Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan sektor industri hasil tembakau (IHT) memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemenaker, Meynar Kusumo menjelaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan industri padat karya dengan total pekerja di ekosistem mencapai 6 juta orang.

“Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan struktur rantai pasok yang panjang dari hulu sampai hilir dengan data estimasi dari hulu sampai hilir itu bisa sampai 6 juta,” ujar Meynar dalam diskusi bertajuk IHT Dalam Tekanan, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meynar membeberkan bahwa angka akumulatif hingga 6 juta pekerja tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada petani tembakau di ladang. Melainkan, turut mencakup para pekerja pabrik, buruh linting sigaret kretek tangan (SKT), hingga ke sektor logistik, ritel, dan pedagang eceran.

Sementara itu, mengacu pada data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kemenaker hingga periode Mei 2026, jumlah pekerja formal pada sektor Industri Hasil Tembakau dan turunannya mencapai 284.601 pekerja.

Wilayah Jawa Barat tercatat menjadi area terbesar dengan pekerja formal IHT dan turunannya mencapai 65.727 pekerja. Diikuti wilayah Jawa Timur sebanyak 51.697, Jawa Tengah 37.592 pekerja, DKI Jakarta 26.725 pekerja, dan Banten sebanyak 24.690 pekerja.

Seiring hal itu, Kemenaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara komprehensif dari hulu ke hilir di tengah pelemahan iklim bisnis yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Terlebih, sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang besar. Di mana, berdasarkan data 2024 mencapai Rp216 triliun.

“Jadi [serapan tenaga kerja] 6 juta ini bukan angka yang kecil dan itu menjadi signifikan buat kami Kemenaker untuk taking care para tenaga kerja dari hulu sampai hilir ini untuk kita bisa lindungi bersama-sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, industri kretek saat ini tengah dihadapi dinamika pembatasan kandungan Tar maksimal 10 miligram (mg) dan Nikotin 1mg sebagaimana tertuang dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa sektor keuangan, perdagangan besar, dan manufaktur menjadi tiga sektor yang paling banyak merekrut peserta Program Magang Nasional (MagangHub) 2025.

Secara rinci, sektor keuangan mencatat jumlah penyerapan peserta magang sebanyak 2.559 orang, diikuti perdagangan besar (wholesale trade) sebanyak 1.759 orang, serta sektor manufaktur sebanyak 1.501 orang.

“Ini menunjukkan demand yang ada saat ini dan menggambarkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan yang paling tinggi dalam merekrut peserta magang,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi sementara Program Magang Nasional 2025, dengan survei yang dilakukan terhadap total 65.245 peserta magang dan 7.217 perusahaan penyelenggara pada batch 1 dan 2.

Dari hasil survei, terdapat gambaran mengenai penawaran pekerjaan oleh perusahaan tempat peserta magang setelah program berakhir. Sebanyak 30 persen peserta menyatakan ditawari pekerjaan, terdiri dari 17,11 persen yang menerima tawaran dan 12,58 persen yang menolak karena telah diterima di tempat lain.

Sementara itu, 33,05 persen peserta menyebut belum ditawari namun terdapat indikasi penawaran dan 37,26 persen menyatakan tidak ditawari hingga program magang selesai.

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta magang tercatat cukup tinggi, dengan 84 persen menyatakan puas dan sangat puas, sekitar 15 persen cukup puas, dan hanya 0,71 persen yang tidak puas.

Selain itu, sebanyak 67 persen peserta menyatakan program ini membantu kondisi ekonomi mereka dan/atau keluarga, ditambah 30,45 persen yang menyebut cukup membantu, sementara 2,42 persen menilai tidak berdampak signifikan.

Sementara dari perspektif perusahaan dan mentor, 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap kontribusi peserta magang, 15,42 persen cukup puas, dan 0,45 persen tidak puas.

Sebanyak 66 persen mentor juga menilai peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama masa magang.

Sebagai informasi, Program Magang Nasional 2025 diikuti oleh 102,6 ribu peserta dari total 370,5 ribu pendaftar, dengan 8.048 perusahaan/instansi di seluruh Indonesia sebagai tempat magang.

