliun atau melonjak 125,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp8,16 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha nasional terhadap perkembangan ekonomi Batam dan memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya ditopang modal asing.

Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) juga tetap tumbuh solid dengan nilai mencapai Rp25,58 triliun atau meningkat 47,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,30 triliun.

Singapura masih menjadi investor terbesar di Batam, diikuti sejumlah negara mitra strategis yang terus memperluas aktivitas usahanya.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada Triwulan I 2026. Realisasi investasi Batam periode Januari–Maret 2026 tercatat mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 102,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, PMA menyumbang Rp8,8 triliun atau tumbuh 50,71 persen, sedangkan PMDN mencapai Rp8,5 triliun atau melonjak 216,18 persen secara tahunan.

Lima negara investor terbesar pada periode tersebut berasal dari Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Dari sisi sektor usaha, investasi yang masuk semakin didominasi sektor bernilai tambah tinggi. Industri mesin dan elektronik menjadi kontributor terbesar dengan porsi 23,65 persen, disusul sektor kimia dan farmasi sebesar 21,18 persen, jasa lainnya sebesar 17,70 persen, serta kawasan industri dan properti sebesar 13,09 persen.

Menurut Amsakar, komposisi tersebut menunjukkan transformasi struktur investasi Batam yang semakin mengarah pada industri manufaktur, teknologi, dan sektor produktif yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Untuk menjaga momentum tersebut, BP Batam juga mendorong sejumlah kebijakan strategis, termasuk perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

Melalui regulasi tersebut, cakupan wilayah KPBPB Batam bertambah dari delapan pulau menjadi 22 pulau dengan luas kawasan meningkat dari sekitar 71.500 hektare menjadi 152.686,44 hektare.

Perluasan kawasan tersebut dinilai membuka ruang pengembangan investasi baru di sektor industri, logistik, pariwisata, energi, hingga ekonomi masa depan.

Selain itu, BP Batam juga mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, sistem air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan limbah B3 hingga fasilitas layanan publik.

Amsakar menegaskan bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hilirisasi mineral semakin menunjukkan perannya sebagai mesin pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang triwulan I 2026, investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp 98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional yang mencapai Rp 147,5 triliun.

Besarnya investasi ini ditopang sejumlah komoditas strategis yang menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID, mulai dari nikel, tembaga, timah, hingga bauksit.

Kondisi ini menegaskan posisi holding industri pertambangan BUMN tersebut sebagai salah satu pilar utama dalam agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan sektor hilirisasi kini berkontribusi kian besar terhadap investasi nasional. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 147,5 triliun atau setara 29,6 persen dari total investasi nasional Rp 498,8 triliun.

"Hal yang perlu kami soroti adalah sektor hilirisasi sumber daya alam yang kontribusinya meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi pada triwulan I 2026, yakni Rp 147,5 triliun," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.

Rosan menjelaskan, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi nasional. Dari total Rp 98,3 triliun investasi mineral, komoditas nikel menyumbang Rp 41,5 triliun atau sekitar 42 persen.

Di posisi berikutnya tembaga dengan investasi Rp20,7 triliun, besi baja Rp 17 triliun, bauksit Rp 13,7 triliun, serta timah Rp 2,5 triliun. Sementara, sisanya berasal dari komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batubara, pasir silika, dan logam tanah jarang.

Data tersebut menunjukkan investasi hilirisasi nasional masih bertumpu pada komoditas mineral yang menjadi kekuatan utama Indonesia di pasar global.

Bagi MIND ID, capaian itu indikator kuat bahwa aset-aset strategis yang dikelola grup berperan besar dalam menarik investasi. ANTAM menjadi pemain utama pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia pada komoditas tembaga, serta PT Timah pada industri timah nasional.

Investasi besar yang masuk ke sektor mineral juga berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam di berbagai daerah. Rosan mengungkapkan, sekitar 75 persen investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa.

