Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan investasi dari perusahaan teknologi Australia, Firmus Technologies Pty Ltd di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang), Kepulauan Riau, mencerminkan potensi daerah tersebut menjadi pusat ekonomi di masa mendatang.

Berkolaborasi dengan produsen chip asal Amerika Serikat, NVIDIA Corp., perusahaan tersebut berencana untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berskala besar menggunakan 170 ribu Graphics Processing Unit (GPU) generasi terbaru, sehingga diproyeksikan menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar di Asia Tenggara.

“Ketika investor kelas dunia mulai memilih Batam sebagai lokasi rencana investasinya, itu menunjukkan Barelang memiliki fondasi yang semakin kuat sebagai kawasan ekonomi masa depan,” kata Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur AI tersebut bukan sekadar menghadirkan investasi baru, tapi juga menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan Barelang sebagai kawasan ekonomi yang memiliki daya saing, konektivitas, dan prospek pembangunan jangka panjang.

Ia menilai, rencana investasi oleh kedua perusahaan teknologi global tersebut juga membuktikan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai tujuan investasi bernilai tambah tinggi.

“Investor datang karena melihat masa depan sebuah kawasan. Tugas pemerintah adalah memastikan masa depan itu dibangun di atas fondasi yang kuat, kolaboratif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mentrans Iftitah pun mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang terus berupaya mendorong pembangunan kawasan secara konsisten dan terintegrasi untuk menumbuhkan kepercayaan investor.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah kawasan tidak lagi ditentukan semata oleh luas kawasan industri atau besarnya investasi yang masuk, tapi bagaimana pemangku kepentingan setempat dapat membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari industri, pelabuhan, logistik, teknologi, permukiman, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hal tersebut sejalan dengan arah transformasi transmigrasi yang kini berfokus pada pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar menghadirkan investasi yang lebih besar, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucap Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kinerja investasi industri asuransi umum menunjukkan hasil yang positif di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Per April 2026, investment yield asuransi umum konvensional mencapai 0,55 persen, naik dari 0,27 persen pada Maret 2026. Pada periode yang sama, investment yield asuransi umum syariah juga meningkat menjadi 0,44 persen dari 0,36 persen pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri ke depan adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko, khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga.

"Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Mengenai dampak kenaikan BI-Rate, Ogi mengatakan bahwa penyesuaian bunga acuan pada prinsipnya dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

"Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan," kata Ogi.

Meskipun terjadi kenaikan BI-Rate, Ogi menyebutkan stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri.

Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik.

Ogi menegaskan bahwa pada dasarnya, keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan sesuai profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya.

"OJK terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik, mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga," kata Ogi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) mengingatkan bahwa upaya menarik investasi asing tidak disertai toleransi terhadap pengabaian hak-hak dasar pekerja, termasuk pemenuhan jaminan sosial.

Dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa, Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori mengatakan Indonesia memang perlu membuka ruang bagi masuknya investasi asing.

Namun, upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad, masuknya investasi terkadang diikuti dengan toleransi terhadap pengabaian aturan ketenagakerjaan.

Ia menyebut pemerintah atau pejabat setempat kerap memberikan kelonggaran dengan alasan perusahaan masih berkembang, padahal pekerja yang telah direkrut tetap berhak atas jaminan sosial.

Menurut dia, praktik semacam itu berpotensi menimbulkan paradoks ketika negara di satu sisi berupaya menarik investasi, tetapi di sisi lain mengabaikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja.

"Padahal undang-undang mengatakan, bahkan Undang-Undang Dasar kita menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial," ujarnya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap perusahaan, termasuk penanam modal asing, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu menempatkan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

"Investasi asing itu kita undang, kita welcoming, kita celebration, tetapi kedaulatan hukum tidak boleh berada di bawah investasi," kata Ahmad.

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi investasi. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha.

Ahmad berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di perusahaan, termasuk perusahaan dengan penanaman modal asing, agar pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menunjang realisasi investasi di sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp88 triliun di Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, investasi pembangunan AI Data Centre di kawasan Nongsa, Batam, dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi masa depan Indonesia.

“Investasi harus memberikan dampak nyata bagi rakyat. Yang paling penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan investasi, tapi juga harus menghadirkan pekerjaan, kesejahteraan, dan harapan bagi masyarakat setempat.

Pihaknya pun berkomitmen mendukung penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan industri melalui berbagai program pelatihan peningkatan kapasitas, keterampilan, disiplin kerja, dan integritas.