Program ini berlangsung selama enam bulan dalam tiga batch, yakni batch pertama pada Oktober 2025–April 2026, batch kedua pada November 2025–Mei 2026, dan batch ketiga pada Desember 2025–Juni 2026.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan, serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya, pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional angkatan kedua 2026 dengan rincian jadwal pelaksanaannya akan diumumkan segera dan ditargetkan dapat mulai berjalan pada Juli mendatang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui akselerasi penyerapan tenaga kerja.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui gelaran Job Fair Future Connect 2026 Wilayah Bandung Tengah yang menghadirkan hampir 2.000 lowongan kerja di GOR Bandung, Kamis (18/6/2026).

Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan bursa kerja menjadi instrumen utama untuk mempertemukan pencari kerja dengan korporasi secara cepat, tepat, dan efisien.

Guna memaksimalkan dampak, Disnaker melakukan transformasi pola pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jika sebelumnya bursa kerja hanya digelar 3 hingga 4 kali dalam setahun, ke depan Disnaker menargetkan frekuensi penyelenggaraan menjadi 1 kali setiap bulan.

Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi tingginya antusiasme masyarakat, yang tercermin dari kehadiran 1.359 pencari kerja terdaftar pada gelaran kali ini.

"Pelaksanaan job fair yang tadinya setahun hanya 3 sampai 4 kali, sekarang kita akan perbanyak menjadi 1 bulan 1 kali," ujarnya.

Yayan menjelaskan bahwa konsep kegiatan kini dirancang lebih sederhana guna menekan biaya operasional tanpa mengurangi esensi kualitas.

Dengan efisiensi anggaran, frekuensi kegiatan dapat ditingkatkan sehingga jangkauan terhadap warga yang membutuhkan pekerjaan semakin luas.

"Kami ingin lebih banyak menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja. Hari ini saja tersedia hampir 2.000 lowongan kerja dari berbagai perusahaan," katanya.

Menurutnya, model jemput bola ini jauh lebih efektif dibandingkan metode konvensional di mana pencari kerja harus mendatangi perusahaan satu per satu.

Dengan mengumpulkan berbagai pemberi kerja dalam satu lokasi, proses rekrutmen dipastikan berjalan lebih singkat.

Langkah agresif ini diambil di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Kenaikan harga energi dan fluktuasi ekonomi internasional dinilai berisiko memicu lonjakan angka pengangguran jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan data terkini, jumlah pengangguran di Kota Bandung tercatat menyentuh angka 99.300 orang.

Menanggapi situasi tersebut, Disnaker terus mendorong program penyaluran tenaga kerja yang langsung menyentuh kebutuhan rill masyarakat.

Tak hanya mengandalkan pertemuan fisik, Disnaker Kota Bandung juga mengoptimalkan transformasi digital melalui aplikasi New Bimma.

Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan ketenagakerjaan dan informasi lowongan kerja secara daring tanpa harus datang ke kantor dinas.

"Kantor yang bagus bukan yang antre pengunjungnya, tetapi yang sudah memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat. Karena itu kami menggunakan aplikasi New Bimma untuk layanan ketenagakerjaan," kata Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga pertengahan Juni 2026. Capaian tersebut menjadi indikator percepatan program perumahan nasional yang diharapkan tidak hanya mengurangi backlog hunian, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan angka tersebut mengacu pada data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026.

“Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026, hingga pekan kedua bulan ini, realisasi Program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Rabu (17/6/2026).

Dari total realisasi tersebut, jalur pengembang menjadi kontributor terbesar dengan capaian 181.291 unit atau 28,54% dari target 635.122 unit. Adapun jalur swadaya membukukan 83.210 unit atau 44,23% dari target 188.140 unit.

Sementara itu, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit atau setara 10,91% dari target 510.046 unit, sedangkan jalur gotong royong mencapai 4.057 unit atau 11,07% dari target 36.639 unit.

Menurut Qodari, program tersebut merupakan instrumen utama pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, program itu juga diarahkan untuk mempercepat renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

“Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hingga awal Juni 2026, progres program tersebut telah mencapai 13,51% dan ditargetkan rampung paling lambat November 2026. Fokus percepatan saat ini diarahkan pada validasi penerima manfaat sebelum pekerjaan fisik dilakukan secara masif.

Pemerintah berharap percepatan program perumahan tersebut dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," tandas Qodari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mengkaji lebih dalam dampak ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah seiring realisasi investasi yang terus meningkat.

Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif di 25 KEK telah mencapai Rp 353,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 266.688 orang.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pemangku kepentingan tengah melakukan reviu data dan kajian dampak ekonomi KEK.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

"Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2026).