Investasi tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah penghasil mineral seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Data BKPM menunjukkan, Sulawesi Tengah menjadi tujuan investasi terbesar kelima nasional dengan nilai Rp 32,1 triliun atau 6,4 persen dari total investasi triwulan I 2026. Maluku Utara menempati posisi keenam dengan investasi Rp25,2 triliun atau 5 persen.

Kedua provinsi tersebut menjadi contoh hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pemerataan investasi di luar Pulau Jawa.

Secara nasional, sektor industri logam dasar dan barang logam juga menjadi subsektor investasi terbesar dengan realisasi mencapai Rp 69,4 triliun atau 14 persen dari total investasi nasional. Angka ini bahkan melampaui sektor pertambangan yang mencatat investasi Rp 51,9 triliun.

Menurut Rosan, pemerintah akan terus memperluas hilirisasi ke berbagai komoditas strategis agar nilai tambah ekonomi yang tercipta semakin besar.

"Kami juga terus mendorong hilirisasi komoditas strategis lainnya yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut," ujarnya yang dikutip Rabu (17/6/2026).

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322 triliun, naik 13,8 persen dibandingkan target investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Dalam mencapai target itu, hilirisasi mineral diperkirakan tetap jadi salah satu motor utama investasi nasional.

Besarnya investasi yang mengalir ke komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit juga menunjukkan bahwa agenda hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan bahan mentah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menarik modal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027, sehingga total anggaran kementerian menjadi Rp1,20 triliun.

Usulan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya target realisasi investasi 2027 yakni Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dari target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan menyampaikan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,19 triliun guna mendukung pencapaian target tersebut. Kendati begitu, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima kementerian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran 2026.

“Pagu indikatif tahun anggaran untuk 2027 yang kami terima pada saat ini adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026,” ungkap Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna memenuhi 52% kebutuhan minimal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakni sebesar Rp1,20 triliun, Rosan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Secara detail, total anggaran sebesar Rp1,20 triliun itu akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar dan penanaman modal dan hilirisasi Rp624,12 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan Pimpinan serta Anggota Komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2027,” usul Rosan.

Akselerasi Program Prioritas

CEO Danantara itu melanjutkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen melanjutkan program strategis 2026 dan mengakselerasi agenda prioritas 2027.

“Hal ini memperkuat ekosistem investasi, meningkatkan kebudayaan perusahaan serta mendukung pemerataan pembangunan dan hilirisasi nasional,” tuturnya.

Setidaknya, terdapat enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada 2027 yakni kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK), perencanaan kebijakan penanaman modal, dan pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Selanjutnya, peningkatan dan integrasi rencana detail tata ruang (RDTR), pengembangan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan Customer Relationship Management (CRM), serta terwujudnya ekosistem hilirisasi nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan realisasi investasi di sektor hilirisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga terkait banyaknya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Indonesia-Jepang yang tidak berujung pada realisasi proyek dinilai tidak mencerminkan keseluruhan kondisi investasi Jepang di Indonesia.

Pengamat investasi dan hubungan internasional, Zenzia Sianica Ihza, mengatakan data investasi justru menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jepang di Indonesia selama periode 2021–2025 tumbuh rata-rata 13,2 persen per tahun.

Dalam periode tersebut, total investasi Jepang mencapai 17,1 miliar dolar AS dan menyerap 278.887 tenaga kerja. Jepang juga masih mempertahankan posisinya sebagai investor terbesar kelima di Indonesia.

"Kritik yang disampaikan pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga tentang banyaknya MoU yang tak kunjung terealisasi menjadi proyek tidak sepenuhnya benar. Data menunjukkan investasi Jepang tetap tumbuh positif dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, fenomena tersebut tidak bisa dijadikan gambaran menyeluruh mengenai iklim investasi di Tanah Air," kata Zenzia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, Tokunaga yang telah lama menjalankan bisnis di Indonesia menyoroti banyaknya penandatanganan MoU antara pelaku usaha Jepang dan Indonesia yang mendapat perhatian besar, namun tidak diikuti perkembangan proyek yang jelas. Pandangan itu ia sampaikan dalam tulisan yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026.