“Kita harus memastikan masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, mampu menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital dunia. Karena itu, kompetensi dan integritas harus berjalan berbanding lurus,” ucap Iftitah.

Ia mengatakan, masyarakat transmigrasi bukan hanya para transmigran, tapi juga penduduk lokal yang tinggal di kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya.

Jika mereka dapat terserap oleh lapangan kerja yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut, maka efek penggandanya (multiplier effect) akan sangat besar, termasuk pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga pengentasan kemiskinan.

Ia menyampaikan, hal tersebut merupakan wujud implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa pembangunan ekonomi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Yang menikmati hasil pembangunan tidak boleh hanya pengusaha dan investor, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Iftitah.

Ia pun mengapresiasi jajaran pemerintah Kota Batam yang dinilai berhasil membangun kepercayaan investor dan menciptakan optimisme terhadap masa depan wilayah tersebut sebagai pusat ekonomi digital nasional.

Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi nasional membutuhkan sinergi antara investasi, infrastruktur, teknologi, dan pembangunan manusia.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan investasi, tetapi memastikan rakyat ikut tumbuh bersama investasi tersebut. Masyarakat harus semakin sejahtera, semakin banyak lapangan kerja tercipta, dan anak-anak muda Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan, arus investasi asing saat ini lebih banyak menyasar Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ia menerangkan, posisi Indonesia saat ini masih di bawah dari ketiga negara tersebut.

Didik membandingkan, arus investasi masuk ke sebuah negara berdasarkan rasio terhadap PDB. Singapura punya porsi terbesar arus investasi asing atau setara 27,8% dari PDB, Vietnam sekitar 4,2%, dan Malaysia 3,7%.

"Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam kategori tidak memadai hanya 1,8 persen terhadap PDB," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (17/5/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Didik menyatakan, rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia menyeret dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang impresif. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari angka 5% sejak beberapa tahun ke belakang.

Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat tidak bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target Presiden Prabowo 8%. Target tersebut hanya bisa dicapai oleh peningkatan ekspor atau masuknya berkembangnya investasi di tanah air.

"Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha," kata Didik.

Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk



Namun demikian, Didik mengatakan investor masih tersandung oleh banyaknya regulasi sebelum menanamkan uangnya di tanah air. Regulasi yang berbelit membuat pemodal berpikir ulang memilih Indonesia sebagai tempat investasinya. Sebab investor bukan sekedar melihat market lewat jumlah populasi.

"Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu," lanjutnya.

Disamping itu menurutnya, investor punya pandangan sebelah mata terhadap regulasi yang panjang. Sebab di baliknya terdapat potens-potensi celah praktik yang kurang sehat. Sebab akan ada banyak meja yang harus disambangi sebelum berbagai perizinan diterbitkan.

"Kunci keberhasilannya bukan sekadar 'memangkas izin', melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," lanjut Didik.

Sebelumnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, setara dengan 24,4% dari target tahunan 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan angka ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) dari Rp465,2 triliun, dan naik tipis 0,4% secara kuartalan (quarter-on-quarter) dari Rp496,9 triliun.

"Investasi pada periode ini turut menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 706.569 orang, meningkat 18,9 persen secara year-on-year," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan dari sisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total, tumbuh 8,5% secara year-on-year. Sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9%, dengan pertumbuhan 6,0% year-on-year.

JAKARTA - Kalangan ekonom mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah deregulasi dan reformasi birokrasi demi meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Langkah taktis ini dinilai krusial mengingat porsi investasi asing langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Didik memaparkan bahwa porsi investasi asing di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 1,8% dari PDB. Angka tersebut berada jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 4,2%, serta Singapura yang melesat hingga 27,8%. Ketertinggalan ini menjadi cerminan nyata dari masih adanya hambatan struktural yang secara signifikan menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.

Lebih lanjut, salah satu kendala utama di lapangan yang kerap dikeluhkan oleh para pemodal internasional adalah proses pengurusan perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Hambatan administratif ini bahkan dilaporkan sering kali memakan waktu yang berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun, sehingga pembenahan sistem birokrasi secara mendasar menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait persoalan tersebut, Indef menilai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) deregulasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang sudah tepat. Meski demikian, tantangan reformasi pada era sekarang diproyeksikan jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya, mengingat struktur birokrasi saat ini jauh lebih gemuk dan masih sarat dengan kepentingan ekonomi rente.

Didik menegaskan bahwa indikator keberhasilan agenda deregulasi nasional tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah aturan hukum yang dipangkas. Pemerintah wajib mengarah pada reformasi institusi secara menyeluruh, yang mencakup aspek penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros,” kata Didik menambahkan.