Menurut dia, kajian tersebut bertujuan menghasilkan pengukuran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Pemerintah menilai data pertumbuhan ekonomi, baik produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB), memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan, alat ukur kinerja pemerintah, hingga indikator bagi investor dalam melihat perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk mendukung penghitungan tersebut, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) sejak 2025 melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas ekonomi dan industri di 25 KEK yang melibatkan 528 perusahaan.

Shutterstock Ilustrasi kawasan industri.

Selain KEK, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap sekitar 178 kawasan industri di seluruh Indonesia guna memperoleh gambaran aktivitas ekonomi yang lebih menyeluruh.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah KEK Gresik di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatat investasi kumulatif Rp 107,32 triliun dan menyerap 47.201 tenaga kerja.

Menurut Susiwijono, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting untuk mengukur kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan industri hilirisasi.

"Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil reviu dan kajian tersebut akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan metodologi pengukuran dampak ekonomi KEK sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap berbagai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air meningkat pada kuartal II/2026 dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh sejumlah lapangan usaha.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI kuartal I/2026 menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada kuartal II/2026 diproyeksikan meningkat dengan besaran saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,61%, lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2026 dengan SBT 0,28%.

“Penggunaan tenaga kerja pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dan diprakirakan meningkat pada triwulan II/2026,” tulis BI dalam dokumen hasil survei tersebut, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Lebih lanjut, BI menyatakan peningkatan penyerapan tenaga kerja diprakirakan bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan SBT 0,01%, sejalan dengan masih berlanjutnya musim panen.

Lapangan usaha lainnya yang diperkirakan memiliki peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Pertambangan dan Penggalian dengan SBT 0,16% serta Jasa Keuangan (SBT 0,51%) sejalan dengan penambahan kantor cabang.

Adapun pada kuartal I/2026, BI mencatat penggunaan tenaga kerja terindikasi tetap tumbuh, dengan SBT sebesar 0,28%, meski lebih rendah dibandingkan dengan SBT kuartal IV/2025 sebesar 0,72%.

Lapangan usaha dengan penggunaan tenaga kerja yang terindikasi positif bersumber dari Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor dengan SBT 0,69%, seiring dengan penambahan cabang/toko/outlet.

Berikutnya adalah Transportasi dan Pergudangan dengan SBT 0,16%, sejalan dengan penambahan layanan baik pada angkutan maupun gudang. Terdapat pula Jasa Keuangan dengan SBT 0,32%.

Di samping itu, hasil survei bank sentral tersebut mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I/2026 terjaga, yang tampak dari nilai SBT sebesar 10,11%.

BI menyebut bahwa responden dunia usaha memprakirakan kegiatan usaha pada kuartal II tahun ini akan meningkat dengan SBT sebesar 14,80%.

“Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan, lapangan Pertambangan dan Penggalian didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta lapangan usaha Konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek,” terang BI.

Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kondisi pasar kerja nasional dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga penyerapan tenaga kerja baru.

“Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang.

Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.

“Jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang atau berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia.

“Jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK,” ujar Amalia.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masih terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, termasuk akibat PHK di sejumlah sektor usaha.

BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 113 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga.

“Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia (dikenai) PHK, tetapi ada juga yang terserap kembali,” ungkap dia.

Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.

Data BPS sebelumnya juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026 yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Amalia menilai dinamika pasar kerja perlu dilihat secara menyeluruh agar kondisi ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK semata.

Menurut dia, data ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperluas program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satunya melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga tengah menjalankan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan untuk 300 masyarakat miskin dan difabel pada Selasa (26/5/2026). Peserta dilatih untuk menjadi operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Baznas, PLN, serta para perusahaan mitra.

"Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini bagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu, termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan tersebut.

Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di Jawa Tengah per 2026 sendiri berada di 4,26%. Artinya, ada sekitar 481.000 tenaga kerja Jawa Tengah yang telah diserap oleh dunia industri.

Luthfi melanjutkan, selain mendukung penyerapan tenaga kerja, pelatihan yang digelar itu juga ikut mendukung iklim investasi Jawa Tengah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta disiapkan untuk menyambut arus investasi yang tengah bergeliat, terutama pada sektor industri padat karya.

