Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya menggenjot daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia melalui berbagai strategi seiring dengan langkah aktif negara-negara di Asean yang juga mengembangkan kawasan industrinya.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan pemerintah terus memperkuat daya saing KEK melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah penguatan regulasi yang akan memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian hukum yang lebih baik agar proses bisnis dapat lebih efisien dan transparan.

"Selain itu, pemerintah fokus pada penguatan infrastruktur dan konektivitas di sekitar KEK, termasuk pengembangan pelabuhan, jalan tol, dan akses logistik yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga KEK di Indonesia dapat bersaing dengan kawasan industri di negara lain," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (29/4/2026).

Di saat yang sama, saat ini pemerintah mulai mengarahkan pengembangan KEK ke sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, seperti hilirisasi sumber daya alam, industri berteknologi tinggi, industri kendaraan listrik, teknologi digital, kesehatan, pendidikan, research and development, dan lainnya. Tujuannya adalah agar KEK di Indonesia tidak hanya bersaing dari sisi biaya tetapi juga dari sisi nilai dan teknologi.

Upaya lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan promosi investasi secara global. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku industri untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor industri, serta aktif melakukan diplomasi ekonomi dan promosi KEK di berbagai forum internasional.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

• 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.
• 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.
• 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.
• 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.
• 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.
• 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Akan tetapi, KEK Indonesia menghadapi tantangan persaingan, termasuk di level Asean. Thailand dan Vietnam misalnya tengah gencar menawarkan investasi di bidang industri.

Malaysia dan Singapura telah menyepakati perjanjian bersama penerapan KEK Johor-Singapura (Johor-Singapore Special Economy Zone/JS-SEZ) pada 2025. Kawasan khusus itu dibangun di Johor demi mendukung investasi serta menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan.

Pemimpin kedua negara berharap melalui zona khusus ekonomi ini negara mereka bisa sama-sama menarik investor.

JS-SEZ menjadi kawasan ekonomi khusus lintas batas pertama di regional Asia Tenggara yang sudah menargetkan sekitar 50 proyek dalam lima tahun pertamanya. Kedua negara juga mengharapkan penciptaan 20.000 lapangan pekerjaan dari KEK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pulau Jawa dinilai masih menjadi primadona dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seiring dengan peran strategis wilayah ini dalam mendorong akselerasi investasi dan pertumbuhan industri nasional.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyebutkan bahwa meski pemerataan pembangunan ke luar Jawa terus didorong oleh pemerintah, kawasan di Pulau Jawa tetap memiliki keunggulan komparatif yang sulit tergantikan. Faktor kesiapan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, serta ekosistem industri yang telah matang menjadikan wilayah ini katalis utama dalam percepatan realisasi investasi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan Pulau Jawa masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks pencapaian target pertumbuhan 8%, menurutnya diperlukan langkah yang terukur dan berdampak cepat.

“KEK di Pulau Jawa dapat menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Akhmad dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Dia menerangkan pengembangan KEK di Pulau Jawa tidak hanya berfokus pada ekspansi industri konvensional, tetapi juga transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi.

HKI melihat peluang besar pada pengembangan industri berbasis teknologi tinggi serta sektor spesifik yang memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya adalah industri halal.

“Dengan pendekatan tersebut, KEK di Jawa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga berkembang sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru,” kata Akhmad.

HKI juga menekankan pentingnya integrasi kawasan dengan infrastruktur modern guna meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional. Oleh karena itu, HKI mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang pengembangan KEK di Pulau Jawa secara selektif dan strategis, tanpa mengesampingkan agenda pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pengelola kawasan menjadi kunci utama agar KEK dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, dia mengatakan perubahan lanskap geopolitik global membuka peluang baru bagi Indonesia. Dia menyebut HKI melihat peningkatan minat investor, termasuk dari kawasan Timur Tengah, yang kini makin selektif dalam memilih lokasi investasi.

Investor, kata Akhmad, kini menaruh perhatian besar pada ketersediaan insentif yang kompetitif, kepastian regulasi, serta fleksibilitas dalam menentukan lokasi investasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok.

Diversifikasi pengembangan KEK, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, lanjutnya, akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global yang kompetitif, sekaligus memberikan opsi yang lebih luas bagi investor sesuai dengan kebutuhan bisnis dan rantai pasok mereka.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah memutar otak untuk mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti menyatakan langkah ini diambil guna memastikan kawasan tersebut naik kelas dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.

Dia menambahkan, progres pengajuan ini bukan tanpa hambatan. Kendati telah berjalan cukup lama, saat ini seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh Dewan KEK telah berhasil dipenuhi oleh pemerintah daerah.

"Pengembangan KEK ini sebenarnya sudah berproses cukup lama, namun ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan dari Dewan KEK," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Selain itu, dia menyebutkan aspek ketersediaan lahan yang menjadi batu sandungan selama ini, akhirnya menemui titik terang.

Legalitas dan kesiapan lahan dianggap sebagai fondasi utama agar proyek ini tidak hanya bagus secara teori, melainkan benar-benar siap secara operasional untuk menarik investasi skala besar di masa mendatang.

Lebih jauh, Suprapti menjelaskan pemerintah daerah kini memasang target yang lebih spesifik. Usulan KEK Mekar Putih diproyeksikan masuk ke dalam meja pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional pada tahun 2026. Hal ini krusial sebagai pintu masuk formal untuk menyandang status PSN.

Sebagai konsekuensi logis, apabila status PSN berhasil diraih, beban fiskal daerah dalam membangun infrastruktur pendukung dapat teratasi.

Adapun, dia berharap anggaran dari kementerian terkait dapat segera mengalir pada tahun 2027 untuk mempercepat pembangunan fisik di sekitar kawasan strategis tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) saat ini tak hanya difokuskan pada peningkatan investasi, tetapi juga menjaga kualitas agar bisa bersaing di level regional, serta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Kinerja KEK di Indonesia terus tumbuh, meski acap kali dihantam ‘badai’ ekonomi. Pengembangan KEK dimulai pada era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada 2009.