Menurut Zenzia, dalam praktik bisnis internasional, MoU pada dasarnya merupakan instrumen penjajakan awal yang tidak selalu berakhir menjadi kontrak investasi atau proyek bisnis.

"Di seluruh dunia, MoU adalah tahap awal untuk membangun komitmen dan menjajaki peluang kerja sama. Tidak semua MoU berlanjut ke tahap implementasi. Banyak yang berhenti setelah studi kelayakan karena pertimbangan bisnis, perubahan kondisi pasar, maupun evaluasi risiko investasi," ujarnya.

Ia menambahkan, ukuran yang lebih relevan untuk menilai tingkat kepercayaan investor adalah realisasi investasi yang benar-benar masuk ke perekonomian nasional, bukan semata-mata jumlah MoU yang ditandatangani.

"Untuk hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, data justru menunjukkan tren positif. Jika investor Jepang tidak percaya terhadap Indonesia, mereka tidak akan terus menambah investasi setiap tahun dan memperluas basis produksi mereka di sini," kata Zenzia.

Merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi – BKPM, Zenzia menyebut, dalam lima tahun terakhir Jepang tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi paling penting di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, DENPASAR – Investasi di Bali masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan atau di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Bank Indonesia mencatat sepanjang 2025, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp42,82 triliun serta menyerap lebih dari 68.00p tenaga kerja, menegaskan peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali.

Akan tetapi, menurut catatan BI, Bali masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas investasi. Sebanyak 88% realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan, sementara 97% investasi didominasi sektor tersier.

Kondisi ini mendorong perlunya penguatan investasi yang lebih inklusif, merata, dan terdiversifikasi antarwilayah maupun sektor ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini terpusat di Denpasar seperti KEK Kesehatan Sanur dan KEK Kura-Kura Bali. Kemudian investasi akomodasi seperti hotel, vila, restoran terpusat di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Jika dilihat investasi per Kabupaten, BPS mencatat PMDN Bali pada 2025 paling besar berada di Kota Denpasar, dengan realisasi Rp6,95 triliun, kemudian Kabupaten Badung Rp6,12 triliun, Kabupaten Gianyar Rp1,9 triliun.

Sedangkan realisasi investasi di kabupaten lainnya rata-rata dibawah Rp1 triliun. Hal ini menunjukkan minat investasi masih terkonsentrasi di Bali Selatan.

Bahkan realisasi investasi dalam negeri Kabupaten Klungkung hanya Rp78,75 miliar dan Bangli hanya Rp81,33 miliar. Kabupaten Jembrana Rp156,99 miliar dan Kabupaten Buleleng Rp451,06 miliar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menjelaskan BI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen memperluas akses investor terhadap proyek-proyek strategis daerah.

"Kami juga mendorong pemerataan investasi antarwilayah, serta memperkuat transformasi ekonomi Bali menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan," jelas Achris dikutip Selasa (9/6/2026).

Achris menjelaskan Kinerja investasi Bali terus menguat di tengah ketidakpastian global. Investasi Bali tumbuh 6,78% (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy), dengan kontribusi mencapai 28% terhadap perekonomian daerah.

Capaian tersebut menunjukkan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor

Mataram (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengantongi realisasi investasi sebesar Rp18,06 triliun pada triwulan I 2026 dengan porsi mencapai 26,3 persen dari target investasi tahun ini yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak Rp68,64 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor meski di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi ekonomi dunia.

"Capaian tersebut menunjukkan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor, terutama pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Lapangan usaha energi dan sumber daya mineral menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi dengan nilai mencapai Rp12,92 triliun atau setara 71,5 persen dari total realisasi penanaman modal sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Riadi memaparkan sektor kedua yang mencatatkan realisasi besar penanaman modal adalah industri. Lapangan usaha itu menyumbang realisasi investasi sebanyak Rp1,67 triliun.

"Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menempati posisi ketiga dengan realisasi mencapai Rp202 miliar," papar dia.

Pemerintah NTB menilai kondisi geopolitik dunia yang memberikan dampak terhadap iklim investasi global tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap minat investasi sektor strategis di daerah.

Irnadi menyampaikan calon investor bidang pertambangan memang mengalami perlambatan akibat situasi geopolitik global, namun kondisi tersebut masih relatif terkendali.

"Kami terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan investasi, salah satunya dengan memperkuat investasi berbasis hilirisasi dan industri pengolahan," kata dia.

Lebih lanjut Irnadi menyampaikan sejumlah investor mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pengelolaan hasil perikanan di kawasan Samota—akronim dari Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora.

Pemerintah NTB mendorong pengembangan industri pengolahan lain yang mampu menghasilkan produk akhir bernilai tambah dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

"Kami optimistis target investasi tahun ini sebesar Rp68,64 triliun dapat tercapai melalui kolaborasi berbagai pihak dan optimalisasi potensi daerah," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar lebih cermat membaca lonjakan realisasi investasi sektor industri kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, peningkatan investasi tersebut dinilai belum tentu sepenuhnya mencerminkan penguatan industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan nasional.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan data realisasi investasi sektor kesehatan masih perlu dilihat lebih dalam untuk memastikan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan investasi yang benar-benar masuk ke sektor manufaktur dengan investasi yang hanya bergerak di sektor perdagangan produk impor.

“Realisasi investasi perlu dilihat lebih dalam, mana yang memang manufacturing dan mana yang hanya dalam konteks perdagangan,” kata Andry kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/5/2026).

Dia menilai investasi di industri farmasi dan alat kesehatan memang akan memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional. Namun, manfaatnya akan berbeda jika investasi lebih banyak masuk ke sektor perdagangan produk impor.

“Kalau di sektormanufacturingitu bagus, tapi kalau di sektor perdagangan, yang diperdagangkan kembali adalah produk impor obat dan alat kesehatan,” ujarnya.

Menurut Andry, investasi di sektor perdagangan dinilai tidak memberikan efek pengganda sebesar investasi manufaktur karena tidak sepenuhnya memperkuat rantai pasok dan kapasitas produksi domestik.

“Nilai tambah yang diberikan tidak sebesar industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor kesehatan terus meningkat sejak 2021 dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan realisasi investasi sektor kesehatan tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

“[Realisasi investasi sektor kesehatan] tahun lalu adalah all time high,” ujarnya, Selasa (12/5).

Menurut Cahyo, tren positif investasi sektor kesehatan diperkirakan masih akan berlanjut pada 2026. Data realisasi investasi kuartal I/2026 disebut menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian sebelumnya.

BKPM juga tengah memfasilitasi rencana investasi asal Jepang senilai US$1,4 miliar untuk pembangunan industri bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredients (API) di Indonesia.

“Rencana investasinya sangat besar, kurang lebih US$1,4 miliar,” katanya.

Masuknya investasi tersebut dinilai penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dari China dan India.

Berikut Realisasi Investasi Sektor Kesehatan (US$ juta):

Sumber: BKPM

Meski demikian, Andry menilai pemerintah tetap perlu memastikan investasi yang masuk benar-benar memperkuat kapasitas manufaktur dan hilirisasi sektor kesehatan nasional.

Menurutnya, pengembangan industri farmasi domestik tidak bisa dilepaskan dari penguatan industri petrokimia dan bahan baku di dalam negeri.

“Kalau kita berbicara mengenai bahan baku obat, industri petrokimia kita juga harus kuat,” ujarnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3,08 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 123,23% dari target.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan capaian ini tumbuh 13,66% secara tahunan, sekaligus menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Bontang.

"Realisasi investasi tahun 2025 yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian layanan," kata Aspian dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Jika dirinci, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp3,026 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp54,11 miliar.