Oleh karena itu, momentum deregulasi dan debirokratisasi ini harus dijadikan sebagai tonggak utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih sehat dan kondusif, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisasi sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari China ke Indonesia, Qavah Group, konglomerat lintas sektor terkemuka asal Indonesia, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan Xinhua News Agency di sela-sela ajang bergengsi World Brand Moganshan Summit 2026.

Kerja sama ini menandai babak baru bagi Qavah Group dalam memfasilitasi ekspansi investor Tiongkok ke pasar Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Samyang Indonesia, Qavah Group telah lama menjadi jembatan utama bagi para pemodal Tiongkok, memberikan dukungan komprehensif mulai dari pengurusan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA), penyediaan akses ke mitra lokal yang kredibel, hingga pemenuhan berbagai kebutuhan operasional bisnis lainnya.

Arus Deras Investasi China, KEK Batang Digadang-gadang Jadi Primadona Industri Nasional



Dalam acara penandatanganan tersebut, Vice President Qavah Group, Hasim Habibi menegaskan, komitmen perusahaan untuk menyederhanakan proses masuknya investasi ke tanah air.

“Kami hadir untuk memastikan para investor Tiongkok mendapatkan akses yang mudah namun tetap sepenuhnya patuh (compliant) terhadap regulasi pemerintah Indonesia. Fokus utama kami adalah bagaimana kolaborasi strategis ini dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," ujar Hasim Habibi.

Ada Kesenjangan Kebutuhan Investasi, Peran FDI Sangat Krusial



World Brand Moganshan Summit 2026 sendiri merupakan platform global yang diinisiasi oleh Xinhua News Agency untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dunia dalam membahas pembangunan merek dan kerja sama ekonomi berkelanjutan. Partisipasi Qavah Group dalam agenda besar ini menunjukkan posisi strategis perusahaan sebagai mitra terpercaya bagi investor internasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan sinergi antara jaringan media global milik Xinhua dan keahlian lokal serta infrastruktur bisnis yang dimiliki Qavah Group, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor industri kunci dan mempererat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), anak usaha PT Pertamina (Persero), mencatatkan laba bersih sebesar Rp265,62 miliar serta total aset senilai Rp29,69 triliun pada kuartal I tahun 2026.

Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Asuransi Tugu Fitri Azwa mengatakan pencapaian tersebut merupakan bukti kemampuan pihaknya untuk tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi global.

“Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko yang terukur menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Fitri Azwa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sesuai pencatatan menggunakan panduan baru Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, ia mengatakan perusahaan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 5,96 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy)yang tercatat Rp2,42 triliun.

Sedangkan Hasil Jasa Asuransi mencapai Rp461,01 miliar, meningkat 2,18 persen yoy dari Rp451,16 miliar pada kuartal I 2025.

Pencapaian tersebut didorong oleh pengelolaan portofolio yang selektif pada lini usaha asuransi fire & property, offshore, dan marine cargo, yang juga menjadi salah satu kontributor utama pendapatan perseroan selama ini.

Fitri mengatakan peningkatan juga terjadi pada aspek Pendapatan Operasional Lainnya sebesar 31,25 persen yoy menjadi Rp156,02 miliar per akhir Maret 2026, yang menunjukkan peran entitas anak dalam memperkuat diversifikasi sumber pendapatan perseroan.

Sementara Pendapatan Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp88,17 miliar pada kuartal I-2026, mencerminkan pengelolaan portofolio yang tetap prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Ia juga menyampaikan bahwa struktur permodalan pun tetap kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis dengan Total Ekuitas senilai Rp10,17 triliun dan Risk-Based Capital (RBC) berada pada level 420,5 persen.

“Struktur permodalan yang solid memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ke depan. Perseroan akan terus memastikan pengelolaan modal dilakukan secara prudent, sejalan dengan komitmen untuk menjaga fundamental dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Fitri.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Budi Guntoro menilai potensi masuknya investasi asing pada ayam petelur di Indonesia perlu dikaji secara cermat.

"Wacana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah kondisi produksi telur nasional yang justru mengalami surplus," kata Budi dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Budi, data menunjukkan produksi telur ayam nasional pada 2025 mencapai 6,34 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2026. Angka itu melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang di kisaran 6,22 juta ton.

"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," katanya.