Kepala Disperindag Jawa Tengah July Emmylia menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar-jemput ke perusahaan mitra. "Selesai pelatihan langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR)," katanya.

July menambahkan bahwa setiap tahunnya BIPTAK membutuhkan sekitar 5.000 orang tenaga kerja terlatih setiap tahun. Namun demikian, dengan keterbatasan alat dan infrastruktur yang ada, BIPTAK baru mampu memenuhi 3.000 orang tenaga kerja terlatih yang terbagi dalam beberapa angkatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya kolaboratif melalui skema collaborative funding. Perusahaan-perusahaan mitra serta instansi terkait digandeng untuk ikut menyukseskan program pelatihan tersebut.

"Kapasitas kami 3000 orang, anggaran kami melatih hanya 300 orang, maka dibantu oleh CSR. Hampir 700 orang kami kerja sama dengan PT Mas Arya, total bisa melatih dengan menggunakan tempat kami sebanyak 960 orang. Itu langsung ditempatkan di PT Mas Arya," jelas July.

Bina Una Cahyani, seorang peserta pelatihan asal Kabupaten Boyolali, mengaku sangat terbantu dengan adanya program BIPTAK tersebut. Bina tak hanya mendapat materi pelatihan, tetapi ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. "Nanti setelah 10 hari langsung kerja di PT Mas Arya. Saya mengatahui informasi pelatihan ini dari media sosial. Ada kesempatan makanya saya coba daftar," ujar lulusan SMKN 1 Klego Boyolali tersebut.

Aldi Prasetya, peserta lain asal Kabupaten Batang, juga merasakan manfaat yang sama. Pelatihan itu tak hanya memberikan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya saingnya lewat koneksi langsung dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Dominasi pekerja informal yang kian bertambah menimbulkan risiko bagi fondasi perekonomian nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5%, penyerapan tenaga kerja formal cenderung melemah seiring perlambatan sektor manufaktur dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat porsi pekerja informal naik dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,42% pada Februari 2026. Dunia usaha memandang fenomena tersebut sebagai cerminan deindustrialisasi prematur di Tanah Air, mengingat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus menyusut dalam dua dekade terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menjelaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2005—2025 tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kontribusinya terhadap PDB terus tergerus.

“Dulu pernah [kontribusi] 30% sebelum reformasi, sekarang mungkin tinggal 19% karena sektor manufaktur itu tumbuh rata-rata 4% per tahun dibandingkan dengan PDB yang 4,98% per tahun. Inilah yang disebut fenomena deindustrialisasi prematur di Indonesia,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Bob, kondisi tersebut membuat Indonesia mengikuti pola negara maju yang mengalami penurunan kontribusi manufaktur. Padahal, tingkat pendapatan per kapita dalam negeri belum mencapai level negara berpendapatan tinggi.

Dia menilai dampak paling nyata terlihat dari kian dominannya pekerja informal, sedangkan sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi terus melemah. Kondisi itu juga dinilai berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan negara dari pajak.

Bob menjelaskan bahwa sektor rasio pajak yang saat ini berada di bawah 10% dapat semakin turun apabila penciptaan pekerjaan formal tidak didorong. Dia menggarisbawahi pentingnya pembentukan ekosistem industri yang mampu menyerap pekerja formal.

Pasalnya, pekerja formal dipandang tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga konsumen yang menopang permintaan industri domestik. Oleh karena itu, dia mendorong agar terdapat regulasi yang memacu peningkatan tenaga kerja formal.

“Pekerja formal itu selain sebagai produsen, dia juga konsumen. Dialah yang akan membeli barang-barang industri. Ekosistem seperti ini yang harus kita bangun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot menilai bahwa dominasi pekerja informal akan turut mendatangkan risiko terhadap kualitas upah pekerja dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada industri.

Pasalnya, upah riil pekerja akan lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum, yang dapat diukur melalui indeks Kaitz. Angka ideal indeks Kaitz secara global berada pada kisaran 0,4 hingga 0,6.

“Risikonya yang pertama, Kaitz index kita otomatis akan berada di atas 1. Jadi upah minimum kita itu terlalu tinggi untuk sektor-sektor yang informal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja formal, pihaknya mendorong pemerintah untuk memperluas program pengembangan kemampuan kerja berupareskillingdanupskillingbagi pekerja kerah biru.