Dia menambahkan, nilai investasi ini bersumber dari 323 proyek yang dijalankan oleh 81 pelaku usaha non-UMKM.

Dari sisi sektoral, PMDN didominasi industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi yang menyumbang 85,96% dari total investasi.

Sisanya tersebar di sektor perdagangan dan reparasi (5,18%), industri logam dasar (3,16%), usaha jasa lainnya (2,32%), serta hotel dan restoran (1,12%).

"Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, yang didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian.

Sementara itu, PMA terkonsentrasi pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Hal itu menjadi indikator bahwa Bontang mulai menarik minat investor di bidang jasa dan hospitality, bukan sekadar industri berat.

Menariknya, terjadi persebaran distribusi investasi yang mencolok secara geografis.

Bontang Utara mencatat Rp1,17 triliun atau 98,94% dari total investasi, sementara Bontang Barat hanya Rp9,36 miliar (0,79%) dan Bontang Selatan Rp3,20 miliar (0,27%).

Pola ini menegaskan bahwa Bontang Utara masih menjadi episentrum ekonomi dan industri.

Lebih lanjut, Aspian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah.

"Kami tidak hanya fokus pada peningkatan angka investasi, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan investasi. Ke depan, kami akan memperkuat promosi potensi wilayah serta meningkatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi," tegasnya.

Adapun dia menuturkan penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi agenda prioritas untuk menjaga kredibilitas data investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah memperkuat kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Pasalnya, kedua faktor tersebut dinilai menjadi hambatan realisasi investasi di lapangan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengemukakan tantangan investasi saat ini bukan berada di minimnya minat investor, melainkan pada lemahnya eksekusi kebijakan serta ketidakpastian regulasi di tingkat implementasi.

Menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam menarik investasi, termasuk melalui diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mitra, telah membuahkan hasil positif dalam meningkatkan minat investor. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi realisasi investasi.

“Tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/5/2026).

HKI menilai investasi yang sudah masuk kerap menghadapi hambatan pada tahap implementasi, baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Kondisi ini katanya tercermin dari implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya menjadi motor penggerak investasi, tetapi dalam praktiknya kerap terhambat oleh berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

“Hambatan investasi hari ini bukan pada minat, tetapi pada kepastian hukum dan eksekusi. KEK dan PSN yang seharusnya menjadi katalis justru sering digergaji di berbagai level,” tegas Ma’ruf.

HKI menyebut ada sejumlah faktor yang memicu kondisi tersebut. Pertama, lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, persoalan kepastian tata ruang yang belum sepenuhnya tuntas. Ketiga, munculnya kebijakan di tingkat daerah yang tidak selalu memiliki dasar regulasi yang kuat, tetapi berdampak langsung terhadap kegiatan investasi

Oleh karena itu, dia mengatakan HKI meminta pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas level pemerintahan, mempercepat penyelesaian tata ruang, serta memastikan seluruh kebijakan berjalan konsisten tanpa menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha.

Ma’ruf menyebut, HKI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan investasi dan mendorong solusi yang lebih implementatif. Dengan adanya kepastian hukum dan perbaikan tata kelola, HKI optimistis realisasi investasi dapat dipercepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, SEMARANG - Kinerja perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tren positif di awal tahun 2026. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 berada di angka 5,89% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah di atas rerata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% (yoy).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan nyata melalui penciptaan lapangan kerja.

“Dengan masuknya 24.957 proyek investasi di awal tahun ini, kita berhasil menyerap 92.000 tenaga kerja baru. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus kita perkuat agar Jawa Tengah tetap menjadi rumah yang nyaman bagi investasi dan warganya,” ujar Luthfi, Selasa (5/5/2026).

Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mencapai Rp511,99 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp315,73 triliun. Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa industri pengolahan tetap menjadi motor penggerak utama dengan kontribusi sebesar 32,69% terhadap struktur PDRB.
Sektor pertanian juga mengalami lonjakan 21,53% secara kuartalan (q-to-q), yang dipicu oleh puncak musim panen dan peningkatan produksi pangan di berbagai wilayah lumbung padi Jawa Tengah.

Melajunya pertumbuhan ekonomi beriringan dengan derasnya aliran modal yang masuk ke wilayah ini. Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp23,02 triliun. Angka ini setara dengan 23,23% dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi asing (PMA) memegang peranan dominan dengan porsi mencapai 58% dari keseluruhan realisasi. Investor utama berasal dari negara-negara Asia Timur dan Tenggara seperti Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap stabilitas keamanan dan regulasi di Jawa Tengah.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal menjadi salah satu pusat pertumbuhan investasi. Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari, menekankan bahwa fasilitas seperti tax holiday dan kemudahan perizinan di kawasan industri menjadi daya tarik utama. "Kondusivitas wilayah yang dijaga oleh Pemerintah Provinsi menjadi kunci utama mengapa investor merasa aman menanamkan modalnya di sini," ujarnya.

Hingga kuartal I/2026, akumulasi investasi di KEK Kendal telah menembus angka Rp101,93 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 117.941 orang. Dampak instan dari perkembangan industri ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang meroket hingga 9,00% (yoy), jauh di atas rata-rata provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dilaporkan membukukan akumulasi investasi senilai Rp101,93 triliun hingga kuartal I/2026, yang didorong oleh percepatan realisasi proyek industri manufaktur.

Capaian investasi jumbo tersebut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja yang kini telah mencapai 117.941 orang di berbagai sektor.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah berkomitmen mengawal setiap tahapan investasi guna memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga Triwulan I/2026, kawasan ini telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 117.941 orang,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Investasi di KEK Kendal turut menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang tercatat sebesar 9,00% (yoy) serta berkontribusi sekitar 24,33% terhadap PDRB daerah.

Pada saat yang sama, indikator efisiensi ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kendal tercatat di angka 3,92, yang mencerminkan investasi di wilayah tersebut mampu menghasilkan output ekonomi optimal.

Teranyar, KEK Kendal mencatatkan realisasi groundbreaking pabrik PT Hoi Fu Paper Packaging senilai Rp1,12 triliun yang diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja lokal secara bertahap.

Pemerintah Daerah Kendal menilai masuknya investasi manufaktur baru tersebut akan memperkuat posisi Kendal sebagai daerah penyangga ekonomi utama di Jawa Tengah.

Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK menjelaskan utilisasi lahan di KEK Kendal saat ini hampir menyentuh 100%. Untuk itu, pihaknya kini tengah menyiapkan rencana ekspansi kawasan seluas 1.000 hektare untuk menampung minat investor baru.

Susiwijono menegaskan pemerintah akan terus mengguyur insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha guna memastikan pengembangan kawasan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kota Dumai semakin menegaskan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi di Provinsi Riau. Pada Triwulan I/2026, Dumai mencatatkan realisasi investasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp3,04 triliun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, capaian tersebut setara dengan sekitar 23% dari total realisasi investasi di seluruh wilayah provinsi.

Dominasi Dumai juga terlihat pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kota ini mencatatkan investasi domestik sebesar Rp2,74 triliun atau berkontribusi 28% terhadap total PMDN di Riau.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Raja Dona Fitri Illahi, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari kemudahan perizinan serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Data DPMPTSP Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa Dumai menjadi magnet investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Realisasi Rp3,04 triliun ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas daerah,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan dan kepemimpinan Wali Kota Dumai, Paisal, bersama Wakil Wali Kota Sugiyarto yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.

Menurutnya, kondusivitas daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

“Investasi yang tumbuh akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi strategis Dumai sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi utama di Provinsi Riau pada awal 2026.

Pemerintah Kota Dumai pun berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui peningkatan transparansi, percepatan layanan perizinan, serta penguatan infrastruktur penunjang industri.