Dia mengatakan tantangan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan pada kurangnya produksi, melainkan persoalan ketimpangan pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

"Peternakan rakyat selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional. Selain berperan secara ekonomi, sektor ini juga memiliki dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masuknya investasi asing di sektor budi daya berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menekan pelaku usaha kecil jika tidak diiringi regulasi yang kuat.

Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Budi menilai kebutuhan telur untuk program tersebut relatif kecil, yakni sekitar 700 juta butir per tahun atau hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 persen dari total produksi nasional.

"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM tersebut.

Dia mengatakan penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta dukungan distribusi dapat menjadi solusi untuk memastikan kebutuhan program terpenuhi, sekaligus memperkuat peternak lokal.

Prof Budi juga mengatakan kedaulatan pangan tidak hanya soal jumlah produksi, tetapi juga siapa yang memproduksi dan bagaimana keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil.

"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara juga secara intens kepada kami dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan, investor global dari sejumlah negara mitra utama tetap berkomitmen menanamkan modal di Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Ia menyebutkan bahwa komitmen tersebut terlihat dari hasil pertemuan langsung pemerintah dengan pelaku usaha di berbagai negara.

“Sejauh ini mereka tetap berkomitmen dan investasi tetap berjalan. Terutama di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi," kata Rosan usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang menurutnya selama ini masuk kelompok lima besar investor di Indonesia masih menunjukkan minat kuat untuk melanjutkan investasi.

Menurut Rosan, hasil pertemuan dengan pelaku usaha di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kondisi global saat ini belum mengganggu rencana investasi mereka di Indonesia.

Selain itu, Rosan mengungkapkan minat investasi dari kawasan Timur Tengah juga meningkat di tengah dinamika global saat ini.

“Ini justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara juga secara intens kepada kami dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu,” ujar dia.

Ia mengatakan, dalam setiap kunjungan luar negeri, pemerintah secara aktif berdialog dengan investor baik dalam forum besar maupun pertemuan terbatas untuk memperoleh masukan langsung.

“Baik dalam pertemuan besar yang 100 sampai 200 orang, maupun dengan pertemuan yang kecil, 12 orang, 10 orang, di setiap negara, itu kita mendapatkan masukan dan input secara langsung,” ungkapnya.

Rosan menilai stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi Indonesia menjadi faktor utama yang menjaga kepercayaan investor global.

Di sisi lain, aktivitas usaha di dalam negeri juga menunjukkan tren peningkatan. Rosan menyebut angka pendaftaran dari pelaku usaha dalam negeri juga meningkat.

“Dari lima bulan terakhir itu 1,8 juta pendaftaran baik dari segi UMKM-nya maupun pengusaha kita yang ingin berinvestasi,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mencatat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada 31 Maret 2026 berhasil memperkuat komitmen investasi sebesar sekitar 23,6 miliar dolar AS atau setara Rp401 triliun untuk berbagai proyek strategis.

Selain itu, kunjungan Presiden ke Korea Selatan pada 1 April 2026 juga menghasilkan komitmen investasi yang signifikan, termasuk penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

Rosan menilai berbagai komitmen tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut Rosan, kombinasi antara stabilitas nasional, meningkatnya aktivitas usaha domestik, serta dukungan investasi global menjadi faktor yang menjaga arus investasi tetap positif.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), membukukan hasil investasi sebesar Rp717 miliar pada 2025, meningkat 61,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana menyatakan perseroan sebelumnya mencatatkan pendapatan hasil investasi senilai Rp445 miliar pada 2024.

“Kami ada (diversifikasi) alokasi portofolio, terus di anak usaha juga hasil investasinya cukup meningkat memanfaatkan momentum tahun lalu. Termasuk tahun lalu kalau dilihat di akhir tahun kan sebenarnya indeks (IHSG) agak naik ya,” ujar Adi Pramana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, untuk mengoptimalkan hasil investasi, pihaknya menerapkan campuran portofolio (portfolio mix), yakni portofolio bisnis (business portfolio) dan portofolio finansial (financial portfolio).

Ia menuturkan portofolio finansial tersebut termasuk portofolio investasi yang tersebar di berbagai instrumen, antara lain obligasi, deposito, dan saham.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan fokus pada instrumen pendapatan tetap yang memberikan yield optimal, serta pengelolaan durasi yang lebih aktif.

Ia menyatakan, pendapatan investasi yang melonjak pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh strategi alokasi aset yang lebih optimal, terutama pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan deposito.

Selain itu, perseroan juga melakukan pengelolaan durasi portofolio yang lebih adaptif terhadap pergerakan suku bunga, sehingga mampu menangkap peluang yield yang lebih tinggi.