Subchan menilai selama ini dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masih terkonsentrasi pada pekerja kerah putih, misalnya melalui berbagai program beasiswa pemerintah.

Menurutnya, dukungan serupa bagi industri akan membuka kesempatan pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dalam jangka panjang, daya saing industri dalam negeri akan turut meningkat.

“Sehingga kita juga minta untuk pekerja swasta, yangblue collar, mereka yang memang ingin meningkatkanskill-nya itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan dana untuk itu,” ujar Subchan.

Strategi Pemerintah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal dengan serapan mencapai 155 juta, sedangkan jutaan lainnya belum terserap pasar kerja. Menurutnya, tantangan utama saat ini berasal darimismatchalias kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Afriansyah menjelaskan, Kemnaker menyiapkan empat pilar strategis ketenagakerjaan pada 2026. Keempatnya adalah penguatan pelatihan vokasi melaluiskillingdanreskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub, perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan digital untuk menciptakan pelaku usaha baru. Sektor yang dibidik dalam upaya ini mencakup ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Afriansyah.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tren membesarnya pekerja informal menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena gagal menciptakan lapangan kerja formal. Akibatnya, masyarakat terdorong masuk ke sektor informal yang lemah dari segi perlindungan sosial, mulai dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.

“Semakin tinggi pekerja sektor informal akan semakin membuat perlindungan sosial masyarakat semakin rendah,” kata Huda saat dihubungiBisnis.

Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal, dia mendorong pemerintah mempercepat investasi sektor riil, khususnya industri padat karya. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi perizinan pun dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru.

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pentingnya perluasan pekerjaan formal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja.

Menurut dia, pekerja informal umumnya hanya diwajibkan mengikuti perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pelaksanaannya pun dinilai masih lemah karena minim pengawasan.

“Kalau yang formal kan wajib semuanya. Kalau yang formal, ada tata pemeriksaan dari pengawas, dari kejaksaan, dan lain sebagainya terkait iuran,” ujarnya saat dihubungi.

Kondisi tersebut pun dinilai menjadi urgensi perluasan lapangan kerja formal di Tanah Air. Harapannya, produktivitas ekonomi nasional dapat meningkat selagi jaminan sosial bagi pekerja kian kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi bertambah menembus 15.300 hingga 20.300 pekerja pada kuartal II/2026, menyusul berlanjutnya tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu yang ditulis Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah, tekanan terbesar diperkirakan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut, Kamis (21/5/2026).

Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja, sementara sektor pertanian 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Dalam kajiannya, Core Indonesia menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Peneliti Core menggarisbawahi bahwa keputusan PHK di level perusahaan terbilang sulit digeneralisasi lantaran dipengaruhi kondisi margin dan karakteristik bisnis masing-masing perusahaan.

Namun, pendekatan keseimbangan umum makroekonomi dinilai masih relevan untuk membaca risiko penurunan serapan tenaga kerja akibat pelemahan output produksi.

Dalam skenario sedang, perusahaan manufaktur yang menghadapi kenaikan harga bahan baku di atas 1,5% diperkirakan memangkas output sebesar 0,1%. Sementara itu, perusahaan dengan kenaikan harga input produksi di bawah 1,5% diperkirakan memangkas output sekitar 0,01%.

Adapun dalam skenario buruk, pemangkasan output industri manufaktur diperkirakan mencapai 0,15% untuk perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya input di atas 1,5%. Sementara perusahaan dengan kenaikan harga input di bawah 1,5% diperkirakan tetap memangkas output sekitar 0,01%.

Lebih lanjut, peneliti Core menilai dampak konflik Iran terhadap industri manufaktur tidak akan sedalam periode lockdown Covid-19. Sejumlah perusahaan disebut masih mampu menjaga aktivitas produksi di tengah tekanan yang ada.

Riset tersebut juga menunjukkan sektor manufaktur dengan kenaikan harga input bahan baku akibat depresiasi rupiah di atas 1,5% menjadi kelompok paling rentan terhadap pemangkasan output dan penyerapan tenaga kerja.

Lembaga tersebut lantas memberikan sejumlah catatan untuk pengambil kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

“Tujuan jangka pendek adalah menahan transmisi shock global agar tidak langsung berubah menjadi krisis tenaga kerja. Tujuan jangka menengah adalah mengurangi ketergantungan struktural industri Indonesia terhadap impor dan gejolak eksternal,” tulis peneliti Core.

Bisnis.com, SEMARANG - Investor Penanaman Modal Asing (PMA) kembali masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang atau Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Kali ini, investor asal Korea Selatan datang membawa investasi sebesar Rp429 miliar untuk proyek pembangunan pabrik produk berbahan kulit.

Direktur Pemasaran & Pengembangan KEK Industropolis Batang Indri Septa Respati menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) dengan Direktur Utama PT Simone Batang Indonesia Kim Jung Shik.

Dalam kesepakatan tersebut, tenant anyar itu berencana membangun fasilitas produksi di atas lahan seluas 8,28 hektare (Ha).

Indri menyampaikan bahwa masuknya PMA asal Korea Selatan itu menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

"Investasi ini menunjukkan bahwa Indonesia, melalui KEK Industropolis Batang, semakin dilihat sebagai bagian penting dalam rantai pasok global. Kami melihat tren yang semakin kuat di mana perusahaan internasional menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi untuk pasar ekspor," ujarnya, dikutip Jumat (8/5/2026).

Dampak ekonomi yang paling dinanti dari proyek ini adalah penciptaan lapangan kerja dalam skala besar bagi masyarakat sekitar. PT Simone Batang Indonesia diproyeksikan mampu menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja.

Dengan skala operasional yang luas, investasi ini diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran serta memberikan dampak ganda bagi perekonomian lokal melalui aktivitas pendukung industri lainnya.

Simone sendiri telah berdiri sejak 1987 dan memiliki jangkauan operasional di berbagai negara Asia seperti Vietnam dan Kamboja.

Saat ini, perusahaan tersebut menguasai sekitar 10% pangsa pasar dunia dan memiliki penetrasi pasar di Amerika Serikat hingga mencapai 30%. Total nilai ritel global yang dikelola oleh perusahaan ini diklaim melampaui angka USD 7 miliar.

Direktur Utama PT Simone Batang Indonesia, Kim Jung Shik, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Batang didasarkan pada prospek jangka panjang Indonesia sebagai basis produksi masa depan di Asia.

Menurutnya, KEK Industropolis Batang menawarkan kombinasi strategis yang meliputi dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur kawasan, serta ketersediaan tenaga kerja yang potensial.

"Kami melihat Indonesia sebagai salah satu basis produksi masa depan di Asia," tegas Kim Jung Shik dalam siaran pers.

Adapun perusahaan tersebut menargetkan penyelesaian konstruksi fisik pabrik pada Juli 2026. Setelah fase pembangunan selesai, perusahaan berencana untuk melakukan instalasi peralatan produksi sehingga kegiatan operasional dapat dimulai secara bertahap pada Juli 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tengah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus dan insentif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekspor tanpa mengganggu pasar dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan struktur industri Tanah Air saat ini masih didominasi pasar domestik dengan porsi sekitar 80%, sementara ekspor baru mencapai 20%.

“Kami ingin meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengurangi porsi domestik. Artinya, perlindungan terhadap pasar dalam negeri tetap dijaga, tetapi kita juga harus meningkatkan ekspansi produk manufaktur lebih besar ke pasar global sehingga mampu meningkatkan utilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pada kuartal I/2026, dia menyebut sektor industri pengolahan tumbuh 5,04% secara tahunan (YoY) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.

Agus menyebut capaian tersebut mencerminkan ketahanan sektor manufaktur di tengah dinamika global, dengan permintaan yang tetap meningkat dari pasar domestik maupun internasional.

“Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menegaskan bahwa manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, optimisme tersebut tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level ekspansi sepanjang kuartal I/2026, yakni 54,12 pada Januari, 54,02 pada Februari, dan 51,86 pada Maret.

Selain itu, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) disebutnya juga berada di level 51,37, mengindikasikan mayoritas pelaku industri masih berada dalam fase ekspansi dari sisi produksi maupun permintaan.

“Nilai IKBM sebesar 51,37 berarti di atas 50 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku industri berada dalam fase ekspansi, baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelas Agus.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa kombinasi stimulus, perlindungan industri, serta dorongan ekspor akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan manufaktur ke depan.

“Kami terus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan dan merumuskan langkah-langkah solutif. Kebijakan stimulus dan insentif menjadi penting agar pertumbuhan manufaktur dapat berjalan lebih cepat, berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.