“Kondisi pasar keuangan domestik yang relatif stabil sepanjang 2025 turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja investasi. Pendekatan investasi yang prudent dan konsisten ini menjadi salah satu penopang utama profitabilitas perseroan,” jelas Fitri.

Ia mengatakan, pihaknya juga berupaya mendiversifikasi instrumen portfolio perusahaan melalui green bond, sekaligus turut mendukung arahan regulator agar industri asuransi nasional dapat berkontribusi lebih terhadap sektor Enviromental, Social, and Governance (ESG).

Meskipun demikian, ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan dalam investasi green bond berupa masih sedikitnya suplai jenis surat berharga tersebut di pasar, sehingga alokasi green bond yang perseroan miliki saat ini masih terbatas.

“Namun, seiring waktu, kami yakin tren investasi ESG ini akan semakin berkembang, baik dari sisi suplai dan demand (permintaan) yang seharusnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan instrumen ini ke depan dan menjadi salah satu komponen penting dalam portfolio investasi perusahaan,” imbuh Fitri Azwar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Memang kalau dilihat selama ini, para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan besar dunia untuk memperkuat kemitraan investasi strategis dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (20/2) waktu setempat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Operating Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan 12 perusahaan yang hadir tersebut memiliki total aset kelolaan atau asset under management mencapai 16 triliun dolar AS (sekitar Rp270 kuadriliun)

"Kita baru saja selesai tadi sesi Bapak Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia malah, ada 12 dengan total kurang lebih kalau asset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US Dollar," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tersebut.

Rosan menuturkan pertemuan itu berlangsung hampir dua jam dan membahas berbagai hal, termasuk langkah Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi, stabilitas ekonomi dan politik, serta arah kebijakan ke depan.

Dalam forum itu masing-masing perusahaan menyampaikan masukan terkait konsistensi kebijakan, penegakan hukum, pengembangan pasar modal, serta berbagai risiko terukur yang perlu diperhatikan.

Adapun sejumlah sektor yang menjadi fokus potensi kerja sama meliputi teknologi, energi terbarukan, infrastruktur, real estat, ekonomi digital, serta pengembangan kewirausahaan.

"Diskusinya very fruitful, very productive," ucapnya.

Rosan mengatakan Danantara terus melakukan komunikasi intensif untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut dengan para investor global tersebut. Kehadiran Danantara dipandang dapat menjadi mitra lokal yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi perusahaan internasional untuk berinvestasi.

"Memang kalau dilihat selama ini, para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya," kata Rosan.

"Kebetulan dengan kehadiran Danantara ini mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia," imbuhnya.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menambahkan minat investor untuk berinvestasi dan berkolaborasi terus meningkat, termasuk penjajakan mengenai pembukaan kantor perwakilan langsung di Indonesia.

Pandu menyebut pembahasan dengan 12 perusahaan besar dunia itu sudah mengarah pada kemitraan konkret yang akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Jadi semuanya itu memang kita belum announce, tapi memang ini semua sudah merupakan partnership yang nantinya pada saat waktunya akan kita sebutkan," ucap dia.

Lebih lanjut Pandu mengatakan para petinggi perusahaan hadir dari berbagai wilayah, mulai dari Los Angeles, New York, London, hingga kawasan Eropa untuk bertemu langsung sekaligus berdiskusi dengan Presiden.

Baik Rosan maupun Pandu tidak menjelaskan secara rinci 12 perusahaan yang bertemu dengan Presiden Prabowo. Mereka hanya menyebutkan beberapa investor, termasuk pemilik mayoritas klub olahraga Chelsea, Los Angeles Lakers, dan Los Angeles Dodgers, serta investor besar di perusahaan riset kecerdasaan artifisial (AI) terkemuka OpenAI.

"Salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers juga ada Dodgers. Dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia untuk ya kerja sama dan melakukan pertandingan," kata Rosan.

"Salah satunya adalah salah satu investor terbesar di Open AI. Mereka bilang bagaimana bisa penggunaan Open AI juga kepada sektor kita untuk meningkatkan efisiensi," ucap Pandu.

Rosan mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran langsung para CEO maupun presiden dari perusahaan-perusahaan terkemuka tersebut yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di tanah air.

"Bapak Presiden juga sangat apresiasi, senang karena yang datang ini benar-benar CEO, level CEO atau presidennya langsung. Dan kita juga happy karena itu yang benar-benar datang. Jadi bukan level dua, tapi benar-benar level satu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman/Hafidz Mubarak
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026